Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis tingkat ancaman dan kerawananpelanggaran wilayah udara Indonesia di Ambalat serta pertahanan udara berbasisskenario-kapabilitas untuk menghadapinya. Penelitian menggunakan mixedmethoddengan mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kuantitatif dankualitatif. Hasil analisis kuantitatif melalui one sample t-test menunjukkan adanyaperbedaan antara tingkat ancaman yang ditetapkan sebesar 4 (kategori ?tinggi?),dengan hasil pengukuran yang lebih tinggi, yaitu sebesar 4,2098 (kategori ?sangattinggi?), terutama ditandai oleh indikator Antusiasme Malaysia dengan skor 4,55(kategori ?sangat tinggi/akut?). Sedangkan hasil analisis kerawanan menunjukkantidak adanya perbedaan antara tingkat kerawanan yang kategorinya ditetapkan?tinggi? yaitu sebesar 4, dengan skor hasil pengukuran yang kategorinya juga?tinggi? yaitu sebesar 3,9811, dimana indikator yang menonjol adalah DampakKerugian Non-Material dengan skor 4,43 (kategori ?sangat tinggi/akut?).Selanjutnya dalam analisis kualitatif untuk mendalami hasil temuan analisiskuantitatif, hasilnya menguatkan temuan tingkat ancaman yang terukur sangattinggi, yaitu Malaysia menunjukkan konsistensi kehadirannya di Ambalat gunamenguatkan klaimnya atas wilayah tersebut. Sebagai solusi, penelitian inikemudian menjalankan pengembangan skenario yang hasilnya mengarah padapentingnya pemenuhan kapabilitas Kohanudnas yang difokuskan padakemampuan menghalau sasaran udara sebelum memasuki Ambalat, serta perludidukung strategi penggelaran Alutsista secara efektif dengan kemampuan siaga1x24 jam/minggu guna mengantisipasi adanya fenomena ?gunung es?pelanggaran wilayah udara di Ambalat

---

ABSTRACTThis research purpose is to analyze the level of threat and vulnerability ofIndonesian airspace violations in Ambalat and scenario-capability-based airdefense to deal with them. The research is carried out using a mixed-method bycombining or associating the quantitative and qualitative forms. The result ofquantitative analysis through one sample t-test shows the difference between thethreat level set at 4 (category "high") and the higher measurement result, which is4.2098 (category "very high"), mainly characterized by Malaysia?s Desireindicator with score 4.55 (category "very high/acute"). Meanwhile, the result ofvulnerability analysis shows no difference between the "high" catagory set as 4,and the result of measurement which is also at "high" category scored 3.9811,which has the prominent indicator of Non-Material Losses Impact with the scoreof 4.43 (categorized as "very high/acute"). Furthermore, qualitative analysis isexecuted to explore the findings of the quantitative analysis, which the resultconfirms the finding of a very high threat level, about Malaysia?s intention toshow the consistency of its presence in order to strengthen its claim overAmbalat. As the solution, this research then run the scenario development whichthe result leads to the importance of compliance with Kohanudnas (National AirDefence Command) capability should focus on the ability to dispel air targetsbefore entering Ambalat, and needs to be supported with major weapons systemdeployment strategies effectively with the ability to standby 24 hours a day in aweek in anticipation of "iceberg" phenomenon of airspace violations in Ambalat"

