Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perilaku memilih pasangan Anak Agung Gde Agung - Sudikerta dalam pilkada di Kabupaten Badung tahun 2005. Dari beberapa pendekatan yang dikemukakan Dennis Kavanagh, penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni: pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih adalah, kepemimpinan, identifikasi pat-tai, isu-isu politik dan identifikasi "kasta".Dari 386 responden yang diambil secara purposive di 62 desa menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan lebih dominan mempengaruhi perilaku memilih. Sebagian besar responden berpendapat kepemimpinan Anak Agung Gde Agung mempengaruhi perilaku memilih mereka. Preferensi memilih Anak Agung Gde Agung sebagian besar karena unsur "kharisma" dari kebangsawanannya disamping kemampuannya "Kharisma" bangsawan menurut Anderson harus dilihat secara antropologis-kultural, di mana "kharisma" lebih merupakan sifat yang menurut anggapan dari para pengikutnya ada pada pemimpin itu. Ini menunjukkan preferensi memilih bersifat carnpuran antara unsur tradisioiial dan rasional.Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa dalam pemilihan langsung terdapat kecenderungan bahwa faktor kepemimpinan lebih dominan mempengaruhi perilaku memilih. Signifikansi teoritis penelitian ini adalah dalam pemilihan langsung di tingkat lokal di mana kultur tradisionalnya masih kuat, perilaku memilih dipengaruhi oleh pendekatan psikologis dan pendekatan sosiologis secara bersamaan. Menurut Anak Agung Gde Putra Agung, unsur "kharisma" dari bangsawan didukung oleh sistem "kasta", merupakan pendekatan sosiologis. Sementara preferensi terhadap kemampuan rnencenninkan orientasi individual pemilih, merupakan pendekatan psikologis.Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, diperlukan peningkatan sosialisasi politik oleh ages-agen sosialisasi untuk mengintemalisasikan nilai-nilai demokrasi sehingga dapat mengembangan demokrasi di masa datang. Kedua, diperlukan kajian-kajian tentang perilaku memilih secara lebih luas dan mendalam terutama untuk mengetahui karakteristik pendukung partai-partai di Bali pada pemilu-pemilu pasca Orde Baru.

---

The subject of this research is what factors influencing the behavior for electing deputy and vice of regent candidates Anak Agung Gde Agung - Sudikerta in the local regent election in Badung Regency in 2005. From some approaches reveal by Dennis Kavanagh, this research had used approaches those are sociological approach and psychological approach. The factors influencing the behavior to vote are the leadership, party identification, political issues and "caste" identification.

From 386 respondents taken purposively in 62 villages had indicated that more dominantly, leadership factors had influenced. Most of respondents had made opinion that Anak Agung Gde Agung leadership had influenced their behavior to vote. Respondents' preference to vote for Anak Agung Gde Agung mostly because of nobility status besides because of his competences. According to the Anderson it should be viewed in cultural and anthropological natures. By which charisma more representing that of according to the followers inherent to this leader. Variedly , it reflected the preference to vote focused on the traditional and rational/modern element.

The conclusion drawn from this research that there was the tendency in which more dominantly, leadership factors influencing voting behavior. was more dominant compared to other factors. The theoretical significance from this research was that in the direct election at local level in which its traditional culture is still strong and simultaneously, the voting behavior trend to be influenced by psychological and sociological. approaches. According to Anak Agung Gde Putra Agung, the charisma element of nobility supported by "caste" system as sociological approach. Meanwhile the preference to the capability reflected orientation of voting behavior a psychological approach.

This research recommends some issues. The First, it is required the increasing of political socialization through agents who socialize the political issues in order to internalize values of democracy to be developed in the future. Secondly, it is required studies on voting behavior both more deeply and diversely specially, to know the characteristics of supporting parties in Bali for general elections post New Order Regime."

"Terpilihnya Maddin dan Marganti sebagai bupati dan wakil bupati di Humbang Hasundutan menimbulkan tanda tanya, mengapa Maddin yang bermarga Sihombing dapat memenangkan Pilkada, padahal marga Sihombing bukan marga yang mayoritas di Humbang Hasundutan. Dalam kehidupan orang Batak, marga masih sangat mengikat sistem kekerabatan orang batak sehingga dalam menentukan kepemimpinan pun marga mayoritaslah yang paling berpeluang menjadi pemimpin di Humbang Hasundutan.Dengan terpilihnya Maddin ini, marga ternyata bukan harga mati sebagai penentu kemenangan, lalu kalau bukan marga yang utama, faktor - faktor apa yang berperan memenangkan Maddin dan Marganti. kemudian dari faktor tersebut, faktor mana yang paling berperan dan mengapa faktor tersebut yang paling berperan, hal inilah yang menjadi pokok permasalahan dalarn penelitian ini.Untuk menganalisa masalah ini, perlu ada teori sebagai kerangka berpikirnya. Pelaksanaan pilkada diawali dari adanya demokratisasi dalam perpolitikan Indonesia yang berdampak pada perpolitikan lokal, dimana masyarakat dilibatkan secara langsung untuk memilih kepala daerahnya, maka dilaksanakanlah sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.Dalam penelitian ini, penulis memakai beberapa teori, yaitu faktor sosiologis, seperti kelompok sosial, identitas sosial dan lain - lain, kemudian ada juga karena faktor psikologi sosial,faktor ini terkait dengan identitas partai politik pemilih, ada juga teori tentang pilihan rasional yaitu pilihan berdasarkan untung rugi, pilihan rasional ini bisa dilihat dan orientasi isu maupun orientasi kandidat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bantuan data kuantitalif yakni menggali informasi dari 90 responden dan 25 informan yang diwawancarai secara mendalam.Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang paling berperan memenangkan pasangan Maddin dan Marganti adalah faktor orientasi kandidat(63,4%), kemudian orientasi isu(59,9%), faktor sentimen primordial atau marga(45,6%), dan yang kurang berperan faktor identifikasi partai(34,17%).Implikasi teori terhadap temuan penelitian ini ternyata sebagian tend perilaku memilih dapat menjelaskan pokok permasalahan, terutama teori tentang pilihan rasional. Dimana masyarakat Humbang Hasundutan sudah mempertimbangkan untung rugi dalam memutuskan pilihan politiknya, mengenai teori perilaku memilih berdasarkan faktor identifikasi partai kurang relevan untuk menjelaskan kasus ini karena perbedaan asumsi terhadap sosialiasi politik, sedangkan teori mengenai faktor kelompok sosial juga bisa membantu memahami perilaku memilih di Humbang Hasundutan ini karena sentimen primordial masih berperan - meskipun bukan faktor dominan - dalam perilaku memilih.

---

The appointment of Maddin and Marganti as regents and vice regents in Humbang Hasundutan raise question of how can Maddin who has Sihombing kinship win the local election. It is surprising because Sihombing is not a majority kinship in the regency. In the life of Bataknese, kinship still ties the family relationship of Bataknese so that in selected their leader, the majority of certain kinship will have better opportunity to become the leader of Humbang Hasundutan.

As the appointment of Maddin, kinship is not a definite determination of a winning. Because of that, it raises a question of what are the factors that have significant role to win Maddin and Marganti. Then, from those factors, which one is the most significant and why. This is the research question of the research.

To analyze that problem, theoretical framework is needed. The implementation of the election of local leader is initiated by democratization in Indonesian politics which influences local politics. In local context, democratization has endorsed political change to give authority for people to elect their own leader directly.

In this research, some theories are applied, such as sociological factors like social group, social identification, and others. There is also social psychology which relates to identities of political parties who support candidates. There is also theory of rational choice that explains consideration of the voters based on fortunate and loss. This rational choice can be seen from of issue or candidate orientation.

This research applies qualitative research method supported by quantitative data from 90 respondents and 25 informants who are interviewed deeply. The finding of the research is that the main factor of the winning of Maddin and Marganti is candidate orientation (63.4%)_ It is followed by issue orientation (59.9%), primordial sentiment or kinship (45.6%), and party identification (34.17%).

Theoretical implication of the findings is that some of theory of voting behavior can explain the main problem, especially rational choice theory. Humbang Hasundutan society has considered the fortunate and the loss of their choice. Theory of voting behavior explains that the voting is based on party identification is less relevant. Meanwhile, theory of social group can also help to explain voting behavior in the regency because primordial sentiment is still relevant; even it is not a dominant factor."

"Tesis ini untuk mengkaji bagaimana Perilaku Memilih, dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perilaku pemilih di Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi pada Pemilu 2004. Secara khusus penelitian ini juga ingin menjawab kecenderungan seseorang untuk memberikan pilihan atau suaranya pada partai politik Ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang peneliti untuk mengambil sampel atau daerah penelitian di Kelurahan Pejuang, Panama, telah terjadi pergeseran perilaku memilih dalam masyarakat di daerah tersebut dalam menentukan atau memilih partai politik. Kedua bahwa perilaku memilih yang berdasarkan ikatan ideologi, agama atau etnis mengalami peningkatan perolehan suara, seperti PKS dan PDS yang berbasiskan gerakan keagamaan, juga partai politik yang berbasiskan nasionalisme seperti Partai Demokrat sebagai partai yang bare mendapatkan suara yang cukup signifikan. Ketiga, bahwa secara geografis Kelurahan Pejuang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan pusat kegiatan nasional di Jakarta, sehingga perilaku memilih di daerah ini dapat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Jakarta.Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori perilaku memilih (Voting Behavior), adapun metode penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian (deskriptif analitis), tehnik sampling yang digunakan dalam penelitian ini melalui penarikan sampel acak ( Random sampling) pengolahan dan analisa data menggunakan tehnik analisa kuantatif dengan disajikan melalui tabel frekwensi dan tabulasi data.Ada beberapa kesimpulan yang dapat yang ditarik dalam penelitian ini, yaitu : faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku memilih di Kelurahan Pejuang adalah identifikasi partai berdasarkan ikatan ideologi dan agama. Pilihan kepartaian seseorang dengan tingkat pendidikan dan pendapatan rendah cenderung untuk memilih partai politik berdasarkan identifikasi partai yang dilandasi sentimen keagamaan dan kharisma kandidat serta relatif tetap atau tidak berubah dalam memilih salah satu partai politik. Dan pilihan kepartaian seseorang dengan tingkat pendidikan tinggi dan berpenghasilan tinggi cenderung untuk mendukung partai politik yang mengedepankan isu-isu yang sesuai dengan harapan mereka, melihat kemampuan dan moralitas kandidat.

---

This thesis aim to discuss how and what various factors influencing voters' behavior in Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria, Bekasi City during 2004 election. In particular this research also aims to answer the personal tendency to vote for certain political party. There are several background reasons why the writer takes samples or research area in Kelurahan Pejuang. First, shifting of voting behavior has taken place in the society of the related area in voting for certain political party. Second, voting behavior which based on ideology, religion or ethnicity ties increased its voting result, such as in PKS and PDS which have religious background, as well as nationalistic based party such as Partai Demokrat as a new party with significant vote result. Third, geographically Kelurahan Pejuang has a direct border with Jakarta as a center of national activities, and hence the voters' behavior in this area can influenced what happened in Jakarta.

To answer the problem posed previously, the writer used voting behavior theory, where the research method used in this research was descriptive analysis. Random sampling technique is being used in this research and analyze by quantitative technique to be presented in the form of frequency and data tabulation table.

There are conclusions taken from this research: party identification based on ideology and religion ties became the most influencing factor to voting behavior in Kelurahan Pejuang. One's choice of political party with low level of education and income tend to be political parties based on religious sentiment and candidate charisma as party identification which relatively stable. On the other hand, one's choice of political party with high level of education and income tend to be political parties which represent issues of their interest and Look at the candidate's capability and morality."

"Tesis ini dilatarbelakangi perkembangan teknologi informasi membuat perilaku memilih menjadi terpengaruh muatan informasi yang disebar oleh teknologi. Terutamaperkembangan media sosial yang membuat pemilih memiliki akses informasi sekaligus berpotensi terpapar beberapa konten yang memang sengaja dicari berupa konten yangbenar berisikan informasi politik maupun tidak sengaja yakni konten yang tidak benar berisikan hoaks karena algoritma media sosial. Belum lagi, hoaks yang hadir jugamembawa isu primordial. Sehingga hal ini perlu dilihat dampaknya terhadap generasi yang paling sering menggunakan media sosial dan berpotensi terpapar informasi politik dan hoaks bertema primordial lebih masif, yakni generasi milenial. Selanjutnya, penulismemilih melihatnya di Pilkada DKI 2017 putaran kedua karena merupakan kasus yang paling lengkap untuk menjelaskan seluruh isu yang ingin ditulis dalam penelitian ini, yakni mengenai internet dan media sosial, informasi politik dan hoaks, isu primordial, dan generasi milenial. Penelitian ini akan menguji tingkat keterpaparan informasi politik dan tingkat keterpaparan hoaks bertema primordial dalam mempengaruhi perilakumemilih generasi milenial pada pilkada DKI 2017 putaran kedua. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori model partisipasi politik media sosial (SMPPM) sebagai variabel independen dan perilaku memilih sebagai variabel dependennya. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 400 responden,tingkat kepercayaan 95% dan Margin of Error (MoE) 5%. Hipotesis dalam penelitian ini terpatahkan karena justru yang terjadi sebaliknya, Semakin tinggi keterpaparan informasipolitik, yang mengaktifkan tujuan rasional milenial, maka milenial akan cenderung semakin memilih pasangan Anies-Sandi dan semakin tinggi keterpaparan hoak bertema primordial, yang mengaktifkan tujuan primordial milenial, maka milenial akan cenderung semakin memilih pasangan Ahok-Djarot. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa teori model partisipasi politik media sosial (SMPPM) dapat menjelaskan perilaku memilih milenial di Pilkada DKI 2017 putaran kedua.

---

This thesis is inspired by the development of information technology to make voting behavior to affect by the information content from technology. Especially thedevelopment of social media that makes voters have access to information and potentially exposed some content that intentionally sought is the correct content that contained political or accidental information. The content did not correctly contain hoax because of social media algorithms. Moreover, the hoax also present primordial issues. So it needs to know the impact on the generation who use the most social media and potentiallyexposure to political information and more massive primordial-themed hoaxes, i.e. millennials. Furthermore, the author chose to saw it in the second round of DKI 2017 because it is the most complete case to explain all the issues that want to be written in this research, namely about the Internet and social media, political and hoax information, primordial issues, and millennials. The study will test the exposure level of politicalinformation and the primordial themed hoaxes exposure level in influencing the behavior of choosing millennials in the second round DKI 2017 elections. The theory used in this study was the theory of social media political participation model (SMPPM) as an independent variable and the voting behavior as its dependent variable. Method used is a quantitative method with a number of samples are 400 respondents, confidence level is 95% and Margin of Error (MoE) is 5%. Hypothesis in this study is not proven because precisely the opposite is the higher exposure of political information, which activates therational goal of millennials, then millennials will be increasingly to choose Anies-Sandi pairs and the higher The exposure of the primordial-themed hoax, which activates the millenniums primordial objective, it will be the millennial energy to choose the Ahok-Djarot pair. Theoretical implications suggest that the theory of social media political participation model (SMPPM) can be used to describe the behavior of selecting a millennial in the second round of DKI elections 2017."

"Penelitian ini membahas mengapa mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, namun partai-partai Islam tidak pernah menang. Dari literatur sebelumnya dijelaskan peran struktur negara pada masa Orde Baru dan elit politik Islam yang tidak kredibel membuat pemilih muslim lebih memilih partai lain (partai non-Islam). Sementara dalam penelitian ini lebih melihat perilaku pemilih muslimnya. Faktor sosiologis yang meliputi ritual ibadah, keterlibatan dalam kelompok sosialkeagamaan, dan orientasi Islam politik berhubungan dengan pilihan politik muslim dan menyebabkan adanya aliran politik. Selain itu, pada faktor psikologis, adanya hubungan afeksi atau kedekatan partai dan tokoh dengan pilihan politik muslim. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survey. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 100 pemilih muslim yang berasal dari partai politik yang berbeda. Penarikan sampel menggunakan cluster random sampling. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor sosiologis yang meliputi ritual ibadah, keterlibatan dalam kelompok sosial-keagamaan, dan orientasi Islam politik memiliki hubungan dengan perilaku memilih. Sementara faktor psikologis yang meliputi afeksi partai dan afeksi tokoh tidak memiliki hubungan dengan perilaku memilih.

