Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
Ratnawati Anhar
Jakarta : Departemen P & K, 1984
923.259 8 RAT u
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
M. Ifyani
"
ABSTRAK
Pada tanggal 29 januari 1907, sekitar 41 orang yang dipimpin Asisten Residen C.C.M Henny berangkat menuju desa Beron, tepatnya ke kediaman Darmojoyo selaku pemimpin kerusuhan. Asisten Residen kemudian memerintahkan agar Darmojoyo meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Seruan tersebut tidak dijawab bahkan mereka bergelombang menyerang rombongan Asisten Residen tersebut. Pertempuran terjadi. Akhirnya pihak Assisten Residen dapat dicerai beraikan oleh kaum perusuh, hingga keluar dari desa Baron.
Rombongan kedua yang dipimpin oleh Wedana Werujayeng dan Wedana Berbek ...
"
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1995
S12268
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Uyung
"
Dalam persepsi pemerintah kolonial, haji merupakan bahaya terselubung yang harus diawasi, terlebih jika di_kaitkan dengan posisi strategis di belakang mereka, serta timbulnya pemberontakan yang diilhaminya. karenanya seluruh kebijakan pemerintah kolonial tentang masalah ini, ialah bagaimana mengawasi jika tidak ingin dikatakan meredam aktifitas mereka. Ada pun komponen yang dikuasai pemerintah kolonial, antara lain penggunaan kapal haji, pembukaan konsulat jenderal haji, juga ujian-ujian yang harus diluluskan jika ingin menunaikan ibadah haji. Dalam masa depresi ekonomi 1930, pengawasan-pengawasan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1993
s13108
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dwi Lestari Widayanti
"
Sistim ekonomi antara tahun 1870-1900 yang dikenal dengan sistim liberal telah melandasi tata caa kehidupan di Hindia Belanda yang diawali dari perubahan di negeri Belanda sendiri, kemudian merambah ke negeri jajahannya. Lebreralisme adalah suatu aliran yang mengutamakan kemerdekaan individu, sebagai pangkal dan pokok dari kebaikan kehidupan. Perubahan ekonomi yang terjadi di negeri Belanda dan kemudian merambah ke Hindia Belanda, ternyata mengakibatkan semakin mundurnya perekonamian penduduk Jawa. Keadaaan ini membangkitkan semangat baru bagi kaum nasionalis untuk ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1991
S12194
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ariasari
"
Setelah diperkenalkannya ekonomi uang dalam masa Raffles, walau kemudian mengalami kegagalan. pemerintah kolonial mulai merasakan bahwa diperlukan sebuah bank untuk mengatur akumulasi modal dan perdagangan, pada sebuah tanah jajahan. Untuk tidak mengulangi kegagalan yang dialami pada masa Raffles. didirikan NHM, yang di Indonesia juga berfungsi sebagai sebuah bank perta_nian, yang memberikan, pinjaman untuk memperlancar usaha perke_bunan. Dengan modal bersama antara NHM dan Pemerintah Hindia Belanda, kemudian berdiri sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sebuah bank ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1994
S12125
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hotma S. Evlin M.M.
"
Perdagangan Candu pada akhir pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia tahun 1904-1942 merupakan masalah yang penulis uraikan dalam skripsi ini. Perdagangan candu pada masa pemerintahan Kolonial Belanda dilaksanakan melalui badan-badan yang ditunjuk resmi oleh pemerintah Kolonial Belanda. Seperti Opium Societeit,, Opium Directie, Opiumpacht, Opium Regie. Penulisan ini sendiri membahas perdagangan candu pada masa Opium Regie, yang berarti penjualan candu pada masa itu dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kolonial Belanda dengan sistem pembagian wilayah dimana dalam setiap wilayah ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1994
S12285
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Iskandar
"
Telah diakui bahwa masalah pemberontakan sebagai sua_tu gejala politis, ekonomis, sosiologis, psikologis, seja_rah dan lain-lain belum banyak mendapat perhatian peneli_tian ilmiah. Di dalam kepustakaan ilmiah kita, khususnya studi sejarah mengenai masalah pemberontakan petani masih sedikit sekali. Dari beberapa tulisan yang ada, antara lain studi mengenai pemberontakan pajak di desa Patik, Madi_un_ pada tahun 1885, dan pemberontakan petani di Banten pa_da tahun 1888. Sehubungan dengan itu penulis merasa terdorong untuk memilih satu judul skripsi yang sedikit ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 1982
S12485
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Elly Kuntjorowati
"
ABSTRAK
Didorong oleh rasa tertarik akan adanya organisasi_-organisasi buruh yang muncul di Jawa sejak awal abad dua nuluh, penulis telah memutuskan untuk menyajikan skripsi yang berjudul Pembatalan Rencana Pemogokan Personeel Pa_briek Bond tahun 1920.
Selain dorongan tersebut, ada faktor lain yang me_nyebabkan penulis memilih judul ini. Penulis merasa terta_rik akan perjuangan kaum buruh waktu itu dalam melawan kapitalisrne dan imperialisme Belanda. Dalam hal ini perjuang_an mereka sejalan dengan perjuangan nasional bangsa Indone_sia dalam menentang imperialisme Belanda ...
"
1984
S12302
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Edi Roseno
"
Perang Kedondong meletus sebagai akibat campur tangan penguasa Belanda dalam urusan keraton, mulai dari soal etika sampai campur tangan dalam penentuan siapa yang akan menjadi sultan, Sejak akhir abad tujuh belas, ketidakpuas_an rakyat Cirebon telah terbentuk akibat politik pemerasan yang dijalankan oleh Belanda, berupa banyaknya pajak yang harus dipikul. Perang Kedondong atau Perang Cirebon (1818) di daerah Cirebon dipimpin oleh Bagus Serit atau Rama Gusti. Tokoh ini menghimpun kekuatan rakyat untuk menyerang benteng dan markas ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1993
S12315
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tangkilisan, Yuda Benharry
"
Pada tanggal 31 Maret 1877 sebuah petisi dilayangkan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Petisi itu dikirim oleh para pemimpin Minahasa. Pada dasarnya, petisi ita mengajukan keberatan terhadap besluit Residen ivienado tanggal 25 Januari 1876 no 1 Lh A. Sebenarnya besluit itu mengatur peraturan tanah negara yakni ordonansi 1875 (Staatsblad 1875 no 199a). Para pemimpin Minahasa rnemprotes pornyataan bahwa Minahasa merupakan tanah milik negara (Hindia Belanda), seper_ti bunyi salah satu butir ordonansi itu. Dalam ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 1987
S12569
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