"ABSTRAKIndonesia memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayah daratan dan di atas wilayah perairan. Hal ini didasarkan pada Konvensi Chicago tahun 1944 dan diperkuat dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Namun hingga saat ini masih kerap terjadi pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat udara asing tidak berizin. Hal ini memaksa TNI AU untuk melakukan pemaksaan mendarat terhadap para pelanggar kedaulatan Indonesia. Namun sanksi yang dikenakan kepada para pelaku pelanggaran selama ini dianggap kurang maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ancaman yang timbul akibat pelanggaran wilayah udara Indonesia, kendala yang terjadi saat proses penindakan terhadap pelaku dan bagaimana pendelegasian FIR diatas Kepri, Batam dan Natuna kepada Singapura memberikan peluang terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan studi pustaka yang kemudian di analisa melalui cara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ancaman dapat terjadi dalam bentuk berupa ldquo;hostile intent/niat jahat rdquo; dan kedua adalah ldquo;hostile act/tindakan permusuhan rdquo; yang dilakukan oleh pihak asing/musuh. Kendala yang terjadi antara lain meliputi: keterbatasan alutsista TNI AU khususnya radar militer dan pesawat tempur, belum adanya kewenangan TNI AU sebagai penyidik dalam kasus pelanggaran wilayah udara yang beraspek pertahanan negara dan tidak ada sanksi dalam UU No.1/2009 tentang Penerbangan terkait pelanggaran wilayah udara. Pendelegasian FIR diatas Kepri, Batam dan Natuna memberikan peluang terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia dengan kerap kali terjadi pelanggaran wilayah udara akibat pesawat udara sipil asing yang melintasi wilayah tersebut hanya meminta izin dari Singapura dan mengabaikan pihak Indonesia sebagai negara yang dilintasi.

---

ABSTRACTIndonesia has complete and exclusive sovereignty over airspace over land area and above water territory. It is based on the Chicago Convention of 1944 and reinforced by national legislation. However, there are still frequent violations of Indonesian airspace by unlicensed foreign aircraft. This forced the Indonesian Air Force to forcedown of the sovereigns of Indonesian sovereignty. The purpose of this study is to determine what threats arise due to violations of Indonesian airspace, constrains that occur during the prosecution of perpetrators of violations and how the FIR delegation above Kepri, Batam and Natuna to Singapore provides opportunities for violations of Indonesian airspace. This research is done through qualitative method with data retrieval technique through interview and literature study which then analyzed by qualitative descriptive method. From the results of the study it was concluded that threats could occur in the form of hostile intent and secondly hostile act perpetrated by foreign parties enemies. Constraints that occur include the limitations of defense equipment, especially radar and fighter aircraft, the lack of authority of the Air Force as investigators in case of violations of airspace that has defense aspect of the state and there are no sanctions in Law No.1 2009 concerning Aviation related airspace violations aerial instrusion . The delegation of FIR over Kepri, Batam and Natuna provides opportunities for violations of Indonesian airspace with frequent airspace violations resulting from foreign civilian aircraft crossing the area soliciting permission from Singapore and ignoring the Indonesian side as a crossed country"

"Salah satu aspek penataan ruang udara yang berkaitan dengan kedaulatan wilayah udara nasional adalah dengan menetapkan Air Defence Identification Zone (ADIZ) yang dibentuk atas dasar pertimbangan keamanan, khususnya untuk keperluan identifikasi pesawat udara asing. ADIZ Indonesia yang telah ditetapkan pada saat ini belum ideal, karena masih berada di atas pulau Jawa dan sekitarnya, yang masih belum memadai dihadapkan pada luas wilayah Indonesia. Untuk itu dilakukan penelitian tentang hal tersebut dengan tujuan untuk menganalisis kondisi ADIZ Indonesia saat ini, upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menetapkan kembali ADIZ Indonesia agar dapat mendukung kedaulatan wilayah udara nasional, dan ketentuan penetapan ADIZ yang sesuai dengan hukum udara Internasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADIZ Indonesia saat ini berada di wilayah udara sebagian kecil Sumatera Selatan, Jawa dan Madura, Bali, Lombok dan sebagian kecil Pulau Sumbawa bagian barat, tidak berada di luar wilayah laut teritorial (ZEE). Upaya-upaya untuk menetapkan kembali wilayah ADIZ Indonesia telah dilaksanakan melalui forum diskusi atau FGD yang diselenggarakan di BNPP, dan penetapan ADIZ Indonesia sudah berdasarkan hukum kebiasaan internasional saat itu."