Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"WTO sebagai produk dari faham liberalisme ekonomi mempunyai tujuan sangat ideal untuk menciptakan kondisi perdagangan bebas yang kondusif, kompetitif, adil dan membawa kesejahteraan. Dalam kerangka kerjasama ekonomi multilateral diharapkan berbagai hambatan perdagangan dapat sepenuhnya dihilangkan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Berbagai kesepakatan perdagangan dan jasa yang tertuang dalam aturan-aturan WTO juga mempunyai konsekwensi mengikat bagi para anggotanya sehingga mempengaruhi kebijakan suatu negara misalnya kebijakan negara untuk meliberalisasi sektor pertaniannya. Aturan mengenai liberalisasi pertanian ini tertuang dalam aturan AoA. Idealnya diharapkan dengan adanya aturan tersebut berbagai hambatan di sektor pertanian seperti hambatan tarif dan non tarif subsidi domestik dan resktriksi impor dapat dikurangi alau dihapus namun pada kenyataannya hal ini masih sulit dilakukan karena masih banyaknya anggota WTO khususnya negara-negara maju yang masih memberlakukan kebijakan proteksi tersebut. Sehingga dapat dikatakan nilai-nilai merkantilisme lebih kuat mewarnai perdagangan bebas dalam kerangka WTO.Berkaitan dengan hal tersebut kesepakatan yang tertuang dalam agenda pembangunan Doha khususnya dibidang pertanian awalnya diharapkan mampu menjembatani kesenjangan yang terjadi antara negara maju, negara berkembang dan negara miskin karena dalam agenda Doha termaktub komitmen negara maju untuk mengurangi berbagai subsidi dan menghapus restriksi impor yang diberlakukan terhadap produk-produk pertanian negara berkembang namun hal ini tetap tidak efektif dalam realisasinya.Di dorong oleh kenyataan tersebut dan resesi ekonomi pada tahun 1997, Indonesia bersama negara berkembang lainnya berupaya memperjuangkan agar konsep SP (spesial product) untuk produk pangan dan konsep SSM (special safeguard mechanism) sebagai pengejawantahan konsep S&D (special & different treatment) tertuang dalam draft modalitas pertanian. Hal ini amat penting bagi negara berkembang khususnya Indonesia karena sektor pertanian terkait dengan masalah ketahanan pangan, penghapusan kemiskinan, ketenagakerjaan, serta pembangunan pedesaan. Selain itu akibat restrukturisasi ekonomi dibawah IMF dan World Bank membuat sektor pertanian Indonesia kian terpuruk. Menghadapi hal ini Indonesia meminta agar produk-produk pangan seperti gula, kedelai, jagung dan beras dikecualikan dari usulan pengurangan subsidi karena keempat produk tersebut mempunyai nilai strategis serta menyangkut hajat hidup orang banyak. Lebih lanjut pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Proteksi dan Promosi untuk melindungi sektor pertaniannya.Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber seperti dokumen internal Deptan, Deperindag dan Deplu, kertas posisi pemerintah Indonesia dalam beberapa perundingan setingkat pejabat tinggi dan menteri di WTO, kertas posisi yang dikeluarkan lembaga swadaya masyarakat yang concern dengan masalah liberalisasi pertanian, serta proposal-proposal yang diajukan oleh negara-negara anggota WTO dalam menyusun draft modalitas pertanian dari KTM IV hingga KTM V Cancun dan perkembangan lain yang muncul kemudian. Dalam menganalisa friksi yang timbul dalam perundingan draft modalitas pertanian penulis menggunakan konsep merkantilis dari Robert Gilpin dan kepentingan Nasional dari Susan Strange, untuk menganalisa bagaimana perundingan berlangsung penulis menggunakan teori Ikle dan Odell."

