Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mohamad Soleh
Analisis implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap lmigran gelap terkait Pasal 48 dan 53 Undang Undang No: 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian = Analysis on immigration's crime act investigation policy toward lllegal migrant concerned The Article of 48 and 53 of Act No. 9/1992 on Immigration
" Tesis ini membahas analisis Implementasi Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Terhadap lmigran Gelap terkait Pasal 48 dan Undang Undang No, 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Karena implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap imigran gelap ini bersinggungan dengan aspek intemasional, maka pemahaman imigran gelap dibahas dari sisi teoritis dan aspek-aspek hukum dan dikaitkan dengan yurisdiksi negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data daiam penelitlan ini menggunakan metode wawancara mendalam untuk ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T33730
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Penetapan Batas wilayah dan yurisdiksi negara di laut menurut hukum internasional dan praturan perundang-undangan nasional
" makalah ini didasarkan pada masalah makalah-makalah penulis yang disampaikan di Lemhanas dengan judul menyempurnakan penetapan batas wilayah NKRI guna memantapkan kesatuan wilayah dalam menjalin kepentingan nasional ... "
300 MHN 1:1 2006
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Shaskia Putri Ramadhani
Aspek-aspek hukum acara perdata internasional terkait bantuan penyampaian dokumen pengadilan lintas yurisdiksi negara dalam perkara perdata di Indonesia = International civil procedural law aspects regarding assistance for service of process of judicial document cross country jurisdiction in civil cases in Indonesia
" Salah satu bentuk penanganan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata adalah bantuan penyampaian dokumen pengadilan. bantuan ini dapat berupa surat pemanggilan sidang terhadap pihak tergugat yang bertempat tinggal di luar yurisdiksi suatu negara, yang mana diatur dalam The Hague Service Convention 1965. Indonesia belum menjadi negara peserta konvensi tersebut, sehingga dalam menangani bantuan tersebut pada saat ini mengacu pad aNota Kesepahaman antara Mahkmah Agung Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Penanganan Permintaan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library