Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas mengenai pemindahan tahanan politik (Tapol) wanita golongan B di Jakarta ke Kamp Tapol di Plantungan, Kendal. Setelah peristiwa G30S/PKI, banyak dari masyarakat mengalami penangkapan tanpa prosedur yang jelas akibat terlibat sebagai anggota maupun memiliki kedekatan anggota dengan PKI maupun organisasi underbouw PKI sehingga menyebabkan kepadatan di berbagai lembaga pemasyarakatan (Lapas). Kepadatan ini juga terjadi di Jakarta, terutama Lapas Wanita Bukit Duri akibat terus bertambahnya jumlah tahanan tiap tahunnya. Atas dasar tersebut, dikeluarkanlah kebijakan untuk memindahkan tahanan politik Gol. B pada tahun 1969, yaitu dengan memindahkan mereka ke tempat terpencil. Salah satunya memindahkan tahanan politik wanita ke bekas Rumah Sakit Lepra di Plantungan, Kendal. Secara berangsur, pada tahun 1971 bekas rumah sakit ini pun beralih menjadi kamp tahanan politik wanita Eks-Partai Komunis Indonesia (PKI) maupun simpatisannya hingga tahun 1979. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan tahapan pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Akibat terus bertambahnya jumlah tahanan di Lapas Bukit Duri, Pada tahun 1971 dikeluarkan kebijakan pemindahan tahanan politik perempuan di Jawa ke Kamp Plantungan sebagai sarana mengurangi jumlah penghuni dan meminimalisasi pengeluaran anggaran sekaligus menanamkan nilai-nilai Pancasila.

---

This Article discusses about transfer of Group B female political prisoners from Jakarta to political prisoner camp in Plantungan, Kendal. After the G30S/PKI incident, many people were arrested without clear procedures as a result of being as members or having close ties with PKI and PKI affiliate organizations causing overcrowding in many prisons. This overcrowding also occurs in Jakarta, especially Bukit Duri women's prisons because of the increasing number of prisoners every year. On this basis, a policy was issued to transfer Group B political prisoners in 1969 by moving them to a remote location. One way is to move female political prisoner to the former Leprosy Hospital in Plantungan, Kendal. Slowly, in 1971 this former hospital was converted into a prisoner camp for women's political prisoners for the ex-PKI and it's affiliated until 1979. The research method for this article is Kuntowijoyo historical research, the stages of this methods are topic selection, heuristrics, verification, interpretation, and historiography. As a results of increased number of prisoners in Bukit Duri prisons, in 1971 a policy issued to transfer female political prisoners in Java to Plantungan as a means of reducing the number of residents in and minimize expenditure while instilling Pancasila values to them."

"Revolusi kemerdekaan di Jambi berbeda dengan semangat revolusi sosial di daerah-daerah lain. Konflik politik lokal di Jambi didasarkan kepada rasa cemburu yang muncul di kalangan elite tradisional Jambi kepada para elite baru Republik yang berasal dari luar Jambi. Dari hal itu muncul wacana mengenai pemulihan Kesultanan Jambi yang telah hancur sebelumnya pada rangkaian Perang Jambi 1900-1907. Upaya-upaya politis antara pemerintah Jambi dengan pemerintah Republik ataupun Belanda dilakukan untuk memecahkan permasalahan politik di Jambi. Salah satu bentuk dari perasaan lokalitas yang kuat itu adalah dengan dibentuknya Dewan Djambi Sementara oleh pemerintah Belanda dengan kerja sama elite tradisional Jambi dengan tujuan untuk menjadikan Jambi bagian dari daerah federal. Dengan menggunakan metode historis yang menekankan pada dokumen primer dan sekunder, penelitian ini menjabarkan latar belakang pembentukan Dewan Djambi Sementara, perjalanan Dewan Djambi Sementara dan dampak dari adanya Dewan Djambi Sementara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual strukturis yang diperkenalkan oleh Christoper Lloyd dan teori collective action yang diperkenalkan Charles Tilly. Tuntutan akan pemulihan kesultanan dan pemberian hak otonom itu menguap bersamaan dengan peralihan administrasi antara Belanda ke Republik Indonesia, hasil dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Namun semangat regionalisme Jambi menuntut akan otonomi daerah setingkat Provinsi tetap dilanjutkan pada masa Republik Indonesia dan tercapai pada tahun 1957. 

---

The independence revolution in Jambi was different from the spirit of social revolution in other regions. Local political conflict in Jambi was based on the jealousy that emerged among Jambi's traditional elites towards the new Republican elites who came from outside Jambi. From this emerged a discourse about the restoration of the Jambi Sultanate, which had been destroyed during the 1900-1907 Jambi War. Political efforts between the Jambi government and the Republican or Dutch governments were made to solve political problems in Jambi. One form of this strong sense of locality was the establishment of the Dewan Djambi Sementara by the Dutch government with the cooperation of the Jambi traditional elite with the aim of making Jambi part of the federal region. Using a historical method that emphasizes primary and secondary documents, this research describes the background to the formation of the Dewan Djambi Sementara, the journey of the Dewan Djambi Sementara and the impact of the Dewan Djambi Sementara. In addition, this research also uses the structurist conceptual analysis introduced by Christoper Lloyd and the collective action theory introduced by Charles Tilly. The demand for the restoration of the sultanate and the grant of autonomous rights evaporated along with the transfer of administration from the Netherlands to the Republic of Indonesia, as a result of the Round Table Conference in The Hague. However, the spirit of Jambi regionalism demanding regional autonomy at the provincial level continued during the Republic of Indonesia and was achieved in 1957. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang direpresentasikan dalam film _Enam Djam di Djogja_. Usmar Ismail sebagai sutradara dari film ini ingin mengawetkan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dalam usaha bangsa Indonesia merebut dan mempertahankan kemerdekaannya. Film ini mencoba untuk melukiskan perjuangan rakyat dan tentara dalam mempertahankan kemerdekaan melalui Serangan Umum 1 Maret 1949. Walaupun tokoh-tokoh dalam film ini merupakan tokoh fiktif, namun jalan cerita diangkat dari peristiwa historis sehingga tokoh-tokoh dalam film ini secara tidak langsung mewakili tokoh-tokoh riil dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949

---

AbstractThis thesis discusses about events General March 1, 1949 attack which is represented in the film Enam Djam di Djogja. Usmar Ismail, as director of this film wanted to preserve the historical events that occurred in the Indonesian nation effort to seize and retain its independence. This film tries to portray the struggle of the people and the army in maintaining independence through a general assault March 1, 1949. Although the characters in this film is a fictional character, but since the story taken from historical events so that some characters in this movie represent the real figures in the event of General assault March 1, 1949."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pengembangan trasnportasi kereta api di wilayah Jabodetabek yang dilakukan oleh PT KAI Commuter Jabodetabek tahun 2008-2013. PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ) memiliki peran besar dalam pengembangan transportasi kereta rel listrik (KRL). Hal itu dilakukan dengan cara penghapusan KRL Ekonomi, memberlakukan e-ticketing, perluasan jaringan KRL, penataan ulang stasiun, pembuatan lahan parkir baru, perbaikan sarana prasarana kereta api dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang dilakukan PT KCJ ini tak lain demi keamanan serta kenyamanan penumpang KRL yang terus tumbuh pesat setiap tahunnya. Perubahan tersebut tentunya sangat diapresiasi masyarakat Jabodetabek sehingga membuat animo masyarakat semakin besar untuk menggunakan kereta rel listrik.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the development of railway transportation in Jabodetabek area conducted by PT KAI Commuter Jabodetabek 2008-2013. PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ) has a major role in the development of electric rail transport (KRL). This is done by eliminating the Economy KRL, enacting e-ticketing, KRL network extension, station rearrangement, new parking lot, repair of railway infrastructure and so on. Changes made by PT KCJ is none other than for the security and comfort of KRL passengers who continue to grow rapidly every year. The change is certainly highly appreciated by the people of Jabodetabek, thus making the public interest to use electric train."

