Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 57 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Soenario
Jakarta: Harapan Masa (P.G.R.I), T.th.
323.6 SOE m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Jakarta: Balai Pustaka, 1979
341.482 MEN (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Fahmi
"ABSTRAK
NKRI memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam,maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi yang dalam keadaan tertentu dapat memberikan dampak negatif bag masyarakat luas."
2011
T29369
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
"Perpustakaan di era kekinian dimana kehidupan demokrasi semakin menggejala sudah semestinya memiliki tuntutan yang lebih dalam segala hal. Perpustakaan seharusnya dapat menjadi perpustakaan ideal bagi semua lapisan masyarakat, bukan saja masyarakat penggunanya. Perpustakaan umum yang ada di setiap daerah dapat mengambil peran dalam hal ini. Mengapa? Karena ia memungkinkan untuk diakses oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Berbeda dengan perpustakaan nasional yang berada di satu titik saja. Peran perpustakaan yang sudah menjalankan fungsi-fungsi utamanya (menghimpun dan mengelola informasi) sudah harus dikuasai dengan baik. Kini, perpustakaan dapat mengambil peran menjadi penyedia akses setara dalam hal pengetahuan dan ide-ide setiap individu sebagai seorang warga negara, serta dapat 'mendemokratisasi' pengetahuanyang dimiliki."
020 VIS 12:2 (2010)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Koperasi Karyawan BKPM "Pecanderaan", 1990
331 BUK
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Yassar Purwa Nandana
"Perkembangan lingkungan strategis dan geopolitik global saat ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Indonesia. Konflik bersenjata serta ketegangan politik antar negara-negara menjadi potensi ancaman yang tidak dapat diprediksi. Keberadaan diaspora Indonesia menjadi fokus Pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi keselamatan Warga Negara Indonesia yang ada di luar negeri dari potensi ancaman konflik global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi intelijen dan kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengamanan intelijen dalam operasi evakuasi WNI di Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara terhadap beberapa pihak-pihak yang berkompeten di bidang perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia melakukan serangkaian kegiatan pengamanan intelijen dalam rangka melindungi Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah konflik. Pemerintah Indonesia berhasil meminimalisisr potensi ancaman bagi WNI di wilayah konflik dengan mengeluarkan Nota Diplomatik dan pengerahan Satuan Tugas Khusus dari berbagai elemen pemerintahan. Kendati demikian, Pemerintah Indonesia belum memiliki regulasi yang secara komprehensif mengatur koordinasi operasi evakuasi WNI di luar negeri.

Kata kunci: Ancaman, Pengamanan, Intelijen, Warga Negara


The dynamics of the global strategic and geopolitical environment are currently a serious concern for the Indonesian government. Armed conflicts and political tensions between countries are potential threats that cannot be predicted. The Indonesian diaspora's existence is the Indonesian government's focus to protect the safety of Indonesian citizens abroad from any potential threats of global conflict. This study aims to analyse the function of intelligence and the obstacles encountered in intelligence security activities within evacuation operations for Indonesian citizens in Ukraine during the Russian-Ukrainian conflict. This study uses a qualitative research method with interview data collection techniques with several parties who are involved in the field of protection for Indonesian citizens abroad. The results of this study are that the Indonesian government carries out numerous intelligence security activities to protect Indonesian citizens in conflict areas. The Indonesian government succeeded in reducing potential threats to Indonesian citizens in conflict areas by issuing Diplomatic Notes and deploying Special Task Forces from various government elements. Nevertheless, the Indonesian government has not had a comprehensive regulation, leading to coordinating evacuation operations for citizens abroad."
Jakarta: Sekolah Kajian dan Stratejik Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Prita Hendriana Wiajayanti
"Perpustakaan di era kekinian dimana kehidupan demokrasi semakin menggejala sudah semestinya memiliki tuntunan yang lebih dalam segala hal. Perpustakaan seharusnya dapat menjadi perpustakaan ideal bagi semua lapisan masyarakat."
Jakarta: Pusat jasa Perpustakaan dan Informasi ( Perpustakaan Nasional RI), 2010
020 VIS 12:2 (2010)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Irzanti Sutanto
"in 1966 New Order regime imposed a regulation that demands Indonseian citizens of Chinese descendents to change their name with "Indonesian name" to accelerate the process of assimilating "foreign descendents" into Indonesian society. This article examines this practice of changing names by surveying the name of chinese in the obituary section of mass media. The writer argues that the regulation allows the Chinese descendants to change their name in any way they find appropriate. In doing so, it expands the anthrophoneme deixis function in Indonesia"
Depok: Universitas Indonesia, 2002
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Cahyani
"Tesis ini membahas langkah maju Indonesia sebagai Negara hukum dimulai setelah berakhirnya masa Orde Baru, yaitu masa reformasi, langkah - langkah perbaikan pemerintahan ditindak lanjuti pembenahan berturut ?turut dengan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional pada tahun 2000, Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2008, dan disahkanya Undang - Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Muatan norma yang lengkap, kemauan politik dari pemerintah dan peran serta masyarakat diharapkan akan memberi kemudahan dalam merealisasikan tujuan yang dicita - citakan oleh undang ? undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Forward Step of Indonesia as a rechstate began after the expiration of Orde Baru regime, at the reformasi period, the steps to improve governance reform followed up in a row with the formation of the National Ombudsman Commission in 2000, the Ombudsman of the Republic of Indonesia in 2008, and legalization act number 25 of 2009 on Public Service. Complete norms, political will of government and the citizen participation are expected to able in the realization of the idealized goal of the act number 25 of 2009 on public service."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28877
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6   >>