Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 35 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yosia Ribkha Nathania
Apsek aspek hukum terhadap polis elektronik (e-polis) sebagai perjanjian yang sah: analisis penerapan polis elektronik pada PT. X = Legal aspects of the electronic policy as a lawful agreements: analysis implementation of electronic policy at X Company
"[Perkembangan teknologi informasi dimanfaatkan dalam bisnis asuransi yang salah satunya adalah menerbitkan polis elektronik atau e-polis. Polis elektronik atau e-polis merupakan polis yang dikenal pada umumnya namun dibuatnya melalui sistem internet. Penerbitan polis elektronik tidak dapat terlepas dari penggunaan transaksi elektronik yang dikenal dengan e-commerce. Dikarenakan penerbitan polis elektronik tidak didahului dengan adanya pertemuan atau memperlihatkan para pihak saat melakukan perjanjian asuransinya, maka dipertanyakan bentuk kesepakatannya sehingga polis elektronik ini dapat terbit dan menjadi perjanjian yang sah serta bentuk polis elektronik ini menjamin perlindungan hukum bagi pihak tertanggung.
The development of information technology is used in the insurance business, one of which is policy insurance electronic or e-policy. Policy insurance electronic or e-policy is a policy which is known generally but it is made by the internet system. The publishing of this policy insurance electronic or e-policy can not be separated from the using of electronic transactions as known as e-commerce. Due to e-policy is not preceded by a meeting of the parties or show the parties when making the insurance agreement, then in question the form of agreement that e-policy can be published and become a valid agreement also the form of e-policy ensures how the legal protection for the insured person.
, The development of information technology is used in the insurance business, one of which is policy insurance electronic or e-policy. Policy insurance electronic or e-policy is a policy which is known generally but it is made by the internet system. The publishing of this policy insurance electronic or e-policy can not be separated from the using of electronic transactions as known as e-commerce. Due to e-policy is not preceded by a meeting of the parties or show the parties when making the insurance agreement, then in question the form of agreement that e-policy can be published and become a valid agreement also the form of e-policy ensures how the legal protection for the insured person.
]"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S61905
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Panjaitan, Claudia Sarah
Perlindungan Hukum Pasien Non-Covid dalam Pelayanan Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi: Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan) = Legal Protection for Non-Covid Patient in Health Services during the Covid-19 Pandemic (Case Study: Haji Adam Malik Hospital Medan)
"Skripsi ini mengkaji pengaturan mengenai hak dan kewajiban pasien non-covid dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi Covid-19, perlindungan hukum terhadap pasien non-covid dalam pelayanan kesehatan selama masa pandemi Covid-19, serta analisis penerapannya di RSUP H. Adam Malik Medan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif, data penelitian dikumpulkan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, serta data primer melalui wawancara dengan Koordinator Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUP H. Adam Malik Medan. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai hak dan kewajiban pasien non-covid dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi secara umum diatur dalam UUD NRI 1945, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta Permenkes No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Perlindungan hukum bagi pasien non-covid dalam pelayanan kesehatan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pasien non-covid dalam penggunaan pelayanan kesehatan di masa pandemi Covid-19, yakni dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pasien non-covid yang diatur secara umum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian, ditemukan bahwa RSUP H. Adam Malik Medan dalam memberikan pelayanan kesehatan telah memenuhi hak-hak pasien non-covid yang secara umum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah untuk tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien non-covid oleh rumah sakit, kepada rumah sakit agar tetap mengupayakan pelayanan kesehatan yang aman, serta bagi pasien non-covid agar tidak takut memeriksakan dirinya ke rumah sakit.
This thesis examines the regulation of the rights and obligations of non-covid patients in health services during the Covid-19 pandemic, legal protection for non-covid patients in health services during the Covid-19 pandemic, and analyzes its application at H. Adam Malik Hospital Medan. This study uses a juridical-normative research method with descriptive research type, research data was collected through secondary data consisting of legal materials, and primary data through interview with the Coordinator of Medical and Nursing Services at H. Adam Malik Hospital Medan. The conclusion of this study is that the regulation regarding the rights and obligations of non-covid patients in health services during a pandemic is contained in 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 36 of 2009 concerning Health, Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, and Minister of Health Regulation No. 4 of 2018 concerning Hospital Obligations and Patient Obligations. Legal protection for non-covid patients in health services aims to ensure legal certainty for non-covid patients in the use of health services during the Covid-19 pandemic, namely by ensuring the fulfillment of the rights of non-covid patients which have been generally regulated in laws and regulations. In the study, it was found that H. Adam Malik Hospital Medan in providing health services has fulfilled the rights of non-covid patients which are generally regulated in laws and regulations. This research suggests the government to continue to supervise the implementation of health services for non-covid patients by hospitals, for hospitals to continue to strive for safe health services, and for non-covid patients not to be afraid to check themselves in a hospital."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meinitya Azzahra Bianda
Keterbukaan Informasi Publik dan Perlindungan Data Kesehatan Pasien Covid 19 Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan (Analisis Yuridis: Pasien Covid 19 dengan Identitas 01 dan 02 = Public Information and Protection of Health Data for Covid 19 Patients Based on Health Law (Juridical Analysis: Covid 19 Patients with Identities 01 and 02)
"Kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020 dengan identitas Pasien
01 dan Pasien 02. Segala informasi mengenai pandemi COVID-19 merupakan informasi publik
yang wajib diumumkan oleh Pemerintah untuk pemenuhan hak warga negara atas informasi
dan juga dapat turut melindungi masyarakat dari virus COVID-19. Meski informasi mengenai
COVID-19 merupakan informasi yang wajib diumumkan, tetap terdapat batasan informasi
yang harus dijaga kerahasiaannya termasuk Identitas Pribadi Pasien. Identitas Pribadi Pasien
merupakan data rahasia kedokteran yang dilindungi oleh berbagai peraturan perundangundangan
Terdapat kebocoran data pribadi Pasien COVID-19 01 dan 02 dengan tersebarnya
nama, alamat pribadi, pekerjaan dan informasi pribadi lainnya mengenai kedua pasien. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana penerapan keterbukaan informasi
publik di masa pandemi dan juga pemenuhan hak atas perlindungan data pribadi pasien dalam
kasus Pasien 01 dan 02. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari
penelitian adalah terdapat kebocoran data pribadi Pasien 01 dan 02 yang menunjukan adanya
pelanggaran atas informasi yang seharusnya dikecualikan untuk dibuka dan juga pelanggaran
hak perlindungan atas data diri pribadi Pasien. Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis
yakni kebocoran data pribadi Pasien 01 dan Pasien 02 jelas melanggar peraturan perundangundangan
yang berlaku baik dari segi keterbukaan informasi publik maupun hak pasien.
Selanjutnya, saran yang penulis berikan, yakni kepada Pemerintah Indonesia khususnya
Kementerian Kesehatan diharapkan agar memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti
membocorkan data pasien serta memberikan bantuan hukum kepada Pasien 01 dan Pasien 02
untuk menindaklanjuti pihak yang dirasa merugikan kedua pasien
The first confirmed cases of COVID-19 in Indonesia were 2 cases on March 2, 2020 with the
identities of Patient 01 and Patient 02. All information regarding the COVID-19 becomes
public information that must be announced by the Government in order to fulfill citizens rights
to access information and protect the public from the virus. Even though information about
COVID-19 is information that must be announced, there are still limitations to that need to be
disclosed, including the Personal Identity of Patients. Patient's personal identity is medical
confidential data that is protected by various laws. There is a leakage of the patient's 01 and
02 personal data with the spread of names, addresses, occupations and other personal
informations. The research method used is juridical normative. The result of the research is
there is a violation of information that should be excluded from disclosing and also a violation
of the right to protect the patient's 01 and 02 personal data. The conclusion that can be drawn
by the author is that the leakage of Patient 01 and Patient 02's personal data clearly violates
applicable laws and regulations both in terms of public information disclosure and patient
rights. Furthermore, the suggestions given by the author, namely to the Government of
Indonesia, especially the Ministry of Health, are expected to impose sanctions on parties
proven to leak patient data and provide legal assistance to Patient 01 and Patient 02 to follow
up on parties who are deemed to be detrimental to both patients"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syukron Ma'ruf
Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Jaminan Kesehatan (Analisis Penerapan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Purworejo Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan) = Fulfillment of The Right to Health Care in Health Insurance (Analysis of The Implementation of Regional Health Insurance (Jamkesda) in Purworejo Regency Based on Health Law)
"Hak atas pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah sesuai amanah Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan jaminan kesehatan merupakan usaha pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan. Pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), namun belum semua masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi peserta program penerima bantuan iuran BPJS (BPJS PBI) karena proses pendataan yang lama. Oleh karena itu, pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan lain di daerah masing-masing. Di Kabupaten Purworejo, penyelenggaraan Jamkesda diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Dalam skripsi ini akan dijelaskan mengenai pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dalam Jamkesda di Kabupaten Purworejo. Skripsi ini diteliti dengan metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang berupa bahan pustaka dan wawancara dengan narasumber. Tipe penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Dengan hadirnya program Jamkesda di Kabupaten Purworejo, hak atas pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu telah terpenuhi berdasarkan parameter ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas. Akan tetapi Jamkesda belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat maupun instansi terkait. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sebaiknya melakukan sosialisasi penyelenggaraan Jamkesda secara komprehensif dan mendalam baik kepada masyarakat maupun instansi terkait, sehingga dapat mengurangi kesalahan informasi dan prosedur penyelenggaraan Jamkesda.