---

This study discusses why the majority of the population in Indonesia are Muslims, but the Islamic parties have never won. From the literature previously described the role of state structures in the New Order and the political elite of Islam is not credible make Muslim voters prefer the other party, while this research is looking at the behavior of Muslim voters. Sociological factors which include the ritual of worship, involvement in socio-religious groups, and the orientation of political Islam have relationship with political choice of muslim voters and make a political cleavages in islamic societies. Moreover, in the psychological factors, including affection of parties and leader have relationship with political choice of muslim voters. This study uses a quantitative method with data collection through surveys. The number of samples is 100 Muslim voters who come from different political parties. Sampling using cluster random sampling. From the research found that the sociological factors that include rituals, involvement in socioreligious groups, and the orientation of political Islam have relationship with voting behavior. While psychological factors that include affection of party and leader have no relationship with voting behavior."

"Ekonom terkemuka dunia seperti Adam Smith dan Acemoglu serta Prof. Dr. Boediono, Guru Besar Universitas Gadjah Mada sekaligus Wakil Presiden RI tahun 2009 – 2014 menekankan pentingnya peranan kelembagaan dalam pertumbuhan dan kestabilan ekonomi. Dalam hal ini, kelas menengah diharapkan dapat berperan sebagai kelas reformis dan penentu terciptanya kelembagaan politik dan ekonomi melalui dukungan terhadap demokrasi sebagai bentuk kelembagaan yang mengusung inklusivitas diantara keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam penelitian ini, dukungan tersebut diamati melalui perilaku politik yang mencakup partisipasi memilih dan pilihan partai politik. Data makro menunjukkan bahwa secara nasional, proporsi kelas menengah tidak berpengaruh nyata terhadap angka partisipasi memilih di suatu wilayah. Begitupun dengan evaluasi dampak terhadap individu yang mengungkapkan bahwa peningkatan status ekonomi seseorang dari miskin ke kelas menengah tidak berpengaruh nyata pada perilaku memilih. Namun, berdasarkan wilayah, secara umum kelas menengah di daerah perdesaan dan luar Jawa lebih aktif dibanding di perkotaan ataupun Jawa. Dari sisi pilihan politik, terdapat hubungan non-linier (kurva U terbalik) antara proporsi kelas menengah dengan pilihan partai politik Islam. Semakin besar proporsi kelas menengah politik identitas semakin menguat, namun pada proporsi tertentu (sekitar 30%) politik identitas ini semakin melemah. Dengan demikian, masih tersisa harapan bahwa kelas menengah di Indonesia dapat mendukung kemajuan bangsa melalui kontribusinya dalam menguatkan kelembagaan politik dan ekonomi apabila proses pemilihan berlangsung sesuai dengan aturan menghasilkan outcome yang tercermin dalam tata kelola pemerintahan yang berkinerja baik dan terpercaya.

---

World-renowned economists such as Adam Smith and Acemoglu as well as Prof. Dr. Boediono, Professor at Gadjah Mada University and Vice President of the Republic of Indonesia in 2009 – 2014 emphasize the importance of the role of institutions in economic growth and stability. In these terms, the middle class is expected to represent the reformist class and determine the achievement of political and economic institutions through support for democracy as an institutional form that promotes inclusivity among the diversity that exists in Indonesia. In this study, this support is observed through political behavior which includes voting participation and choice of political parties. Macro data shows that nationally, the proportion of the middle class has no significant effect on the voter turnout rate in a region. Likewise, the evaluation of the impact on individuals revealed that increasing a person's economic status from poor to middle class had no significant effect on voting behavior. However, based on region, in general, the middle class in rural areas and outside Java is more active than in urban areas or Java. In terms of political choice, there is a non-linear relationship (inverted U curve) between the proportion of the middle class and the choice of Islamic political parties. The larger the proportion of the middle class, the stronger the identity politics, but at a certain proportion (about 30%) this identity politics is getting weaker. Thus, there is still hope that the middle class in Indonesia can support the progress of the nation through its contribution to strengthening political and economic institutions if the election process takes place by statutory regulations, producing outcomes that are reflected in governance that performs well and is trusted."

