Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Dorothe Nawang Wulan
"
ABSTRACT
Tesis ini membahas tentang batasan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (?RUPS?) sehubungan dengan situasi dimana suatu RUPS tidak terselenggara sebagaimana disyaratkan ketentuan UUPT No. 40/2007, hal mana mempengaruhi keabsahan keputusan RUPS tersebut. Kewenangan RUPS untuk memulihkan perbuatan hukum yang dikategorikan ultra vires dengan cara meratifikasi atau membatalkan perbuatan hukum tersebut belum diatur secara jelas dalam UUPT No. 40/2007, kecuali ketentuan sehubungan dengan RUPS yang pertama kali diadakan oleh Perseroan sejak Perseroan disahkan menjadi badan hukum. ...
"
2010
T26627
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Yandri Sudarso
"
Doktrin Ultra Vires adalah suatu doktrin yang menganggap btsal demi hukum (null and void) atas setiap tindakan perseroan yang melebihi batas kewenangan yang diberikan sebagaimana yang disebutkan dalam maksud dan tujuan perseroan pada Anggaran Dasar Perseroan. Doktrin Ultra Vires ini berasal dari konsep hukum Common Law (Inggris).
Dalam perkembangannya doktrin Ultra Vires ini semakin ditafsirkan secara lebih releks, tidak bersifat kaki sebagairnana pada awalnya. Hal ini terlihat dari beberapa aspek yaitu: Ultra Vires dalam hubungan dengan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2003.
T19385
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ari Wahyudi Hertanto
"
This article does trying to give more horizon regarding two mainstreams on ultra virus doctrine's. The conservative propositions is said on (he rigid nature of the doctrine whilst the another has thought on the fllexibility toward the principle. Those flexibility is embarks from their existence which absolutely needs within any modification thats still available. Bur then how far through modification can be done will invite also the relevance factor's itself. In case of any misconduct ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
HUPE-37-1-(Jan-Mar)2007-22
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ferdinan Agustinus
"
Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab pribadi anggota Direksi Perseroan Terbatas menurut UUPT No. 40/2007 (UUPT). Sebagai badan imajiner (artificial person), perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Orang perorangan yang akan menjalankan kewenangan, tugas dan kewajibannya disebut dengan organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi adalah pengurus dan wakil Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan. Dalam menjalankan tugas dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32708
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Heriyanto Citra Buana
"
Penelitian tesis ini difokuskan pada penilaian penyalahgunaan kewenangan serta penerapan Doktrin Corporate Law dalam menganalisis kasus Badan Usaha Milik Negara. Bentuk peneliitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitiannya adalah dalam menjalankan Perusahaan Direktur Badan Usaha Milik Negara telah terikat dalam berbagai aturan melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Direksi dalam menjalankan pengurusan di Perseroan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
