Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query

Hery Purwadi

Pemotongan pph pasal 22 sebagai pembayaran pajak dalam tahun berjalan dan mekanisme pebagihannya: Suatu tinjauan untuk meningkatkan kepastian hukum dan menghindari pengenaan pajak ganda

" Secara administrasi perpajakan, Pajak Penghasilan baru terutang pada saat akhir tahun pajak. Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan sekali pada saat berakhirnya tahun pajak ini mengandung kelemahan baik di sisi Wajib Pajak, maupun di sisi negara. Wajib Pajak akan merasa keberatan apabila seluruh pajak yang terutang harus dibayar sekali saat akhir tahun pajak. Di sisi lain, negara akan kesulitan keuangan dalam tahun berjalan. Untuk mengatasi hal itu, maka negara mengatur pelaksanaan pembayaran pajak dalam tahun berjalan. Salah ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

T22536

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Raissa Rachmayanti

mengkritisi objek pajak penghasilan pasal 23 berdasarkan konsepsi withholding income tax dan international best practice

" Giving the authority of law income tax to thegovernment for decided kind of service as income tax object article23, evoke extend income tax object article23, that is not only as a passive income but also as a business income. There is two analytical questions in this research, the first is how to implications of extend income tax object article 23 for the government, with holder and income tax receiver. The second, what the suitable of taxobject ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008

S-Pdf

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Silaban, Suzan Stevan

Analisis penerapan pajak penghasilan pasal 21 atas komisi petugas dinas luar asuransi ditinjau dari asas certainty = Analysis of income tax article 21 imposition on commision for insurance affair officer reviewed with certainty principle

" Ketidaksesuaian peraturan pelaksana Pajak Penghasilan Pasal 21 atas komisi PDLA yaitu PMK No.206/PMK.011/2012 dan Peraturan DJP No.31/PJ/2012 dalam menerapkan PTKP menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 PDLA yang terdapat dalam peraturan DJP dan PMK ditinjau dari aspek certainty dan pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 PDLA oleh perusahaan asuransi di Indonesia sebagai withholder. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknis pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian adalah peraturan DJP ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

S55519

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian