Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang fenomena kemunculan vehicle party di Indonesia pasca dilakukannya amandemen UUD 1945. Adanya perubahan konstitusi dalam hal pemilihan umum secara langsung, telah memberikan celah bagi kalangan elit-elit politik membentuk partai sebagai kendaraan untuk menjadi presiden. Hal ini yang dilakukan oleh Prabowo Subianto saat memutuskan diri untuk keluar dari Partai Golkar dan membentuk Partai Gerindra di tahun 2008. Adapun karakter yang dimiliki oleh Partai Gerindra ialah bersifat sentralistis dan memusatkan kekuasaan kepada sosok personal Prabowo Subianto. Lebih spesifik lagi, skripsi ini berusaha melihat karakter Partai Gerindra sebagai partai kendaraan Prabowo Subianto dalam kasus pencalonan kepala daerah, khususnya pada Pemilukada Kota Depok tahun 2015. Proses terbentuknya koalisi Gerindra-PKS hingga penentuan nama calon walikota, tidak memperlihatkan adanya otonomi yang dimiliki oleh Partai Gerindra. Melalui metode kualitatif, penelitian ini mengangkat kasus mengalahnya Gerindra terhadap PKS dalam mencalonkan kadernya sebagai calon Walikota Depok. Penulis menggunakan teori Andreas Ufen 2017 untuk membuktikan bahwa pengorganisasian partai kendaraan memang ditujukan untuk memenangkan sosok pendiri partai sebagai presiden. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pencalonan yang dilakukan oleh Partai Gerindra menjadi perwujudan perkembangan karakter partai kendaraan di Indonesia. Konteks teori yang dipakai ternyata juga mencakupi studi kasus yang terjadi di level daerah. Mengalahnya Partai Gerindra terhadap PKS diindikasikan karena kepentingan Prabowo Subianto terhadap PKS menjelang pencalonan dirinya pada pemilihan presiden tahun 2019.

---

This thesis discusses the phenomenon of vehicle party emergence in Indonesia after the amendment of UUD 1945. The existence of constitutional changes in the case of direct elections has provided a gap for political elites to form parties as vehicles to become president. This is happened to Prabowo Subianto when deciding to get out of Golkar Party and form Gerindra Party in 2008. The character owned by Gerindra Party is centralized and concentrate power to Prabowo Subianto personal figure. More specifically, this thesis seeks to see the character of Gerindra Party as the vehicle party of Prabowo Subianto in the case of the nomination of the regional head, especially in regional head election of Depok City in 2015. The process of forming the Gerindra PKS coalition up to the decision of the mayor rsquo s name, does not show any autonomy possessed by the Gerindra Party. Through qualitative method, this research appoints Gerindra Party has been succumb to PKS in nominating its cadres as Depok Mayor candidate. The author uses the theory of Andreas Ufen 2017 to prove that the party organization of the vehicle is intended to win the figure of the party founder as president. The results of this study indicate that the candidacy made by Gerindra Party becomes the embodiment of the character development of vehicle party in Indonesia. The context of the theory used also includes case studies that occur at the regional level. The decision of Gerindra Party succumb to PKS is indicated by Prabowo Subianto 39 s interest in PKS approaching to his presidential election in 2019."

"ABSTRACTTulisan ini menganalisis peran pemerintah Singapura dalam membuat regulasi bahasa Inggris melalui kampanye SGEM. Adanya kebijakan yang bermotif pragmatis menyebabkan adanya peregulasian bahasa Inggris di Singapura yang bersifat top-down dan memanfaatkan regulasi bahasa ini sebagai polarisasi masyarakat dan penguat instrument kebijakan ekonomi. Penulis menganalisis kasus ini menggunakan teori nanny state dan proses dalam language engineering dalam konteks khusus di Asia Tenggara. Teori tersebut mengidentifikasi adanya faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pemerintah Singapura dalam meregulasi SGEM pada tatanan formal maupun non-formal. Hal tersebut terlihat dari adanya pembuatan bahan-bahan pembelajaran, pelatihan tersentralistik serta sikap pemerintah terhadap media yang menjadi penghalang agenda politiknya dan sekaligus menggunakannya untuk membentuk legitimasi pengaruh pemerintah. Beberapa langkah spesifik yang diambil pemerintah dalam upaya mensukseskan program tersebut memperjelas model kepemimpinan yang ada dalam membantu Kampanye SGEM.

