Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jurnal ini membahas krisis eksistensial yang dialami seorang transpuan dalam film GIRL (2018). Film ini dibuat berdasarkan kisah yang dialami oleh seorang transpuan yang bercita-cita ingin menjadi balerina profesional dan harus berjuang menghadapi permasalahan dalam meraihnya. Konflik yang dihadapi tokoh dimulai dari konflik dalam batinnya yang berkecamuk, hubungannya dengan keluarga, hingga pengakuan dalam kelompok pertemanannya. Konflik yang begitu kompleks ditampilkan dengan memanfaatkan teknik sinematografi yang beragam. Pembahasan krisis eksistensi yang dialami transpuan dalam film ini dijabarkan dengan analisis struktur, fokalisasi, dan sinematografi.

---

This journal discusses the existence crisis experienced by a trans woman in the film GIRL (2018). This film is based on a story experienced by a trans woman who aspires to become a professional ballerina and must struggle to face problems in achieving it. The conflicts that the characters face, start from the inner conflict that rages on, her relationship with her family, the recognition in their group of friends. Such complex conflicts are displayed using various cinematographic techniques. Analysis of the existence crisis experienced by trans women in this film is described by structural analysis, focalization, and cinematography."

"Kontak imajiner Tingginya kekerasan dan kebencian berdasarkan identitas (minoritas) tertentu semakin meningkat di Indonesia, terutama kepada kelompok transpuan. Karenanya perlu dilakukan intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan toleransi terhadap kelompok identitas gender minoritas. Intervensi untuk menginisiasi toleransi dapat dimulai dari kelompok orang muda di Indonesia agar dapat hidup berdampingan satu sama lain melalui pendekatan teori imagined contact hypothesis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat penurunan prasangka negatif terhadap transpuan secara signifikan sig (24) = 2.78, p < .01 (one-tailed) dimana sikap terhadap transpuan lebih positif pada kelompok setelah diberikan intervensi imagined contact (M = 55.32, SD = 17.18, n = 25) dibandingkan sebelum intervensi (M = 62.68, SD = 14.99, n = 25).

---

The high level of violence and hatred based on certain (minority) identities is increasing in Indonesia, especially to transwomen. Therefore, it is necessary to conduct interventions aimed at increasing tolerance for minority gender identity groups. Interventions to initiate tolerance can be started from groups of young people in Indonesia so that they can coexist with each other through the approach of the imagined contact hypothesis theory.

The results showed a significant decrease in prejudice towards transwomen (24) = 2.78, p <.01 (one- tailed) where the attitude was more positive in the group after imagined contact intervention (M = 55.32, SD = 17.18, n = 25) rather than before the intervention (M = 62.68, SD = 14.99, n = 25)."

"Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) mengatur bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan kewajiban negara yang difasilitasi oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh warga negara. KTP merupakan alat untuk memastikan bahwa warga negara terdaftar dan dijamin hak-hak sipil, politik, dan sosial ekonominya. Ketiadaan KTP menyebabkan kerentanan berlapis-lapis dari kelompok yang terstigmatisasi dan terdiskriminasi, yaitu waria. Mereka terpinggirkan dari akses keadilan dan hak-hak dasar, sebelum dan di masa pandemi COVID-19. Berbagai stigma, kekerasan dan diskriminasi dialami waria yang tidak memiliki akses KTP, yang sayangnya tidak diantisipasi oleh UU Adminduk. Tulisan ini menganalisis implementasi UU Adminduk terkait mekanisme KTP bagi waria, khususnya di masa pandemi. Dengan menggunakan kerangka hak asasi perempuan, makalah ini menunjukkan permasalahan substantif yang berpotensi mengancam akses keadilan dan kesetaraan waria. "