"Penelitian berlangsung mulai Juli 2002 hingga Agustus 2002 yang bertujuan untuk mempelajari perubahan pilihan partai dalam Pemilihan Umum 1999, kasus di Jawa Barat. Pemilihan Umum 1999, meskipun tidaklah sangat berbeda secara teknis pada permilihan-pemilihan umum masa Orde Baru, berlangsung dalam semangat baru akan reformasi sosial dan politik. Studi ini berupaya untuk mengungkap pertanyaan utama mengenai perubahan pilihan partai & faktor apa yang mendorong seseorang mengambil keputusan dan akhirnya mengubah pilihannya dari pilihan partai politik mereka yang sebelumnya?Studi dibatasi atas dua variabel, variabel independent dan variabel dependent. Variabel Independent difokuskan pada: status sosial pemilih, tingkat ketaatan beragama, tingkatan kebebasan memilih, dan identifikasi kepartaian. Variabel dependent pada studi ini bersandar pada perubahan pilihan partai politik pada Pemilihan Umum 1999 (perilaku pemilih).Penelitian ini menggunakan metoda eksplanasi dengan pendekatan studi kasus, lokasi penelitian berada di lima daerah di Jawa Barat, yakni: Kota Serang, Kota Bandung, Kota Cirebon, Desa Kanekes, dan Desa Ereatanwetan. Sementara itu systematic random sampling digunakan untuk menentukan sampe yang berjumlah 500 responden, terdiri atas tiap lapisan di dalam masyarakat. Data dikumpulkan dari birokrat pemerintah (PNS), pensiunan militer/PNS, guru/ dosen, pelaku bisnis, mahasiswa, buruh, petani/nelayan, ibu rumah tangga, dan lainnya yang bekerja di sektor informal. Wawancara dengan pertanyaan guided interview (close-ended} digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data.Hipothesis yang diusulkan dalam penelitian adalah: ada pengaruh antara variabel independent -status sosial pemilih, tingkatan ketaatan beragama, tingkatan kebebasan memilih, dan identifikasi kepartaian-dengan variabel dependent -perubahan pilihan partai politik. Hipothesis diuji dengan menggunakan tabulasi silang, chi suave, dan multipel regresi guna menjawab dan menjelaskan pertanyaan dalam identifikasi masalah.Penelitian ini menemukan beberapa hal: pertama, variabel tingkat ketaatan beragama bukanlah faktor yang amat menentukan bagi perubahan perilaku pilihan partai pada Pemilihan Umum 1999. Kedua, status sosial dan tingkat kebebasan memilih adalah faktor-faktor yang moderat dalam perubahan perilaku pilihan partai politik masyarakat di Jawa Barat. Ketiga, identifikasi kepartaian adalah faktor yang siginifikan untuk menjelaskan perubahan pilihan partai politik masyarakat pada pemilihan umum 1999 di lima daerah penelitian. keempat, pola utama dari perilaku pemilih di Jawa Barat mencerminkan indikasi bahwa banyak orang menjatuhkan pilihannya pada partai politik tertentu karena: kelekatan kekeluargaan (yang dibangun oleh identifikasi kepartaian), pergantian rezim (Soeharto), dan juga akses informasi yang Iuas. Terakhir, studi ini juga memberi suatu gambarbn tentang potensi dari konstituen pemilih berikut juga perbedaan karakteristik responden yang memilih partai politik tertentu, seperti: PDI-P, PPP, Partai Golkar, dan PAN.

---

Change of Voting Behavior :

West Java Case Study at General Election 1999.

This research conducted from July 2002 till August 2002 aimed to study of political party change in general election in 1999, case in West Java. The election of 1999, though is not vastly different technically from elections in the New Order, take place within new spirit of political and social reformation. This study is attempt to explore main question of political party choice change: what are the driving factors that influences an individual's internal decision making and lead them (him/her) to change their choice from their latest political party choice?

The study limits on two types variables, independent and dependent variables. As independent variables, this study focuses on social status of voters, the level of religions-beliefs, the level of freedom to choose, and party identification. As dependent variable, this study will rely on political party change in the 1999 general election (voting behavior).

