Hasil Pencarian

Ditemukan 48 dokumen yang sesuai dengan query

Sari Betha Giofani

Jual beli tanah ulayat uanggam bauntuak yang telah di sertifikat oleh mamak kepala waris tanpa persetujuan anggota kaum di Kota Payakumbuh

" ABSTRAK
Tanah ulayat di Minangkabau terdiri atas: tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum. Tanah ulayat merupakan tanah milik bersama bukan milik perorangan dari anggota kaum tersebut, namun dapat digunakan secara pribadi dalam arti, dapat diberikan hak pengelolaan atas tanah yang merupakan bagian daripada tanah ulayat tersebut. Bagian tanah ulayat inilah yang disebut dengan istilah ganggam bauntuak yang berada di atas tanah ulayat kaum. Pemegang hak ganggam bauntuak tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, ... "

2007

T19221

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mari`e Nouza Qisthy

Pemberian Hak Milik di Atas Tanah Ulayat Kaum Dapat Menghilangkan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Minangkabau (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor : 10/PDT.G/2009/PN.LB.BS) = Giving Certificate of Right Above The Communal Land Can Eliminating the Land Rights of Indigenous People in Minangkabau (Case Study Civil Case Number: 10 / PDT.G / 2009 / PN.LB.BS) / Mari'e Nouza Qisthy

" [Tesis ini membahas sengketa tanah ulayat kaum antara Asril (penggugat) dan Rosna (tergugat), terhadap 2 (dua) sertipikat Hak Milik No. 39/1991 gambar situasi tanggal 28 Maret 1991 No. 70/1991 seluas 4500 m2 dan sertipikat hak milik No. 100/1993 gambar situasi tanggal 1 Desember 1992 No. 851/1992 seluas 5250 m2 atas nama Rosna yang terletak di Pulai Sei Talang Bukik Lurah Kenagarian Gadut, dimana majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif ... "

Universitas Indonesia, 2015

T44021

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dessi

Kedudukan Mamak Kepada Waris Terhadap Harta Pusaka Kaum Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau / Dessi

" ABSTRAK
Sistem kewarisan di Minangkabau sangat berbeda dengan sistem kewarisan adat yang lain. Minangkabau mengenal adanya harta pusaka kaum yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Orang yang sangat berpengaruh dan mempunyai kuasa penuh terhadap harta pusaka kaum adalah mamak kepala waris atau lebih dikenal dengan sebutan Mamak. Mamak di Minangkabau pada umumnya adalah seorang laki-laki yang dituakan memangku jabatan sebagai pemimpin dari suatu paruik. Mamak mempunyai tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan dan keselamatan semua kemenakan. Manfaat dari harta pusaka adalah untuk keselamatan nagari, menjaga keselamatan kaum, ... "

2005

T36893

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sari Betha Giovani

Jual beli tanah ulayat ganggam bauntuak yang telah bersertipikat oleh mamak kepala waris tanpa persetujuan anggota kaum di Kota Payakumbuh / Sari Betha Giovani

2007

T36669

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Perdana A.S.

Identifikasi hak cipta dalam Masyarakat Hukum Adat Indonesia (Tinjauan terhadap seni dan Batik Jawa)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001

S23638

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Taihuttu, Glorius Frits

Pengaruh adat istiadat Maluku Tengah dalam aspek perkawinan: larangan perkawinan antar pasangan yang memiliki hubungan Pela Gandong di tinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

" Pela Gandong merupakan hubungan persaudaraan antara dua atau lebih desa sebagai hubungan kakak adik kandung karena kedua masyarakat desa mengakui bahwa mereka berasal dari satu keturunan atau datuk yang sama. Namun terkadang ada masyarakat dari kedua desa yang memiliki hubungan pela gandong ini melanggar hukum adat dengan melakukan perkawinan. Perkawinan seperti ini dikenal dalam hukum adat Maluku Tengah sebagai perkawinan sedarah. Sedangkan jika melihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 8 ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S21290

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Achmad Sumarjoko

Tinjauan yuridis mengenai harta bersama dalam hukum adat dan hukum Islam serta kedudukannya dalam pasal 37 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

" Lembaga harta bersama seperti yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik oleh suami maupun istri. Lembaga ini juga dikenal dalam hukum adat sedangkan dalam hukum Islam ada dua pendapat mengenai harta tersebut, pendapat yang pertama tidak mengenal adanya harta bersama, kecuali dengan jalan syirkah atau perkongsian antara suami istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung dan pendapat yang kedua menqenai adanya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S21144

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mifta Nur Rizki

Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Minangkabau (Studi kasus di Nagari Sulit Air, Kabupaten Solok) = Role of Kerapatan Adat Nagari (KAN) in the process of customary land dispute resolution at Minangkabau (Study cases Nagari Sulit Air, Kabupaten Solok)

" Suku Minangkabau yang bermukim di Sumatera Barat dikenal memiliki sistem kekeluargaan Matrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak perempuan serta mengutamakan hak-hak perempuan dibanding dengan hak-hak yang diperoleh laki-laki, tidak terkecuali dalam hal pengelolaan Pusako. Salah satu bentuk Pusako adalah tanah ulayat. Dalam masalah tanah ulayat ini, sering terjadi permasalahan sengketa antar masyarakat di Minangkabau. Penyelesaian sengketa ini, salah satunya dilakukan melalui Kerapatan Adat Nagari yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang ... "

2013

S46664

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Gabriele Griselda

Kedudukan anak naniain dalam perkawinan antarsuku menurut hukum adat Batak Toba = Status of anak naniain in interracial marriage according to Batak Toba customary law

" Anak naniain secara harfiah berarti “anak angkat”. Anak angkat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah istri non-Batak Toba yang diangkat sebagai anak oleh orangtua Batak Toba sehubungan dengan perkawinannya dengan suaminya yang bersuku Batak Toba. Ia diberikan marga yang sama dengan marga orangtua angkatnya. Penelitian bersifat deskriptif. Penulis berusaha menelusuri latar belakang perlunya anak nanian diangkat, hubungan dengan orangtua angkat serta orangtua biologis, serta hak mewaris dari orangtua angkat. Hasil penelitian adalah bahwa kedudukan anak ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S58635

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kharina Yuli Astiti

Kedudukan anak astra (Anak luar kawin) dalam hukum waris adat Bali (Studi kasus di Desa Pakraman Karangasem, Lingkungan Pekandelan, Kabupaten Karangasem, Bali)

" Masyarakat Indonesia terdiri beraneka ragam suku bangsa dan agama, serta adat istiadat yang dikenal mempunyai tata cara sistem norma budaya yang berbeda antara satu dengan yang lain.Di Indonesia masalah pewarisan belum ada aturan yang bersifat unifikasi hukum, karena masalah waris merupakan masalah yang dianggap pelik sebagai akibat adanya bermacam-macam sistem hukum yang berlaku di masyarakat.Penelitian dalam skripsi ini bersifat Deskriptif. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan anak Astra(anak Luar Kawin)menurut hukum waris adat ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S21385

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian