Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndarwati Ariestiany. Keterkaitan Partai Komunis Cina dengan Pemerintah Cina (Dibawah Bimbingan Bapak Endi J. Rukmo MA). Fakultas Sastra Universitas Indonesia.1996. Kehidupan politik di Cina merupakan produk dari masa revolusi Cina yang panjang. Revolusi Oktober 1911 yang kemudian berhasil merombak total sistem pemerintahan Cina dari kekaisaran menjadi republik. Sejak berdirinya Republik Rakyat Cina tanggal 1 Oktober 1949 yang dikuasai oleh Komunis, Cina masih dalam keadaan yang tidak stabil, akibat dari perang saudara antara Komunis dan Nasionalis. Pemulihan perekonomian rakyat merupakan masalah yang harus segera diselesaikan. Upaya-upaya pemulihan perekonomian rakyat ini terus dilakukan, dimulai dari Rencana Pembangunan Lima Tahun sampai dengan gerakan Lompatan Jaul7 Ke Depan tapi ternyata tidak berhasil, sampai mundurnya Mao dari kepemimpinan Clna. Deng Xiaoping bersama Zhao Ziyang dan Hu yaobang, kernudian mencanangkan Empat modemisasi. untuk mengejar keberhasilan negara- negara maju dibidang pertanian, industri, iptek dan pertahanan nasional. Salah satu upaya yang mendukung keberhasilan program ini adalah birokrasi yang profesional yaitu dengan pemisahan yang jelas antara fungsi partai dan pemerintah yang selama ini rancu.

---

"

"Partai Komunis Gina berdiri pada bulan Juli tahun 1921, yaitu pada waktu Kongres I diadakan. Pembentukan Partai Komunis Cina bukan semata-mata karena usaha dari kaum inteiektual Gina saja yang pada waktu itu dipimpin oleh Li Dazhao dan Chen Duxiu, tetapi juga karena bantuan dari agen-agen Komintern. Mereka datang ke Cina dengan satu misi, yaitu mendi-rikan sebuah partai. Komunis di Cina sebagai bagian dari strategi Komintern untuk mengkomuniskan dunia. Karena tanpa sebuah partai komunis, maka tidak akan ada revolusi. Setelah berhasil membentuk Partai Komunis Cina, Ko_mintern juga menciptakan kerja sama dua partai, Guomindang dan Gongchandang (Partai, Komunis Cina). Dalam kerja sama ini di harapkan kaum komunis danat masuk ke dalam Guomin_dang untuk kemudian mempengaruhi massa, mengingat jumlah anggotanya yang masih sedikit. Skripsi ini memperlihatkan peranan Komintern dalam pembentukan Partai Komunis Cina dan juga dalam terbentuk_nya kerja sama Partai Komunis Cina Guomindang yang lebih terkenal dengan nama Front Persatuan I."

"Song Qingling adalah salah satu tokoh wanita terkemuka di Cina. Sejak remaja ia sudah menaruh minat terhadap masalah-masa_lah yang dihadapi Cina, oleh karena itulah ketika ia membaca ar_tikel tentang Sun Zhongshan (Sun Yatsen) dan perjuangannya,Song sangat berkeinginan membantu. Akhirnya Song berhasil menjadi se_kretaris Sun dan kemudian menikah dengannya. Setelah menikah, Song tidak hanya berperan sebagai isteri bagi Sun, akan tetapi juga teman bertukar pikiran dan rekan sekerja yang baik. Sayangnya pernikahan Song Qingling tidak mendapat restu dari ayahnya, sehingga ia terkucil dari keluarga besar Song. Dalam keadaan terjepit, Jiang Jieshi (Chiang Kaishek) me_nikah dengan adik Song Qingling, sejak itulah hubungan Song Qing_ling dengan keluarganya menjadi benar-benar terputus. Song sangat benci pada Jiang karena Jiang kontra PKC dan berhasil menarik ke_luarga Song ke pihaknya. Pengkhianatan Jiang terhadap Sanda Zheng ce (Tiga Kebijaksanaan Utama) yang dibuat oleh Sun Yatsen membuat Song makin memusuhi Jiang. Dalam situasi seperti itu, Song Qingling dirangkul oleh pihak komunis yang juga memusuhi Jiang Jieshi. Pertentangan Jiang-Song mencapai puncaknya dengan pengunduran di_ri Song dari Partai Nasionalis Cina yang didirikan oleh suaminya. Semenj.ak itu Song memihak kiri dan menjadi seorang komunis."

"Penelitian ini membahas mengenai tentang ekonomi Hong Kong 1997 dan peran pemerintah Cina. Sejak tahun 1997 Hong Kong memakai apa yang disebut Satu Negara., Dua sistem dengan menjadi daerah Administrasi khusus di Cina. Hong Kong yang dikembalikan ke Cina tahun 1997 ternyata mengalami krisis ekonomi.

