Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query

Via Aulia

Akibat Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dan Akta Kuasa Untuk Menjual Sebagai Jaminan Atas Ikatan Utang Piutang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Pdt/2020) = Legal Consequences of the Deed of Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) and the Deed of Power of Attorney to Sell as Collateral for Debt and Receivable Bonds (Study of Supreme Court Decision Number 1070 K/Pdt/2020)

" Tesis ini meneliti tentang akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), akta Kuasa untuk Menjual dan akta Perjanjian Pengosongan yang dituangkan ke dalam akta yang ditanda tangani tidak memenuhi persyaratan dan tidak dikehendaki salah satu pihak. Notaris salah dalam menerapkan perbuatan hukum sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kasus yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Pdt/2020. Permasalahan dalam penelitian ini terkait akibat hukum akta Perjanjian Pengikatan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fauziah Syifa Purworini

Kuitansi Sebagai Alat Bukti Perjanjian Utang Piutang : Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/Pdt/2016/PT. Smr Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016 = Receipt as Proof of Debt Agreement : Case Study of The Samarinda High Court's Verdict Number 18/Pdt/2016 Juncto The Supreme Court's Verdict Number 2070 K/Pdt/2016

" Dalam kehidupan bermasyarakat, sering kali manusia memiliki kebutuhan yang memerlukan kerja sama dengan pihak lain yang melahirkan perjanjian. Terdapat beberapa alat bukti dari perjanjian, salah satunya kuitansi sebagai alat bukti tertulis yang merupakan bukti transaksi dari penerimaan uang atas pembayaran. Tesis ini membahas mengenai kedudukan kuitansi sebagai alat bukti adanya utang piutang berdasarkan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/Pdt/2016/PT.Smr juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016 dan membahas dasar gugatan atas tidak dibayarnya suatu ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T54161

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maman Sudirman

Penyelesaian Utang-piutang Melalui PKPU (Penundaan Pembayaran Utang/Surseance van Betaling/Suspention of Payment dikaitkan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga

" Sebaqai akibat dari krisis moneter yang berkepanjangan yang dimulai sejak pertengahan tahun 19997 yang lalu, saat ini makin banyak dunia usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam dunia hukum, debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dapat dinyatakan pailit. Karena bila hal ini dibiarkan berlarut-larut akan dapat mengganggu tatanan_kehidupan ekonomi yang sudah ada. Untuk mengatasi dampak negatif makin banyaknya debitur yang akan bangrut, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang- Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T18231

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jeihan Saphira

Pembatalan akta jual beli PPAT oleh Putusan Pengadilan Negeri (tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no. 449/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL) = Cancellation of a sale purchase deed made by land deed official by district court verdict juridicial review of verdict South Jakarta district no.449/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL

" Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, namun dalam prakteknya, akta otentik termasuk Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT tersebut kerap kali dipermasalahkan di muka Pengadilan dengan dalil adanya perbuatan hukum lain yang dibuat dibawah tangan yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45390

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ayu Indah Damayanti

Akibat Penyerahan Sertipikat Jaminan Yang Dititipkan Kepada Notaris Berdasarkan Bukti Surat Pelunasan Utang Palsu Serta Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Yang Telah Dihapuskan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.Kpn) = Consequences of Submission of Collateral Certificates Entrusted to Notaries Based on Evidence of Counterfeit Debt Settlement and Execution of Deleted Collateral Objects (Study of Kepanjen District Court Decision Number 81/Pdt.G/2019/PN

" Penelitian ini membahas mengenai akibat penyerahan sertipikat jaminan yang dititipkan kepada Notaris berdasarkan bukti surat pelunasan utang palsu serta eksekusi terhadap obyek jaminan untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur. Dalam hal ini debitur mengambil Sertipikat Obyek Jaminan hak atas tanah yang dititipkan kepada Notaris dengan Surat Pelunasan Utang Palsu, kemudian dengan surat tersebut digunakan untuk menghapus roya, yang mana utang debitur kepada kreditur belum lunas. Dengan dilakukannya penyerahan tersebut ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Akbar Kurniawan

Implikasi hukum dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan kausa palsu berupa utang piutang = Legal implications in making deed of the sale and purchase binding agreements based on fake cause in the form Of debts receivable

" Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian pendahuluan sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan belum terpenuhinya syarat-syarat jual beli. Dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/III/2020, Notaris diberikan sanksi teguran tertulis karena membuat Akta PPJB dengan kausa palsu serta pada saat penandatanganan akta Notaris tidak hadir. Berkaitan dengan PPJB terdapat dua putusan lain yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 478/Pdt.G/2019/PN.JKT.Sel dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 159/Pdt.G/2020/PN.JKT.Utr, ketiga putusan tersebut ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Swastiastu Lestari

Kekuatan mengikat surat kuasa membebankan hak tanggungan dalam perjanjian utang piutang

" Kuasa untuk memasang hipotik harus dibuat dengan akta otentik. Dalam pelaksanaannya akta otentik itu adalah akta notaris. Tidak demikian halnya dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang wajib dibuat dengan akta Notaris atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tesis ini membahas mengenai apa saja kekuatan mengikat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam perjanjian utang piutang serta tanggung jawab Notaris bila akta yang dibuatnya merugikan kreditur. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normative yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28380

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

M.A. Yunita Triwardani Winarto

Mark up nominal utang dalam perjanjian utang-piutang menurut undang- undang no 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak = Debt nominal's mark up in loan agreement based on law no 11 in 2016 on tax amnesty

" Dalam rangka peningkatan pendapatan negara dan kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Pengampunan Pajak diberlakukan lewat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016. Namun, masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini khususnya terkait pengelakan pajak dan pelaksanaan terhadap sanksinya. Skirpsi ini akan menganalisis sanksi dalam hukum pajak dan hukum perdata terhadap suatu perjanjian utang piutang yang di mark up nominal utangnya untuk memperkecil uang tebusan dalam kebijakan Pengampunan Pajak serta mencari pengaturan yang ideal untuk meminimalisir celah hukum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasiholan, Gabrielle Octavian

Batalnya perjanjian utang piutang dikarenakan batalnya perjanjian penjaminan: analisis putusan Mahkamah Agung No. 353K/PDT/2015 = Credit agreement cancellation caused by collateral agreement cancellation: supreme court decision number 353K/PDT/2015 analysis

" Perjanjian Kredit adalah perjanjian pinjaman antara bank dan pelanggan bank To memastikan perjanjian kredit jiwa mereka dapat dilakukan dengan mudah. Perjanjian biasanya terkait dengan jaminan sebagai jaminan, umumnya atas hak tanah dengan Hipotek institusi terikat dengan perjanjian jaminan. Sifat agunan Perjanjian dibangun sebagai perjanjian yang accesoir, dengan konsekuensi hukum serta perjanjian accesoir lainnya. Putusan Mahkamah Agung No. 353K / PDT / 2015 memberikan pembatalan perjanjian kredit dan Hak Tanggungan. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa ini ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nur Aslam Bustaman

Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menangani Masalah Utang Piutang menurut Undang-undang Kepailitan No.4 Tahun 1998 dan Hukum Perdata di Indonesia

Jakarta: Universitas Indonesia, 2004

T36227

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian