Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Praturan Presiden No 111 Tahun 2013 tentang pasal 6 yang menyebutkan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dalam upaya pencaian Universal Health Coverage pada tahun 2019, baik badan usaha besar dan menengah paling lambat mendaftar 1 Januari 2015 sedangkan badan usaha mikro paling lambat mendaftar 1 Januari 2016. BPJS Kesehatan terus meningkatkan kepesertaannya, jumlah badan usaha di BPJS Kabupaten Bogor tercatat 1.470 kelompok badan usaha yang sudah terdaftar dan jumlah badan usaha yang belum mendatar tercatat 245.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempegaruhi keikutsertaan badan usaha dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2017.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam kepada salah satu perwakilan badan usaha yang menangani jaminan kesehatan karyawan. Variabel yang diteliti mengunakan teori perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian yaitu modifikasi model teori Kolter dan Amstrong 2009, Kolter dan Keller 2009.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Badan Usaha menjadi peserta BPJS Kesehatan karena adanya peraturan wajib untuk mendaftar, premi lebih murah dan pelayanan yang diberikan komprehensif. Bagi badan usaha yang belum mendaftar merasa kurang puas dengan produk dan askes pelayanan kesehatan yang diberikan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

---

Based on Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 Pasal 6 article 6 explain that membership of health insurence is a must for indonesian citizen. In order to achieve universal health coverage, large and middle scale company must register their membership in national health insurance by January 1 39 st, 2015 at the latest, while small company on January 1 39 st, 2016. BPJS Kesehatan has been increasing their membership, the companies which already become member of BPJS Kesehatan in Bogor Regency were recorded 1.470. But there are still 245 companies which are not become member yet.

The purpose of this research to know the factors influencing companies to become member of National Health Insurance programme in Bogor Regency in 2017.

This research using qualitative method by depth interview to each company representative who handle employee health insurance. As the variable of this research using the theory of consumer behaviour in making buying decision by Kotler and Amstrong 2009, Kotler and Keller 2009 modification theory.

The result of this research show that the company like to join BPJS Kesehatan because of the regulation state that membership is obligatory. Beside that, BPJS Kesehatan offering cheaper insurance premium and comprehensive services. But some companies which are not joining BPJS Kesehatan feel not satisfied with the product and health service access in BPJS Kesehatan health facilities. "

"Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai keikutsertaan Badan usaha Mikro pada program JKN. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam in-depth interview pada 8 badan usaha mikro di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat 2 badan usaha manfaat yang diterima saat menggunakan pelayanan pada program JKN-KIS. Delapan badan usaha mikro sudah mengetahui tentang harga/iuran yang menjadi kewajiban bagibadan usaha. Satu badan usaha mikro tidak mengetahui alur pelayanan kesehatan pada program ini, sedangkan 3 badan usaha mikro lainnya hanya dapat menyebutkan salah satu alur pelayanan saja. Perlu dilakukan sosialisasi secara terpadu oleh BPJS Kesehatan terhadap badan usaha yang baru ataupun yang sudah lama tetapi belum mendaftar sebagai peserta JKN-KIS. BPJS Kesehatan harus memastikan komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala agar tidak ada lagi keluhan mengenai pelayanan yang kurang memuaskan.

---

This qualitative research is aiming at obtaining information on reasons of micro business entity small company characterized with number of employee to participate the JKN membership. This study was done using in depth interviewsin eight micro business entity in Tanjung Pinang, Riau islands province. The study revealed that two micro business entity did not know information about the National Health Insurance Program Healthy Card Indonesia JKN-KIS . Two micro busniess entities did not understand the benefit package offered by the insurance company BPJS. Eight micro business entities already know about the tariff contribution, one micro business entity did not know the flow of healthservice provision, while the other three micro business entities could only understood part of the flow of services. Dissemination of program goal, benefit package, services, contribution ofemploter employee need to be done. BPJS has to be committed to provide good quality service as well as regular supervision and evaluation to avoid complaintsfrom the members."