Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRelasi antara masyarakat, negara dan warga Ahmadiyah seringkali mdash;untuk tidak menyebut selalu mdash;berakhir dengan pengingkaran akan hak-hak dasar yang melekat pada tiap warga negara Indonesia, tak terkecuali warga Ahmadiyah. Namun demikian, fenomena menarik terjadi di kabupaten Wonosobo, yang mencoba mengurai persoalan keberagaman melalui sebuah kebijakan inklusi. Penelitian kualitatif ini akan membahas mengenai kebijakan atau politik inklusi yang dilakukan oleh kabupaten Wonosobo dalam merespon keberagaman masyarakat di wilayah tersebut. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan penelitian seputar relasi internal dan relasi eksternal kepala daerah sebagai agensi dan struktur pemerintahan Wonosobo dengan kompleksitas politik lokal yang melingkupinya. Selain itu, penelitian ini berpamrih menemukan faktor-faktor apa yang memungkinkan keberlanjutan model kebijakan politik inklusif atau diskresi discretionary policy . Penelitian ini beragumentasi bahwa implementasi kebijakan inklusif yang terjadi di Wonosobo dipengaruhi oleh keberpihakan personal kepala daerah dalam mekanisme intervensi kedalam struktur pemerintahan berkenaan dengan implementasi model kebijakan politik inklusif atau kebijakan diskresi discretionary policy . Hal ini juga berlaku dalam konteks eksternal pemerintahan dimana kepala daerah memainkan peran sentral dalam hubungan antara kepala daerah dengan kelompok kepentingan lainnya dalam politik lokal di Wonosobo. Termasuk didalamnya adalah perubahan kepala daerah pasca Pilkada.

---

ABSTRACTThe relation between the society, the country and Ahmadiyya community often not to mention to always ended with the denial of basic rights inherent in every citizen of Indonesia, Ahmadiyya community shall be no exception. However, an interesting phenomenon occurred in Wonosobo district, which is trying to unravel the issue of diversity through a policy of inclusion. This qualitative research will discuss the policies or politics of inclusion that has been done by the Wonosobo district in responding to the diversity of the communities in the region. This research would like to response a research questions about the relation of internal and external relations from a regional head Wonosobo to become an agencies and government structures with the complexity of local politics that surrounded him. In addition, this research have the intention to found the factors that enable the sustainability model of inclusive political policy or discretion discretionary policy . This research argues that implementation of inclusive policies that occurred in Wonosobo has been influenced by personal bias in the mechanism of regional heads of government intervention into the structure with respect to the implementation of the policy model of inclusive political or policy discretion discretionary policy . This also applies in the context of external governance in which regional heads act a central role in the relationship between the head of the region with other interest groups in local politics in Wonosobo. Included the transition of the regional heads from the post elections."

"Penelitian ini membahas mengenai Peran Muslimat NU sebagai civil society dalam memenangkan Khofifah Indar Parawansa dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) tahun 2018. Penelitian ini berangkat dari adanya fakta bahwa civil society dalam hal ini Mulimat NU mengalami pergeseran peran yang awalnya berada di luar kekuasaan, kini mereka secara aktif memberikan dukungan mereka kepada calon-calon pemimpin daerah untuk memperjuangkan kepentingannya. Peran Muslimat NU sangat terlihat ketika dapat memenangkan lima kadernya di pemilihan gubernur Jawa Timur. Tipe penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Adapun teknik pengambilan data menggunakan in depth interview. Teori yang digunakan adalah konsep civil society dari Muthiah F Alagappa. Dilengkapi dengan peran civil society terhadap demokrasi, dan modal sosial dan modal politik. Hasil dari penelitian ini Muslimat NU adalah civil society karena mengisi ruang yang tidak dapat diisi oleh negara dan pasar, memiliki cita-cita normatif, berisikan aktor-aktor non-negara, dan berusaha mempengaruhi kebijakan negara. Muslimat NU juga berhasil memobilisasi partisipasi politik antar anggotanya, mengartikulasi dan mengagregasikan kepentingan mereka kepada Khofifah, dan mendiseminasi informasi kepada kadernya untuk memilih khofifah. Muslimat NU telah menjadi modal sosial dari Khofifah karena ia sudah menjadi ketua umum PP Muslimat NU sejak tahun 2000. Modal tersebut kemudian menjadi modal politik Khofifah ketika digunakan untuk memenangkan Khofifah. Aktifnya peran Muslimat NU dalam memperjuangkan kepentingan mereka di Pilkada dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

---

This research discusses the role of Muslimat NU as civil society in the winning of Khofifah Indar Parawansa for the East Java Governor Election (Pilgub Jatim) in 2018. This research iiciated from the fact that civil society, in this case Mulimat NU, has experienced a shift in roles that were originally out of power. Now on, they are actively giving their support to candidates for regional leaders for their interest. The role of Muslimat NU is visible when it is successfully lead five of its cadres won the election for governor of East Java. This type of research use qualitative approach. The data collection technique uses in-depth interviews. The theory used is the concept of civil society from Muthiah F Alagappa. Further, it is equipped with the role of civil society in democracy, and social and political capital. The result of this research is that Muslimat NU is a civil society because it fills a space that cannot be filled by the state and market, has normative ideals, contains non-state actors, and tries to influence state policy. Muslimat NU has also succeeded in mobilizing political participation among its members, articulating and aggregating their interests to Khofifah, as well as disseminating information to its cadres to vote for Khofifah. Muslimat NU has become the social capital of Khofifah because she has been the chairman of PP Muslimat NU since 2000. This capital, later became Khofifah's political capital when it was used to win the election. The active role of Muslimat NU in fighting for their interests in the regional election can improve the quality of democracy in Indonesia."