Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam proses pembentukan undang-undang, baik sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, serta sebelum maupun ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masih ditemukan berbagai permasalahan, baik secara substansial teknis yuridis penyusunannya, maupun pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah adanya undang-undang yang substansinya bertentangan dengan substansi undang-undang lainnya, dimana salah satunya terjadi pada pengaturan terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan antara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu, maka penelitian tesis ini fokus pada permasalahan bagaimana pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional? bagaimana harmonisasi pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran antara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional? Dari penelitian normatif dapat disimpulkan bahwa telah terjadi disharmonisasi dalam pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dalam penyusunan tidak mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi implementasi rumusan pada tataran praktek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan undang-undang yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatur sistem pendidikan di Indonesia. Atas hal tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap pengaturan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan terhadap pengaturan pendidikan dan pelatihan tersebut.

---

In the process of establishing the law, both before and after the amendment of the Constitution of 1945, as well as before and the enactment of Law Number 12 Year 2011 on the establishment of legislation, still found a variety of problems, both technical substantially juridical formulation, and implementation and enforcement. One of the problems faced is the substance of the law contrary to the substance of other laws, one of which occurs in the setting related education and training between regulated in Law Number 17 Year 2008 on the Voyage to the Law Number 20 Year 2003 on National Education System.

Therefore, the thesis research focused on the problem of how to provide education and training settings according to the Law Number 17 Year 2008 on the Voyage and according to Law Number 20 Year 2003 on National Education System? how harmonization of education and training in the field of voyage arrangements between regulated in Law Number 17 of 2008 on the Voyage and regulated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System?

Of normative research it can be concluded that there has been disharmony in providing education and training arrangements are regulated in Law Number 17 Year 2008 on the Voyage and are regulated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System, which does not take into consideration in the preparation of the effectiveness and efficiency of the implementation of the formulation at the level of practice. Law Number20 Year 2003 is legislation that has been mandated by the Constitution of 1945 to regulate the education system in Indonesia.

Above it is then necessary to adjust the settings of education and training as stipulated in Law No. 17 Year 2008 on the Voyage to the delivery of education and training arrangements are regulated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System, so that they can provide legal certainty for stakeholders interested in the education and training settings."

"Skripsi ini membahas makna perjalanan bagi dua tokoh utama dalam film _Le Grand Voyage_ karya Isma_l Ferroukhi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bantuan teori-teori dari kajian sinema. Hasil penelitian menyatakan bahwa melalui analisis aspek naratif dan sinematografis ditemukan perbedaan watak kedua tokoh utama yang menjadi sumber konflik. Di akhir perjalanan, kedua tokoh utama memiliki kesamaan pandangan terhadap makna perjalanan. Perjalanan ini berdampak besar dan bermakna mendalam bagi kedua tokoh utama yang ditandai dengan penemuan kedua tokoh utama akan makna cinta dan kehidupan. Makna "besar" dalam perjalanan tersebut berarti besar dari segi jarak, ruang, dan waktu, juga besar dari segi nilai-nilai spiritual.

---

The Focus of this study is to find the meaning of voyage according to two main characters on Ismael Ferroukhi_s film, _Le Grand Voyage_. This study is using qualitative method with the help of theories on cinema studies. The final results of this study shows that the differences of the two main characters in the film are recognized from the narative and cinematographic aspect; at the end of the voyage, both has the same view regarding the meaning of the voyage; the voyage has a big impact and deep meaning for them; the two main characters reveals a spiritual discovery; the meaning of "grand" in the voyage is grand of distance, space, and time, and also grand for its spirituality values."

"ABSTRAK Pengadaan Bahan Bakar Minyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakatdi seluruh wilayah Indonesia, merupakan tugas pokok Badan Usaha MilikNegara PERTAMINA. Oleh sebab itu upaya penyempurnaan didalam polapenyaluran/distribusi BBM perlu terus dilakukan untuk menghindari terjadinyain-efisiensi. Dalam Tesis ini, penelitian diarahkan pada pola distribusi padadaerah-daerah terpencil, namun tingkat pemakaian BBM-nya relatif masihkecil. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan polapenyaluran/distribusi BBM dalam bentuk rute pelayaran yang efisien danmurah serta dapat menekan kemungkinan terjadi dead freight dalam programpengapalan BBM (shipment) dengan penerapan Model Jaringan - SusunanPerentangan Minimum. Metodologi yang digunakan meliputi penelitian awal untuk mengetahuisistem penyaluran/distribusi BBM di wilayah UPPDN VII Cabang Manado saatini. Langkah berikutnya adalah pengumpulan data, berupa data kebutuhanBBM, data kegiatan operasi perkapalan (operation sheet) yang dilanjutkandengan proses pengolahan data dan pada tahap akhir dilakukan simulasipenjadwalan kapal (ships scheduling). Hasil penerapan susunan perentangan minimum menunjukkan biayaangkutan laut adalah sebesar Rp. 2,345,902,829,- per bulan, sementara iturealisasi biaya angkutan laut saat ini adalah Rp. 2,911,822,587.50,- per bulan,sehingga terdapat selisih biaya sebesar Rp. 565,919, 758.50,- per bu Ian.Dengan demikian dalam waktu 1 tahun besarnya biaya yang dapat dihematadalah sebesar Rp. 6,791,037, 102,-. Hasil evaluasi/analisa menunjukkan bahwa penerapan model jaringan -susunan perentangan minimum dapat memberikan biaya angkutan laut yangmurah, faktor dead freight yang kecil, kebutuhan unit kapal yang kecil danrute pelayaran yang efisien. "

