Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan tutupan lahan merupakan fenomena yang umum terjadi, namunmemberi dampak yang beragam, seperti erosi, banjir, dan tanah longsor. Dampakperubahan tutupan lahan pun terjadi di Daerah Tangkapan Waduk Mrica.Perubahan tutupan lahan di sekitar keberadaan waduk tersebut dapatmengakibatkan terjadinya sedimentasi yang berpengaruh pada pendangkalanwaduk. Penelitian ini mengkaji pendangkalan waduk yang terjadi akibatperubahan tutupan lahan. Data perubahan tutupan lahan diperoleh dari CitraLandsat tahun 1996, 2000, dan 2009, sedangkan data pendangkalan waduk(sedimentasi) diperoleh dari batimetri waduk pada tahun yang sama. Analisis datadilakukan dengan cara deskriptif dan tumpang-susun peta. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pendangkalan Waduk Mrica berhubungan erat denganbertambahnya muatan sedimen yang masuk. Kenaikan muatan sedimen inidiakibatkan oleh perubahan tutupan lahan, terutama berkurangnya tutupanvegetasi dan bertambahnya tutupan lahan kering."

"Perubahan tutupan lahan akan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan aktifitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksikan perubahan tutupan lahan di Kecamatan Batangan dari tahun 2013 sampai 2033. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dari data citra satelit yang kemudian dilakukan pemodelan seluler automata pada plugins MOLUSCE di perangkat lunak Quantum GIS. Data tema tutupan lahan yang digunakan adalah area terbuka, area terbangunan, area hutan, area perairan, area pertanian dan peternakan, dan area transportasi. Sedangkan variabel spasial yang dianggap mempengaruhi hasil prediksi adalah jaringan jalan, lahan terbangun, lahan pertanian, dan lahan perairan. Hasil prediksi lahan pada tahun 2033 lahan yang dapat digunakan sebagai kawasan permukiman sebesar  272,81 hektare dan kebutuhan lahan permukiman berdasarkan proyeksi penduduk dengan tambahan tenaga kerja sejumlah 156.417 jiwa akibat adanya kawasan peruntukan industri adalah 840,74 hektar. Hal ini mengakibatkan adanya kekurangan lahan untuk perkembangan kawasan permukiman sebesar 567,93 hektare untuk menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan kawasan permukiman di Kecamatan Batangan.

---

Land cover changes will be influenced by population growth and its activities. This research aims to predict land cover changes at Batangan District from 2013 to 2033. The method used is quantitative, based on satellite imagery data, which is then modeled using cellular automata in the MOLUSCE plugin in Quantum GIS software. The land cover themes used include open areas, built-up areas, forest areas, water areas, agricultural and livestock areas, and transportation areas. The spatial variables considered to influence the prediction results are road networks, built-up land, agricultural land, and water areas. The predicted land for 2033 shows that 272.81 hectares can be used as residential areas, while the land requirement for residential areas based on population projections with an additional workforce of 156,417 people due to the industrial zone is 840.74 hectares. This results in a land shortage for residential area development of 567.93 hectares, which should be a concern for the local government in formulating residential area policies in Batangan District."