"

Sebagai salah satu sektor usaha yang tidak memiliki aset yang dapat dijaminkan, maka dibutuhkan suatu alternatif metode pembiayaan bagi sektor usaha hulu minyak dan gas bumi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah regulasi dan mekanisme mengenai trustee borrowing scheme sebagai alternatif pembiayaan bagi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan perbedaaannya dengan metode pembiayaan berbentuk project finance pada umumnya. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, dan data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penerapan dan mekanisme trustee borrowing scheme di Indonesia mengacu pada trust dalam sistem hukum common law. Hal ini didasarkan pada adanya klausula pilihan hukum dalam perjanjian trustee borrowing scheme, namun skema ini harus tetap mematuhi hukum Indonesia yaitu dalam hal pengaturan devisa utang luar negeri. Mekanisme trustee borrowing scheme ini pada prinsipnya merupakan bentuk derivatif dari project finance¸ namun terdapat perbedaan di antara keduanya yaitu dalam hal bentuk hukum pihak yang melakukan pinjaman, sistem jaminan/agunan, recourse dalam pembiayaan, dan prioritas negara terhadap pendapatan. Ketiadaan kerangka hukum trust yang kuat membuat perjanjian trustee borrowing scheme harus memilih hukum negara-negara common law yang telah memiliki kerangka hukum trust yang kuat. Sehingga regulator perlu membuat suatu kerangka hukum trust yang memadai, termasuk mengenai kedudukan utang luar negeri dalam trustee borrowing scheme demi keamanan dari pihak pemberi pinjaman.

Kata kunci: Trust, Jaminan, Project Finance.

---

As one of the business sectors that does not have assets that can be pledged as collateral, an alternative method of financing is needed for the upstream oil and gas business sector. The problems discussed in this thesis are regulations and mechanisms regarding trustee borrowing schemes as an alternative financing for upstream oil and gas business activities and the difference with financing methods in the form of project finance. The research method used is normative juridical, and the data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. The application and mechanism of trustee borrowing schemes in Indonesia refers to the regulation of trust in the common law. This is based on the existence of a choice of law clause in the trustee borrowing scheme agreement, but this scheme must still comply with Indonesian law, namely in terms of foreign exchange regulation. The trustee borrowing scheme mechanism is a derivatives form of finance¸ but there are differences between the two in terms of the legal form of the party making the loan, the collateral system, recourse in financing, and the country's priorities for income. In the absence of a strong trust legal framework, a trustee borrowing scheme must choose the law of common law countries that have a strong legal framework of trust. Hence, the regulator needs to create an adequate legal framework for trust, including regarding the position of foreign debt in a trustee borrowing scheme for the security of the lender.

"