The right to health care is one of the rights that must be fulfilled by the government in accordance with the mandate of Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution. The implementation of health insurance is an effort by the government to ensure the fulfillment of the to health care. The government organizes health insurance based on National Social Security System (SJSN) which is managed by the Social Security Organizing Agency (BPJS), but not everyone, especially the poor are not become the participants of BPJS PBI yet, due to long data collection process. Therefore, regional government based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government organizes Regional Health Insurance (Jamkesda) as a form of protection for the poor who do not have other health insurance in each regional. In Purworejo Regency, the implementation of Jamkesda is regulated by the Regent Regulation Number 2 of 2019 concerning The Implementation of Regional Health Insurance (Jamkesda) in Purworejo Regency. This thesis will explain the fulfillment of the right to health care in the implementation of Jamkesda in Purworejo Regency. This thesis was researched by normative juridical method that use secondary data which obtained from library materials and interviews. This type of thesis research is descriptive analytical. The presence of Jamkesda program in Purworejo Regency, makes the right to health care for the poor can be fulfilled based on availability, accessibility, acceptability, and quality. However, the implementation of Jamkesda has not been well socialized to the community and related institutions Therefore, The Regional Government of Purworejo Regency should conduct a comprehensive and in-depth socialization of Jamkesda’s implementation both to the community and related institutions, so it can reduces misinformation and wrong procedures of Jamkesda."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yasmin Hasna Jamila
Kekarantinaan kesehatan dalam penanganan wabah kasus covid-19: studi kasus karantina Natuna 2020 = Implementation of health quarantine law on covid-19 outbreaks handling: Natuna quarantine 2020 case study
"

Negara menjamin hak dasar warga negara atas kesehatan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Munculnya virus SARS nCoV-2 yang menyebabkan sindrom dan penyakit COVID-19 yang terdeteksi pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019, mengharuskan pemerintah Republik Indonesia mengevakuasi 245 WNI yang terjebak di sana dan mengadakan karantina sebelum memulangkan mereka ke daerah asal. Dari pelaksanaan karantina selama 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau, Bulan Februari 2020 lalu, penulis hendak melakukan penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam penanggulangan wabah penyakit COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi perundang-undangan dan studi pustaka. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan memiliki kapasitas mengatur dalam area pencegahan dan penanganan masuknya wabahnya penyakit menular dan resiko kesehatan yang dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan masyarakat. Dalam upaya karantina WNI di Natuna pada tahun 2020, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 telah terlaksana dengan cukup baik walaupun terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya keteresediaan air bersih, penolakan warga sekitar area karantina, dan mis-koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia harus segera membuat Peraturan Menteri Kesehatan untuk menunjang pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2018.

 

Indonesia is obliged to ensure its citizens’ fundamental right to health care as stipulated in the Constitution. The outbreaks of SARS nCoV-2 virus which caused the syndrome and diseases of COVID-19 was first detected in Wuhan city, Hubei Province, China at the end of 2019, requiring the Government to evacuate 245 Indonesian citizens who were trapped there to held quarantine before returning them home. From the 14-day quarantine in Natuna, Riau in February 2020, the authors about to conduct research on the implementation of Law No. 6 of 2018 on Health Quarantine in response to the outbreak of the COVID-19 disease in Indonesia. This research is a juridical-normative study. This research was conducted with statutory study and library studies. Law No. 6 of 2018 on health quarantine has a capacity to regulate in the area of prevention and treatment of the inclusion of infectious diseases and health risks that can pose a threat to public health. In Natuna quarantine, Law No. 6 of 2018 has been carried out quite well despite some constraints such as limited clean water, rejection of residents around the quarantine area, and miss-coordination between the central Government and the region. Ministry of Health of Indonesia must immediately create regulation under Minister of Health to support the implementation of LAW No. 6 of 2018.