---

This research analyzes Hong Kong 1997 economic crisis and China's rore. Since 1997, Hong Kong had become China's special administrative region under the term one Country, Two systems. Shorly after Hong Kong's return to China in 1997, Hong Kong got caught in Asian economic crisis."

"Tesis ini membahas perkembangan ilmu militer modern Cina sejak akhir masa pemerintahan Dinasti Qing ( 1895 ) hingga pendirian Akademi Militer Whampoa pada tahun 1924. Ketidakmampuan pemerintah Qing dalam menangani berbagai permasalahan yang berasal dari dalam maupun luar Cina menyebabkan pemerintah meminta bantuan kepada negara Barat untuk membentuk maupun melatih kesatuan militer modern; sekaligus mendirikan akademi militer modern. Dimulai sejak Pemberontakan Taiping ( 1850-1864 ) berlangsung, perkembangan ilmu militer modern Cina terus berkembang hingga pendirian Akademi Militer Whampoa pada tahun 1924 di Whampoa oleh Partai Nasionalis Cina beraliansi dengan Komintern-Partai Komunis Cina. Akademi Militer Whampoa adalah akademi militer modern pertama yang didirikan setelah Republik Cina berdiri pada tahun 1912. Perwira Whampoa kelak berperan baik dalam militer maupun pemerintahan Republik Cina ataupun Republik Rakyat Cina.

---

This thesis discusses the development of the science of modern China's military since the end of the reign of the Qing dynasty (1895) until the founding of the Whampoa Military Academy in 1924. Qing Government's incompetence in dealing with various problems that come from within and outside the Chinese caused the government requested the assistance of Western countries to establish and train a modern military force; at the same time established a modern military academy. Starting from the Taiping rebellion (1850-1864), the development of modern Chinese military science continued to develop until the founding of the Whampoa Military Academy in 1924 by the Chinese Nationalist Party alliance with the Comintern-the Communist Party of China. Whampoa Military Academy was the first modern military academy that was established after the Republic of China was founded in 1912. Whampoa officers would play a role in both the military and the government of the Republic of China or the People's Republic of China."

"Informasi dan teknologi komunikasi seringkali dianggap sebagai faktor pendorong terjadinya globalisasi, Internet merupakan salah satu bukti kongkrit dari fenomena ini. Internet menjadi bentuk teknologi informasi yang sangat modern, pesat perkembangannya, tersebar secara luas, dan signifikan. Namun dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet, teryata internet juga membawa berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah mengganggu stabilitas sosial dan politik. Dan sebagaimana negara di belahan dunia lainnya, perkembangan internet di Cina Juga sangatlah pesat. Cina mengalami apa yang dinamakan paradoks modern. Di satu sisi pemerintah memahami bahwa teknologi informasi adalah mesin menuju ekonomi global, sehingga pertumbuhan ekonomi Cina akan sangat tergantung dengan upaya untuk mengintegrasikan Cins dengan Infrastruktur informasi global. Namun di satu sisi, berbagai peristiwa telah membuktikan bahwa internet berkembang menjadi sarana komunikasi bagi kelompok oposisi yang menentang pemerintah, salah satu contoh kongkritnya adalah Falingong Bahkan berbagai kelompok pendukung hak asasi manusia, baik dalam peristiwa Tiananmen maupun Tibet, seringkali memanfaatkan media internet ini untuk menyebarluaskan ide-ide mereka dan menjaring massa dan dukungan. Yang menarik, seolah mengesampingkan berbagai dampak negatif terhadap stabilitas sosial dan politik, pemerintah Cina pada saat bersamaan mendorong masyarakatnya untuk memanfaatkan internet dan mendorong penggunaan internet di semua sektor kehidupan, khususnya ekonomi. Pemerintah secara proaktif berinisiatif mengembangkan infrastruktur internet, meskipun dengan biaya yang tidak sedikit. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa pemerintah Cina mengambil kebijakan yang mendorong pengembangan intermet di Cina? Apakah faktor-faktor yang melatarbelakanginya? Fenomena ini tentunya sangat menarik dibahas dalam kajian hubungan internasional. Karena sebagai negara yang memiliki karakteristik yang sangat khas, fenomena internet menjadi sebuah kasus yang dapat menggambarkan reaksi pemerintah Cina terhadap sistem internasional secara keseluruhan. Alat untuk menganalisa adalah beberapa kerangka pemikiran yang diantaranya pemikiran tentang pentingnya informasi dalam kepentingan ekonomi, pemikiran Peter F Drunken dalam teori ckonomi baru, pemikiran tentang e-commerce, pemikiran dari Michael Foucault yang mengembangkan ide Jeremy Bentham tentang panoptikon, dan pemikiran fungsi kontrol yang dikemukakan olch Lawrence Lessig Adapun faktor yang meriyebabkan pemerintah Cina mendorong pengembangan internet dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, perkembangan infrastruktur teknologi informasi sebagai infrastruktur internet, akan mendorong kompetituf dan pendapatan ekonomi yang lebih baik bagi perekonomian Cina. Kedua, bahwa justru dengan mendukung penggunaan internet tersebut, pemerintah Cina dapat menerapkan kontrol yang lebih luas sesuai dengan konsep panoptikon yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Kontrol ini dapat dilihat dalam hukum dan peraturan yang dijalankan, arsitektur yang dibentuk, norma sosial yang berkembang, dan mekanisme pasar yang ada. Kedua elenmen ini saling mempengaruhi dan tarik menarik satu dengan lainnya. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi membutuhkan modemisasi teknologi Informasi. Namun disisi lain modernisasi teknologi ini berpotensi untuk mengesampingkan kontrol politik. Oleh karena itu pemerintah Cina kemudian justru menggunakan internet sebagai media dan sarana untuk mengontrol masyarakat pengguna internet di Cina.

---

Information and communication technology is often considered a driving factor for globalization, the Internet is one concrete proof of this phenomenon. The internet is a very modern form of information technology, rapidly developing, widely spread and significant. However, behind the various conveniences offered by the internet, it turns out that the internet also brings various negative impacts. One of them is disrupting social and political stability. And like countries in other parts of the world, internet development in China is also very rapid. China is experiencing what is called a modern paradox. On the one hand, the government understands that information technology is the engine for the global economy, so China's economic growth will depend heavily on efforts to integrate China with the global information infrastructure. However, on the one hand, various events have proven that the internet has developed into a means of communication for opposition groups opposing the government, one concrete example of which is Falingong In fact, various groups supporting human rights, both in the Tiananmen and Tibet incidents, often use this internet medium to disseminate their ideas and gain mass support. What is interesting, as if to put aside the various negative impacts on social and political stability, the Chinese government at the same time encourages its people to take advantage of the internet and encourages internet use in all sectors of life, especially the economy. The government has proactively taken the initiative to develop internet infrastructure, although at a significant cost. The question then is why did the Chinese government adopt policies that encourage internet development in China? What are the factors behind it? This phenomenon is certainly very interesting to discuss in the study of international relations. Because as a country that has very distinctive characteristics, the internet phenomenon is a case that can illustrate the Chinese government's reaction to the international system as a whole. The tools for analysis are several frameworks of thought, including thoughts about the importance of information in economic interests, Peter F Drunken's thoughts in new economic theory, thoughts about e-commerce, thoughts from Michael Foucault who developed Jeremy Bentham's idea of ​​the panopticon, and the control function thought put forward by Lawrence Lessig. The factors that cause the Chinese government to encourage internet development are influenced by various factors. First, development information technology infrastructure as internet infrastructure, will encourage better competitiveness and economic income for the Chinese economy. Second, that precisely by supporting internet use, the Chinese government can implement broader controls in accordance with the panopticon concept put forward by Jeremy Bentham. This control can be seen in the laws and regulations that are implemented, the architecture that is formed, the social norms that develop, and the existing market mechanisms. These two elements influence each other and attract each other. On the one hand, economic growth requires modernization of information technology. However, on the other hand, this technological modernization has the potential to override political control. Therefore, the Chinese government then actually used the internet as a medium and means to control the internet user community in China.

"