"Penyelenggaraan pengadilan tidak dapat dipisahkan dengan kinerja, kualitas, dan integritas hakim dalam menjalankan tugasnya yaitu menghasilkan suatu putusan yang memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Rendahnya tingkat kepercayaan Masyarakat Indonesia terhadap para hakim dalam mengeluarkan suatu putusan diakibatkan lemahnya kinerja, kualitas, dan integritas hakim. Mahkamah Agung, sebagai lembaga pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan di bawahnya mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk mengembalikan citra peradilan dengan cara memperbaiki sistem pengawasan integritas dan kinerja hakim. Selain itu, saat ini telah ada suatu lembaga pengawas di luar Mahkamah Agung yang berwenang untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim yaitu Komisi Yudisial. Dasar pembentukan Komisi Yudisial terdapat dalam UUD 1945 Pasal 24B. Maksud dibentuknya Komisi Yudisial agar masyarakat di luar struktur resmi kelembagaan dapat dilibatkan dalam proses penilaian kinerja, kualitas, dan integritas hakim. Berdasarkan hasil pengawasan, dapat diketahui apakah seorang hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah melakukan pelanggaran perilaku atau tidak. Apabila terdapat dugaan pelanggaran perilaku, hakim akan menjalani proses pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Melalui penulisan ini, akan diuraikan mengenai proses pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim."

"Disertasi ini membahas tentang jaringan maritim Mandar dari pelabuhan "kembar" Pambauwang dan Majene di Selat Makassar. Terdapat tiga pertanyaan penelitian. Pertama, pola jaringan seperti apa yang terbentuk dari pelabuhan kembar pada periode 1900-1940; kedua, bagaimana fungsi pelabuhan kembar di tengah perubahan politik 1941-1951; ketiga, mengapa terjadi kemerosotan jaringan maritim Mandar 1952-1980. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, studi ini menggunakan kategori pelabuhan dari Leong Sau Heng (1990) dan Susanto Zuhdi (1999). Berbagai sumber yang digunakan berupa sumber lokal (lontara Mandar), arsip, surat kabar, dan sejarah lisan. Ini adalah penelitian sejarah dengan pendekatan struktural dari Fernand Braudel (1972) yang dikembangkan Adrian B. Lapian (1986) dan R.Z. Leirissa (1990).Hasilnya adalah empat karakteristik jaringan maritim: pertama, keberadaan pelabuhan kembar yang saling mengisi dan bersaing; kedua, jangkauan pelayaran meliputi hampir seluruh perairan Nusantara, bahkan sampai Singapura, Malaysia, dan Filipina; ketiga, pola pelayaran yang terbentuk berupa pelayaran pantai, pelayaran selat, pelayaran lintas selat, dan pelayaran lintas laut; dan keempat, pola usaha yang dikembangkan terdiri atas pelayaran-perdagangan dan pelayaran. Karakteristik tersebut dijumpai dalam tiga fase sejarah: masa kejayaan (1900-1940), masa bertahan (1941-1951), dan masa kemerosotan (1952-1980). Eksistensi dan karakter jaringan maritim Mandar ditentukan oleh keberfungsian pelabuhan kembar di Selat Makassar.Dengan mengkaji jaringan masyarakat bahari, sejarah Indonesia tidak lagi dilihat dari geladak kapal VOC (J.C. van Leur) atau Neerlandocentric, tetapi dari perahu dan sudut pandang pelaut kita (Indonesia sentris). Peran pelaut Mandar, dalam mewujudkan negara maritim, sejauh ini terabaikan dalam sejarah. Karena itu, tujuan studi ini selain menerapkan perspektif Indonesia sentris, juga ruang bagi pelaut Mandar dalam penulisan sejarah maritim Indonesia.

