Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Effi Ratna Furkon
"
Pelaksanaan tugas Wakil Presiden yang luas dan dinamis harus didukung perangkat kinerja yang baik. Sebagai support systems pertama kepada Wakil Presiden, kedudukan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) sangatlah strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam mewujudkan pelayanan prima. Namun pada kurun waktu tahun 2015-2019 terdapat penurunan pada hasil capaian kinerja Setwapres. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Setwapres dalam memberikan dukungan kepada Wakil Presiden ditinjau dari perspektif Kerangka 7S McKinsey. Penelitian merupakan penelitian deskriptif ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mukhlish, 1980-
"
Legal aspects of impeachment of president and vice president in Indonesia ...
"
Malang: Setara Press, 2016
342.598 MUK k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Imam Dzaki Wiyata
"
Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga cabang, yakni legislatif, eksekutif, dan kekuasaan kehakiman. Setelah amendemen UUD NRI 1945, Indonesia memiliki lembaga kehakiman, yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentukan MK ditujukan untuk menafsir dan mengawal konstitusi melalui putusannya. Salah satu kewenangan dari MK adalah memberikan putusan terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atau proses impeachment Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam proses impeachment Presiden ada beberapa lembaga yang berperan, yakni lembaga politik DPR dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muchyar Yara
"
Election and occupation fulfillment system of president and vice president in Indonesia ...
"
Jakarta: Nadhilah Ceria Indonesia, 1995
321.804 2 MUC p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Yayasan Hatta, 1981
920 PRI
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Mahrus Irsyam, 1944-
"
Hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden secara formal teah digariskan di dalam UUD 1945, di mana dalam menjaIankan tugas dan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Dan bila Presiden berhalangan, maka WakiI Presidenlah yang mewakilinya. Sedangkan bila Presiden berhalangan "tetap", maka Wakil Presiden lah yang menggantikannya sampai habis masa jabatan Presiden. Jelas bahwa UUD 1945 tidak mengatur dan menentukan pembagian tugas antara Presiden dengan Wakil Presiden. OIeh karena itu calon wakil Presiden yang dipilih ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1994
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library
Marpaung, Mandahar
"
ABSTRAK
Skripsi ini adalah membahas pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pasca perubahan UUD 1945 yang telah dilaksanakan sejak Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004. Pemilihan Umum secara langsung merupakan pelaksanaan demokrasi oleh masyarakat, memungkinkan timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan dan perhitungan suara dalam penentuan pemenang pada pemilihan tersebut, untuk itu skripsi ini menguraikan tata cara penyelesaian sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan ...
"
2015
S65507
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rose, Mavis
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991
959.803 ROS i
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Taufik Hidayat
"
Penelitian ini membahas mengenai analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tujuannya adalah untuk mengetahui yang didasarkan pada suatu analisa mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, terutama yang terkait dengan kewenangan MK dan MPR. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, deskriptif, komparatif, dan dengan metode pengolahan data secara kualitatif. Diadopsinya MK dan perubahan dalam kedudukan dan kewenangan MPR dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada akhirnya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S25464
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Marpaung, Mandahar
"
Skripsi ini adalah membahas pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pasca perubahan UUD 1945 yang telah dilaksanakan sejak Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004. Pemilihan Umum secara langsung merupakan pelaksanaan demokrasi oleh masyarakat, memungkinkan timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan dan perhitungan suara dalam penentuan pemenang pada pemilihan tersebut, untuk itu skripsi ini menguraikan tata cara penyelesaian sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
