Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Pemda Jakarta merupakan upaya mengembangkan dan menata ulang kawasan pantai utara, dan menjadikan kota Jakarta sebagai kota pantai (waterfront city), yang telah dimulai dengan reklamasi Pantai Ancol untuk pariwisata, reklamasi Pantai Mutiara untuk permukiman mewah di tepian laut, dan reklamasi Pantai Indah Kapuk yang masih berjalan untuk permukiman menengah ke atas berskala besar.Analisis implementasi kebijakan reklamasi pantura menjelaskan bahwa performansi implementasi dipengaruhi oleh faktor isi kebijakan reklamasi, birokrasi di DKI Jakarta, karakteristik lembaga, sumberdaya, dan kondisi lingkungan. Penelitian tersebut mendasarkan pada pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang menggambarkan permasalahan secara sistematis dan faktual dengan memanfaatkan segenap unsur pelaku pembangunan kota pantai Jakarta sebagai unit analisis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan reklamasi belum effektif, karena: kebijakan reklamasi dalam Perda Nomor 8/1995 belum menjelaskan secara menyeluruh; birokrasi belum menggambarkan kesatuan mekanisme perijinan dan masih tumpang tindih; karakteristik lembaga yang beragam berjalan tanpa koordinasi, rriengakibatkan penyimpangan peruntukan karena pelaksanaan reklamasi tidak terpadu; sumberdaya dalam implementasi menunjukkan kurang memadai, berupa kemampuan pelaksana dan dana yang kurang; kondisi lingkungan berupa kondisi ekonomi dengan kurangnya infrastruktur fisik, sumber daya manusia dan dana. Kondisi sosial menunjukkan kurang kondusif, karena sikap masyarakat yang kurang menerima dengan dampak reklamasi. Kondisi politik berjalan baik, namun, krisis dan cepatnya pergantian pemerintahan menyebabkan ketidakstabilan.Penyimpangan peruntukan kawasan dalam implementasi dipengaruhi oleh: kebijakan reklamasi yang belum terpadu, karena rencana tata ruang belum digunakan sebagai acuan; tidak ada koordinasi dan komunikasi pada birokrasi sebagai akibat pelaksanaan reklamasi yang tidak terpadu; beragamnya lembaga dalam implementasi menyebabkan tidak sinkronnya rencana tata ruang olph lembaga atas pantura; tuntutan lebih pada kepentingan ekonomi dan politis daripada aspek sosial dan lingkungan; dan kemauan penegakan hukum tidak berjalan karena beragam kepentingan."

"Kawasan Pasar Ikan merupakan kawasan dimana artefak bersejarah (pasar ikan hexagon, menara syahbandar, museum bahari) menjadi cagar budaya bangunan. Dalam konteks sejarahnya, kawasan pasar Ikan sebagai gerbang dan cikal bakal kota Jakarta (Port Jacatra). Visi pengembangan kawasan ke arah pariwisata sebagai waterfront. Zona mixed used yang dikembangkan dalam kawasan ini memiliki potensi sebagai bangunan yang digunakan untuk komersil, mengingat konteks sejarah kawasan ini sebagai port perdagangan yang besar. Dalam konteks pariwisata, bangunan ditujukan sebagai atraksi. Bangunan memiliki akuarium besar untuk atraksi wisata sekaligus sebagai water treatment plant yang digunakan untuk memonitor kualitas air yang digunakan untuk karantina ikan hias. Tradefish Show Center dalam kawasan ini memiliki fungsi bangunan yang mengakomodasi pengguna bangunan yaitu turis sekaligus sebagai karantina ikan pra-ekspor.

---

Pasar Ikan Region where historical artefact (pasar ikan hexagon, menara syahbandar, bahari museum) preserved as cultural herritage. In the Historical Context this region is a gate and preceding Jakarta City (Port Jacatra). This Region vision towards tourism as a waterfront. Mixed Used zone that will be developed in this region have a larger portion of potential to the commercial building, as this region used to be the big trade port. In the tourism context this building developed as an attraction. Big aquarium in this building for tourist attraction and water treatment plant that used to monitored water quality for fish quarantine. Tradefish show center in this region have the function that accommodate user  as a tourist and pre-export fish quarantine."

"Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia, yang memiliki ratusan, bahkan ribuan, sungai dan anak sungai. Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, dengan panjang 1.143 kilometer, merupakan sungai terpanjang di Indonesia, yang selama berabad-abad telah membentuk masyarakat yang berkebudayaan sungai, dalam wujud kota-kota tepi sungai dari hulu hingga hilir sungai-sungainya. Dengan mengangkat 'lanting', salah satu bentuk permukiman tepi sungai di Kalimantan, penelitian ini ingin mengungkap fenomena kehadiran permukiman tepi sungai dalam konstitusi masyarakat perkotaan di Kalimantan. Ekologi politik digunakan sebagai pendekatan untuk mengungkap proses-proses sosial, ekonomi dan politik serta lingkungan pada permukiman lanting, untuk memberikan makna yang lebih mendalam terhadap hubungan kota dan sungai, yang merupakan representasi hubungan manusia dan alam yang kompleks. Lokasi studi adalah Kota Sintang, Kalimantan Barat. Penelitian di lapangan dilaksanakan dalam rentang waktu Oktober 2016 hingga Januari 2018. Partisipan berjumlah 25 orang, dengan penentuan partisipan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling, untuk menghasilkan sampel ilustratif. Data-data diolah dengan mengikuti kaidah teori beralas klasik (classic grounded theory), yang meliputi tahapan pengodean terbuka, penyusunan kategori dan properti (sub kategori) serta kategori inti, yang dijalin oleh proses penulisan memo dan perbandingan konstan hingga mencapai tahap saturasi. Penelitian ini menghasilkan usulan teori substantif baru yaitu 'urbanisme jejaring berbasis sungai' atau 'urbanisme dendritik' yang menawarkan cara pandang baru dalam memahami permukiman tepi air perkotaan sebagai manifestasi dari 'nexus' sosial-ekonomi-politik-lingkungan yang kompleks.

---

Borneo is the third-largest island in the world, boasting hundreds, if not thousands, of rivers and tributaries. The Kapuas River in West Kalimantan, with a length of 1,143 kilometers, is the longest river in Indonesia, which for centuries has shaped the culture of the community. By using 'lanting', a form of a river settlement in Kalimantan, this study aims to reveal the phenomenon of the river settlements in the constitution of urban society. Political ecology is used as an approach to reveal social, economic, and political as well as environmental processes in the lanting settlement, to give a deeper understanding of the relationship between the city and the river, which represents a complex relationship between human and nature. The study was conducted in Sintang City, West Kalimantan. In carrying out this research, the Glaserian grounded theory method is used. Field research was carried out in the period from October 2016 to January 2018, at two lanting settlements in Sintang City: Pasar Durian and Tanjung Puri, with 25 participants, which were chosen following the purposive and snowball sampling. This research produces a new substantive theory, 'river-based network urbanism' or 'dendritic urbanism' which offers a new perspective in understanding urban waterfront settlements as a manifestation of a complex socio-economic-political-environmental 'nexus'. The political ecology itself can be seen as a novelty to fill the methodological gap in architectural research and urban settlement studies."

"Pengamatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana event dapat berdampak terhadap pengaturan ruang di Land’s End, sebagai destinasi wisata waterfront yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 serta ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah. Metode pengamatan meliputi kajian teori, observasi langsung, wawancara, kuesioner pertanyaan terbuka dan dokumentasi. Hasil dari pengamatan ini menyebutkan bahwa sebagian besar pengunjung yang menikmati dan berkontribusi terhadap event yang diadakan adalah Generasi Z. Event yang diadakan di kawasan waterfront city membuat orientasi bangunan mengarah ke ruang publik yang digunakan sebagai tempat diadakannya event dan berlatarbelakang pantai. Selain itu, elemen pantai secara adaptif berperan untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung selama berjalannya event, seperti pasir yang dimanfaatkan sebagai tempat duduk dan vegetasi sebagai area berteduh.

---

This observation aims to explore more deeply how events can impact the spatial management of Land's End, as a waterfront tourist destination in the Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 area and designated as a National Strategic Project by the government. Observation methods include theoretical studies, direct observation, interviews, open-ended questionnaires, and documentation. The results of these observations indicate that the majority of visitors who enjoyed and contributed to the events held were Generation Z. Events held in the waterfront city area made the orientation of the building towards the public space used as a venue for the event and had a beach background. Apart from that, adaptive beach elements provide comfort to visitors during the event, such as sand used as seating and vegetation as a shelter area."