Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKCTPenulisan ini bertujuan melihat adanya indikasi terjadinya segregasi dan gentrifikasi di kampung dan permukiman formal Cikini. Segregasi dan gentrifikasi merupakan bentuk perkembangan wilayah yang tidak merata. Segregasi terjadi tidak hanya dalam bentuk batasan fisik, tetapi adanya indikasi lain yang menyebabkan masyarakat kampung tidak dapat tinggal di permukiman formal Cikini. Pengembangan kawasan Cikini yang tidak merata menyebabkan indikasi terjadinya gentrifikasi. Sebagian besar rumah masyarakat kampung Cikini yang secara turun temurun dan belum adanya pembangunan properti dari perusahaan atau pemerintah menunjukkan belum terjadinya gentrifikasi di kampung Cikini. Namun berbeda dengan masyarakat permukiman formal Cikini yang sudah tidak mampu membayar PBB menyebabkan adanya masyarakat di permukiman formal yang mulai terpinggirkan.

---

ABSTRACTThis paper aims to see if there are any indications of segregation and gentrification happen in informal and formal settlement area in Cikini. The segregation and gentrification that happen are part of the uneven development in Cikini. The reason why segregation occurs in Cikini is not only limited into the form of physical constraints, for there are other indications on why informal settlements community cannot stay in the formal settlement in Cikini. Uneven development causes there is an indication that gentrification might occur in the area. The fact that most houses in informal settlement in Cikini are bequeaths and there are no property development from developer or government shows that has not been gentrification in this informal settlement. However, the incidence that there are formal settlers who cannot afford to pay for property tax induce them to settle in the marginalized area. "

"Antigravitasi dari DKI Jakarta ke kota di sekitarnya, termasuk Depok terjadi sejak tahun 1980, sehingga di pusat kota jumlah penduduk menurun rata-rata --0,39 persen per tahun., sekalipun pertumbuhan seluruh wilayah DKI Jakarta masih 2,43 persen. Sebaliknya pertumbuhan penduduk Depok mencapai 6,30 persen. Pada tahun 1998 penduduk Depok berjumlah 903.934 jiwa, sementara penggunaan tanah kota (wilayah tutupan untuk permukiman, industri, perdagangan dan jasa) seluas 7.901 ha (39 persen dari luas kota). Pemerintah kota dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah memperkirakan bahwa tahun 2010, penggunaan tanah kota mencapai 73 persen, sedangkan 63 persen diantaranya untuk permukiman. Perluasan wilayah tutupan itu, selain tidak sesuai dengan harapan agar Depok menjadi wilayah resapan, diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan lokal maupun wilayah. Permukiman di Depok, khususnya yang dibangun pengembang sejak tahun 1979 terdiri atas perumnas, permukiman sederhana dan permukiman mewah. Dari hasil penelitian penduduk yang tinggal di permukiman perumnas maupun di permukiman sederhana, sama-sama melakukan perluasan bangunan rumahnya guna memenuhi kebutuhannya. Perluasan bangunan itu dimungkinkan karena adanya kelebihan tanah di masing-masing jenis permukiman itu. Permukiman perumnas kecil rata-rata pertambahan luas wilayah tutupannya sebesar 66 m2, di permukiman perumnas besar seluas 89,5 m2, sedangkan di permukiman sederhana kecil rata-rata 54,4 m2 dan di permukiman sederhana besar seluas 121,3 m2. Perbedaan pertambahan luas wilayah tutupan itu disebabkan oleh berbagai variabel antara lain variabel luas tanah asal, lama tinggal, jumlah orang yang tinggal di rumah itu serta jumlah anak dan komposisi anggota keluarga. Sedangkan variabel pengeluaran rumah tangga itu per bulan, tidak menjadi penentu untuk penduduk melakukan perluasan bangunan rumahnya."

"Sebagai wilayah terdepan penyangga DKI Jakarta, Kotamadya Dati II Tangerang mempunyai beberapa fungsi, dan salah satu fungsi terpentingnya adalah sebagai wilayah pemukiman guna menampung sebagian dan kelebihan penduduk DKI Jakarta yang diperkirakan pada tahun 2000 akan berjumlah 23 juta jiwa sedangkan kemampuan maksimalnya adalah 12 juta jiwa. Berdasarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Tingkat I Jawa Barat maka wilayah yang diarahkan sebagai wilayah pemukiman di Kotamadya Dati II Tangerang adalah Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Cipondoh. Saat ini pada wilayah-wilayah tersebut telah terdapat beberapa lokasi perumahan. Salah satunya adalah Per umahan Modernland Cipondoh seluas 770 ha yang dibangun oleh pengembang swasta. Permasalahannya adalah: apakah perumahan yang ada di wilayah Kotamadya Tangerang telah memiliki fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang memadai sesuai dengan yang diamanatkan dalam perundang-undangan yang mengatur penyediaan fasos dan fasum yang harus ada dalam suatu perumahan; apakah fasos dan fasum yang tersedia cukup memadai bagi masyarakat penghuni perumahan. Untuk itu, penelitian ini berusaha menjawabnya dengan metodologi tertentu. Data dan informasi dikumpulkan dengan mempergunakan berbagai tehnik sekaligus. Penggalian data sekunder merupakan sumber utama dalam studi ini, dan data tersebut akan dianalisis dengan mengg unakan analisis isi (content analysis). Untuk mendukung keakuratan data yang dikumpulkan melalui analisis isi akan digunakan pula mekanisme cross check, melalui wawancara berstruktur dengan pejabat-pejabat daerah, para pemukim, para developer, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dan studi ini dapat disimpulkan beberapa hal tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di Tangerang sebagai berikut: (1) Masih berorientasi tata ruang lama yang lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan kota Jakarta; (2) Tata ruang Tangerang kurang dapat menampung tuntutan dan perkembangan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk warganya; (3) Integrasi tata ruang dengan hinterlandnya kurang menjadi orientasi utama; (4) Kurang mengutamakan kualitas dalam mengembangkan fasos dan fasum disaxnping masih sedikit dari sudut kuantitas; (5) Kurang adanya koordinasi antar instansi dalam mengembangkan fasos dan fasurn tersebut; (6) Lemahnya penganggaran mandiri dalam pengelolaan fasos dan fasum; (7) Rendahnya akses masyarakat andil dalam pengelolaan fasos dan fasum. Adapun saran-sarannya adalah: (1) Pengembangan tata ruang baru ditindaklanjuti dengan action plan yang nyata dengan orientasi perkembangan internal kota Tangerang sendiri disamping hinterland-nya; (2) Integrasi tata ruang dengan Jakarta dilakukan sepanjang dilakukan dengan orientasi masa depan kota Tangerang sendiri; (3) Akomodasi tata ruang terhadap pegelolaan fasos dan fasum perlu ditingkatkan; (4) Kualitas dan kuantitas fasos dan fasum ditingkatkan; (5) Koordinasi antar intansi terkait dalam pengelolaan fasos dan fasum perlu ditingkatkan; (6) Pendanaan yang lebih mengutamakan visi dan mini pengelolaan fasos dan fasum; (7) Dibukanya akses masyarakat terhadap pengelolaan fasos dan fasum."