Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Wolfsbergen, Amandus
De nationaliteit der naamlooze vennootschap / A. Wolfsbergen
Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-Mij, 1926
BLD 323.6 WOL n
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Spaanstra, J.
De vennootschap onder firma: de heffing van inkomstenbelasting bij oprichting en ontbinding van de firma en bij toe- en uittreden van firmanten
Deventer: Kluwer, 1965
BLD 338.73 SPA v
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Gultom, Yolanda Uli Arta
Pertanggungjawaban Sekutu Pasif Commanditaire Vennootschap Dalam Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor: 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Mdn dan 5/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Mdn) = The Liability of a Limited Partner of the Commanditaire Vennootschap in Bankruptcy (Case Study on Verdicgt Number: 7/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Mdn and 5/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Mdn)
"

Commanditaire Vennootschap merupakan bentuk usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang terdiri dari seorang pengurus yang melakukan pengurusan terhadap persekutuan dan pengurus lainnya yang hanya memasukkan modal kedalam persekutuan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, tindakan-tindakan pengurusan yang dilakukan oleh sekutu dapat menimbulkan kerugian bagi persekutuan hingga menyebabkan kepailitan. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis tanggung jawab sekutu pasif Commanditaire Vennootschap dalam keadaan pailit berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syifa Syahputri Setiana
Penyesuaian Anggaran Dasar Naamloze Vennootschap Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 = Juridical Review Concerning Adjustments to the Articles of Association Naamloze Vennootschap towards Law No 40 of 2007
" Naamloze Vennootschap merupakan istilah di dalam KUHD yang memiliki makna persekutuan tanpa nama, dalam hal iniNaamloze Vennootschap dapat dipersamakan dengan Perseroan Terbatas. KUHD merupakan regulasi pertama yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia tersebut telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Hal tersebut mengakibatkan adanya kewajiban untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Naamloze Vennootschap. Namun, hingga saat ini masih terdapat Anggaran Dasar Naamloze Vennootschap yang belum ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rifqi Abdullah Hanif
Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Commanditaire Vennootschap (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst) = The Implementation of Simple Proof in the Application for Postponement of Debt Payment Obligations Against Commanditaire Vennootschap (Case Study of Decision Number 42/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst)
" Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Merujuk pada UUKPKPU, definisi mengenai PKPU tidak dijelaskan secara eksplisit dan tegas, tetapi dalam UUKPKPU telah mengatur mengenai mekanisme untuk mengajukan permohonan PKPU. Adapun syarat untuk mengajukan permohonan PKPU adalah debitor memiliki minimal dua kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang dapat dibuktikan secara sederhana. Pembuktian ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library