 

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simatupang, Jessica Abigail Hasianty
Kedudukan dan Pertanggungjawaban Hukum Pemberi Layanan Terapi Chiropractic di Indonesia = Legal Position and Responsibilities of Chiropractic Therapy Service Providers in Indonesia
"Chiropractic merupakan perawatan kesehatan yang berfokus pada sistem neuromuskuloskeletal yang di dalamnya terdapat penekanan pada teknik-teknik manual, termasuk penyesuaian dan/atau manipulasi sendi, dengan fokus khusus pada subluksasi. Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi untuk mengetahui kedudukan hukum serta bentuk pertanggungjawaban hukum dari pemberi layanan chiropractic ini. Hal ini dilakukan mengingat layanan chiropractic ini merupakan layanan yang mulai banyak diminati masyarakat, akan tetapi sering kali masih tidak diketahui dengan jelas baik bentuk maupun keamanan layanannya. Berangkat dari hal tersebut muncul beberapa rumusan masalah antara lain: (1) Kedudukan pemberi layanan terapi chiropractic atau chiropractor berdasarkan hukum kesehatan; (2) Kedudukan hukum klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi layanan chiropractic berdasarkan hukum kesehatan; dan (3) Pertanggungjawaban hukum dari pemberi layanan chiropractic di klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan hukum kesehatan?. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode yuridis-normatif, tipe penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif, dan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Kedudukan pemberi layanan terapi chiropractic atau chiropractor berdasarkan hukum kesehatan dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana Chiropractic tergolong sebagai pengobatan tradisional sebagaimana yang tercantum Pasal 47 ayat (1). Kedudukan hukum klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi layanan chiropractic, dapat dikategorikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan komplementer dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Komplementer. Pertanggungjawaban hukum dari pemberi layanan chiropractic di klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu secara administrasi, pidana, maupun perdata
Chiropractic is health care that focuses on the neuromusculoskeletal system in which there is an emphasis on manual techniques, including joint adjustments and/or manipulation, with a special focus on subluxations. The background of this research is to find out the legal standing and forms of legal responsibility of this chiropractic service provider. This is done considering that this chiropractic service is a service that is starting to be in great demand by the public, but it is often not clear whether the form or safety of the service is known. Departing from this, several questions arise, including: (1) What is the standing of the chiropractic therapy service provider or chiropractor based on health law?; (2) What is the legal position of clinics and health care facilities providing chiropractic services based on health law?; (3) How is the legal responsibility of chiropractic service providers in clinics and health care facilities based on health laws? The research was conducted by researchers using juridical-normative methods, descriptive research types, qualitative approaches, and primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tools used were literature studies and interviews. The position of a chiropractic therapy service provider or chiropractor based on health law can be found in Law no. 36 of 2009 concerning Health, where Chiropractic is classified as traditional medicine as Article 47 paragraph (1). The legal status of clinics and health service facilities providing chiropractic services can be categorized as complementary health service facilities in the Regulation of the Minister of Health Number 15 of 2018 concerning the Implementation of Complementary Traditional Medicine. Legal responsibility of chiropractic service providers in clinics and health care facilities, namely in administrative, criminal and civil terms."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Riharsa Puandri
Sengketa Administratif Antara Pasien Kurang Mampu dengan Rumah Sakit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Rumah Sakit = Administrative Dispute Between Destitute Patients and Hospitals as Reviewed from the Perspective of Hospital Law
"Penelitian dilakukan mengenai kasus sengketa administratif antara pasien dengan rumah sakit yang menyebabkan penundaan kepulangan pasien. Analisis kasus dilakukan dengan mengetahui kewenangan serta tanggung jawab rumah sakit dalam penyelesaian sengketa administratif yang ditinjau dari perspektif hukum rumah sakit. Dari penelitian maka dapat ditentukan pencegahan dari terjadinya penundaan kepulangan pasien. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Tipe penelitian bersifat preskriptif, dengan tujuan mencari solusi dari sengketa administratif yang menyebabkan penundaan kepulangan pasien. Metode analisis data secara kualitatif dilakukan melalui analisis terhadap praktik di sebuah rumah sakit dan studi kasus. Penelitian menemukan bahwa penyelesaian sengketa administratif dapat dilakukan dengan melakukan negosiasi dan musyawarah antara pihak rumah sakit dan pasien untuk menemukan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Permasalahan sengketa administratif dapat diminimalisir dengan melakukan sosialisasi mengenai bantuan program jaminan kesehatan yang telah disediakan oleh negara.
