Hasil Pencarian

Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query

Inka Kirana

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam kasus tumpang tindih kepemilikan atas sebidang tanah : analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 96 PK/TUN/2007 = Legal protection for holder of land right in the overlapping of land ownership case : analysis on Supreme Court Judicial Review Decision no. 96 PK/TUN/2007

" Sertipikat merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat bagi pemegang haknya.Sertipikat ganda adalah satu bidang tanah diuraikan dalam dua sertipikatatau lebih yang berlainan datanya.Sertipikat ganda membawa dampakketidakpastian hukum, sehingga tidak jarang terjadi sengketa diantara para pihakbahkan sampai ke Pengadilan. Salah satu contoh yaitu kasus tumpang tindih atas kepemilikan suatu bidang tanah yangdiselesaikan melalui Pengadilan adalah sebagaimana terdapat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 96 PK/TUN/2007yang terjadi di Desa Citeureup, Kabupaten Bandung, Provinsi ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T32627

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andre Abrianto Manalu

Pinjam pakai kawasan hutan produksi untuk pengusahaan pertambangan ditinjau dari asas umum pemerintahan yang baik: studi kasus tumpang tindih kawasan izin pertambangan dan budidaya kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara = Lease-to-use of production forest areas for mining exploitation analyzed using the general principle of good governance: case study for overlapping location of mining permits and forestry cultivation in North Kalimantan Province

" Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diakomodir berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagai penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas mengenai tumpang tindih kawasan yang terjadi antara usaha pertambangan dan kegiatan budidaya kehutanan yang berdampak pada terhambatnya kegiatan usaha pertambangan di kawasan tersebut. Izin merupakan salah satu bentuk dari pengendalian oleh Pemerintah, sehingga dengan diperolehnya izin, maka penerima izin seharusnya dapat melakukan kegiatan pertambangan. Tertundanya kegiatan pertambangan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fati Zulfiani

Akibat hukum pembatalan sertipikat tumpang tindih: tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri nomor :09/Pdt.G/2011/PN.PLG = Judicial review cancellation the right of land in overlapping : judicial analysis decision of Distric Court number :09/Pdt.G/2011/PN.PLG

" ABSTRAK
Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang akhirnya diselesaikan di pengadilan. Sehubungan dengan marak terjadinya sengketa permasalahan tanah yang ada di Indonesia, atas dasar fakta tersebut Penulis berusaha meneliti mengenai kasus tumpang tindih pada Putusan Negeri Nomor : 09/Pdt.G/2011/PN.PLG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, tipe penelitian deskriptif, dan data yang digunakan adalah ... "

2013

T33116

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizki Fadli Robi

Tumpang tindih (overlapping) bidang tanah yang telah bersertipikat hak milik dengan bekas tanah kinag (analisis terhadap putusan pengadilan tata usaha negara Bandung Nomor 13/G/2017/PTUN.BDG) = Overlapping of land that has been certified with kinag land (analysis on the decision of Bandung state administrative court number 13/G/2017/PTUN.BDG)

" Reformasi pertanahan yang diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan tujuan dan kepentingan rakyat dan Negara. Reformasi tersebut meliputi pelaksanaan pendaftaran tanah, yang bertujuan untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Dalam prakteknya kepemilikan sertipikat hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat tidak selamanya lepas dari gugatan/klaim dari pihak lain yang menolak kepemilikan sertipikat tersebut. Penulis dalam penelitian ini ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51643

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

T Mas Turi

Implementasi penegakan hukum dalam rangka penjagaan keamanan laut oleh satuan patroli (Strol) lantamal III TNI Angkatan Laut = Implementation of the rule of law in order to safeguard maritime security by satuan patroli (Satrol) lantamal III TNI Angkatan Laut

" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang implementasi penegakan hukum dalam rangka penjagaan keamanan laut yang dilaksanakan oleh Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut dihadapkan dengan banyaknya potensi ancaman keamanan dan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di laut yang melahirkan banyak instansi dengan kewenangan yang sama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan preskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nara Sumber adalah pejabat dan prajurit Satuan Patroli Satrol Lantamal III. Teknik pengambilan data yang ... "

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2018

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sheila Erika Suredja

Tumpang Tindih Dua Bidang Hak Atas Tanah Antara Hak Guna Bangunan Dengan Hak Pakai Di Kota Bandung (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 734 Pk/Pdt/2017) = The Overlapping Of Two Fields Of Land Rights Between Building Usage Rights And Usage Rights In Bandung City (Case Study Of The Supreme Court Decision Number 734 Pk/Pdt/2017)