---

ABSTRACTThis writing attempts to analyze the role of Singaporean government in regulating English language through Speak Good English Movement Campaign. The existing policy which motivated by pragmatic means causing the existence of English language regulation with top down model in nature, thus utilizes its language regulation as a polarization for its citizens and strengthening its economic policy instrument. This case is analyzed by nanny state theory and looking at certain processes of language engineering in Southeast Asia context. The theory identifies triggering factors that defines the Singaporean government stance in regulating SGEM through formal and non formal means. Such actions amended by producing learning materials, centralized learning and the government stance on the media, which being its obstacle of their political agenda but also utilized to legitimate governments power. Certain specific paths taken by the government in order to ease the program has its obvious hints on the existing leadership model paralleling the SGEM Campaign. "

"Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku loyalitas pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilih pemula dapat didefinisikan sebagai Warga Negara Indonesia WNI yang sudah berusia 17 tahun; atau WNI yang berusia kurang dari 17 tahun tetapi sudah menikah/sudah pernah menikah. Di dalam Teori Perilaku Memilih ada faktor-faktor sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional yang dapat mempengaruhi pemilih pemula dalam menentukan pilihannya. Begitu pula pemilih pemula pada Pilkada Jakarta 2017 yang mendapatkan pengaruh dari lingkungan sosialnya, citra psikologis kandidat, atau pertimbangan rasional dari berbagai media informasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner. Ukuran sampel dalam penelitian ini adalah 400 responden dengan tingkat kepercayaan 95 dan Margin of Error MoE 5. Selain itu, pengambilan sampel dilakukan dengan metode stratified random sampling hingga diperoleh 10 kelurahan terpilih dari 5 kecamatan di 5 wilayah kota Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa faktor yang paling banyak mempengaruhi loyalitas pemilih pemula pada Pilkada Jakarta 2017 ialah orientasi isu yang merupakan turunan dari faktor-faktor psikologis. Hal ini disebabkan pemilih pemula lebih banyak memilih kandidat karena menyukai program-program yang ditawarkan. Dari segi implikasi teoritisnya, studi ini memberikan hasil berbeda dari penelitian mengenai pemilih pemula di Jakarta oleh Budi Jatnika 2004. Ada perubahan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih pemula di DKI Jakarta, yaitu dari faktor sosiologis menjadi faktor psikologis. Hal ini juga berkaitan dengan perbedaan situasi politik, dimana pada tahun 2004 kompetisi antar partai politik berlangsung ketat, sementara di tahun 2017 kompetisi yang terjadi tidak hanya antar partai, tetapi juga mengandalkan program dan figur kandidat.

---

This thesis discusses the factors that influence first voter's loyalty in Jakarta Regional Election 2017. Based on Law Number 7 Year 2017 about General Election, first voters can be defined as Indonesian citizen WNI aged minimum 17 years or an Indonesian citizen who is less than 17 years old but married already married. The Voting Behavior Theory there are sociological, psychological, and rational choices that may influence the first voters. Similarly, first voters in Jakarta Regional Election 2017 who also got influence from their social environment, individual psychological, or rational considerations of various media information.

This research uses quantitative method and data collection is done by using questionnaire. The sample size in this study was 400 respondents, with 95 confidence level, and 5 Margin of Error MoE. In addition, sampling is done by stratified random sampling method to obtain 10 selected urban villages kelurahan, from 5 districts kecamatan, in 5 administratitive cities of Jakarta Province.

The result of this study is the most influence factor on first voter's behavior is issue orientation, which is derived from psychological factors. Because, first voters choose the candidates based on their programs. The theoretical implication is this study gives different results from previous study by Budi Jatmika 2004. There is a change of factors influencing first voter's behavior in Jakarta, from sociological factors into psychological factors. This is also related to the difference political situation, where in 2004 the competition between political parties was tight, while in 2017 the competition was not only between parties, but also rely on candidate programs and their figures. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kegagalan kudeta militer faksi Gulenis di Turki pada 15 Juli 2016. Adapun permasalahan yang dilihat adalah pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan kudeta militer faksi Gulenis di Turki 15 Juli 2016? dan kedua, bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi gagalnya kudeta militer faksi Gulenis di Turki 15 Juli 2016?. Dalam mengalisis kasus di atas, peneliti menggunakan teori kudeta Edward Luttwak yang berbicara mengenai tahapan-tahapan suatu kudeta agar kudeta tersebut berhasil. Gagalnya kudeta dalam menjalankan tahapan tersebut akan menyebabkan gagalnya kudeta. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun data-data dalam penelitian ini peneliti dapatkan melalui telaah dokumen dan literatur ilmiah serta juga melakukan wawancara. Temuan dari penelitian ini adalah, pertama, gagalnya kudeta militer faksi Gulenis ini disebabkan oleh gagalnya kelompok kudeta menangkap aktor kunci seperti Presiden Erdogan dan Perdana Menteri Binali Yildirim sehingga kedua tokoh tersebut berhasil memobilisasi massa untuk menolak kudeta. Kedua, adanya penolakan dari berbagai lapisan masyarakat Turki sehingga kelompok kudeta gagal dalam mendapatkan dukungan masyarakat atas kudeta yang dilakukan. Kedua faktor ini kemudian mempengaruhi gagalnya kudeta. Penelitian ini juga melihat adanya peran penting kemajuan teknologi seperti FaceTime dan media sosial yang mempengaruhi gagalnya kudeta karena FaceTime dan media sosial seperti Facebook dan Twitter dijadikan alat oleh Erdogan dan Binali Yildirim untuk berkomunikasi dan mengajak masyarakat menolak upaya kudeta. Media sosial juga dijadikan oleh masyarakat Turki sebagai sumber informasi tentang kudeta dan alat untuk menyebarkan aksi penolakan terhadap kudeta. Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya menangkap aktor kunci seperti aktor pemerintahan dan militer dalam suatu kudeta disamping juga menguasai tempat-tempat strategis serta kelompok kudeta juga harus mendapatkan dukungan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat agar suatu kudeta berhasil dijalankan. Di sini juga penelitian ini menegaskan pentingnya menguasi perkembangan teknologi dan media sosial untuk mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kudeta yang dijalankan.

---

ABSTRACT This study discusses about the failure of military coup of Gulenist faction in Turkey on July 15, 2016. The observed problems are what factors that led to the failure of the military coup of Gulenist faction in Turkey were and how these factors affect the collapse of the Gulenist military coup did. The researcher uses Edward Luttwak 39 s coup theory which speaks about the stages of a coup in order for the coup to succeed to analyze this case. Furthermore, a case study approaches with qualitative research methods are used in this study. The data in this study research were done by literature reviews and interviews. The result showed that the failure of the Gulenist military coup d 39 etat was caused by the failure of the coup group to arrest the key actor such as President Erdogan and Prime Minister Binali Yildirim so that the two figures succeeded in mobilizing the mass to decline the coup. Moreover, there was some refusal from various Turkish society so that the coup group failed to gain public support. Technological advances such as FaceTime and social media also have an important role that affected the failure of the coup. FaceTime and social media such as Facebook and Twitter were used as tools by Erdogan and Binali Yildirim to communicate and invite people to decline the coup attempt. Social media was also used by Turkish society as a source of information and a tool to spread action against the coup d 39 etat. In conclusion, this study confirms that the importance of arresting key actor such as government and military actors in a coup while dominates the strategic places. The coup group must also have public support to get a successful coup. The study also emphasizes the importance of technology and social media to influence society about the coup."

"ABSTRAKNama : Muh Shujahri AMProgram Studi : Ilmu PolitikJudul Tesis : Konflik Pemerintah Daerah dan Kelompok Adat; Studi Kasus Peraturan Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah LAD Kabupaten Gowa Tahun 2016Pembimbing : Dr. phil. Panji Anugrah Permana S.IP., M.Si Tesis ini membahas konflik politik antara pemerintah daerah Kabupaten Gowa yang diwakili oleh Bupati Adnan Yasin Limpo dengan keluarga Kerajaan Gowa oleh Andi Maddusila pasca ditetapkannya Perda Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Penelitian ini menemukan bahwa konflik terjadi karena Perda LAD mempengaruhi jejaring kekuasaan kelompok kerajaan Gowa yakni perubahan akses properti pihak Kerajaan Gowa seperti istana Balla Lompoa dan lahan adat serta menciptakan perubahan jejaring struktur kerajaan dengan munculnya struktur lembaga adat baru. Penulis menyimpulkan Perda ini merupakan babak akhir dari konflik-konflik antara klan Limpo dan klan Andi Madusila. Lewat Perda LAD jejaring kekuasaan yang menjaga kekuatan Andi Maddusila selama kurun waktu tujuh belas tahun terputus. Dengan tidak adanya akses kekuasaan kerajaan di pihak Andi Maddusila maka sulit bagi kelompok Andi Maddusila untuk mengkonsolidasi kekuatan keluarga kerajaan Gowa. Kata Kunci:Konflik politik, elit politik lokal, Perda LAD, Kabupaten Gowa

---

ABSTRACTName Muh Shujahri AMStudy Program Ilmu PolitikTitle Konflik Pemerintah Daerah dan Kelompok Adat Studi Kasus Peraturan Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah LAD Kabupaten Gowa Tahun 2016Pembimbing Dr. phil. Panji Anugrah Permana S.IP., M.Si This thesis discusses the political conflict between Gowa district government represented by Gowa Regent Adnan Yasin Limpo with family of Gowa Kingdom by Andi Maddusila after the stipulation of Regional Regulation of Customary Institution and Culture of Gowa Regency in 2016.This research is qualitative research. This study finds the conflict that occurs because the LAD law affects the power network of Gowa royal groups like the changing of gowa royal kingdomg property access such as Balla Lompoa 39 s palace and customary land. Perda LAD also affects Andi Maddusila power organization by create new customary organization structures. The authors conclude that this is the final battle of the conflicts between the Limpo clan and the Andi Madusila clan. Through the LAD Regulation Andi Maddusila 39 s power network that keep his power for seventeen years lost. In the absence of power access on the part of Andi Maddusila it is difficult for the Andi Maddusila group to consolidate the power of the Gowa royal family. Key Word Political Conflict, local political elite, Perda LAD, Gowa Regency."