"Skripsi ini membahas tentang Visualisasi Realitas Pemilu Indonesia tahun 1971-2004 dalam Kartun Editorial Oom Pasikom Harian Kompas. Dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, kartun editorial memiliki peran yang cukup penting sebagai media kontrol sosial-politik. Selama penyelenggaraan Pemilu diIndonesia, kartun editorial berfungsi untuk mengawal jalannya demokrasi. Kartun editorial pun menjadi semacam pemberi peringatan awal ketika ketidakberesan sedang terjadi.

Berbagai bentuk pelanggaran pemilu direfleksikan kedalam gambar satire yang sarat humor. Kartun editorial biasanya menggunakan metafora untuk menyampaikan pesannya. Sebagai editorial visual, kartun tersebut tentunya mencerminkan kebijakan dan garis politik media yang memuatnya. Dalam penelitian ini dapat dilihat bagaimana dinamika perkembangan kartun editorial Oom Pasikom sejak masa Orde Baru hingga era Reformasi. Dapat terlihat dengan jelas bahwa pengungkapan visual kartun editorial sangat terkait erat dengan kebijakan politik rezim yang berkuasa. Sebagai penelitian sejarah, telaah ini berfokus pada verifikasi gambar terhadap teks dan konteks realitas peristiwa. Kemudian direkonstruksi secara kronologis kedalam sebuah cerita sejarah.

This thesis discusses the Reality Visualization of Indonesia Elections 1971-2004 on Editorial Cartoons Oom Pasikom in Kompas Newspaper. In the course of democracy in Indonesia, editorial cartoons have an important role as a medium of social and political control. During the General Election in Indonesia, editorial cartoons serve to guard the way of democracy. Editorial cartoons had become a sort of early warning when the irregularities taking place.

Various forms of violations of the election were reflected into an image satire with full of humor. Editorial cartoons often use metaphors to convey his message. Being a visual editorial, cartoon certainly reflects the policy and political opinion of the media. In this description can be seen how the dynamics of the editorial cartoon Oom Pasikom since the New Order period to the Reformation era. Obviously, that the visual display of the editorial cartoons is closely related to the political policy of the regime. As historical research, this study focuses on the image verification to the text and to the context of the reality of events. Later, this has been chronologically reconstructed into historical story."

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana sanggar kesenian memegang peranan dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi seni dan budaya Betawi. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, terdapat banyak seni dan tradisi Betawi yang terancam berada di ambang kepunahan. Berbagai aksi untuk mempertahankan eksistensi budaya Betawi pun dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, salah satunya melalui sanggar seni, yaitu Sanggar Jali Putra sejak tahun 1990 hingga 2009. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah; yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi, penelitian ini menemukan bahwa Sanggar Jali Putra bergerak aktif dalam rangka mempertahankan eksistensi kesenian Betawi. Sanggar Jali Putra berupaya untuk melakukan pengembangan dan pelatihan kesenian secara konsisten, salah satunya dengan membuat kreasi dalam kesenian Gambang Kromong dan Gambang Rancag. Selain itu, sanggar ini juga masih mempertahankan bentuk asli dari Lenong Denes. Dalam upaya pengembangan Gambang Rancag, dibentuklah grup turunan Sanggar Jali Putra yang dikenal sebagai Grup Putra Jali Betawi yang titik fokusnya mengenalkan Gambang Rancag kepada para akademisi. Dengan keberadaan Sanggar Jali Putra, Lenong Denes dan Gambang Rancag masih tetap dikenal dan bisa dinikmati oleh penduduk Jakarta dari berbagai kalangan dan kelompok usia.

---

This research explains how Sanggar Jali Putra played a role in maintaining and developing the existence of the arts and cultures of Betawi. Amid the increasing modern developments, there is much of the artwork and traditions of the endangered Betawi. Action to preserve the cultural existence of Betawi has been carried out by the Jakarta government and the Jakarta`s society, one through Sanggar Jali Putra since 1990-2009. Using methods of historical research; heuristic, criticism, interpretation, and historiography, this research has found that Sanggar Jali Putra is actively involved in the preservation of the arts and cultures of Betawi. Sanggar Jali Putra strives to do consistent development and arts training, one of whom makes creations in the Gambang Kromong and Gambang Rancag. Further, Sanggar Jali Putra retained the original form of Lenong Denes. In an effort to develop the Gambang Rancag, Sanggar Jali Putra branch, known as the Puja Betawi (Putra Jali Betawi), was formed to introduce Gambang Rancag on academics. Through Sanggar Jali Putra`s existence, Lenong Denes, Gambang Rancag, and Gambang Kromong remain known and could be enjoyed by the Jakarta people of all ages and societies."

"Pada 10 Juni 1838 terjadi pembantaian 28 orang Aborigin oleh sekelompok kulit putih di Myall Creek, New South Wales. Sejak awal kedatangan kulit putih di Australia, konflik memang seringkali terjadi antara kaum Aborigin dengan pendatang kulit putih. Tetapi dalam tragedi pembantaian kaum Aborigin di Myall Creek tersebut, pertama kalinya Pemerintah Koloni menjatuhkan hukuman gantung terhadap para pelaku pembantaian. Skripsi ini mencoba untuk mengungkapkan terjadinya pembantaian kaum Aborigin di Myall Creek, kebijakan Pemerintah Koloni terkait pembantaian dan respon masyarakat atas kebijakan yang diterapkan Pemerintah Koloni. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah George Gipps, gubernur daerah koloni New South Wales, menerapkan hukuman gantung terhadap orang kulit putih yang membunuh kaum Aborigin sebagai salah satu usahanya untuk menghapuskan sikap rasis kulit putih terhadap orang Aborigin. Respon masyarakat kulit putih atas kebijakan Gipps terpecah antara kalangan mayoritas yang menentang dengan kalangan minoritas yang mendukung kebijakan Gipps.

---

On June 10th 1838, there was a massacre of 28 Aborigines by a group of whites in Myall Creek, New South Wales. Since the whites arrived in Australia, it was often a conflict between Aborigines and white settlers. But the massacre of Aborigines at Myall Creek was the first time since Government Colonies gave the trial and sentence to death for the perpetrators of the massacre.

This thesis attempts to reveal the Aboriginal massacre at Myall Creek, Colony Government policies related to the massacre and the public responses to government policies. This research using historical methods which consist of four steps: heuristic, critic, interpretation and historiography.

The result of this research is George Gipps, the governor of the colony of New South Wales, applied death penalty to white people who killed the Aborigines as one of his efforts to abolish the white racist attitudes towards Aborigines. Response of the whites at the discretion of the Gipps torn between majority that opposed the policy and the minority that supported Gipps."

"Skripsi ini membahas mengenai dinamika kartun politik pada surat kabar Suluh Indonesia yang menggambarkan situasi politik di Indonesia pada tahun 1956- 1958, khususnya yang bertemakan pemerintahan, aksi subversif, dan hubungan Indonesia – Belanda pasca kedaulatan RI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini adalah bahwa kartun politik pada surat kabar Suluh Indonesia yang merupakan surat kabar partisan dari Partai Nasional Indonesia (PNI) sering digunakan sebagai media kritik bagi partai atau golongan politik yang tidak sejalan. Selain itu surat kabar ini juga digunakan sebagai media penyebar pengaruh dan pujian kepada partainya sendiri.

---

The focus of this study is explain about political cartoons dynamics on Suluh Indonesia which describe political situation in Indonesia (1956-1958), especially government, subversive action, and relation between Indonesia – Netherland after Indonesia’s independence. The research using historical methods which is consist of four steps, heuristic, critic, interpretation, and historiography. The result of this research shows the the political cartoons on Suluh Indonesia which had been a part of Partai Nasional Indonesia used as media critic from the opposite party and political groups, and also as complimentary media for own party."

"Sumber utama pencemaran perkotaan adalah transportasi. BTX (Benzene, Toluene dan Xylene) adalah merupakan agen pencemar polutan udara kegiatan transportasi yang berbahaya bagi kesehatan. Petugas pintu tol merupakan kelompok berisiko tinggi terpajan BTX. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan pendekatan Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL) bertujuan untuk mengetahui besarnya risiko kesehatan akibat pajanan BTX pada petugas pintu tol kebun jeruk Jakarta barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bagian gardu pintu tol rata-rata konsentrasi (mean+SD) benzena sebesar 0,00167+0,000056 mg/m3, Toluena sebesar 0,00124+0.000049 mg/m3 dan Xylena sebesar 0,00147+0,000063 mg/m3 sedangkan pada kantor administrasi konsentrasi tidak terdeteksi oleh alat (Method Detection Limit). Rata-rata RQ benzene 0,007, toluene 0,00003 dan xylene 0,002 pada petugas tol lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata RQ benzene 0,002, toluene 0,00001 dan xylene 0,007 petugas administrasi. Kesimpulan bahwa risiko nonkarsinogenik BTX semua pekerja memiliki RQ≤1. Risiko kesehatan nonkarsinogenik dan karsinogenik untuk seluruh pekerja di gerbang pintu tol kebun jeruk pada saat ini belum menunjukkan adanya risiko. Namun demikian, tindakan pencegahan tetap perlu dilakukan dalam rangka pengendalian risk agent tersebut di masa yang akan datang.

---

The main sources of urban pollution is transportation. BTX (Benzene, Toluene and Xylene) is an air pollutant pollutant agent transport activities that are harmful to health. Worker in toll gate is high risk groups exposed to BTX.

Design of this study is cross-sectional with Environmental Health Risk Analysis approach to determine the magnitude of health risks due to exposure to benzene, toluene and xylene in the Kebun Jeruk toll gate, west Jakarta.

The results showed that at the toll collectors average concentration (mean+SD) was : benzene 0.00167+0.000056 mg/m3, toluene 0.00124+0.000049 mg/m3 and xylene 0.00147+0,000063 mg/m3. while at the administrative office was not detected (Minimum Detection Limit). The average RQ collector workers of benzene was 0.007, toluene was 0.00004, xylene was 0.002, & At administrative officer RQ of benzene was 0.002, toluene was 0.00001, xylene was 0.0006 lower than the average of worker toll gate.

In conclusion, the risk of all workers have the RQ ≤ 1. Noncarcinogenic and carcinogenic health risks to all workers at the kebun jeruk toll gate at this point have not shown any risk yet. Nevertheless, protections is needed in order to control the risk of the agent in the future."

"[Skripsi ini membahas tentang kebijakan pembuatan Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta sebagai akibat dari perkembangan perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru. Perkembangan kota Jakarta yang pesat pada masa itu telah menimbulkan permasalahan perkotaan salah satunya adalah kemacetan yang banyak merugikan masyarakat. Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta menjadi suatu solusi alternatif untuk mengatasi kemacetan dan melancarkan arus barang dan jasa di kota Jakarta. Walaupun begitu, pembangunan jalan tol lingkar dalam Jakarta belum mampu untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas. Masyarakat juga memberikan respon yang kurang mendukung terhadap penerapan tarif jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta.;This thesis thoroughly discussing about Jakarta Inner Ring Road policy as an impact to Indonesian economic emergence in New Order regime. Jakarta's rapid development that time was occurred urban problems, one of them was the city traffic that brings economic loss to the society. Jakarta Inner Ring Road became government alternative solution for overcoming the traffic and expediting the goods and services flow in Jakarta. The fact is toll road is not capable to solve traffic problem in Jakarta city and society also give negative responses to the tariff of toll road., This thesis thoroughly discussing about Jakarta Inner Ring Road policy as an impact to Indonesian economic emergence in New Order regime. Jakarta's rapid development that time was occurred urban problems, one of them was the city traffic that brings economic loss to the society. Jakarta Inner Ring Road became government alternative solution for overcoming the traffic and expediting the goods and services flow in Jakarta. The fact is toll road is not capable to solve traffic problem in Jakarta city and society also give negative responses to the tariff of toll road.]"