Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Asep Gunawan
" Penelitian ini membahas aspek-aspek hukum yang timbul dengan adanya perizinan pengoperasian Wilayah Kerja Migas khususnya wilayah kerja Lepas pantai dalam kaitannya dengan benturan peraturan perudang-undangan antara sektor Migas dengan Pelayaran. Penilitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sebagian besar perizinan-perizinan baru (pelayaran sebagai salah satunya) yang ada yang bersinggungan dalam pengelolaan Wilayah Kerja Migas terutama wilayah kerja Lepas pantai menimbulkan ketidakpastian hukum dan usaha yang berakibat pada pembengkakan biaya operasi Badan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T46297
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
" Kota Tangerang memiliki 30 Puskesmas dengan wilayah kerja dan jumlah pengunjung tiap puskesmas yang berbeda-beda. Adanya perbedaan jumlah pengunjung dan wilayah kerja puskesmas dapat dilihat dari adanya perbedaan karakteristik tiap wilayah kerja puskesmas tersebut. Metode penelitian dengan analisis deskriptif keruangan. Kesimpulan bahwa Tingkat kunjungan puskesmas tinggi dipengaruhi oleh karakteristik wilayah seperti, jumlah penduduk, aksesibilitas dan fasilitas yang dimiliki oleh puskesmas, sedangkan untuk kepadatan industri dan penggunaan tanah berupa permukiman tidak teratur dan teratur tidak memengaruhi jumlah kunjungan pada tiap puskesmas. Karakteristik pengunjung puskesmas didominasi ... "
Universitas Indonesia, 2010
S34214
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yani Kusuma Wardhani
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2010
S26539
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Mas Wibowo Budihananto Joedonagoro
" ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai penerapan penetapan wilayah kerja Lapangan Alas Dara-Kemuning kepada PT Pertamina EP Cepu ADK terhadap pengusahaan migas. Pengaturan penetapan dan penawaran wilayah kerja migas diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2008 dan No. 35 Tahun 2008. Awal mulanya Lapangan Alas Dara-Kemuning adalah merupakan bagian dari Blok Cepu berdasrkan Kontrak Kerja Sama Blok Cepu antara BPMIGAS dan Kontraktor yang terdiri dari PT Pertamina EP Cepu, Mobil Cepu Ltd., Ampolex ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45064
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rachyandi Nurcahyadi
" Salah satu lapangan minyak dan gas yang dioperasikan oleh perusahaan di Indonesia telah berproduksi lebih dari 40 tahun dan mengalami 384 kebocoran pada 94 pipa penyalur di lapangan tersebut. Sebelumnya, perusahaan telah melakukan Risk Based Inspection (RBI) dengan metode semi-kuantitatif untuk memitigasi hal tersebut. Namun karena banyaknya pipa berisiko tinggi dan hasil dari metode tersebut tidak memiliki hasil dalam bentuk angka, perusahaan tidak dapat menentukan skala prioritas untuk membuat strategi mitigasi. Dalam penelitian ini dilakukan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ali Sadikin
" Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah suatu lembaga secara struktural dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, BPN mempunyai tugas pokok administrasi membuat dan menghasilkan produk hukum yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah, Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun dan Hak-hak lain yang berkaitan dengan Tanah. Dalam Suatu Kepemilikan Hak Atas dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diperlukan suatu penghubung cara perolehannya yang berupa mengalihkan, melepaskan hak, atas dasar tersebut harus ada lembaga yang ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T21702
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Grita Anindarini Widyaningsih
" Dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, letak kepala sumur merupakan hal yang sangat krusial. Hal ini dikarenakan letak kepala sumur merupakan dasar dari ditetapkannya suatu daerah sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi dan mempengaruhi pembagian dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Adapun dana bagi hasil minyak dan gas bumi diberikan kepada Kabupaten/Kota penghasil, Provinsi dimana terdapat Kabupaten/Kota penghasil, serta seluruh Kabupaten/Kota yang satu Provinsi dengan daerah penghasil sebagai bentuk pemerataan. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54759
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library