Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Produksi dan peredaran perangkat telekomunikasi dewasa ini telah melonjak secara signifikan jumlahnya. Tingginya importasi perangkat menimbulkan kekhawatiran tersediri bagi otoritas terkait di Indonesia. Interoperabilitas dan keselamatan pengguna merupakan faktor yang menjadi perhatian utama dan merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, layaknya di negara lain, Indonesia menerapkan sistem sertifikasi untuk perangkat telekomunikasi.Namun sertifikasi yang berjalan di Indonesia seringkali mengalami kendala. Teguran demi teguran datang dari organisasi-organisasi perdagangan internasional seperti World Trade Organization (WTO) karena Indonesia dianggap menerapkan Technical Barriers to Trade (TBT) melalui sertifikasi perangkat telekomunikasi. Di sisi lain, publik seringkali mengalami permasalahan yang ditimbulkan oleh sertifikasi perangkat telekomunikasi. Mulai dari legalitas perangkat telekomunikasi tertentu yang beredar di pasar hingga peningkatan nilai ekonomi dari produk-produk impor tertentu ketika masuk ke pasar. Kondisi-kondisi tersebut merupakan indikasi bahwa sertifikasi perangkat telekomunikasi di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan dan membutuhkan perbaikan.Menanggapi hal tersebut, dilakukan analisis terhadap sertifikasi perangkat telekomunikasi di Indonesia. Dengan menggunakan analisa SWOT dan balanced scorecard, dilakukan penilaian kondisi saat ini terhadap sasaran strategis yang telah dirumuskan. Analisis kesenjangan juga dilakukan untuk merumuskan rekomendasi guna peningkatan kinerja sertifikasi perangkat telekomunikasi di Indonesia.Rekomendasi untuk sertifikasi perangkat telekomunikasi di Indonesia dari perspektif Regulatory Authority adalah dengan menerapkan Segregation of Duties. Terbentuknya lembaga atau instansi baru dapat meningkatkan fokus dan kinerja masing-masing fungsi serta mencegah conflict of interest yang merupakan kendala utama dalam penyelenggaraan sertifikasi.

---

The productions and distributions of telecommunication equipment nowadays has risen significantly. The soaring numbers of imported telecommunication equipment has generated concerns for related authorities in Indonesia. Interoperability and user?s safety are two factors which have become main consideration for government and are the responsibility of government to bear. Hence, like other countries, Indonesian government has been applying certification for telecommunication equipment.

However, Indonesian certification encounters some constraints at most of time. Monition after monition are coming from international trade organizations such as World Trade Organization (WTO) because Indonesian certification is considered practicing Technical Barriers to Trade (TBT) through telecommunication equipment certification. On the other hand, public often fall victim to telecommunication equipment certification. From legality issues of certain telecommunication equipment to the raising of economic value of certain imported products when entering the markets. These conditions are indeed indicatiors for many weaknesses of certification in Indonesia and its need for improvement.

Addresing these issues, it is need to conduct analysis to telecommunication equipment certifications in Indonesia. By using SWOT analysis and balanced scorecard, assessment between existing performance to pre-defined strategic objectives are conducted. Gap analysis is also used in formulating recommendation to improve the performance of telecommunication equipment certification in Indonesia.

Recommendation for telecommunication equipment certification in Indonesia from Regulatory Authority?s perspective is to implement Segregation of Duties. Establishment of new agencies will enhance focuses and performances of each functions and prevent conflict of interests which are the main constraints in certification."

"ABSTRAKTeknologi digital atau Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi saat ini juga dipengaruhi atas konvergensinya layanan penyiaran, telekomunikasi dan informatika. Seiring dengan konvergensinya layanan TIK maka jumlah penggunaan perangkat telekomunikasi yang berupa terminal bagi pengguna akan semakin meningkat seperti contohnya smartphone. Seperti halnya negara lain, Indonesia menerapkan type approval untuk perangkat telekomunikasi. Kecenderungan type approval diperkirakan juga akan semakin meningkat mengingat tren Internet of Things IoT . Pengujian merupakan tahapan paling lama dalam proses sertifikasi yaitu selama 17 hari dari 23 hari waktu proses sertifikasi perangakat telekomunikasi. Untuk mempercepat proses sertifikasi dan simplifikasi regulasi maka dikeluarkan kebijakan sertifikasi dengan cara Deklarasi Kesesuaian Declaration of Conformity untuk pesawat telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet. Pemerintah fokus terhadap tiga jenis perangkat tersebut karena secara market share ketiga produk tersebut paling banyak digunakan masyarakat. Kebijakan tersebut dianggap mempercepat alternatif sertifikasi akan tetapi lebih menguntungkan merek asing dibandingkan merek lokal dalam hal kesiapan laboratorium uji.Pada tesis ini, kebijakan sertifikasi alat dan perangkat telekomuniksi akan dievaluasi. Metode yang digunakan adalah Regulatory Impact Analysis RIA dan menghasilkan usulan solusi alternatif berupa pengkategorian perangkat telekomunikasi menjadi dua kategori yang terdiri dari Kategori 1 untuk perangkat menggunakan teknologi baru dan perangkat yang risiko tinggi apabila tidak sesuai seperti aspek keamanan, kesehatan dan dampak lingkungan dimana untuk Kategori 1 akan menerapkan skema Sertifikasi sementara Kategori 2 untuk kategori perangkat risiko rendah dan produk yang telah mature dimana untuk Kategori 2 akan diterapkan skema Supplier Declaration of Conformity SDoC .

---

ABSTRACTDigital Technology or Information and Communication Technology ICT has been progressing very rapidly. Current technological developments also affected on service convergence of broadcasting, telecommunications and informatics. As the convergence of ICT services, the number of telecommunications devices like customer premises equioment will be increased for example a smartphone. Like other countries, Indonesia applying for type approval for telecommunications equipment. The tendency of type approval expected to increase given the trend of the Internet of Things IoT . Testing is the longest stage of the certification process which is 17 days of the 23 day of telecommunication equipment certification time. To accelerate the certification process and simplification of regulation, certification policy is issued by Declaration of Conformity for mobile phone, handheld computer and tablet computer. The government focus on three types of these devices because the market share of these three products is the most widely used. The policy is considered to accelerate certification alternatives but more favorable to foreign brands than local brands in terms of test lab readiness.In this thesis, the certification policy of telecommunication equipment will be evaluated. The method used is Regulatory Impact Analysis RIA and developed the Alternative Solution the form of categorization of telecommunication equipment into two categories consisting of Category 1 for devices using new technologies and devices that are high risk if not appropriate such as aspects of safety, health and environmental impacts where Category 1 will apply the Certification Scheme and Category 2 for low risk device and mature products which for Category 2 will apply the Supplier Declaration of Conformity SDoC scheme."