Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ada dua perasalahan utama pembangunan di bidang kehutanan yaitu : (1) tingginya laju kerusakan hutan (deforestrasi) dan (2) kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mcnjawab dua permaealahan tersebut adalah program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menjaga keamanan sumbcr daya hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempenganuhi partisipasi masyarakat dalam program PHBM dan menganalisa dampak program texhadap pendapatan masyarakat desa hutan. Penelitian ini dilaksanakan di desa hutan pada tfga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen dan Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Data yang digunakan adalah data primer hasil survei terhadap 160 responden yang dipilih sccara acak dengan sistcmatis sampling. Metode estimasi yang digunakan adalah trearmem ejéct model. Hasil estimasi regresi menunjukkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan karakteristik rumah tangga tidak mempengaruhi keputusan partisipasi masyarakat dalam program. Hanya persepsi terhadap lingkungan saja yang mcmpengaruhi keputusan mengikuti program. Hasil penelitian ini juga menunjukkan ada pcrbedaan pendapatan antnra yang ikut program dan tidak ikut program. Mereka yang mengikuti program pendapatannya justeru lebih rcndah sebesar Rp 312.838,-. Peranan PI-IBM terhadap pcningkatan pendapaxan kurang berhasil.

---

There are two main problem in forestry development, they are: 1. The high speed of deforestation and, 2. The poveny of society around the forest. One of govemment policies to answer the two problems is the community based forest resources management (CBFM). This program has the aims to increase people's welfare around the forest and to maintain the forest resource safety. This research has the aims to find out the factors that influence peopIe's participation in forest resource management together with the society and then to analyze the effect of the program on forest rural society income.

This research was carried out in rural forest in three district area that is District of Patikraja, Kebasen and Kedungbanteng, Banyumas Regency. The data were collected from primary data as the result of survey on |60 respondents chosen randomly using systematic sampling method. Then the estimation method is treatment effect model.

The result of regression estimation shows that the social economic condition and characteristic of households do not influence people's participation on the program . Only perception on the environment etTects their decision to follow the program. The result of research also shows that there is income difference among the people who participate the program and people who do not participate the program. The people who participate the program in fact accept lower income as much as Rp. 312,838,- As implication, the role of community based forest resources management is in fact less successful."

"Desentralisasi & otonomi daerah adalah perubahan besar (big-bang) bagi Indonesia. Sejak diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah , kebijakan pemekaran daerah mengalami perubahan yg signifikan. Selama pemerintahan orde baru , pemekaran relatif stagnan dan cenderung top - down policy. Saat ini pemekaran daerah adalah Bottom - Up Policy. Sejak 1999 hingga Januari 2008 telah terbentuk 164 daerah baru yg terdiri dari 7 provinsi baru,, 134 kab. baru, & 23 kota baru. Permasalahan timbul ketika pemekaran daerah lebih dilihat sebagai fenomena politik tanpa melihat persyaratan teknis proseduralnya. Akibatnya banyak daerah yg tdk berkinerja secara optimal . oleh karena itu evaluasi terhadap kinerja/ dampak dr kebijakan pemekaran sangat diperlukan. Tujuan dr studi ini adalah pertama, mengevaluasi perkembangan & dampak pelaksanaan pemekaran daerah di tingkat kab.-kota utamanya dlm. hal perkembangan ekonomi, keuangan pemerintah , pelayanan publik, & kapasitas aparatur & rentang kendali . Kedua mengidentifikasi permasalahan yg muncul atas dilaksanakannya pemekaran daerah. Keempat menyusun & merumuskan rekomendasi kebijakabn berkaitan dengan pemekaran daerah beserta usulan-usulannya yg masih & akan diajukan oleh beberapa daerah. Ada beberapa metode evaluasi yg digunakan dlm studi ini . Pertama metode indeksasi dengan terlebih dahulu membentuk kelompok control - treatment untuk melakukan komparasi apple to antara daerah otonom baru dengan daerah bukan DOB 9Induk & kontrol) ,kedua evaluasi akan dilakukan dengan menggunakan metode metode propensity score matching untuk mencarai rerata dampak (Average Treatment Effect) dari suatu kebijakanpemekaran. Studi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemekaran belum berhasil mensejahterakan masyarakat di daerah pemekaran. beberapa rekomendasi untuk kebijakan pemekaran ini diantara pembenahan dlm proses pengusulan. kedua, pemerintah DOB harus memiliki syarat kapasitas minimal tertentu . ketiga, perlunya alternatif kebijakan selain pemekaran pd level kab./kota yati pemekaran di level kec./desa, kemudian tdk memberikan insentif fiskal utk memekarkan diri. Terakhir pengelolaan & pengaturan penyediaan layanan publik hendaknya memperhatikan keberagaman konidisi geografis daerah & bukan pd populasi saja."

"Tesis ini meneliti dampak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai place-based policy terhadap pembangunan ekonomi lokal di Indonesia. Dengan menggunakan metode difference-in-differences (DID), penelitian ini menganalisis dampak KEK pada beberapa indikator ekonomi seperti PDB per kapita, lapangan kerja, upah tenaga kerja, dan ketimpangan pendapatan di tingkat kota. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendirian KEK mengarah pada peningkatan PDB per kapita, lapangan kerja, dan upah tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan di kota dimana KEK diimplementasikan dibandingkan dengan kontrol grup. Penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian dalam pemgimplementasian place-based policy di negara berkembang, khususnya Indonesia.

---

This thesis examines the impact of Special Economic Zones (SEZs) as a place-based policy for local economic development in Indonesia. Using difference-in-differences (DID) approach, the study analyses the impact of SEZs on key economic indicators such as GDP per capita, employment, labour wages, and income inequality at the city level. The findings indicate that establishing SEZs leads to increased GDP per capita, employment, and labour wages while reducing income inequality in the treated cities compared to the control cities. The research contributes to understanding place-based policies in developing countries, thereby filling the gap in empirical evidence."