Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengadaan infrastruktur di Indonesia saat ini telah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha KPBU di mana di sini Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Dalam skema KPBU di kenal suatu pengajuan proyek dengan prakarsa Badan Usaha di mana proyek tersebut tidak termasuk kedalam Rencana Induk Pemerintah, yang disebut sebagai Unsolicited Project. Dalam Unsolicited Project, dikenal suatu pemberian kompensasi terhadap Badan Usaha pemrakarsa yang salah satunya adalah pemberian Hak Untuk Menyamai Penawaran Terbaik Right to Match . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik Right to Match saat ini dan bagaimana pengaturan hukum di Indonesia berkaitan dengan Right to Match dalam skema KPBU, serta permasalahan-permasalahan apa yang umum terjadi berkaitan dengan Right to Match didalam skema KPBU dan bagaimana cara mengatasinya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pembagian tanggung jawab risiko dalam skema KPBU diberikan kepada pihak yang dianggap paling bisa mengelolanya, dan Pemerintah dalam memberikan kompensasi Right to Match lebih melakukan pengawasan agar Badan Usaha tidak menerima keuntungan yang dapat merugikan masyarakat sebagai calon pengguna infrastruktur.

---

ABSTRACTInfrastructure provision in Indonesia right now has adopted the Public Private Partnership PPP scheme where Government is in cooperation with private sector to build an infrastructure for public interest. In PPP scheme there is a project called Unsolicited Project in which the projects are not requested by Government or not in the Government rsquo s Master Plan and usually originate from the private sector. In an Unsolicited Project, the private sector as proponent can receive an advantages, one of which is The Right to Bid by The Initiating Business Entity In Relation With The Best Bidder Right to Match . This research aims to determine the current practice of Right to Match, how the legal arrangement in Indonesia relating to the Right to Match in PPP scheme, and the problems relating to the Right to Match in PPP scheme and how to handle it. This research is normative with descriptive. The result of this research suggest to allocate the risk in PPP scheme to those deemed most able to manage it, and Government in providing the Right to Match compensation to do more supervision to the private sector so they don rsquo t receive benefits that can do harm to the communities as users of infrastructure."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan data pribadi atas surat elektronik berlangganan yang menggunakan sistem opt out dengan mengkaji konsep opt in dan opt out yang ada di dalam Hukum di Indonesia dan negara lain, seperti Amerika Serikat. Pengiriman surat elektronik ke banyak tujuan secara massal atau yang dikenal dengan istilah spamming merupakan masalah terbesar yang sangat umum terjadi dalam penggunaan layanan telekomunikasi seperti surat elektronik. Pendefinisian spam sebagai unsolicited commercial e-mail, yang termasuk di dalamnya berupa surat elektronik berlangganan, menimbulkan permasalahan-permasalahan terkait perlindungan data pribadi. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian yuridis normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, serta dilakukan dengan pendekatan kualitatif dimana Penulis melihat dan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkembang dalam lingkup teknologi informasi. Hasil dari penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah bahwa tidak semua alamat surat elektronik merupakan data pribadi dan pendefinisian spam sebagai unsolicited commercial e-mail, apabila dikaji melalui konsep opt in dan opt out dapat menimbulkan perbedaan yang sangat besar, antara lain dalam hal legalitas dan efektivitas. Perbedaan penerapan hukum melalui sistem opt in dan opt out ini juga menjadi celah bagi pelaku spam untuk lepas dari tanggung jawab keperdataan.

---

This thesis reviews the protection of personal data in commercial e mails, especially e mails with opt out system, by comparing and analyzing the concept and regulations of opt in and opt out system in Indonesia and United States of America. Spamming is still the biggest common problem on the use of telecommunication media such as e mail. Definitional problems subsist about the protection of personal data when the term 'unsolicited commercial e mail', including, but not limited to, the subscription e mail, is applied.

This research conducted with a normative juridical research method, which also conducted with the literature research or secondary data and documents review, and the qualitative approach in which writer has done the analysis of the law and regulations, especially, of Information Technology.

The results of this research indicated that not all of e mail addresses are personal data, and that the definitional problems of spam as 'unsolicited commercial e mails', if linked to the concept of opt in and opt out system, subsists, especially about legal and efectivity differences."

"Tugas karya akhir ini membahas tentang penggunaan akun anonim dalam online sexual harassment. Secara lebih spesifik, penulis membahas tentang fenomena pengiriman unsolicited dick pic di media sosial Twitter dengan memanfaatkan fitur direct message. Kebaruan dari tulisan ini adalah fokus permasalahannya (unsolicited dick pic) yang belum pernah dibahas dalam tugas karya akhir maupun skripsi di Departemen Kriminologi Universitas Indonesia. Penulis menggunakan cyber-lifestyle routine activity theory (dengan membatasi pembahasannya pada lack of capable guardian saja), dan konsep kunci online sexual harassment untuk menganalisis fenomena ini. Unsolicited dick pic dikonstruksikan sebagai bentuk online sexual harassment dikarenakan adanya pengiriman gambar penis tanpa menanyakan consent dari penerima, dan hal ini menimbulkan harm berupa ketidaknyamanan, dan membuat korban membatasi aktivitasnya di Twitter. Selain itu, fenomena unsolicited dick pic tercipta dari Twitter yang belum maksimal menjalankan tugasnya sebagai capable guardian; masih banyak celah community guideline yang dibentuk oleh Twitter, kurangnya kepekaan terhadap perempuan yang lebih rentan menjadi korban online sexual harassment, minimnya automatisasi deteksi konten sensitif, dan implementasi peraturan unwanted sexual advances yang belum tegas.

---

This final paper discusses the use of anonymous accounts in online sexual harassment. More specifically, the author discusses the phenomenon of sending unsolicited dick pic on Twitter social media by utilizing the direct message feature. The novelty of this paper is the focus of the problem (unsolicited dick pic) which has never been discussed in the final paper or thesis at the Department of Criminology, University of Indonesia. The author uses a cyber-lifestyle routine activity theory (by limiting the discussion to lack of capable guardians), and the key concept of online sexual harassment to analyze this phenomenon. Unsolicited dick pic is constructed as a form of online sexual harassment due to the sending of dick images without asking the consent of the recipient, and this causes harm in the form of inconvenience, and makes the victim limit his activities on Twitter. In addition, the phenomenon of unsolicited dick pic was created from Twitter which has not performed its duties optimally as capable guardians; There are still many gaps in the community guideline established by Twitter, a lack of sensitivity to women who are more vulnerable to becoming victims of online sexual harassment, lack of automatic detection of sensitive content, and the implementation of unwanted sexual advances regulations that are not yet firm."

"Tesis ini membahas mengenai risiko terhadap Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang diprakarsai oleh Badan Usaha (unsolicited), khususnya dalam Proyek unsolicited SPAM Kota Dumai yang tidak memperoleh dukungan pemerintah berupa dukungan kelayakan (viability gap fund) dan ketersediaan layanan (availibility payment), serta tidak memperoleh jaminan pemerintah. Melalui Tesis ini akan menjelaskan penyusunan kajian risiko yang memuat strategi mitigasi risiko dan alokasi risiko yang tepat, sehingga dapat mengetahui risiko hukum terhadap Investasi dalam suatu proyek karena kajian risiko merupakan kunci dalam rangka menjamin tingkat pengembalian investasi khususnya dalam Proyek KPBU SPAM Kota Dumai. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode penelitian yuridis-normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatoris yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seperti dokumen-dokumen resmi, literatur, dan buku-buku yang relevan mengenai hukum penanaman modal khususnya mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

---

This thesis discusses the risks to the Public Private Partnership initiated by Business Entities or unsolicited, especially in the unsolicited Project of SPAM in Dumai City Project which does not receive government support in the form of viability gap funds and availability payment, as well as did not get government guarantees. Through this thesis, it will explain the preparation of risk studies that contain risk mitigation strategies and appropriate risk allocation, so that they can find out the legal risks to investment in a project because risk assessment is the key in order to guarantee investment returns, especially in the PPP Project of SPAM in Dumai City. The research method that will be used in this research is a juridical-normative research method which is a legal research conducted by examining library materials or secondary data as a basic material to be investigated by conducting a search of the regulations and literature relating to the problem researched. This research is an explanatory research that describes or explains more deeply a symptom. The type of data needed in this research is secondary data, that is data obtained through literature study. Such as official documents, literature, and relevant books on investment law, especially regarding Public Private Partnership."