"ABSTRAKMerupakan suatu kenyataan bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang adalah warisan kolonial Belanda, yang walaupun berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946 telah diadakan perubahan dan penambahan disesuaikan dengan hakekat kemaerdekaan, namun masih belum memenuhi kebutuhan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesadaran hukum masyarakat yang berlandaskan Pancasila, sehingga secara berturut-turut diadakan perubahan dan penambahan lainnya hingga saat ini. Salah satu penambahan penting yang menyangkut masalah pemidanaan dalam KUHP adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 20 Tahun 1946 tentang penambahan jenis pidana pokok baru yaitu pidana tutupan. Diadakannya jenis pidana ini tentu bukan tanpa sebab. la lahir karena situasi yang terjadi pada masa perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan menghendakinya. Oleh karena itu, penerapannya pun berkaitan dengan terjadinya peristiwa politik yang melibatkan Para tokoh pejuang dan pemimpin kita, dalam hal menentukan strategi menghadapi agresi Belanda, yang kemudian dikenal dengan "Peristiwa 3 Juli 1946". Melalui Mahkamah Militer Agung yang bersidang di Jogyakarta pada tahun 1948, terhadap mereka yang terlibat peristiwa tersebut dijatuhi pidana tutupan. Penjatuhan pidana tutupan menurut ketentuan Undang-Undang No.20 Tahun 1946 hanyalah ditujukan terhadap pelaku tindak pidana yang terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Dalam perkembangannya pidana tutupan tidak pernah lagi diterapkan dalam praktek peradilan kita. Itulah sebabnya, ada pendapat para ahli yang meragukan manfaat pidana tersebut. Kendati demikian, dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional, khususnya dalam penyusunan KUHP Baru, ternyata pidana tutupan yang merupakan pengganti pidana penjara itu masih tetap ingin dipertahankan keberadaannya. Sementara itu, dalam perkembangan pidana penjara dewasa ini tampak kecenderungan ditempuhnya kebijakan penggunaan yang selektif dan limitatif sebagai upaya untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkannya. Dikaitkan dengan pidana tutupan, ternyata kebijakan penggunaan pidana penjara itu tidak relevan diterapkan terhadap pidana tutupan, karena bertentangan dengan tujuan pidana tutupan yang menghendaki penerapan pidana yang bersifat custodial."

"Skripsi ini membahas pola sebaran sedimen tersuspensi pada periode tahun 2000-2009. Sedimen tersuspensi di peroleh dari pengolahan data citra Landsat 7 ETMdengan menerapkan formula algoritma sedimen tersuspensi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai konsentrasi sedimen tersuspensipada periode tahun yang berbeda. Faktor yang berpengaruh terhadap sebaransedimen dilihat berdasarkan curah hujan dan tutupan lahan di DTA Maninjau.Hasil penelitian diperkuat dengan uji statistik Regresi Linear yang menunjukkanbahwa ada hubungan antara jarak tepi danau dengan nilai konsentrasi sedimentersuspensi. Semakin jauh dari tepi danau ke arah perairan tengah danau, makaakan semakin berkurang nilai konsentrasi sedimennya."

"Penelitian ini membahas tentang kelestarian lingkungan pada Kampung Adat Sunda Kawasan Gunung Halimun Selatan. Kampung Adat Cengkuk adalah salah satu kampung pengikut yang mengikuti tradisi atau Kasepuhan Ciptagelar dalam pengelolaan lingkungan. Faktor dari dalam dan luar kampung menyebabkan deforestasi hutan alam rata-rata sekitar 6-8% per tahun. Pertambahan penduduk kampung mencapai rata-rata 5,35% per tahun dikategorikan sangat padat. Tradisi atau adat Kasepuhan masih dianut warga kampung dengan menjaga hutan tutupan (leuweung tutupan) di sebelah selatan Kampung hanya untuk kegiatan subsistensi. Perubahan sosio-kultur terjadi pada masyarakat dengan tidak melakukan kegiatan berladang di hutan (outer island agriculture)tetapi lebih kepada kegiatan bertani di sawah (wet rice cultivation). Pengurangan pada proses dan kegiatan upacara, yang semula delapan upacara daur ladang menjadi lima upacara daur sawah. Kegiatan yang profan lebih banyak pada pengembangan komoditas tanaman ekonomi di kebun-talun. Pola keruangan dalam aspek kelestarian lingkungan juga masih menempatkan posisi; gunung-pemukiman-sungai; kampung inti-kampung pengikut. Kampung yang secara geografis lebih tinggi memiliki tradisi yang lebih ketat dibandingkan dengan kampung yang lebih rendah.