---

This dissertation discusses the Mandarese maritime network of so-called "dual harbors" of Pambuawang and Majene in the Makassar Strait. Three research questions to be answered. First, network pattern had been developed since the first time the harbors made (1900-1940). Second, the functions of the harbors amidst of national political change (1941-1951). Third, why there was a decline in Mandar maritime network in 1952-1980?. In order to answer the questions, this study utilizes harbor categories developed by Leong Sau Heng (1990) and Susanto Zuhdi (1999). There are various resources to be employed, local manuscripts (lontara Mandar), official archives (both colonial and national), newspaper and oral history among others. This is historical research and using structural approach made by Fernand Braudel (1972) and further developed by Adrian B. Lapian (1986) and R. Z. Leirissa (1990).The results are four main characteristics of their networks. First, their complementing and competing functions. Second, reaching almost all parts of Indonesia and even Singapore, Malaysia and Phillippines. Third, their sea voyage patterns which include several types such as coastal, straits, straits crossing and seaborne crossing. Fourth, the developing pattern of ways in doing their business which comprises seaborne trade. It could be divide into three periods: rise (1900-1940), endure (1941-1951) and decline (1952-1980). The main function of the harbors led to the sustainability of the Mandarese maritime networks.By focusing on maritime network, Indonesian historiography is no longer being viewed from the deck of the Dutch ship (J. C. van Leur) or "neerlandocentric", but rather from prahu and Indonesian sailors' point of view or Indonesian perspective. The roles of Mandarese sailors in the making of maritime state, are somehow neglected. Therefore this study aiming to put it on Indonesian perspective and giving space for Mandarese sailors in Indonesian maritime historiography."

"Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang membentuk satu negara, dengan lima pulau utama dan 30 kepulauan yang lebih kecil dengan total lebih dari 18.110 pulau dan pulau kecil, di mana sekitar 6.000 di antaranya berpenghuni. Oleh karena itu, Pelayaran melalui jalur laut merupakan moda transportasi utama antar pulau di Indonesia. Namun, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan konektivitas antar pulau, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Pelayaran Perintis adalah layanan pelayaran publik yang didanai oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk mendukung perekonomian di daerah terpencil dan tertinggal. Namun pada saat tulisan ini dibuat, kinerja pelayaran perintis dinilai masih belum memadai atau belum efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini ditandai dengan lamanya round voyage pelayaran rute tersebut, yang dapat mencapai hingga 14 hari, dan rendahnya frekuensi pelayaran pelayaran perintis dapat menghambat pembangunan ekonomi. Akibatnya, efisiensi rute pelayaran perintis harus dievaluasi kembali. Re-routing dan mengoptimasi rute pelayaran perintis merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi rute pelayaran perintis. Penelitian ini direalisasikan dengan melakukan rerouting pelayaran perintis di wilayah Kepulauan Riau dengan terlebih dahulu melakukan clustering pelabuhan-pelabuhan menggunakan metode clustering DBSCAN (Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise) dan optimalisasi dengan pendekatan metode penyelesaian TSP (Travelling Salesman Problem). Hasil yang diperoleh adalah terjadi penurunan rata-rata jarak tempuh pelayaran perintis sebesar 39,5% (dari 1.156,1 NM menjadi 699,5 NM) dan penurunan rata-rata lama durasi round voyage sebesar 66,9% (dari 12 hari menjadi 3,97 hari). Selain itu, terjadi penurunan ketimpangan antar rute yang terlihat dari nilai rentang jumlah pelabuhan, jarak tempuh, dan durasi round voyage pelayaran pada rute pelayaran perintis di Kepulauan Riau.

---

Indonesia is the world's biggest archipelago to constitute a single state, with five main islands and 30 smaller archipelagoes totaling over 18,110 islands and islets, of which approximately 6,000 are inhabited. Hence, Shipping through sea is the main mode of inter-island transport in Indonesia. However, this creates its own challenge in realizing inter-island connectivity, especially in remote and underdeveloped areas. Perintis shipping is a government-funded publicly available shipping service with a primary objective of supporting the economy in remote and underdeveloped areas. However, as of this writing, the performance of perintis shipping is still inadequate or inefficient to achieve this goal. This is characterized by the lengthy round voyage duration of the routes, which can reach up to 14 days, and the low frequency of perintis shipping voyages could hinder economic development. As a result, the efficiency of perintis shipping routes must be assessed. Re-routing the perintis shipping routes is one way to increase the efficiency of the perintis shipping routes. This research reroutes perintis shipping in the Riau Archipelago region by first clustering the ports using the DBSCAN (Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise) clustering method and optimizing with the TSP (Travelling Salesman Problem) solving method approach. The results obtained were that there was a reduction in the average mileage of pioneer shipping routes by 39.5% (from 1,156.1 NM to 699.5 NM) and a reduction in the average length of round voyage routes by 66.9% (from 12 days to 3.97 days). In addition, there was a decrease in inequality between routes as seen from the value of the range of the number of ports, distance traveled, and round voyage duration on pioneer shipping routes in the Riau Archipelago."