The study examines cases of administrative dispute between patients and hospitals which result in patient detainment. Case analysis is done through understanding hospital authority and accountability in administrative dispute resolution and patient detainment as reviewed through hospital law. The study is done in a normative legal approach through literature review and conducting an interview. Study is prescriptive in nature, meaning the ultimate goal is to find a feasible solution and prevention for future cases of patient detainment. Data analysis is done by analyzing common practices in a hospital and a case study. The study finds that administrative disputes can be resolved through negotiation between the hospital and the patient so that the just resolution that will benefit both parties can be found. Issues of administrative resolution can be aided through socialization of government programs that specialize in financial aid and healthcare."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dina Riantika
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengelolaan dan Pengawasan Limbah Masker Sekali Pakai sebagai Limbah Medis Pada Masa Pandemi Covid-19 = "Government Responsibilities in Management and Supervision of Disposable Mask Waste as Medical Waste During the Covid-19 Pandemic"
"Munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia dan ditetapkannya pandemi Covid-19 menjadi bencana non-alam oleh pemerintah, sebagai bagian dari rangkaian upaya pencegahan dan pengendalian komprehensif untuk mengurangi jumlah infeksi virus Covid-19 dari penyebaran beberapa infeksi. Pemerintah dalam hal ini telah mengambil satu kebijakan yaitu dengan kewajiban penggunaan protokol kesehatan khususnya masker. Akibatnya, Penggunaan masker medis terus menerus digunakan oleh masyarakat berimbas semakin menumpuknya limbah masker medis sekali pakai di tempat pembuangan akhir sampah. Limbah masker medis yang tidak dilakukan pengelolaan khusus akan berakibat menjadi media penularan penyakit sebab masker medis sekali pakai memiliki stabilitas ketahanan virus 5-7 hari. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama dan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber. Pengelolaan limbah masker medis sekali pakai harus dilakukan secara komprehensif, dari hulu hingga hilir, menggunakan paradigma baru melalui kegiatan pengelolaan limbah medis pada masyarakat yang konsisten dengan pedoman dan peraturan yang ada. Untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah masker medis sekali pakai yang merupakan bagian dari hak kesehatan masyarakat, dapat menjadi tanggung jawab semua pihak dan tanggung jawab bersama dengan masyarakat dalam pengelolaannya
The emergence of the Covid-19 pandemic in Indonesia and the determination of the Covid-19 pandemic to be a non-natural disaster by the government, as part of a series of comprehensive prevention and control efforts to reduce the number of Covid-19 virus infections from the spread of several infections. The government in this case has taken a policy, namely the obligation to use health protocols, especially masks. As a result, the continued use of medical masks by the public has resulted in the accumulation of disposable medical mask waste in landfills. Medical mask waste that is not handled specifically will result in being a medium for disease transmission because disposable medical masks have a virus resistance stability of 5-7 days. The research method used by the author is juridical-normative by using library materials as the main material and conducting interviews with various sources. Disposable medical mask waste management must be carried out comprehensively, from upstream to downstream, using a new paradigm through community disposable medical waste management activities that are consistent with existing guidelines and regulations. To ensure that the management of disposable medical mask waste, which is part of public health rights, can be the responsibility of all parties and a shared responsibility with the community in its managemen"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zulfah Aulia Defandra
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pendistribusian Vaksin Covid-19 = Government Responsibilities for Covid-19 Vaccines Distribution
"Cepatnya penyebaran Virus Covid-19 menyebabkan Indonesia mengalami Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat Indonesia, Pemerintah Indonesia melakukan pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi Program. Dalam pendistribusian Vaksin Covid-19, wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan: (1) Keamanan (safety); (2) Mutu (quality); dan (3) Khasiat (efficacy)/imunogenisitas. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif. Penulis mengkaji norma hukum tertulis, yaitu Pedoman Teknis CDOB sebagaimana yang diatur dalam PerBPOM 6/2020, Perpres 99/2020 beserta perubahannya, dan peraturan pelaksana Perpres 99/2020, yaitu: (1) PerMenkes 10/2021 beserta perubahannya; (2) PerMenkes 16/2021; dan (3) Juknis Vaksinasi Covid-19. Dari norma hukum di atas, Penulis menjelaskan mengenai prosedur pendistribusian Vaksin Covid-19 pada Vaksinasi Program dan menganalisis tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam pendistribusian Vaksin Covid-19 pada Vaksinasi Program mulai dari perencanaan sampai dengan Vaksin Covid-19 tersebut digunakan oleh masyarakat.
The rapid spread of the Covid-19 Virus has caused Indonesia to experience a Public Health Emergency. Therefore, to protect the Indonesian people, the Indonesian Government has procured a Covid-19 Vaccine and implemented a Vaccination Program. In distributing the Covid-19 Vaccine, it is obligatory to meet the following standards and or requirements: (1) Safety, (2) Quality, and (3) efficacy/immunogenicity. The form of research used in this research is a normative juridical research method with a descriptive type. The author examines written legal norms, namely the Good Distribution Practices Technical Guidelines as regulated in Regulation of the Food and Drugs Supervisory Agency Number 6 of 2020, Regulation of The President Number 99 of 2020 and their amendments, and implementing regulations for Regulation of The President Number 99 of 2020, namely (1) Regulation of The Minister of Health Number 10 of 2021 and its amendments, (2) Regulation of The Minister of Health Number 16 of 2021, and (3) Covid-19 Technical Guidelines. From the legal norms above, the author explains the procedure for distributing the Covid-19 Vaccine in the Vaccination Program and analyzes the responsibility of the Indonesian Government in distributing the Covid-19 Vaccine in the Vaccination Program from planning to the Covid-19 Vaccine used by the community."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
RA. Afifah Putri Kinasih
Tanggung jawab rumah sakit dalam menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi tenaga medis: analisis RSUP Persahabatan Jakarta Timur = Hospital responsibilities in organizing health services facilities for medical personnel: analysis of RSUP Persahabatan Jakarta Timur
"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab rumah sakit dalam menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi tenaga medis. Fokus dari penelitian ini membahas mengenai jaminan kesehatan BPJS bagi pekerja, regulasi terkait dengan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan kewajiban rumah sakit dalam memenuhi hal tersebut khususnya bagi tenaga medis. Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi RSUP Persahabatan Jakarta Timur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di RSUP Persahabatan, pelayanan kesehatan terhadap tenaga medis pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu penyakit atau kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerjaan dan penyakit atau kecelakaan yang bukan akibat pekerjaan. Apabila tidak disebabkan oleh pekerjaan, maka mereka menggunakan BPJS Kesehatan dan mengikuti sistem rujukan berjenjang vertikal, alhasil menciptakan kondisi yang kurang optimal. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat peraturan pelaksana yang dapat mengatur rumah sakit tipe A agar dapat membuat FKTP bagi pekerjanya. 

This thesis discusses about the responsibility of the hospital in providing health services facilities for its medical personnel. The focus of this study discusses BPJS health insurance for workers, then the regulations related to the implementation of health service facilities in hospitals, and the hospital's obligations to fulfill that responsibility, especially for its medical personnel. The discussion was carried out through a literature study and a study at the RSUP Persahabatan in East Jakarta. This research is a normative juridical research with qualitative method. The results of the study concluded that at RSUP Persahabatan, the right to health services can be broadly divided into 2, i.e., illness and accident caused by work or illness and accident that is not the result of work. If it is not caused by work, then they can use BPJS Kesehatan and adhere to a vertical tiered referral system which was adopted by BPJS Kesehatan. As a result, it creates a condition that are not optimal for its’ medical personnel. The results of this study suggest that the government should make an implementing regulations that could regulate type A hospitals, such as RSUP Persahabatan, so that they can make first tier health services for their workers.

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>