---

This research focused on the etemality of environment of indigenous Sunda Village of Kasepuhan Ciptagelar at Southem Halimun Mountain. The indigenous of Cengkuk Village was one compose of several cluster villages who still follow the tradition or Kasepuhan Ciptagelar in environmental management. There were internal factors and external factors led to deforestation of natural forests on average around 6-8% per year. The growth of population which was rise up until 5,35% per year was categorized as extremely dense. Kasepuhan indigenous tradition in people at the south of the village is still practicing by protecting forestland (leuweung tutupan) only for their subsistence. Social-culture changes were occurring in the community with no agricultural activities in the forest (outer island agriculture), but agricultural activities in the field (wet rice cultivation). Reduction ln process and ceremonial activities also happened, which was originally held eight ceremonial outer island agriculture rituals into five ceremonial of wet rice cultivation. More profane activities were developing economic crops in kebun-talun. The spatial pattern in environmental aspect was still having position; mountain-settlement-river; the main indigenous village of Kasepuhan-and the compose of several cluster villages. Indigenous villages that were geographically higher usually have more stricted tradition than the lower one."

"Sebagai elemen penting dalam suatu landscape (bentang alam)perkotaan, maka pohon peneduh jalan tidak dapat dihiraukan keberadaanya.Keberadaan tutupan tajuk pohon peneduh jalan dengan tutupan tajukmerupakan salah satu indikator dari sustainability hutan kota. Penelitian inibertujuan untuk melihat karakteristik pohon peneduh jalan yang ada diSetiabudi dan mengetahui jumlah proporsi tutupan tajuk terhadap jalan dannon jalan pada tiap region penggunaan tanahnya. Untuk mengetahuikarakteristik pohon peneduh jalan dilakukan dengan cara survey lapangdengan peta dan GPS, dan untuk mengetahui proporsi tutupan tajuk pohonpeneduh jalan dengan cara buffer diameter rata-rata tajuk (average crownspread). Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik pohon peneduhjalan pada region CBD dengan region permukiman sama, yaitu ; pohon yangmendominasi adalah pohon dengan diameter kecil, tinggi pohon termasukkelas pendek, kondisi pohon baik, dan dengan tutupan akar tanah danrumput. Proporsi tutupan tajuk pohon pada jalan yang terbesar terdapatpada region Permukiman Teratur Setiabudi. Proporsi tutupan tajuk pohonpeneduh jalan terhadap luas region terbesar terdapat pada region CBD Satriodan region Waduk."

"The information about bird community and response guild of each species are required for calculating the ecosystem health in Nusa Penida Island. At present time, the facts about bird species in the island has been known but not the response guild. Respose guild considered necessary to construct a Bird Community Index, thus we can make judgement on the ecosystem health in that region. Base of this research is animal ecology and ecological indicators. The aims are to develop a regional index of biotic integrity based on bird community composition, apply the index to a probability-based sample of field sites to verify the proportion of the study area exhibiting various categories of biotic integrity, determine the combination of landscape configuration and local vegetation variables that are associated with different levels of biotic integrity, and to verify the bird community index with independent data collected from the same sample locations. The research was held on two parts, from March -May and July - September 2010 on Nusa Penida Island. This study is classified as a non-experimental study. Point count along the transect was used to collect the information of bird community. The Landsat satellite imagery was personalized by supervised method and overlay with sampling points coordinat. The image was enhanched by buffered the sampling points coordinat 500 m that intersect with landscape configurations to reveal the proportion of land cover type each sampling points. The enhanched imagery was done using ArcGIS 9.3. Linear regression by stepwise method was used to identify the association along with land cover category and bird community. Statistic calculations were counted using SPSS 17.0. The instruments are binocular [Bushnell] 10 x 50, GPS [Garmin 76 CSX], rollmeter, digital camera [Sony DSC P-150], watch, field guide book, note book, pencil, and an image from Landsat satellite path 116 row 66. The result for bird community on first part of the research are eleven sites classified as high integrity, thirty five sites as moderate integrity, and five sites as low integrity. On the second part of the study showed that four sites as highest integrity, twenty three sites as high integrity, and twenty four sites as moderate integrity. Nevertheless, not all land cover and vegetation variables were significant different on each integrity category. The conclusions are bird community index in Nusa Penida Island devided into three category, high, moderate, and low; there is a connection between bird community index and disturbance levels; the BCI that used to rank the environmental condition appropriate to land cover in that area; and landscape configuration combination has relationship with every level of biotic integrity."

"ABSTRAKPenelitian mengenai validasi lapangan persebaran spasial lamun menggunakan teknologi penginderaan jauh di perairan pantai barat Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur perlu dilakukan untuk memberikan informasi dan data ilmiah mengenai padang lamun di Perairan Pantai Barat Pulau Rote. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui komposisi jenis lamun, persentase tutupan padang lamun, dan persebaran spasial lamun. Penelitian ini telah dilakukan pada 31 Oktober--5 November 2016. Metode penelitian yang digunakan antara lain purposive sampling, metode transek garis kuadrat, dan pengolahan citra landsat 8 OLI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi jenis lamun terdiri atas tujuh jenis dari enam marga. Persentase tutupan lamun tertinggi 76,22 di stasiun kedua dan terendah 66,67 di stasiun ketiga. Hasil klasifikasi citra terhadap validasi lapangan memiliki nilai uji akurasi 73 .

---

ABSTRACTResearch on field validation of seagrass spatial distribution using remote sensing technology in west coast of Rote Island, Rote Ndao Regency, East Nusa Tenggara, to provide information and scientific data regarding the seagrass pastures in the waters of the West coast of Rote Island. Such research aims to find out the composition of the type of seagrass, coverage percentage seagrass, and seagrass spatial distribution. This research has been conducted on October 31st November 5th 2016. Research methods used purposive sampling, the method is quadrat line transect, and processing landsat 8 OLI. The results showed that the composition of the type of seagrass consisting of seven species in six genus. The highest coverage percentage of seagrass 76,22 in the second stations and the lowest coverage percentage of seagrass 66,67 in the third stations. Image classification results toward validation field has a value of test accuracy 73."

"ABSTRAKDisahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 menambah daftar hukuman pokok dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP dengan pidana tutupan. Pasal ini menghadirkan pilihan sanksi baru bagi Hakim untuk mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Sejarah mencatatkan pidana tutupan pernah dijatuhkan satu kali oleh Mahkamah Tentara Agung di Yogyakarta pada 1948. Setelah itu, pidana tutupan tidak pernah lagi sekalipun diterapkan di Indonesia, baik oleh badan peradilan umum maupun badan peradilan militer. Ketiadaan kriteria maksud yang patut dihormati menyebabkan ketidakjelasan ukuran objektif dalam penjatuhan pidana tutupan ini. Meskipun demikian, perumus Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana berpendapat bahwa pidana tutupan dibutuhkan keberadaannya dalam hukum pidana Indonesia. Skripsi ini berusaha menemukan pemaknaan maksud yang patut dihormati sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan dan RKUHP melalui analisis dari putusan pengadilan, dokumen-dokumen historis, serta dilengkapi dengan wawancara ke pihak-pihak terkait, di samping membandingkan keberadaan ketentuan tersebut dengan ketentuan serupa di Jerman dan Jepang.

---

ABSTRACTThe enactment of Law Number 20 of 1946 has added pidana tutupan in the list of criminal sanction in Article 10 a of Penal Code. This article provides new sanction to sentence the criminal who has done the actions driven by honorable purpose with pidana tutupan. It is historically written that pidana tutupan has been sentenced once by Military Supreme Court in Yogyakarta on 1948. However, pidana tutupan has never been applied anymore in Indonesia, neither by general courts or the military courts. The absence of criteria to identify the honorable purpose has obscured its objectivity as a crime punishment. Nevertheless, the drafter of the New Penal Code argues that the existence of pidana tutupan is needed in Indonesian criminal law. This thesis aims to figure out the definition of honorable purpose in the Law Number 20 of 1946 about Tutupan Punishment and in the new draft of Indonesian Penal Code through analyzing court decision, historical records, and interview to related parties as to complement other data. In addition, this thesis also compared the concept of pidana tutupan with similar punishments in Germany and Japan."