"ABSTRAKDisertasi yang berjudul "Pasang Surut Pelayaran Perahu Rakyat di Pelabuhan Banjarmasin, 1880 - 1990" ini difokuskan pada aktivitas pelayaran perahu rakyat di pelabuhan Banjarmasin dalam jaringan pelayaran dengan pelabuhan-pelabuhan di sekitarnya. Disertasi ini mengkaji dua perrnasalahan utama. Pertama, bagaimana respon pelayaran perahu dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan jaman terutama berkaitan dengan perubahan teknologi dalam sarana pengangkutan laut, perubahan ekonomi, dan politik selama kurun waktu 1880 hingga 1990 dengan memfokuskan pada pelabuhan Banjarmasin sebagai daerah kajian utama. Kedua, disertasi ini juga membahas posisi pelabuhan Banjarmasin dalam perkembangan jaringan pelayaran perahu rakyat di kawasan sekitarnya.Untuk mengungkapkan respon armada pelayaran perahu rakyat terhadap masuknya teknologi baru, yaitu dioperasikannya kapal uap dan peti kemas di pelabuhan Banjarmasin, akan digunakan konsep tentang dampak penyebaran teknologi baru bagi keberadaan teknologi lama dari à Campo. Menurut à Campo penyebaran teknologi baru pada dasarnya akan menimbulkan empat opsi bagi masyarakat pengguna teknologi lama yang sudah lebih dulu mapan. Opsi pertama adalah adopsi, yaitu orang berupaya untuk memperoleh alat dan keahlian untuk mengoperasikan teknologi baru yang tampak menguntungkan. Opsi ke dua adalah adaptasi, yaitu orang tetap mempertahankan teknologi tradisionalnya tetapi berusaha mengambil keuntungan dan meningkatnya produktivitas dan melimpahnya kesempatan yang muncul sebagai efek dari inovasi teknologi. Apabila kesempatan itu tidak muncul, maka orang akan memilih opsi ke tiga, yaitu relokasi. Dalam hal ini orang terpaksa harus merelokasi usahanya ke wilayah periferi. Opsi ke empat adalah menank diri. Hal itu terjadi bila tidak ada kemungkinan sama sekali untuk melanjutkan usahanya sehingga orang memilih mundur dan merintis usaha lainnya.Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam disertasi ini, ada dua asumsi yang diajukan. Pertama, pelayaran perahu rakyat di Pelabuhan Banjarmasin masih tetap dapat eksis di tengah berbagai tantangan dan laju modernisasi karena didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut: (a) produksi dari wilayah hinterland berupa hasil hutan seperti karat, kayu, rotan, dan lain-lain serta hasil kerajinan penduduk seperti tikar purun dan barang anyaman lainnya yang cukup melimpah; (b) adanya pangsa pasar sendiri bagi armada perahu (para pedagang atau pengusaha kecil); (c) sifat fleksibel dalam pengangkutan maupun bongkar-muat barang (bisa mengangkut berbagai jenis barang, prosesnya mudah, dan ongkosnya murah).Asumsi yang kedua, dalam menghadapi masuknya teknologi baru (alat transportasi modern) yang mengancam eksistensinya, respon armada pelayaran perahu rakyat adalah sebagai berikut: (a) adaptasi, yaitu berusaha mengambil keuntungan dari kesempatan yang muncul sehubungan dengan masuknya teknologi baru; (b) relokasi, yaitu memperluas aktivitasnya hingga ke wilayah pinggiran agar tetap dapat memperoleh muatan.Pada tahun 1880-an hingga tahun 1942 eksistensi pelayaran perahu rakyat menghadapi berbagai tantangan dan perubahan, antara lain mulai berhadapan dengan teknologi pengangkutan yang lebih moderen yaitu kapal uap, perubahan ekonomi sebagai akibat dari krisis ekonomi dunia yang telah terasa sejak tahun 1920-an, dan mengalami kebangkitan kembali di bawah organisasi pelayaran yang dibentuk pada tahun 1935. Di akhir periode ini pelayaran perahu kembali mengalami kemunduran sebagai akibat dari invasi Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Dalam menghadapai tantangan perubahan teknologi yang terjadi sejak tahun 1880-an, khususnya berkaitan dengan ekspansi kapal uap KPM, armada perahu mula-mula meresponnya dengan ber"kompetisi" dengan KPM tetapi kemudian berubah dengan beradaptasi, karena kehadiran kapal uap KPM juga telah meningkatkan produksi yang bisa diangkut oleh perahu.Selanjutnya ketika terjadi krisis ekonomi dunia, armada perahu justru tetap dapat bertahan hidup dan menjadi alternatif bagi sarana pengangkutan laut, sementara itu armada kapal uap justru collapse. Setelah