The research uses the explanation analytic method by case study approach, the research location is in five location in Jawa Barat, namely: Kota Serang, Kota Bandung, Kota Cirebon, Desa Kanekes, and Desa Eretanwetan. Meanwhile, systematic random sampling was used in determining samples, 500 respondents, comprising of every general sphere in society. Data was collected from government bureaucrats, retired military, teacher/lecturer, businessman, students, labour, farmerslfisherman, homemakers, and others informal sector workers. Both guided interviews with close-ended questions and open interviews were used as techniques in compiling data.

The hypothesis which proposed is: there is the significant influence between the independent variable -social status of voters, the level of religions-beliefs, the level of freedom to choose, and party identification- towards the dependent variable - political party change-. The hypothesis tested using the cross tabulation, chi square, and multiple regerssion to answer and explain the question from research question.

The study results in a number of findings: firstly, it indicated variable the level of religions-beliefs (religious ties) is not a significant factor of political party change in general election 1999. Secondly, social status and the level of freedom to choose are the moderat factors of political party change in Jawa Barat. Thirdly, party identification is a significant factor to explain political party change at five research location. Fourthly, the main pattern of voting behavior of the respondents in Jawa Barat was reflected by the indication that a large number of people have mostly determined their choices of political parties, because: family ties (which build-up by party identification), the replacement of Soeharto regime, and access to political information. And, finally, this study also giving a general picture about the potential of parties constituency. There's a diverse of characterites (respondents) supporters and sympathizers of a particular political parties, like: Pal-P, PPP, Partai Golkar, and PAN."

"Penulis tertarik untuk meneliti perilaku tidak memilih pada pemilu presiden tahap pertama karena pemilu presiden baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia, sehingga diasumsikan masyarakat masih antusias untuk memilih calon pemimpin mereka. Namun pada kenyataannya ada sebagian masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam tesis ini adalah mengapa sebagian masyarakat Jakarta tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum tahap pertama, dan apa faktor-faktor yang menjadi penyebab mereka tidak memilih.Beberapa teori yang digunakan dalam tesis ini adalah Teori Partisipasi Politik dari Samuel Huntinton dan Joan M. Nelson, Teori Negara Birokratis Otoritarian clan Guillermo O'Donnel dan Korporatisme Negara dari Phillipe Schmitter dan Richard Gunter, serta Teori Perilaku Tidak Mernilih dari beberapa sarj ana seperti: Campbell dkk, Shaffer, Abramson dan Aldrich; Milrath dan Gael; Downs, Davis, Hinich dan Ordeshook. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif, dengan tehnik analisa deskriptif analitis. Sistem penarikan sampel yang digunakan adalah nonprobabilrta dengan sistem snowball, untuk informan dan masyarakat umum, serta sistem purposive, untuk informan dan tokoh opinion leader. Tokoh-tokoh tersebut adalah Arbi Sanit dari UT, Ikrar Nusa Bhakti dari LIPI, Anies Baswedan dari LSI, Erianto dari LSI, Mohamad Qodari dari LSI, dan Fadjroel Rahman dari PEDOMAN.Hasil temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah alasan masyarakat Jakarta yang berhasil diwawancarai, tidak menggunakan hak pilihnya, karena tidak menyukai semua calon presiden dan wakil presiden yang bertarung; kekecewaan terhadap sistem politik dan sistem pemilu, sikap apatis, dan alasan teknis administratif.Teori Perilaku Tidak Memilih dari sisi psikologis dan rasional berimplikasi positif, terhadap alasan-alasan yang diberikan oleh pemilih yang tidak memberikan suaranya di Jakarta. Sedangkan Teori Perilaku Tidak Memilih dari sisi demografis kehilangan relevansinya ketika menjelaskan alasan perilaku tidak memilih di Jakarta. Hal ini karena pemilih di Jakarta yang berhasil diwawancarai, yang tidak menggunakan hak pilihnya, sebagian besar berasal dari pendidikan tinggi.

