Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Arrumaisha Rani Khairunnisa
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia : tinjauan yuridis Pedoman Tata Kerja BP Migas nomor 027/PTK/XII/2007 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 = Acquisition of land for development in the public interest to the oil and gas upstream business activities in Indonesia juridical review of BP Migas work procedures guidelines number 027/PTK/XII/2007 and Law number 2 of 2012
" Tesis ini berisi analisis tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang ditinjau dari Pedoman Tata Kerja BP MIGAS Nomor 027/PTK/XII/2007 Tentang Pengadaan Tanah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang sifatnya eksploratoris dan juga metode analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35567
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ika Esti Kurniawati
Mencari bentuk ideal kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia
" Wacana penggantian kontrak bagi hasil mendorong dilakukan penelitian untuk menentukan bentuk ideal kerja sama usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Melalui penelitian normatif dilakukan kajian bahan-bahan hukum, selanjutnya dibandingkan bentuk yang pernah berlaku di masa lalu dan praktek di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan kontrak bagi hasil saat ini telah sesuai peraturan perundang-undangan, meskipun perlu penyempurnaan. Dari penelitian diketahui pula bahwa bentuk yang lazim di dunia internasional antara lain konsesi, kontrak jasa ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27905
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Mirza Aulia
Penerapan azas pacta sunt servanda pada kontrak bagi hasil migas terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 = The implementation of the principle of pacta sunt servanda on the oil and gas production sharing contract towards Government Regulation Number 79 of 2010
" Cost recovery merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama ldquo;KKKS rdquo; dan merupakan biaya operasi yang tercantum di dalam work plan and budget WP B yang diajukan tiap tahunnya kepada badan pelaksana sekarang SKK Migas . Cost recovery dalam WP B merupakan bagian dari Kontrak Bagi Hasil ldquo;KBH rdquo; . Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh SKK Migas, merupakan pihak dalam KBH tersebut. Di dalam KBH, terdapat ketentuan bahwa KBH tidak dapat diubah dalam segala ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48596
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Audrey Jenifer Vyatri Kartika
Analisis terhadap Kewajiban PT Pertamina EP sebagai Kontraktor untuk Melakukan Penawaran ParticipatingInterest kepada BUMD berdasarkan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan GasBumi
" Pada PT Pertamina EP tidak dilekatkan pada kewajiban kontraktor untuk melakukan penawaran participating interest kepada BUMD berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dasar-dasar tidak dilekatkannya kewajiban dimaksud berdasarkan kekhususan yang ada pada PT Pertamina EP. Adapun dasar-dasar tersebut yaitu, Wilayah Kerja PT Pertamina EP yang dicakup dalam Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina berbeda dengan pengaturan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T29572
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Adinda Afifa Putri
Tinjauan yuridis penunjukan langsung perusahaan afiliasi BUMN sebagai penyedia jasa di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi: studi kasus PT Pertamina drilling service Indonesia = Legal aspects of direct appointment state owned affiliation company as service provider in oil and gas industry: study case PT Pertamina drilling service Indonesia
" Skripsi ini membahas mengenai penunjukan langsung antara perusahaan afiliasi di lingkungan perusahaan PT Pertamina (Persero) selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari pedoman tata kerja yang berlaku di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan dari perspektif hukum persaingan usaha. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung anak perusahaan memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62693
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rama Ames Remonda
Analisis implementasi pengembalian kembali beban pajak pertambahan nilai yang telah dibayar dalam kegiatan usaha hulu migas studi kasus PT. X = Implementation of reimbursement value added tax expense in the upstream oil and gas industry case study PT. X
" Mekanisme pengembalian kembali pajak Pertambahan Nilai pada industri hulu migas mengalami perubahan yang signifikan sejak PMK No. 218 Tahun 2014 diberlakukan. Tambahan persyaratan dokumen pengajuan pengembalian kembaliPPN seperti SKF, SKPN dan konfirmasi faktur pajak dari DJP membuat prosedur pengembalian kembali PPN menjadi lebih lama dari sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prosedur pengembalian kembali PPN Migas berdasar PMK 218 Tahun 2014 di PT X. Penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam untuk pengumpulan data. Hasil ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S64571
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aisha Hidayati
Pelaksanaan penggunaan tingkat komponen dalam negeri atas pengadaan barang dan jasa pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam kontrak bagi hasil gross split = Implementation of the use of domestic content on products and services procurement in gross split production sharing contract of upstream oil and gas business activities
" Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berperan strategis dalam memajukan perekonomian bangsa, sebab setiap yang dibelanjakan dalam bidang usaha ini memberikan dampak besar bagi peningkatan Pendapatan Domestik Bruto serta membuka lapangan pekerjaan baru. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa pada sektor ini menjadi sangat strategis dan harus dipantau dengan baik, agar semaksimal mungkin digunakan produk dalam negeri, sehingga memberikan efek pengganda bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2017, Pemerintah menerbitkan Kontrak Bagi Hasil Gross ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gema Adzan Akbar Fibriano
Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kerja Indonesia pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi = The Use Of Foreign Workers In The Indonesian Working Area In Cooperation Contractors In The Upstream Oil And Gas Sector
" Penggunaan tenaga kerja asing merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh berbagai perusahaan atau badan hukum di Indonesia sebagai bagian dalam menjalankan usaha mereka, terutama bagi perusahaan yang bergerak pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memiliki peran signifikan dalam ekonomi Indonesia. Sarana tersebut disediakan oleh pemerintah dengan harapan akan terlaksana percepatan pembangunan nasional dan membantu jalannya usaha. Sehingga perlu dipahami terlebih dahulu mengenai berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan tenaga ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bertha Manimbul Jayanti
Analisis yuridis posisi negara (pemerintah) dalam kontrak production sharing migas menurut kuhper dan undang-undang migas no. 22 tahun 2001 juncto pasal 33 ayat (3) UUD 1945 = Analysis juridical the position of the state (government) in production sharing contract according to the civil code and the law no. 22/2001 concerning natural oil and gas in conjunction article 33 (3) the 1945 constitution
" Undang-Undang Migas Tahun 2001 menjelaskan Negara (Pemerintah) turut terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu migas. Negara diberikan kewenangan mengusahakan hulu migas dalam bentuk Kontrak Production Sharing (KPS) yang didukung filosofis amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan posisi Negara (Pemerintah) dalam KPS menurut analisis KUHPER adalah seimbang. Negara (Pemerintah) menurut KUHPER diakui sebagai subjek hukum perdata yang dapat turut serta dalam hubungan privat. Adanya keseimbangan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41795
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nababan, Tonggo Piona Marito
Production sharing contract dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia: kajian mengenai pembebanan biaya remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery = Production sharing contract in oil and gas upstream business activities in Indonesia: study of the imposition of foreign employee's remuneration in cost recovery
" Pengembalian biaya operasi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang disepakati sebagai salah satu persyaratan dalam kontrak bagi hasil production sharing contract . Permasalahan yang akhir-akhir ini berkembang dalam pengembalian biaya operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah terkait penggelembungan biaya yang diklaim oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS . Pelanggaran ini diperkuat dengan adanya temuan penggelembungan biaya remunerasi Tenaga Kerja Asing dalam cost recovery ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66763
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>