masa krisis ekonomi berlalu, armada perahu mendapat semangat baru dan mulai bangkit kembali berkat berdirinya ROEPELIN (Roekoen Pelajaran Indonesia) pada tahun 1935. Pada akhir periode ini armada perahu kembali mendapat tantangan karena terjadinya perubahan politik di tanah air sehubungan dengan pendudukan tentara Jepang di Indonesia. Meskipun pada awalnya armada perahu masih dapat bertahan hidup, namun pada akhir pendudukan Jepang tidak sedikit kerugian yang diderita oleh masyarakat pelayaran perahu, karena banyak armada perahu yang hilang dan rusak selama pendudukan Jepang.Pada periode berikutnya yaitu dari tahun 1942 sampai dengan 1964 pelayaran perahu merespon perkembangan situasi ekonomi yang kurang kondusif sehubungan dengan kemerosotan ekonomi Indonesia yang antara lain disebabkan oleh pendudukan Jepang di Indonesia dan revolusi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kemerosotan ekonomi juga disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi Indonesia selama periode 1950-1957 yang sebenarnya pada saat itu perahu layar memiliki kesempatan emas untuk berkembang, namun kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah. Walaupun kondisi ekonomi masih belum kondusif, namun antara tahun 1957 hingga 1964 pelayaran perahu mulai menunjukkan kebangkitan. Sayang pada waktu itu pemerintah belum memberikan perhatian yang serius karena pemerintah lebih mengutamakan pengembangan pelayaran dengan kapal bermesin dalam sistem angkutan laut di Indonesia.Masa kejayaan armada pelayaran rakyat terjadi pada tahun 1964 hingga 1985. Dalam rentang waktu dua dasawarsa tersebut armada perahu mengejar ketertinggalannya antara lain dengan memodernisasi armada melalui motorisasi yang mulai dilakukankan sejak tahun 1970-an. Proses adaptasi ini terutama dimaksudkan untuk bertahan dari persaingan yang semakin keras. Ketika terjadi booming dalam perdagangan kayu sejak tahun 1970-an, armada perahu memegang peranan penting dalam pengangkutan kayu dari Banjarmasin ke pelabuhan-pelabuhan lain. Perkembangan yang luar biasa dalam perdagangan kayu domestik juga direspon secara lihai oleh pelayaran rakyat, sehingga armada pelayaran rakyat mencapai kejayaannya.Pada periode 1985 sampai 1990 pelayaran rakyat mulai mengalami masa surut. Berbagai hal menjadi penyebabnya, antara lain kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan perkembangan pelayaran rakyat, dan semakin banyaknya pilihan alat transportasi dalam pengangkutan barang antarpulau. Persaingan yang ketat dengan armada pelayaran lokal dan masuknya teknologi peti kemas di pelabuhan Banjarmasin telah membawa dampak negatif bagi aktivitas pelayaran perahu rakyat pada sentra perahu tersebut. Respon armada pelayaran rakyat dalam menghadapi tantangan perubahan teknologi kali ini, meminjam konsep à Campo, adalah relokasi. Namun tidak seperti hasil penelitian a Campo, relokasi yang terjadi dalam pelayaran perahu di pelabuhan Banjarmasin lebih tepat dikategorikan sebagai semi relokasi, karena pelabuhan Banjarmasin tidak sepenuhnya ditinggalkan oleh armada perahu rakyat. Ketidakrnampuan armada perahu berhadapan dengan kemajuan teknologi menyebabkan pelayaran rakyat semakin mundur.Disertasi ini menyimpulkan dua hal. Pertama, dalam merespon tantangan inovasi teknologi dan perubahan politik maupun ekonomi, armada pelayaran rakyat di .pelabuhan Banjarmasin mengambil pilihan adaptasi dan semi relokasi. Dengan demikian, konsep yang dikemukakan oleh à Campo mengenai adanya empat opsi berkaitan dengan penyebaran teknologi baru tidak semuanya berlaku di Banjarmasin. Kedua, secara historis pelayaran rakyat di pelabuhan Banjarmasin telah menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan. Pelayaran rakyat tidak akan punah begitu saja, karena pelayaran rakyat merupakan bagian integral dan kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya bangsa Indonesia. Selama pelabuhan Banjarmasin masih menjadi mata rantai penting dalam perdagangan antar pulau, pelayaran rakyat pasti masih akan tetap dibutuhkan, dan selama Indonesia masih merupakan negara kepulauan, selama itu Pula pelayaran rakyat masih akan terus hidup.