"ABSTRAKNama : Dewi Marlitha Program Studi : Manajemen Gas Judul : Komparasi Skema Pembiayaan PSC dan TBS Proyek LNG Terapung di Indonesia Kilang LNG Terapung FLNG merupakan salah satu solusi yang efektif untuk mengelola cadangan gas di dunia. Disamping, nilai Investasi dan resiko FLNG yang tinggi dikarenakan seluruh rangkaian Liquefied Natural Gas terpusat di dalam kapal yang terapung di tengah laut dan terbatasnya benchmarking pembuatan konsep FLNG di Indonesia maupun di dunia, membuat konsep FLNG perlu untuk diperhitungkan pembiayaannya secara matang untuk dapat di terapkan di Indonesia. Pemilihan skema pembiayaan FLNG yang tepat dengan memperhatikan nilai investasi, nilai operasi, harga gas dan peraturan yang berlaku di Indonesia, dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan negara, pendapatan kontraktor dan aspek makroekonomi di Indonesia. Cara perhitungan untuk mendapatkan hasil tersebut adalah dengan cara memperhitungkan dan menganalisa keekonomian arus kas dengan menggunakan skema Production Sharing Contract dan skema pembiayaan Trustee Borrowing Scheme yang berlaku di Indonesia. Trustee Borrowing Scheme ialah skema pembiayaan yang menggunakan bantuan dana trustee dari pihak bank dan mekanisme pembayaran pembiayaanakan dipotong langsung dari pendapatan kotor. Production Sharing Contract ialah skema bagi hasil yang diterapkan di Indonesia, dimana kontraktor diyakini telah mampu secara keuangan, teknologi dan pengetahuan. Dan Studi kasus yang dipakai adalah proyek pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama A yang memiliki lapangan produksi di daerah Maluku. Hasil dari perhitungan keekonomian menunjukan skema pembiayaan yang terbaik adalah dengan menggunakan skema TBS dimana menghasilkan IRR sebesar 30.4 , NPV US 3,498 Juta, POT selama 7 tahun, Pendapatan Negara US 34,575 Juta dan Pendapatan Kontraktor US 21,682 Juta. Pada skema TBS tidak terdapat nilai investasi pada awal tahun yang membuat arus kas bernilai negative terlalu dalam yang berdampak pada tingginya unrecovered cost, skema recovery nilai investasi lebih menguntungkan karena menggunakan persentase yang flat dan dipotong dari pendapatan kotor, sedangkan Production Sharing Contract menggunakan persentase 25 dengan metode declining balance. Dampak ekonomi makro yang diakibatkan dari berjalannya proyek ini untuk Indonesia ialah meningkatkan lapangan kerja, berkembangnya industri dalam negeri, karena dapat bermitra dengan KKKS A, perbankan Indonesia dapat berkembang dan bersaing dengan Bank luar negeri, dan secara umum dapat membuat perekonomian di Indonesia tumbuh secara bertahap dan berkelanjutan Kata Kunci : Pembiayaan, FLNG, Keekonomian, PSC, Trustee Borrowing Scheme

---

ABSTRACTABSTRACT Name Dewi Marlitha Program Study Manajemen Gas Title Comparison of Financing Scheme PSC and TBS of Floating LNG in Indonesia Floating Liquefied Natural Gas FLNG is one of effective solution to gas processing reserves in the world. Although the investment and the risk of FLNG is high due to all LNG series centralized in vessel and floating in the middle of the sea and the limitation of benchmarking FLNG concept creation in Indonesia nor in the world, makes FLNG concept needs to be calculated about the appropriate financing hence could be implement in Indonesia. Selection of appropriate financing schemes with regard to the value of investment, the value of the operation, the gas price and regulation in Indonesia, is needed to increase the government revenue, contractor revenue, and aspect macroeconomic in Indonesia. The calculation method to obtain these results is to estimate and analyze the economics of cash flow using Production Sharing Contract scheme and Trustee Borrowing Scheme financing schemes which applicable in Indonesia. Trustee Borrowing Scheme is a financing scheme that uses funds from trustee bank and the payment mechanisms will be deducted from gross revenue. Production Sharing Contract is production sharing scheme which applied in Indonesia, wherein the contractor believed to have ability in financial, technology and skill. And for the calculation matters we use case studies in Kontraktor Kontrak Kerja Sama A project which has a production field in Maluku. The result of economics calculation that using gas price 11 from ICP is US 5.28 MMBTU shows the best financing schemes is TBS which produces an IRR of 30.4 , NPV US 3.498 million, POT for 7 years, the Government Take US 34,575 million the Contractor Take US 21,682 million. At TBS Scheme there is no capital investment value that calculated in the beginning of cash flow that could impact deep negative cash flow and high unrecovered cost, recovery scheme of capital investment more profitable due to its uses flat percentage and deducted from gross revenue, while Production Sharing Contract scheme using 25 percentage and declining balance methods. Macroeconomic impact resulting from the passage of this project for Indonesia is to increase employment, the development of domestic industry since they could become business partner with KKKS A, Indonesian banks can grow and compete with the overseas Bank, and in general can make the Indonesia economy growing gradually and sustainably Key words Financing, FLNG, Economics, PSC, Trustee Borrowing Scheme "

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Prinsip Asas Proporsionalitas dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.C.4. Wali Amanat sebagai pihak yang ditunjuk dan dibayar oleh Emiten, mengakibatkan kedudukan Emiten yang lebih ldquo;tinggi rdquo; tersebut mudah mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Perwaliamanatan. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui urgensi perwujudan Prinsip Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Perwaliamanatan sebagai instrument perlindungan hukum. Penulisan Tesis ini menggunakan metode Yuridis Normatif Normatif Legal Research , melalui pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat urgensi Prinsip Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Perwaliamanatan untuk mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

---

ABSTRACT This thesis discusses the Principles of The Proportionality Principle in Bapepam LK Regulation Number VI.C.4. Trustee as the party appointed and paid by the Issuer, resulting in the positions of the more high Issuer easily affect the implementation of the Trustee Agreement. This thesis aims to find out the urgency of the principle embodiment of Proportionality Principle in Trustee Agreement as legal protection instrument. The writing of this thesis uses normative legal method Normative Legal Research , through the approach of law. Based on the results of the research can be seen that there is urgency Principle of Proportionality Principle in Trustee Agreement to regulate the implementation of rights and obligations of the parties in the Trustee Agreement."

"Tesis ini membahas tentang kepastian hukum atas pelaksanaan Debt to Equity Swap terhadap obligasi yang dikonversi menjadi saham dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, obligasi sebagai surat berharga yakni efek atau merupakan bentuk surat bukti utang emiten kepada kreditor pemegang obligasi yang memiliki jangka waktu jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan. Dalam jangka waktunya, dapat dimungkinkan terjadinya keadaan dimana Emiten tidak mampu atau gagal bayar atas utang lain yang dimiliki. Untuk itu, pengajuan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan guna penataan utang-utang emiten tersebut. Salah satu metode dalam rangka perdamaian di penundaan kewajiban pembayaran utang atas Obligasi yang dimiliki oleh Emiten atau Debitor yaitu Debt to Equity Swap. Dalam tesis ini, dibahas mengenai tata cara pelaksanaan Debt to Equity Swap terhadap Obligasi non-convertible dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang dan mengenai keberlangsungan waliamanat serta berakhirnya peran sebagai wakil dari kreditor pemegang obligasi dalam menjalankan segala tugas, wewenang serta fungsi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan sifat penelitian deskriptif-analitis serta dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tidak terdapatnya upaya yang diwajibkan pada pelaksanaan Debt to Equity Swap terhadap Obligasi non-convertible dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang, melainkan dapat dilakukan melalui upaya yaitu mempercepat jangka waktu Obligasi, serta dalam rangka ini pula keberlangsungan peran waliamanat masih terus berjalan.

