Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Lokapita Gusthia

Peran majelis pengawas daerah notaris dalam pelaksanaan pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris: studi kasus Putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris nomor: 04/MPDN/Kota Bogor/III/2013 = The role of notary local supervisor council in the implementation of article 66 of Law of Notarial Position: a case study of notary local supervision council's Decision No. 04/MPDN/Kota Bogor/III/2013/Lokapita Gusthia

" Tesis ini membahas mengenai Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Dalam Pelaksanaan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pasal 66 Undang-Undang jabatan Notaris. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Tesis ini membahas lingkup kewenangan dan tata kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris yang di maksud dalam Pasal ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35694

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indriani Octavia Honarto

Perjanjian kerjasama antar notaris dalam mengelola kantor notaris analisis putusan Pengadilan Negeri Luwuk nomor 10/pdt.g/2013/pn.lwk = Cooperation agreement between notaries in managing notary office analysis of Luwuk District court decision number 10 pdt g 2013 pn lwk

" Menurut Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata, dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan Notaris. Tetapi hal tersebut sulit untuk dilakukan dikarenakan Notaris menjadi bergantung satu sama lain, sedangkan menurut Pasal 16 ayat 1 hurus a Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam melaksanakan jabatannya, Notaris diwajibkan untuk bersikap mandiri. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada kontradiksi antara ketentuan Pasal 20 ayat 1 tersebut dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49110

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Reza Maulana Setiadi

Akibat hukum bagi provesi notaris terhadap pelanggaran kode etik notaris/undang-undang jabatan notaris dalam menjalankan jabatanya (analisis kasus: putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 01/B/Mj.PPN/VIII/2010) = Legal consequences for the professional notary for violation of the code of ethics/notary law in the management of the notary's office (case analysis : putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 01/B/Mj.PPN/VIII/2010)

" Tesis ini membahas mengenai kekuatan mengikat Kode Etik Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-akta. Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan untuk mengatur perilaku profesi Notaris tersebut. Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan, maka oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28660

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Tasyah Azhari

Pembatalan akta pernyataan pemindahan dan penyerahan hak milik atas tanah dan kuasa yang memuat klausul pemberian kuasa mutlak oleh notaris (analisis putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Tanggal 24 November 2015 Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Pbr) = Cancellation of deed of statement as the bases for the transition of land rights with an absolute power of attorney by a notary (case study of District Court Pekanbaru Decision On November, 24th 2015, Number64/PDT.G/2015/PN.PBR)

" Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum larangan kuasa mutlak dalam pembuatan suatu akta. Akta yang dibahas dalam penelitian ini adalah akta notaris yang berjudul akta pernyataan pemindahan dan penyerahan hak milik atas tanah dan kuasa. Notaris dalam kewenangannya membuat akta seharusnya berlandaskan dengan perundang-undangan yang berlaku. Notaris yang melakukan pelanggaran dalam membuat akta harus bertanggung jawab terhadap aktanya tersebut. Pertanggung jawaban notaris dapat dimintakan dalam bentuk Perdata, Pidana, dan Adminsitratif. Dalam hal ini, notaris harus ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51673

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Puti Karamina Adella

Pertanggungjawaban notaris atas kelalaiannya dalam proses pengikatan jual beli tanah yang objeknya sudah terjual kepada pihak lain: studi putusan Majelis Pengawas wilayah notaris Provinsi Jawa Barat nomor: 04/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/v/2019) = The notarys accountability for its negligence in the process of binding of buying and selling of land for which the object has been sold to another party: studi putusan Majelis Pengawas Wilayah notaris Provinsi Jawa Barat nomor: 04/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/2019

" Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur dan saksama. Dalam praktik pembuatan akta oleh Notaris, banyak ditemukan pelanggaran dimana Notaris tidak mengindahkan kewajibannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Seperti halnya akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Euis Komala, S.H., dimana sebelum dibuatnya akta, Notaris tidak melakukan prosedur pengecekan sertipikat tanah yang ternyata berada dalam sengketa, akibatnya pembeli mengalami kerugian materiil. Permasalahan yang diangkat adalah akibat dari kelalaian Notaris yang tidak melakukan pengecekan sertipikat ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54955

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gergorius Satria Martriatmoko

Analisis kegunaan sidik jari pada akta autentik menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 juncto uUndang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris = Comprehensive approach of the use of finger print on an authentic deeds issued by a notary as is stipulated in the law no 30 year 2004 in conjunction with no 2 year 2014 regarding the law of notary / Gergorius Satria Martriatmoko

" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Analisa kegunaan sidik jari pada akta autentik menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pada Undang-undang tersebut Notaris diwajibkan meminta pembubuhan sidik jari para penghadap yang selanjutnya dilekatkan pada Minuta akta. Kewajiban tersebut merupakan hal yang baru terhadap Notaris, yakni jika dilihat dari pengaturan kewajiban Notaris sejak mulai berdiri di Indonesia, Keberlakukan sidik jari pada minuta akta banyak menimbulkan kebingungan kepada Notaris, ini dilihat bahwa tidak terjadi ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42655

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dea Gusti Amalia

Akibat hukum terhadap jabatan notaris yang berkedudukan di wilayah yang mengalami pemekaran daerah dikaitkan dengan undang-undang jabatan notaris (UUJN) dan kode etik notaris studi kasus di Kota Tangerang Selatan = Legal consequences of notary offices domiciled in territory experiencing regional expansion associated with notary law (UUJN) and notary code of ethics case study in South Tangerang City

" Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum terhadap Notaris yang berkedudukan di wilayah yang mengalami pemekaran daerah dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris yang tempat kedudukannya mengalami pemekaran daerah dihadapkan pada dua pilihan apakah Notaris akan menyesuaikan tempat kedudukannya dengan Surat Keputusan Menteri miliknya yaitu dengan berpindah kantor atau apabila Notaris tidak ingin kehilangan klien karena berpindah kantor maka ia dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan kepada Menteri. Menjadi masalah ketika ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50573

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ratu Hani Salsabila

Kerja Sama Notaris Y dengan Biro Jasa X Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris = Cooperation Between Notary Y and Service Bureau X in terms of Law of the Position of Notary and Notary Code of Ethics

" Penelitian ini membahas tentang kerja sama Notaris dengan Biro Jasa X ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam dua pembahasan yang berfokus kepada implikasinya yakni terganggunya kemandirian Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu dengan menghimpun data sekunder dan melakukan wawancara. Hasil analisis yang didapatkan dari penelitian ini adalah Kerja sama Notaris dengan Biro Jasa X ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris melanggar ketentuan Pasal ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Zainab Amin

Perbandingan Pengawasan dan Penjatuhan Sanksi serta Perlindungan Hukum bagi Notaris di Indonesia dan Jerman = Comparison of Supervision and Imposition of Sanctions and Legal Protection for Notaries in Indonesia and Germany

" Indonesia dan Jerman adalah negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau civil law dan mengenal lembaga Latijnse Notariat yang terhimpun dalam International Union of Notaries (UINL). Dalam dalam penelitian ini akan dibahas perbandingan jabatan Notaris di kedua negara secara umum, dan secara khusus membahas perbandingan pengawasan, sanksi terhadap, dan perlindungan hukum bagi Notaris. Bentuk penelitian adalah penelitian yuridis normatif dan merupakan dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Purba, Margareth Eka

Ketidakwenangan dalam menerima salinan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas pt.Citra Internasional Underwrites = The unauthorized to receive copy of minutes regarding the extraordinary general meeting of shareholders of limited liability company PT. Citra International Underwrites (case study decision number: 03/B/Mj.PPN/2009)

" Kehadiran Jabatan Notaris, dimaksudkan untuk membantu melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Salah satu kewajiban Notaris adalah mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Salinan akta, hanya dapat diberikan kepada orang yang berkepentingan langsung, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak atas akta. Mengenai kualifikasi pihak yang berkepentingan langsung, terdapat perbedaan pendapat karena tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Kehadiran beberapa ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28612

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian