Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Asa Kusuma Winahyu
"[Lembaga Perbankan adalah suatu lembaga yang sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat. Salah satu hal yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank adalah dengan adanya peraturan mengenai rahasia bank. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah mengatur beberapa pengecualian rahasia bank. Pengecualian yang telah diatur tersebut dianggap belum melindungi
kepentingah masyarakat secara keseluruhan, hal tersebut karena belum diaturnya pengecualian rahasia bank dalam perkara pembagian harta bersama. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui apakah ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan dalam pelaksanaannya telah melindungi kepentingan pihak bank, nasabah penyimpan dan pasangannya serta bagaimana implikasi hukum yang berlaku bagi pihak bank setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64/PUU-X/2012. Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan dan wawancara, kemudian analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu ketentuan rahasia bank yang telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan saat ini hanya
melindungi kepentingan pihak bank dan nasabah penyimpan, tetapi tidak untuk pasangan nasabah penyimpan, hal ini karena belum diaturnya ketentuan mengenai pengecualian rahasia bank dalam hal pembagian harta bersama. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, maka pengecualian rahasia bank diluar Undang-Undang Perbankanpun bertambah. Namun, belum
dikeluarkannya peraturan tertulis yang jelas oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan putusan tersebut, menimbulkan kebingungan di masyarakat dan dunia perbankan.;Banking institution is an institution that is highly dependent on public trust. One of the things that increase trust is the lack of legislation regarding bank
secrecy. Banking Act number 10 of 1998 has regulated about the exceptions of bank secrecy. The exception that regulated considered does not protect the interest all of people, it is because the exception of bank secrecy in the case to divide the marital assets does not arrange. Therefore, the authors wanted to know bank secrecy provisions that has regulated in Banking Act has been protect the interests of the bank, depositors, and their partner or not, and then the implication that applicable for the bank after the constitutional court decision number 64/PUUX/2012. The form of the research is a normative research with descriptive analytical research typology. Type of data used are secondary data. Data collection techniques used, namely through the study of literature, for further analysis on the issues by using data analysis with qualitative approach. From the
research, obtained the conclusion to answer the problem, namely the bank secrecy that had regulated in the Banking Act has already protect the bank and depositors interests, but it does not protect for the partner of the depositors interest, this is because the exception of bank secrecy which concern about the marital assets after divorcement doesn’t arrange. After the constitutional court decision no. 64/PUU-X/2012, the exclucion of bank secrecy increased. However, because of
Otoritas Jasa Keuangan have not made a regulation regarding the implementation of that court constitutional court decision, it can cause confusion in the public and in the banking world., Banking institution is an institution that is highly dependent on public
trust. One of the things that increase trust is the lack of legislation regarding bank
secrecy. Banking Act number 10 of 1998 has regulated about the exceptions of
bank secrecy. The exception that regulated considered does not protect the interest
all of people, it is because the exception of bank secrecy in the case to divide the
marital assets does not arrange. Therefore, the authors wanted to know bank
secrecy provisions that has regulated in Banking Act has been protect the interests
of the bank, depositors, and their partner or not, and then the implication that
applicable for the bank after the constitutional court decision number 64/PUUX/
2012. The form of the research is a normative research with descriptive
analytical research typology. Type of data used are secondary data. Data
collection techniques used, namely through the study of literature, for further
analysis on the issues by using data analysis with qualitative approach. From the
research, obtained the conclusion to answer the problem, namely the bank secrecy
that had regulated in the Banking Act has already protect the bank and depositors
interests, but it does not protect for the partner of the depositors interest, this is
because the exception of bank secrecy which concern about the marital assets
after divorcement doesn’t arrange. After the constitutional court decision no.
64/PUU-X/2012, the exclucion of bank secrecy increased. However, because of
Otoritas Jasa Keuangan have not made a regulation regarding the implementation
of that court constitutional court decision, it can cause confusion in the public and
in the banking world.]"
Universitas Indonesia, 2015
T44556
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Risha Primartha
"Pertumbuhan sistem perekonomian Islam ditunjukkan dengan lahirnya praktik keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam, seperti Bank Syariah, dimana salah satu bentuk kegiatan usaha bank syariah adalah pembiayaan murabahah. Setiap pembiayaan murabahah selalu didahului dengan dibuatnya akad atau perjanjian antara Bank dengan nasabah. Dalam akad termuat kalusul-klausul yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah, termasuk pilihan penyelesaian sengketa dalam hal terjadi sengketa antara bank dengan nasabah. Sengketa dalam perbankan syariah dimungkinkan untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)? Dan Bagaimanakah putusan BASYARNAS dalam perkara PT. X dengan nasabah Y yang sesuai dengan peraturan perundanganundangan.
Penelitian ini dianalisis secara preskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS tidak hampir sama dengan proses beracara di pengadilan, perbedaannya terdapat pada sistem pembuktiannya, dimana pembuktian di basyarnas bersifat tertutup, sedangkan pembuktian di lembaga peradilan pembuktiannya bersifat terbuka. Proses pemeriksaan dalam hal pembuktian, di Basyarnas lebih ditekankan kepada saksi dan ahli saja. Dalamp Putusannya, BASYARNAS menyatakan bahwa akad murabahah nomor 53 tanggal 23 februari 2003 mengandung unsur riba dan gharar sehinga akad tersebut dibatalkan, dan PT. bank X dinyatakan wanprestasi.

The growth of Islamic economic system is indicated by the birth of financial practices using the principle of Islamic law, such as the Islamic Bank, where one of the business activities of Islamic banks is murabaha financing. Each financing murabaha is always preceded by a contract or agreement made between the Bank and the customer. Kalusul-contained in the contract clause relating to the financing murabaha, including the choice of dispute resolution in the event of a dispute between the bank and its customers. Disputes in Islamic banking is possible to be settled through the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS).
The main problem in this research is How the settlement of disputes through the Arbitration Board of the National Sharia (BASYARNAS)? And How BASYARNAS verdict in the case of PT. X with Y customers in accordance with laws and regulations.
This research analyzed using analytical prescriptive normative juridical approach. From the research we concluded that the settlement of disputes through BASYARNAS not nearly the same as the proceedings in the court, there are differences in the systems of proof, where proof in Basyarnas are closed, while the proof of evidence in judicial institutions are open. The inspection process in terms of proof, in Basyarnas more emphasis to the witnesses and experts alone. DalampPutusannya, BASYARNAS stated that murabahah number 53 dated 23 February 2003 contain elements of usury and gharar so that the contract is canceled, and PT. bank X is declared in default.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43773
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library