---

This thesis discusses regarding the legal certainty on the implementation of Debt to Equity Swap on bonds conversion into shares in the event of Suspension of Debt Payment Obligation. Based on Indonesian Capital Market Law, bonds are commercial paper or are forms of proof of issuer's debt to bondholders as creditors who have a predetermined term of payment. Within such period of time of bonds, it is possible for a situation which will be occurred where the Issuer is unable or default on other debts held. For this reason, the reconciliation petitionof the Suspension of Debt Payment Obligation is one of the efforts that can be made to restructure the issuer's debts. One method in the form of restructuring debton the Suspension of Debt Payment Obligation on bonds held by issuers or debtors, namely Debt to Equity Swap. This thesis will be focused on the implementation of Debt to Equity Swap on non-convertible bonds in order to Suspension of Debt Payment Obligation and regarding the continuity of the Trustee and the end of the role as representative of the bond holders as creditors in carrying out all duties, authorities and functions based on the trustee agreement. The form of this research is juridical-normative, with the nature of descriptive-analytical research and analyzed using qualitative methods. On the basis of the conditions described, there is no compulsory effort in the implementation of Debt to Equity Swap against non-convertible bonds in the event of Suspension of Debt Payment Obligation, but can be done by accelerating the term of the Bonds, as well as the Trustee role still be continued."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk menganalisis risiko investasi yang perlu dipertimbangkan oleh KKKS A selaku investor dalam periode 2017 s.d. 2055 terkait skema pembiayaan proyek LNG berdasarkan analisis keekonomian dan analisis tata kelola migas, kebijakan pemerintah terhadap gas bumi, kepatuhan dan regulasi. Hasil analisis berdasarkan perhitungan keekonomian menyimpulkan bahwa skema pembiayaan proyek LNG dengan metode Trustee Borrowing Scheme TBS maupun Production Sharing Contract PSC memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Melalui metode TBS diperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih besar dibandingkan dengan skema PSC. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa jangka waktu kontrak bagi hasil dan alokasi penjualan gas untuk domestik merupakan variabel yang paling sensitif terhadap nilai keekonomian proyek. Analisis hasil wawancara mendalam terkait tata kelola migas, kebijakan pemerintah terhadap gas bumi, kepatuhan dan regulasi menyimpulkan bahwa ketidakpastian regulasi dan inkonsistensi kebijakan pemerintah terhadap gas bumi merupakan faktor utama yang dapat menghambat investasi dan mengurangi nilai keekonomian proyek.

---

ABSTRACTThis research is conducted to analyze the investment risk that should be considered by PSC A as an investor during 2017 ndash 2055 in relation to LNG project financing scheme based on economic analysis and analysis on governance in oil and gas, government policy on natural gas, compliance and regulation. Result of analysis on economic calculation has concluded that LNG project financing scheme with both methods of Trustee Borrowing Scheme TBS or Production Sharing Contract PSC has added value to the company. TBS method can generate higher investment return than PSC scheme. Result of sensitivity analysis has shown that the production sharing contract term and gas for domestic market obligation are the most sensitive variables that can effect to project economic. Analysis through in depth interview to assess governance in oil and gas, government policy on natural gas, compliance and regulation has concluded that the uncertainty regulation and inconsistency of government policy on natural gas are the main factors that possibly obstruct the investment and reduce the project economic value."

"Skripsi ini membahas mengenai peran yuridis kurator Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan dalam harta pailit. Sampai saat skripsi ini ditulis, Balai Harta Peninggalan di Indonesia masih menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Staatsblad 1872 No. 166 tentang Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan, yang notabene merupakan aturan peninggalan Belanda. Ditambah lagi di negara Belanda sendiri Balai Harta Peninggalan weeskamer sudah ditiadakan sejak tahun 1810. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah dengan studi dokumen dan wawancara dengan pihak Hakim pada Pengadilan Niaga, Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan dan Ahli hukum kepailitan. Pada akhirnya, Penulis mendapatkan hasil dari penelitian bahwa kurator Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugasnya hanya mendasarkan pada UUK-PKPU, dimana belum terdapat pengaturan khusus mengenai pedoman bagi Balai Harta Peninggalan untuk menjalankan tugas sebagai kurator.

---

This thesis discusses about the juridical role of Balai Harta Peninggalan Trustee in performing the task of managing and liquidating in the bankruptcy estate. Until this thesis is written, Balai Harta Peninggalan in Indonesia is still carrying out its main duty and function by referring to Staatsblad 1872 No. 166 on Instructions for Balai Harta Peninggalan, which is a legacy of the Dutch legacy. Plus in the Netherlands own country Balai Harta Peninggalan weeskamer has been abolished since 1810. The research method used in this thesis is the normative juridical. Research conducted by the author is by document studies and interviews with the Judge on Commercial Court, Legal Technical Member of Balai Harta Peninggalan and Bankruptcy legal expert. In the end, the author got the result from the research that the trustee of Balai Harta Peninggalan in performing its duties only based on UUK PKPU, where there is no specific arrangement regarding guidance for Balai Harta Peninggalan to perform duty as a bankruptcy trustee."

"Skripsi ini membahas tentang dua konsep yang berasal dari sistem hukum yang berbeda yaitu trust yang berasal dari common law Inggris dengan mudharabah khususnya mudharabah al-muqayyadah yang berasal dari hukum islam. Trust adalah perbuatan hukum seorang pemilik benda (settlor) yang menyerahkan hak miliknya kepada pihak yang dipercaya (trustee) untuk diberikan manfaatnya pada pihak yang telah ditentukan (beneficiary) Konsep trust telah lama digunakan untuk pengelolaan tanah dan untuk kegiatan bersifat amal. Setelah abad ke-20 trust mulai digunakan untuk kepentingan komersial seperti dana pensiun dan investasi baik melalui perbankan maupun pasar modal. Walaupun sebenarnya trust bukan lahir dari kaidah equity dan bukan common law, penerapan trust di luar Inggris terutama negara-negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental termasuk Indonesia sulit diterima karena masalah pemisahan kepemilikan menjadi kepemilikan secara hukum oleh trustee (legal ownership) dan kepemilikan dalam manfaat oleh beneficiary (equitable owner). Di sisi lain, dalam kegiatan perdata islam terdapat akad-akad yang salah satunya juga digunakan untuk maksud investasi yaitu akad mudharabah al-muqayyadah yaitu tindakan nasabah penyimpan sebagai pemilik dana sebenarnya yang menyerahkan pada bank syariah untuk diinvestasikan pada pihak atau bidang usaha yang telah ditentukan oleh nasabah penyimpan. Akad yang telah diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia ini ternyata memiliki karakteristik persamaan dengan trust sehingga dapat dikatakan sebagai pranata serupa dengan trust. Oleh karena itu, penerapan akad mudharabah al-muqayyadah dapat menjadi tinjauan perbandingan terhadap penerapan trust di Indonesia.

---

This thesis discuss about two concept comes from different legal system which is trust from England?s common law legal system and mudharabah especially mudharabah al-muqayyadah from islamic legal system. Trust is legal actions from property owner who transfer his property right to trustee for give the benefit to determined receiver or beneficiary. Trust concept has been used for land organizing and charity activities. After 20th century, trust started use for commercial interest through pension fund and investment in banking and capital market. Although trust actually does issued from equity not common law, trust implementation outside England gets resisted and hard to accept especially from civil law countries include Indonesia caused by separation of ownership into legal ownership and equitable ownership. On the other hand, in islamic private affair there are many akads and one of them can use for investment intention that is mudharabah al-muqayyadah. It is a deposan who have transfer some fund to syaria bank for invested to a specific person or certain business field. Mudharabah al-Muqayyadah has been enforced in Indonesia's syaria banking in fact have similiar characterictics with trust so it can callled as a trust-like concept. Therefore, mudharabah al-muqayyadah implementation can be a comparative study against trust implementation in Indonesia."

"Tesis ini menganalisis metode pendanaan kapal Floating LNG (FLNG) dengan membandingkan metode Trustee Borrowing Scheme (TBS) dan Skema production Sharing Contract (P,SC Scheme) pada PSC X. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan observasi perusahaan melalui data internal dan eksternal perusahaan. Hasil analisis berdasarkan perhitungan keekonomian menyimpulkan bahwa proyek pembangunan kapal FLNG ini memberikan nilai tambah bagi perusahaan baik pada metode TBS maupun dengan skema PSC. Melalui metode TBS diperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih besar dibandingkan dengan skema PSC karena adanya faktor pembayarian biaya bunga yang dijadikan prioritas dalam cost recovery. Analisis sensitivitas memperlihatkan bahwa harga jual LNG yang mengacu kepada harga minyak merupakan variabel yang paling sensitif. Selain itu analisis juga dilakukan pada alternatif pendanaan dengan menggunakan skema leasing yang juga memberikan kontribusi yang tinggi bagi perusahaan namun perlu diperhatikan akan adanya peraturan mengenai kepemilikan aset yang tidak dapat dimiliki oleh pemerintah, besarnya tingkat pengembalian yang diharapkan perusahaan leasing serta kemampuan perusahaan leasing untuk mendanai proyek pembangunan FLNG.

---

This thesis analyzes financing methods of floating LNG (FLNG) by comparing the Trustee Borrowing Scheme (TBS) and Production Sharing Contract (PSC Scheme) in PSC X. The research method user literatur study and company's observation through internal and external data provided. The analysis results the development project of FLNG add value to the company both on TBS and PSC Scheme. The value of project in TBS is higher than PSC Scheme mainly due to interest cost and loan payment prioritization. In addition, sensitivity analysis shows that LNG sales price which index to oil price is the most sensitive variable. This thesis also analyzes an alternative financing method which is a lease scheme. The lease scheme gives higher contribution to the compony compare to TBS however the application of the scheme obstacled by the regulation that for asset leased it with not become the property of Government of Indonesia, IRR expected by the leasing company and also capability of leasing company in financing this FLNG project."

"Tulisan ini membahas mengenai pertanggungjawaban kurator dalam melakukan tugasnya terhadap harta pailit agar tidak menyebabkan kerugian terhadap kreditor atau debitor pailit yang dibandingkan dengan ketentuan hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat. Pembahasan juga ditinjau dari pertimbangan hakim pada kasus terdahulu di Indonesia dan Amerika Serikat mengenai kasus kurator yang digugat oleh para pihak dalam kepailitan atas dasar tindakan yang tidak beritikad baik sehingga menyebabkan kerugian terhadap para pihak dan harta pailit. Untuk mencari jawaban dari tulisan ini, tulisan ini ditulis dengan metode penelitian doktrinal. Peran kurator sebagai satu-satunya lembaga dalam kepailitan yang berwenang melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit membuat kurator memikul tanggungjawab yang besar kepada para pihak dalam kepailitan atas harta pailit. Atas tanggung jawab yang besar itu maka undang-undang kepailitan mengatur agar kurator dapat bertanggung jawab terhadap kerugian atas harta pailit dan para pihak kepailitan. Tetapi pada praktiknya atas adanya tanggung jawab kurator tersebut maka tidak sedikit kasus pada pengadilan yang melakukan penggugatan terhadap kurator atas tindakan itikad tidak baik yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit dan para pihak. Maka dari tanggung jawab tersebut, ditentukan bahwa kurator dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh para pihak atau kerugian terhadap harta pailit apabila tindakan yang dilakukan tersebut terbukti merupakan tindakan di luar kewenangan yang dimiliki oleh kurator yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tugasnya sebagai kurator.

---

This paper discusses the responsibility of the trustee in conducting his duties towards the bankruptcy estate so as not to cause any disadvantage to creditors or bankruptcy debtors compared to the provisions of bankruptcy law applicable in the United States. The discussion is also reviewed from the consideration of judges in previous cases in Indonesia and the United States regarding cases of trustees being sued by parties in bankruptcy on the basis of actions that are not in good faith, causing harm to the parties and the bankruptcy estate. To find the answers, this paper is written using doctrinal research method. The role of the trustee as the only authorized entity in bankruptcy to manage and settle the bankruptcy estate makes the trustee bear a great responsibility to the parties in bankruptcy for the bankruptcy estate. For this great responsibility, the bankruptcy law regulates that the trustee can be responsible for the loss of bankruptcy assets and bankruptcy parties. However, in practice, due to the trustee's responsibility, there are many cases in which the court sues the trustee for bad faith actions that cause losses to the bankruptcy estate and the parties. From this responsibility, it is determined that the trustee can be personally liable for losses suffered by the parties or losses to the bankruptcy estate if the actions taken are proven to be actions outside the authority granted to the trustee by law to perform his duties as a trustee."