---

The reason why author interested to non-voting behavior in the first round of presidential election is because it was conducted for the first time in Indonesia. The assumption was, people would eager in electing their leader. But in the reality, a part of the voters did not use their voting rights. Based on the above condition, the question to be answered in this thesis was why part of the voters did not used their voting rights in the first round of presidential general election, and what factors caused this attitude.

Several theories used in the thesis were: Political Participation Theory by Samuel Huntington and Joan M. Nelson; Authoritarian Bureaucratic Theory by Guillermo O'Donnell, State Corporation Theory by Phillipe Schmitter, and Richard Gunter; and also Non-Voting Behavior Theory, by several scholars, such as Campbell et all, Shaffer, Abramson and Aldrich, Milrath and Goel, Downs, Davis, Hinich, and Ordeshook. The research applied qualitative method, using descriptive analytical technique. The sampling method used was the non-probability snowball system, for general population, and the purposive system for leader opinion figures. The figures were Arbi Saait from IJT, Ikrar Nusa Bhakti from LIPI, Anies Baswedan, Erianto, and Mohamad Qodari from LSI, and Fadjroel Rahman from PEDOMAN.

The research findings were: several reasons why part of the people in Jakarta did not use their voting rights. Among the reason were: they did not like all of the presidents and vice presidents candidates, disappointed in political and general election systems, apathy and technical administrative reasons.

Non-voting behavior in term of psychology and rational choice had positive implication to the non-voting behavior, while by demography point of view was not relevant to explain it, because most of the informant were belong to high educated people."

"ABSTRAKBagi masyarakat daerah kota, personal characteristic merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan untuk memilih pemimpin, etnis salah satunya Lieske, 1989 . Etnis bagi individu bukan hanya sebagai kelompok sosial saja, namun sebagai bagian dari identitas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai peran ethnic identity sebagai moderator hubungan antara kelompok etnis dengan perilaku memilih dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 Putaran kedua. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 286 orang yang terdiri dari 115 orang dengan latar belakang etnis Tionghoa dan 171 orang dengan latar belakang etnis Jawa. Data dalam penelitian ini diambil secara online sebelum pemilihan berlangsung. Hasilnya membuktikan bahwa ethnic identity tidak memiliki efek moderasi antara kelompok etnis dengan perilaku memilih dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Namun terdapat perbedaan perilaku memilih yang signifikan antara kelompok etnis Tionghoa dan Jawa dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

---

ABSTRACTFor urban people, personal characteristic is one of the factors considered for choosing a leader, ethnic one of them Lieske, 1989 . Ethnicity for every individual is not a social group, but one is able to further assess its attachment to the ethnic group they have. This study to assess the role of ethnic identity as a moderator relationship between ethnic groups and voting behavior in the 2017 Jakarta Gubernatorial Election. This study involved two ethnic groups to the background of the candidate for governor to be elected. Participants in the study numbered 286 people consisting of 115 people with Chinese background and 171 people with Javanese ethnic background. The data in this study was taken online before the election took place. The result present that ethnic identity has no moderate effect between ethnic group and voting behavior in Jakarta 2017 Governor Election. However, there were significant differences in voting behavior between Chinese and Javanese ethnic groups in the 2017 Jakarta Gubernur election."

"ABSTRAKThrowing the rascal out,is one of the bedrock principles in modern democracy. The idea of accountability is thus realized by replacing under-performed politicians by qualified ones. However, its often found that citizen fails to identify the real rascal as well as non-performance issues carries more weight in citizens voting choices in election. In Taiwan, the demand for accountable governance is even more pressing as Taiwan has entered a new phrase of democratic consolidation. This paper focuses on the event of gas blast in Kaohsiung City in 2014 as a case study of the association between political accountability and voters choice in the year end election for city mayor. Special attention is paid to citizens perception affects citizens vote choice in mayoral election. Based on the analyses of post-election survey, this paper concludes that, in addition to the conventional factors such as party identification and approval rating, citizens perception of reponsibility attribution and evaluation of governments responses toward the event also play significant roles in election. It also show that, comparing to the long term psychological or ambiguous approval factors, the gas blast event as a case study of political accountability is more able to examine the electoral impact of political accountability is more able to examine the electoral impact of political accountability. In the last part of this paper, a brief concluding remarks and the suggestions of studying political accountability in Taiwan will be provided. "