Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Martina Lenora Lelyemin
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2009
S10482
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Tambunan, Anggi Padoan I.
"
Dalam tax treaty yang ditutup dengan 57 negara, terdapat treaty benefit yang diberikan terbatas hanya untuk pelaku usaha kedua negara yang mengikat perjanjian, hal ini dilakukan untuk memberikan insentif bagi pelaku usaha di kedua negara untuk melakukan transaksi ekonomi dalam cakupan lintas batas negara. Sehingga hasil yang diharapkan adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik bagi kedua negara. Namun, perjanjian yang ditutup tersebut disalahgunakan oleh penduduk dari negara yang tidak melakukan perjanjian dengan melakukan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Muhammad Basith Ali Fikri
"
Salah satu upaya melakukan penghindaran pajak adalah dengan melakukan treaty shopping. Skema treaty shopping lazimnya menggunakan special purpose vehicle yang berbentuk conduit company. Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dan PER-62/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Berdasarkan hasil analisis, peraturan anti-treaty shopping ini menggunakan beberapa pendekatan yang disarankan dalam OECD ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T53307
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Agung Siswadhi
"
ABSTRAK
Terminologi beneficial owner merupakan hal yang penting dalam menentukan apakah subjek pajak luar negeri dapat memperoleh penurunan tarif dari treaty. Melalui praktek treaty shopping Wajib Pajak berusaha merekayasa transaksi tersebut untuk memperoleh treaty benefit sehingga dapat meneruskan penghasilannya meelalui negara mitra P3B. Hal tersebut tentu saja dapat menggerus potensi dari penerimaan pajak negara sumber.
Untuk itu, maka otoritas perpajakan Indonesia membuat kebijakan antitreaty shopping sebagaimana diatur dalam Pasal 26 1a UU PPh tahun 2008. Selanjutnya petunjuk ...
"
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014
T42013
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dian Savitri Esthi Wardani
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T24535
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Eny Susilowati
"
Tesis ini membahas praktik treaty shopping yang dilakukan oleh WPDN Indonesia khususnya perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan ketentuan Anti Treaty Shopping di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik treaty shopping oleh WPDN Indonesia khususnya perusahaan publik yang terdaftar di BEI dilakukan dengan cara pembentukan SPV financing dan banyak didirikan di Belanda. Ketentuan anti treaty shopping Indonesia memuat pendekatan penentuan beneficial owner sesuai ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T28354
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Agung Kurniawan
"
Pemerintah Indonesia telah ikutserta dalam Multilateral Instrument (MLI) dan menentukan Principal Purpose Test (PPT) sebagai standar minimum yang dipilih. Indonesia juga memiliki regulasi domestik dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak yaitu PER-25/PJ/2018. MLI dan PER-25/PJ/2018 tidak secara rinci mengatur bagaimana PPT harus ditafsirkan. Upaya Indonesia memerangi aggressive tax planning akan berpotensi menjadi aggressive tax dispute. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PPT ditinjau dari perspektif kepastian hukum; menganalisis keunggulan dan kelemahan penerapan PPT dan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Rhezza Adsadera
"
Investor-state dispute settlement adalah ketentuan yang umum terdapat di P4M. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kegiatan investasi asing di negara penerima investasi. Ketentuan tersebut juga terdapat di ACIA dan lebih dari satu P4M bilateral yang berlaku di ASEAN. Banyaknya P4M yang berlaku tersebut mengakibatkan banyaknya ketentuan investor-state dispute settlement yang berlaku pula di ASEAN karena tidak seragamnya ketentuan investor-state dispute settlement di setiap P4M. Adanya perbedaan ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh investor asing untuk ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2015
S60405
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Irfansyah
"
Skripsi ini membahas mengenai peran tax haven dalam penghindaran pajak lintas batas negara berupa kriteria dari tax haven, skema penghindaran pajak melalui tax haven, kebijakan pemerintah dan OECD dalam penanganan fenomena tax haven. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tax haven merupakan fenomena ekonomi global yang menerapkan tarif pajak yang rendah bahkan nol persen, tidak transparan, dan kerahasiaan finansial sehingga tax haven digunakan sebagai alat untuk penghindaran pajak lintas ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