---

ABSTRACT

This study, titled "Pasang Surut Pelayaran Perahu Rakyat di Pelabuhan Banjarmasin, 1880- 1990" (The Ebb and Flow of Prahu Shipping in Banjarmasin Port, 1880-1990), is focused on the activities of prahu shipping in Banjarmasin port in its shipping network with surrounding ports. The objectives of this study are (1) to describe the responses of prahu fleets to the changes in technology of sea transportation (steam ship, motorization, container ship, and crane) which go along with the changes in economic and politic affairs and also with the government's policy between 1880 up to 1990 in Banjarmasin port, and (2) to describe the position of Banjarmasin port in the growth of prahu shipping network in surrounding area.

To describe the responses of prahu fleets to the technological as well as economical and political changes, I use a Campo's concept about the impacts of a new technology on the old one. According to him, the diffusion of a new technology will bring about four options to the users of the old one. The first, they try to adopt it. The second, they try to adapt to it: while using the old technology, they benefit from the rise in productivity and the spill-over of opportunities which often follow in the wake of technological innovation. The third, if there are no such opportunities, they maybe force to relocate their activities to some peripheral area The fourth, if there seem to be no such opportunities for continuation, they exit and try to do another enterprise.

In this study, I propose two assumptions. The first, prahu shipping in Banjarmasin port still exists in coping with challenges of modernization because of some enabling factors: (a) the productions from hinterland such as rubber, wood, rattan etc. and handicrafts like likar purun are plentiful, (b) prahu fleets have their own customers i.e. the small traders, (c) the flexibility of prahu fleets in loading and unloading cargo (it can load various cargo in a simple way and cheap cost. The second, the responses of prahu fleets to the new technology (steam ship, container, crane) are: (a) adaptation i.e. prahu fleets can benefit the chances the new technology brings, and (b) semi relocation i.e. prahu fleets expand their activity to the peripheral area, without retreat from the core area (Banjarmasin port), in order to get cargo.

In 1880s to 1942 the existence of prahu shipping faced some challenges and changes i.e. new technology (steam ship), crisis of world economy, and war politic of Japan. The responses were at first competition with the steam ships of KPM and then adaptation (1880s to 1920s). When the steam ships of -PM collapsed for a while in the early of 1930s because of Economic Depression, prahu fleets revived, especially when the prahu shipping organization (ROEPELIN) was established 1935. In the early of 1940s, however, it decreased because the invasion of Japan in Indonesia

In the period of 1942 up to 1964, the prahu shipping was not in good condition because of war (up to the end of 1940s) and the political and economical unrest (1950-1957). It had actually chance to revive at the end of this period, but the government gave top priority to the development of modem ships as the means of the sea transport.

The glory of prahu shipping took place in the period of 1964-1985. Motorization, since 1970s, was its adaptive strategy. Prahu fleets had a prominent role in timber trade booming. They transported timber from Banjarmasin to the main ports on the other islands.

In 1985-1990, technology of container and crane in Banjarmasin port, and the absence attention from the government side were the main factors that force prahu fleets to search for cargo to the peripheral area. Prahu shipping had to relocate (semirelocation) its activity.

This study concludes two things. The first, in responding to the challenges of the technological innovation, of the political and economical changes, and of the government policy, prahu fleets take the options of adaptation and semi relocation. Thus, a Campo's concept about the four options relating to the diffusion of a new technology does not fully occur in Banjarmasin port. The second, historically prahu shipping in Banjarmasin port has shown its strength in facing the challenges of change. It cannot just fade away because it is an integral part of the social, economical, and cultural life of the people of Indonesia. It still survives because of the archipelago condition and the maritime spirit of Indonesia."

"Arsitektur, tata ruang kota, interior dan kria karya Soekarno yang terbentang di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual Indonesia, dan sebagian besar telah menjadi simbol dari Soekarno, karena selain memiliki ?memori kolektif bangsa' yang merekam peristiwa-peristiwa unik, juga merupakan pintu bagi peradaban baru di bidang rancang bangun di Indonesia secara revolusioner.Soekarno, telah berperan sentral dalam perubahan di bidang rancang bangun tersebut karena peranan uniknya sebagai negarawan sekaligus arsitek perancang. Melalui sudut pandang tersebut dalam disertasi ini dilakukan kajian untuk mengenali mentalite artistik Soekarno, yaitu sesuatu yang tidak kasat mata berupa alam bawah sadar dan perilaku otomatis yang mendorong tindakan Soekarno dalam merancang arsitektur. Mentalite tersebut muncul berupa peran, norma, interaksi, dan makna yang mencuat (emergent), yang tercermin melalui artefak peninggalannya berupa karya arsitektur, perancangan tata kota, interior dan kria.Kajian ilmu sejarah yang mempergunakan metodologi strukturis sebagai sebuah kajian yang mengedepakankan hubungan dualisme simbiosis antara individu dan struktur dengan mengungkapkan mentalite seorang tokoh yang disebut agency. Kajian ini menjabarkan periodisasi karya Soekarno melalui tiga periode, yaitu (1) 1926-1945 disebut periode Murid Sang Profesor, (2) 1945-1959 disebut periode Sang Padma, Sang Arsitek, dan (3) 1959-1965 disebut periode Sang Arsitek Maestro. Kajian ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memaknai kembali tokoh sejarah Soekarno dari sudut pandang yang khas, yang diharapkan dapat menumbuhkan inspirasi berkarya serta sumber ilham dalam proses artistik kreatif para praktisi di bidang arsitektur, perancangan tata kota, interior dan kria dengan basis spirit national pride dalam bentuk yang baru.Dengan mempergunakan teori arsitektur yang merujuk kepada teori architecture as art and craft and technology dan semiotika bidang visual communication, dalam disertasi ini ditemukan antara lain, Pertama rumusan style rancangan Soekarno yang berupa "padu-padan" gaya, yang ditandai dengan (1) ekspresi arsitektur modern, (2) ekspresi ornamen organik padma dan linggayani, (3) eksplorasi budaya Jawa Kuria, (4) karya tunggal dan unik, dan (5) semangat seorang maestro yang konsisten. Kedua, representasi-diri Soekarno yang ditemukan melalui mode busana yang dikenakannya, berupa "padu-padan" gaya yang ditandai dengan (1) mode busana modern yang berupa kemeja, pantalon, jas dan dasi (2) penggunaan "peci" sebagai lambang kebangsaan. Ketiga, "terminologi arsitektural" dalam beberapa teks pidato Soekarno, membuktikan bahwa Soekarno menggunakan model arsitektural sebagai cara berpikir dalam pembangunan bangsa. Keempat, etis dan estetis karya arsitektur Soekarno dalam sejarah arsitektur, dan Kelima, berdasar temuan-temuan yang dikedepankan dalam kajian di atas disimpulkan bahwa mentalite Soekarno adalah mentalite arsitek seorang negarawan yang memiliki sifat yang khas: mencipta dan merancang."

"Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai laut yang luas sehingga merupakan produsen ikan laut yang potensial. Salah satu wilayah produsen ikan laut yang potensial di Indonesia adalah Sulawesi Utara. Kotamadya Bitung merupakan wilayah penghasil ikan laut terbanyak dari aspek jumlah dan nilai produksi se-Sulut. Salah satu potensi perikanan yang dijadikan komoditi perdagangan di Kotamadya Bitung adalah ikan cakalang (Katsuwonus pelamis) sehingga dikenal sebagai Kota Cakalang. Penelitian tentang perdagangan ikan cakalang di Bitung relatif belum terjamah. Di sisi lain, penelitian tentang sejarah perekonomian Indonesia didominasi hasil perkebunan.Masalah penelitian ini adalah perkembangan perdagangan ikan cakalang di Bitung, Sulawesi Utara periode tahun 1975 sampai dengan 2001. Secara lebih khusus, penelitian ini difokuskan pada dampak perubahan kebijakan pemerintah terhadap perdagangan ikan cakalang. Penentuan periodesasi itu adalah pada tahun 1975 dibentuknya Kotamadya Bitung dan 2001 adalah dua tahun pelaksanaan otonomi daerah yang menekankan pada desentralisasi pengelolaan potensi kelautan berdasarkan Undang-Undang No.22/1999. Dalam periode itu, kebijakan pemerintah dibagi dalam tiga karakteristik, yaitu kebijakan ekonomi sentralistik (1975-1982), liberalisasi ekonomi (1983-1999) dan otonomi daerah yang menekankan pada desentralisasi kelautan (1999- saat ini) Pertanyaan penelitiaan dalam disertasi ini adalah bagaimana dampak kebijakan pemerintah pada periode ekonomi sentralistik, liberalisasi ekonomi dan otonomi daerah terhadap dinamika perdagangan ikan cakalang di Kotamadya Bitung?Kebijakan perdagangan perikanan menimbulkan dampak terhadap dinamika perdagangan ikan cakalang pada pada periode ekonomi sentralistik (1975-1982). Kebijakan merupakan intrumen pelestarian kekuasaan. Konteks periode ekonomi sentralistik yang meraup keuntungan adalah pedagang Cina, militer, dan pejabat biokrasi. PT. Perikani, sebagai contoh dikendalikan oleh aparat militer yang relevan sehingga sektor perikanan berada di bawah kontrol negara baik secara politik maupun ekonomi. Temuan itu semakin mendapatkan pembenaran dengan hadirnya perusahaan perikanan yang dikelola oleh Puskopal Armatim. Keterlibatan menimbulkan dampak yang positif dan negatif. Dampak yang ditimbulkan cenderung menguat kepada negatif, yaitu bisnis militer menjadi semakin monopolistik dan otoritarian.Kemudian, kenyataan itu menimbulkan kesadaran baru untuk menetapkan kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pasar internasional. Keuntungan yang lebih besar akan diperoleh dan bisa menciptakan pemerataan hasil pembangunan. Kebijakan liberalisasi menimbulkan dampak negatif dan positif. Liberalisasi yang diterapkan dijadikan instrumen pelestarian kekuasaan politik oleh penguasa. Kondisi itu saya nyatakan liberalisasi yang berbasis pada pemerintahan pusat. Temuan penelitian saya berbeda dengan Mallarangeng (2002). Pendapatan regional yang tinggi tidak berbanding lurus dengan dana pembangunan yang diterima. Kondisi itu sering menimbulkan kekecewaan dan diekspresikan dalam bentuk kritik-kritik, resistensi simbolik, terselubung maupun yang fisik. Kenyataan itu membutuhkan perubahan orientasi perekonomian dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Temuan penelitian saya, liberalisasi yang berdampak positif dipertahankan sedangkan orientasinya berbasis di pemerintahan daerah.Periode otonomi daerah berlangsung mulai 1999- 2001. Periode ini diawali dengan penetapan Undang-Undang No.22 Tabun 1999 tentang otonomi daerah. Esensi dari otonomi daerah itu sebenarnya penetapan kebijakan liberalisme yang dikendalikan oleh pemerintah daerah. Kebijakan itu berbeda dengan periode sebelumnya yang menerapkan kebijakan liberalisme ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah pusat.PT. Perikani mengalami kebangkrutan di era otonomi daerah, karena perusahaan itu besar karena dukungan penguasa melalui kebijakan-kebijakan BUMN. Periode otonomi daerah menimbulkan konflik horisontal antarnelayan yang dipicu oleh konstruksi mereka tentang batas teritorial mencari ikan yang dimantapkan dengan mitos Toar dan Limumuut, belum jelasnya undang-undang yang mengatur pembagian hasil kekayaan sumber daya alam, dan ketidakjelasan aturan antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah tentang otonomi. Pada periode ini perdagangan perikanan meningkat karena didukung penetapan Bitung sebagai KAPET dan pelabuhan internasional. Perdagangan ikan cakalang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi regional, tenaga kerja, dan pemenuhan kebutuhan protein."

"Disertasi ini menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara nasionalisme Papua dan nasionalisme Indonesia di Nederlands Nieuw Guinea (NNG, khususnya perbedaan baik yang menyangkut proses maupun karateristiknya. Penyemaian nasionalisme Papua mengalami proses panjang sejak 1925 melalui pendidikan formal berpola asrama dan secara terencana hingga akhirnya dibentuk partai politik dan Dewan Nieuw Guinea. Sebaliknya proses penyemaian keindonesiaan di NNG baru dimulai pada 1945 dengan cara yang singkat tanpa pendidikan formal dan perencanaan matang. Cara yang digunakan seperti pemberontakan, rapat-rapat dan pembentukan partai politik. Karateristik nasionalisme Papua mengacu pada kesamaan ras yaitu, Melanesia yang secara fisik berkulit hitam dan berambut keriting serta memiliki pengalaman yang sama dan digagas oleh orang Belanda yaitu Kijne dan van Eechoud dengan tujuan mempapuanisasikan orang Papua. Sebaliknya karateristik nasionalisme Indonesia di NNG mengacu pada Bhinneka Tunggal Ika dan dengan demikian tidak mengacu pada ras tertentu. Pelaku penyemaian keindonesia yaitu Soegoro, Gerungan dan Ratulangi dengan tujuan mengindonesiakan orang Papua berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Temuan ini di atas ini memperlihatkan bahwa ternyata pengalaman sejarah orang Papua berbeda dengan orang Indonesia lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, teori Renan yang selama ini digunakan oleh para negarawan, politisi dan akademisi untuk membangun nasionalisme Indonesia di NNG terlihat kelemahannya jika digunakan sebagai generalisasi yang melihat kesadaran nasional sebagai proses yang sama di setiap daerah di Indonesia. Temuan lainnya adalah bahwa konsep penyemaian dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menjelaskan proses keberadaan dua nasionalisme di NNG dan krisis kebangsaan yang muncul baik di NNG maupun daerah-daerah lainnya di Indonesia.

---

This dissertation shows that there is a fundamental difference between Papua and Indonesian nationalism in Nederlands Nieuw Guinea (NNG) in terms of the proscess and charateristics. The seeding of Papua nationalism in NNG has a long proscess since 1925. This nationalism was established through formal education within a well-ordered dormitory system. The development of political parties and Nieuw Guinea council were inspired by that dormitory system. By contrast, the Indonesian nationalism proscess began in 1945 through a short and un organised system. Papua nationalism has been influenced by the experience of her people who feel themselves as part of Melanesian race as it was promulgated by Kijne and van Eechoud.

Papua nationalism aimed to increase the awareness of Papuan as being different form Indonesians. Indonesian nationalist activists fought for Indonesian nationalism's motto which is unity in diversity (Bhinneka Tunggal Ika) to include the Papuans. Indonesian nationalist activists were assigned to accomplish the mission were Soegoro, Gerungan and Ratulangi. The disssertation draws its conclusion that the use of Renan's theory in developing the sense of nationalism in Papua as undivided part of Indonesia by politicians, academicians and statemen can no longger prevailed.

This study shows that conceptual generalizations are in need to be more qualified. As a matter of fact, the development of nationalism in each region has its own characteristics which is particular and cannot be generalized. This study also shows that the concept of 'penyemaian' (seeding) can be made as an alternative approach to explain and distinguish two forms of nationalism that co-exist within NNG and other parts of Indonesia."