Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Eva Paramita Antika
Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pembatalan akta pengakuan utang : analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691 K/PDT/2011 = Legal protection for creditor against cancellation deed of acknowledgement of debt : analysis of Supreme Court Verdict of The Republic Indonesia Number 1691 K/PDT/2011
" ABSTRAK
Peranan putusan hakim hendaknya diletakkan pada unsur kepastian hukum demi terciptanya keadilan berdasarkan hukum sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691 K/Pdt/2011, bagaimanakah akta yang memiliki titel eksekutorial dapat dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditor atas terjadinya pembatalan Akta tersebut? Untuk mengetahui penyebab tidak adanya kepastian hukum dalam putusan beserta upaya untuk menanggulanginya untuk mengetahui apa saja dampak putusan tersebut ... "
2017
T48302
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kristina Suhartati
Sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai akibat pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur: Analisis putusan No.60/Pdt.Bth/2004/PN.Jkt.Tim tanggal 02 Desember 2004 = Sanction to Land Deed Official as consequence for executing deed of bequest declared void by law by the district court of East Jakarta: Analysis on judgement No.60/Pdt.Bth/2004/PN.Jkt.Tim dated December 2, 2004
" Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain semasa hidupnya atas harta miliknya.Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hibah tidak dapat ditarik kembali.Dalam penulisan tesis ini dibahas suatu kasus tentang suatu hibah yang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,sehubungan dengan itu maka perbuatan hukum yang terjadi setelah perbuatan hukum hibah tersebut yaitu balik nama pada sertifikat tanahnya, pembebanan objek sengketa tersebut dengan jaminan hutang berupa Hipotik dan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19636
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Melinda
Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham yang melibatkan Direksi yang telah berakhir masa jabatannya (studi kasus Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam perkara Simon PP, SH. Melawan Doddy Radjasa Waluyo SH) = The Validity of General Meeting of Shareholders involving a Director whose Term of Office has Expired
" Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas memerlukan organ perseroan. Salah satu organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang fungsinya antara lain melakukan pemberhentian dan pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas. Direksi yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali melalui RUPS dengan syarat persetujuan pemegang saham dan semuanya setuju dengan suara bulat. Tindakan pergantian Direksi dapat dilakukan sewaktuwaktu oleh pemegang saham melalui RUPSLB. Direksi yang diberhentikan melalui RUPSLB maupun melalui RUPS Tahunan maka tidak lagi ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42277
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Auliya Yasyfa Anwar
Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015-2021 = Cancellation of the Agreement due to Violation of the Obligation to Use Indonesian Language under the Law Number 24 of 2009: A Comparative Study of Courts Decisions 2015-2021
" Tulisan ini menganalisis mengenai akibat hukum pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (“UU 24/2009”) ditinjau dari hukum perjanjian. Baik UU 24/2009 maupun peraturan turunannya tidak mengatur mengenai akibat hukum dari pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 ini. Oleh karena itu, akibat hukumnya adalah tergantung putusan hakim dalam perkara di pengadilan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cokro Vera
Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pasal 31 undang undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan ditinjau dari hukum perjanjian = Obligation to use bahasa indonesia as stipulated in article 31 law of the republic Indonesia number 24 of 2009 regarding national flag language emblem and song in view of legal agreement agreement law / Cokro Vera
" ABSTRAK
Tesis ini membahas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“UU Nomor 24 Tahun 2009”) ditinjau dari Hukum Perjanjian. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tipe penelitian preskriptif untuk dapat mengetahui akibat hukum tidak dipenuhinya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ditinjau dari Hukum Perjanjian dan pada bagian akhir memberikan saran dan opini hukum yang lebih spesifik ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43342
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library