" Dalam proses pendaftaran tanah seringkali timbul suatu masalah yang salah satunya adalah terbitnya tumpang tindih sertipikat diatas suatu bidang tanah yang sama. Salah satu contoh kasusnya terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 734 PK/Pdt/2017 yang terjadi di Kota Bandung. Dalam kasus ini, penulis melakukan analisis mengenai bagaimana kesesuaian pertimbangan dan amar putusan majelis hakim dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah pada kasus tumpang tindih dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 734 PK/Pdt/2017. Metode penelitian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Stephani Dwi Sari

Sengketa tumpang tindih tanah girik dengan tanah hak guna bangunan : tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 01/G.TUN/2005/PTUN.JKT tanggal 19 Mei 2005 juncto nomor 141/B/2005/PT.TUN.JKT tanggal 12 Mei 2006 = Overlapping dispute of girik land and land with right to build : judicial review against the Decision of the Administrative Court number 01/G/TUN/2005/PTUN.JKT dated 19 May 2005 in conjunction with the Decision number 141/B/2005/PT.TUN.JKT dated 12 May 2006

" Seseorang yang telah memiliki sertipikat Hak Atas Tanah tetap dapat digugat oleh pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Permasalahan yang diangkat pada tesis ini adalah mengenai Putusan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur dan mengenai pihak yang berhak atas sebidang tanah Girik yang telah diterbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35269

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Belinda Tanto

Tumpang tindih hak guna bangunan dan hak pengelolaan di Kawasan Gedung Matahari Lama Cilegon = Overlapping rights of building and management rights at the building of Matahari Lama Cilegon's area

" Pemerintah Kabupaten Serang memberikan Hak Guna Bangunan diatas tanah Negara kepada PT. Genta Kumala selaku developer untuk membangun pusat pembelanjaan modern yang terdiri dari sebuah mall dan beberapa ruko di Kota Cilegon. PT. Genta Kumala menjual ruko kepada masyarakat dengan status Hak Guna Bangunan untuk tiap unit ruko. Jangka waktu Hak Guna Bangunan diberikan selama 20 tahun, dan hak tersebut berakhir pada tahun 2012. Permasalah timbul ketika masyarakat melakukan permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42905

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dwi Hastuti A.

Penerapan asas kepastian hukum dalam penerbitan sertipikat hak guna bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional (analisis putusan kasus nomor :3091 K/PDT/2011) = Application of principle of legal certainty in broking certificate issuance by the national land agency decision (analysis of case No 3091 K/PDT/2011 ) / Dwi Hastuti A.

" ABSTRAK
Nama : Dwi Hastuti AyuningtyasNPM : 1406511124Program Studi : Magister KenotariatanJudul : Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Oleh Badan Pertanahan Nasional Analisis Putusan Kasus Nomor 3091 K/PDT/2011 Dalam kasus nomor 3091 K/Pdt/2011 telah terjadi sengketa antara Ramon Widjaja dengan pihak-pihak yang dianggap telah menguasai dan memanfaatkan lahan miliknya tanpa izin darinya. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini yaitu faktor apakah yang dapat menyebabkan terjadinya penerbitan sertipikat yang tumpang tindih ... "

2017

T47255

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Syamsuddin Isaac Suryamanggala

Perbandingan hasil reparasi robekan perineum derajat IIIB-IV antara teknik tumpang tindih dengan teknik ujung ke ujung secara fungsional berdasarkan skoring inkontinensia fekal di Rumah Sakit Umum Pusat Ciptomangunkusumo = Comparasion reparation result on perineal rupture grade IIIB-IV between overlapping technique and end to end technique by functional based on fecal incontinence scoring in Ciptomangunkusumo Hospital

" ABSTRAK
Latar Belakang: Terdapat dua teknik dalam reparasi robekan perineum derajat IIIb-IV yaitu teknik jahitan ujung ke ujung end-to-end dan tumpang tindih overlapping . Beberapa penelitian berbeda menunjukkan keterbatasan data untuk membandingkan teknik ujung ke ujung dengan tumpang tindih terhadap kejadian inkontinesia fekal.Tujuan: Mencari perbedaan antara kedua teknik reparasi robekan perineum derajat IIIb-IV secara Fungsional Berdasarkan Skoring Inkontinensia FekalMetode: Penelitian potong lintang ini dilakukan dengan mengulas data rekam medis RSCM periode 1 Januari 2011 ndash; 31 ... "

2017

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian