Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas implementasi pengembalian (reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai pada industri hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.218/PMK.02/2014 (PMK 218/2014) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2005. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PMK 218/2014 yang ditujukan untuk lebih memberikan kepastian hukum ternyata dalam implementasinya menambah beban administratif baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan usulan-usulan dalam rangka melakukan amandemen terhadap PMK 218/2014 sehingga ke depan proses pengembalian (reimbursement) PPN ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan semua pihak baik dari sisi Pemerintah maupun dari sisi Kontraktor.

---

This thesis analyzes the implementation of Value Added Tax reimbursement on the upstream oil and gas industry which regulated in Minister of Finance Regulation Number 218/PMK.02/2014 (MoF 218/2014) that was previously regulated in Minister of Finance Regulation Number 64/PMK.02/2005. This research is a qualitative research with descriptive design. The research concludes that the MoF 218/2014 intended to give greater legal certainty, however in its implementation turned out to add new administrative burdens and legal uncertainty. Therefore it is necessary to amend the MoF 218/2014 so that the Value Added Tax reimbursement process can run properly in accordance with the expectations of all parties both from the Government and from the Contractor."

"Penelitian bertujuan untuk melakukan analisis penerapan pemeriksaan bersama(joint audit) oleh Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama pada industri hulu minyakdan gas bumi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.03/2018 (PMK34/2018). Joint audit merupakan suatu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintahuntuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kepastian hukum bagi Kontraktordimana sebelumnya pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Satuan Kerja KhususPelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) secaraterpisah pada suatu tahun buku yang sama dengan pendekatan dan dasarpemeriksaan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan sengketa danketidakpastian hukum. Penelitian berupa studi kasus yang dilakukan denganmetode kualitatif deskriptif. Penelitian ini melakukan analisis penerapan joint auditdengan batasan metode, pembentukan tim Satgas Pemeriksaan Bersama, konsepdan fokus area audit.

---

The study aims to analyze the application of joint audits by Satuan Tugas

Pemeriksaan Bersama in the upstream oil and gas industry in accordance with the

Minister of Finance Regulation No. 34/PMK.03/2018 (PMK 34/2018). A joint audit

is an innovation carried out by the Government to increase efficiency and provide

legal certainty for Contractors where previously audits were carried out by Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) and Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

Bumi (SKK Migas) separately in the same financial year with a different approach

and basis for audit, thus potentially causing a dispute and legal uncertainty. The

research was case study conducted using descriptive qualitative methods. This

research analyzes the implementation of the joint audit with the limitations of the

method, the formation of the Satgas Pemeriksaan Bersama, the concept and focus

of the audit area"

"Pembangunan berkelanjutan di industri minyak dan gas bumi dianggap sebagai salah satu masalah yang mendesak dalam mencapai kinerja bisnis yang berkelanjutan. Studi empiris telah dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk merespons hal ini secara strategis. Penelitian ini menggunakan metodologi Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS) untuk menganalisis data 82 responden dari industri hulu migas di Indonesia. Ditemukan bahwa modal berbasis pengetahuan (knowledge-based capital) adalah faktor penentu perusahaan untuk mencapai kinerja bisnis yang berkelanjutan. Modal berbasis pengetahuan terdiri dari modal manusia, modal sosial, dan sistem organisasi. Penelitian ini membuktikan bahwa modal berbasis pengetahuan menengahi tekanan pembangunan berkelanjutan dan pola pikir kewirausahaan, untuk membuat perusahaan melakukan aksi stratejik dalam mencapai kinerja bisnis yang berkelanjutan. Temuan ini sebagian memberikan konfirmasi dari hasil penelitian sebelumnya, dengan beberapa perbedaan mendasar. Pendekatan terpadu antara resource-based view dan institutional perspective dapat secara lebih komprehensif menjelaskan keberlanjutan indsutri hulu minyak dan gas bumi.

---

Sustainable development in the oil and gas industry is arguably one of the most pressing concerns in achieving sustainable business performance. An empirical study has been undertaken to determine what factors affect firms in order to respond to this strategically. This study used the Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) methodology to analyze 82 respondents from Indonesia's upstream oil and gas industry. It found that knowledge-based capital is the firm's determining factor to achieve sustainable business performance. Knowledge-based capital consists of human capital, social capital, and organizational systems.

It is proven that knowledge-based capital mediates sustainable development pressures and entrepreneurial mindsets, to develop sustainable strategic action in achieving sustainable business performance. This finding is partially confirmed by prior studies, with some notable contradictions. An integrated approach that utilizes a resource-based view and an institutional perspective can more comprehensively explain upstream oil and gas sustainability."

"ABSTRAKIndustri hulu minyak dan gas bumi diharapkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian nasional, melalui peran serta perbankan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) yang digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust). Permasalahan dalam Tesis ini mengenai implementasi peraturan Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) di industri hulu minyak dan gas bumi, menganalisis Trustee and Paying Agent Agreement dan meninjau pertanggungjawaban Bank sebagai trustee atas pengelolaan aset pada kegiatan trust. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada data-data yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif yang mana semua data yang diperoleh dikelompokkan dan disusun secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan trust ini bermanfaat bagi industri hulu minyak dan gas bumi dan disarankan agar kegiatan trust ini dapat dipergunakan terus baik di industri hulu minyak dan gas bumi serta di sektor industri lainnya.

---

ABSTRACTOil and gas upstream industry is expected to contribute national economy enhancement, through the participation of national banks. To achieve the national economy enhancement, Bank of Indonesia issued Bank of Indonesia Regulation Number 14/25/PBI/2012 regarding Revenue of Export Foreign Exchange Outcome, then followed by Bank Indonesia Regulation Number 14/17/PBI/2012 regarding Bank?s Trust Activity which replaced by Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 27/POJK.03/2015 regarding Bank?s Trust Activity. The research on this thesis emphasizes on the implementation of prevailing trust activity?s regulation in oil and gas upstream industry, analyze the Trustee and Paying Agent Agreement and review the liability of the bank as the Trustee relating to asset management in trust activity. The research is normative research, with normative juridicial approach which emphasizes on the data consists of primary and secondary legal materials. The gathered data were analyzed by using qualitative data analysis, where all data are derrived and arranged logically and sistematically followed by making conclusion by using an inductive method. The result of the research showed that the trust activity has beneficial impact for oil and gas upstream industry and it is suggested that this trust activity can be used continuously in both the upstream oil and gas industry as well as in other industrial sectors."