"Hukum Kasih dalah ajaran utama Kekristenan. Dengan Hukum Kasih maka umat Kristiani diajar untuk bersikap inklusi dan memperjuangkan hak-hak orang-orang yang tertindas. Sayangnya, ketika Hukum Kasih diperhadapkan pada pemenuhan hak spiritualitas transpuan, maka “hukum” tersebut kehilangan sisi inklusinya. Wacana tentang heteronormatif dalam Kekristenan menjadi kontra narasi atas nilai inklusi Hukum Kasih. Bahkan, dalam konteks ini, Kekristenan justru menjadi hambatan terbesar terhadap penerimaan pada ketubuhan dan seksualitas kelompok transpuan. Namun, benarkah heteronormatif telah final dalam wacana Kristen? Bagaimana para pendeta menjembatani kontradiksi yang ada dalam amanat pelayanan spiritualitas jemaat, termasuk transpuan? Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan dan pemahaman 6 (enam) pendeta sekutu Protestan mengenai Hukum Kasih guna membangun landasan pemaknaan atau peta tafsir alternatif yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan spritiualitas kelompok transpuan. Menggunakan pendekatan fenomenologi dengan perspektif feminis yang berpihak kepada kelompok transpuan, penelitian ini mewawancarai 2 (dua) pendeta perempuan cis-gender heteroseksual, 3 (tiga) pendeta laki-laki cis-gender heteroseksual dan seorang pendeta laki-laki non-heteroseksual yang memiliki keberpihakan terhadap kelompok minoritas seksual. Studi ini mengungkap tiga hal, yaitu upaya membangun kesadaran dan keberpihakan terhadap kelompok minoritas seksual, agensi pendeta sekutu dan makna pemberkatan perkawinan transpuan bagi pendeta sekutu. Upaya yang telah dilakukan dari studi ini menunjukkan: Pertama, sekadar pemaknaan akan “kasih” yang inklusi, ternyata tidak cukup dalam membangun kesadaran kritis dan keberpihakan, para pendeta sekutu membangunnya melalui refleksi kesadaran akan privilese, makna panggilan dan pengutusan gerejawi, adanya perjumpaan dengan kelompok minoritas seksual dan menyadari bahwa kelompok minoritas kebutuhan spiritualitas. Kedua, dalam upaya membangun agensi, para pendeta sekutu menggunakan identitas kependetaan mereka (paspor) sebagai strategi untuk membangun tafsir baru, mengubah wacana inklusi menjadi DNA gereja dan melakukan gerakan inklusif SOGIESC. Ketiga, dalam memaknai pemberkatan perkawinan transpuan, para pendeta masih dihadapkan pada ragam tafsir yang menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan spiritualitas kelompok tranpuan. Pada akhirnya, penguatan wacana teologi feminis dan SOGIESC pada para pendeta dan pengambil kebijakan di gereja menjadi suatu yang niscaya untuk pengejawantahan nilai Hukum Kasih yang sebenarnya.

---

The Law of Love is the main teaching of Christianity. With the Law of Love, Christians are taught to be inclusive and fight for the rights of oppressed people. Unfortunately, when the Law of Love is confronted with fulfilling the spiritual rights of transgender women, the "law" loses its inclusion. Discourse about heteronormative in Christianity becomes a counter narrative on the inclusion value of the Law of Love. In fact, in this context, Christianity is actually the biggest obstacle to acceptance of the body and sexuality of transgender groups. However, is it true that heteronormative is final in Christian discourse? How do pastors bridge the contradictions that exist in the mandate of the church's spiritual ministry, including transwomen? This study aims to explore the views and understanding of 6 (six) allied Protestant pastors regarding the Law of Love in order to build a basis for interpretation or an alternative interpretation map that facilitates the fulfillment of the spiritual needs of the transgender group. Using a phenomenological approach with a feminist perspective that favors transgender groups, this study interviewed 2 (two) heterosexual cis-gender female priests, 3 (three) heterosexual cis-gender male priests and one non-heterosexual male priest who has a bias against sexual minorities. This study reveals three things, namely efforts to build awareness and alignment with sexual minority groups, the agency of allied priests and the meaning of the blessing of transgender marriages for allied priests. The efforts that have been made from this study show: First, the mere meaning of "love" which is inclusive, turns out to be insufficient in building critical awareness and partiality, the allied pastors build it through reflection on awareness of privilege, the meaning of ecclesiastical vocation and mission, the existence of encounters with groups sexual minorities and realize that minority groups need spirituality. Second, in an effort to build agency, allied pastors use their clerical identity (passport) as a strategy to build new interpretations, change the discourse of inclusion into the DNA of the church and carry out the SOGIESC inclusive movement. Third, in interpreting the blessing of transgender marriages, priests are still faced with various interpretations which are a challenge in meeting the spiritual needs of transgender groups. In the end, the strengthening of feminist theological discourse and SOGIESC among pastors and policy makers in the church is necessary for the realization of the true value of the Law of Love."

"Waria atau transpuan sudah sejak lama dikenal di Indonesia. Sebagai manusia, mereka memiliki hak untuk beribadah kepada Tuhan. Komunitas transpuan kemudian memberi wadah kepada sesamanya untuk memenuhi kebutuhan spiritualitas mereka dengan mendirikan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pondok pesantren waria periode 2016-2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan penelitian deskriptif. Lebih lanjut, pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui wawancara. Selain itu, data juga diperoleh melalui studi pustaka seperti buku, jurnal, artikel, maupun video. Peneliti akan menggunakan teori pendekatan gender dan HAM (Hak Asasi Manusia) serta teori pesantren untuk menyelesaikan tulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta merupakan pondok pesantren yang unik karena santrinya merupakan para transpuan dan pondok pesantren ini tidak memiliki masjid serta asrama seperti pesantren pada umumnya. Pesantren ini juga tidak dipimpin oleh kyai melainkan transpuan itu sendiri. Berbagai gejolak yang terjadi di pesantren ini tidak membuat eksistensi mereka redup. Banyak hal positif yang justru mereka dapatkan setelah adanya konflik.

---

Waria or transwoman have long been recognized in Indonesia. As humans, they have the right to worship God. The transwoman community then provided a place for their fellow human beings to fulfill their spiritual needs by establishing Al-Fatah Waria Boarding School Yogyakarta. This study aims to find out the development of transwoman Islamic boarding school 2016-2023 period. The method used in this research is a qualitative method with descriptive research. Furthermore, data collection in the study was conducted through interviews. In addition, data is also obtained through literature studies such as books, journals, articles, and videos. The researcher will use the theory of gender and human rights approaches as well as the theory of boarding school to complete this paper. The results showed that Al-Fatah Waria Boarding School Yogyakarta is a unique boarding school because its students are transwoman and this boarding school does not have a mosque and dormitories like other boarding schools. This boarding school is also not led by a kyai but the transwoman. The various conflicts that occur in this boarding school do not make their existence dim. They got many positive things after the conflict.

"

"Penelitian ini membahas tantangan komunitas transpuan memperoleh pengakuan identitas hukum di Indonesia. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil belum sempurna menangani permasalahan tersebut. Tidak sempurnanya kedua pengaturan hukum tersebut karena pengajuan permohonan pengubahan identitas hukum kepada pengadilan negeri dapat ditolak. Dengan begitu, transpuan di Indonesia tidak mendapatkan salah satu hak dasarnya, yakni identitas hukum. Melalui metode sosio-legal, penelitian ini menganalisis kekurangan kedua pengaturan hukum yang ada dan mewawancarai transpuan di Jakarta Selatan tentang identitas hukum mereka. Hasil ditemukan bahwa para transpuan ini belum melakukan pengubahan identitas hukum karena terintimidasi dengan hukum yang ada. Hal tersebut mengakibatkan keseharian mereka terdapak, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan keamanan pribadi. Berdasarkan temuan ini, peneliti memberikan beberapa saran ke depan. Pertama, dicanangkan self-ID law yang memungkinkan transpuan untuk secara langsung mengajukan perubahan identitas tanpa hambatan pengadilan yang berlebihan. Kedua, perlunya kompensasi bagi mereka yang pernah ditolak, serta edukasi intensif bagi petugas pemerintah untuk menghindari diskriminasi. Ketiga, pentingnya dukungan sosial dan hukum yang lebih luas, termasuk layanan kesehatan yang sensitif terhadap transisi gender. Keempat, edukasi masyarakat luas untuk mengurangi stigma terhadap identitas gender yang beragam. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan bahwa transpuan di Indonesia dapat mengakses hak mereka untuk identitas hukum dengan lebih mudah dan adil, menjadikan perubahan identitas sebagai bagian normal dari proses transisi mereka.

---

This study discusses the challenges faced by trans women in obtaining legal recognition of their identity in Indonesia. Article 56 of Law Number 23 of 2006 on Population Administration and Article 58 of Presidential Regulation Number 96 of 2018 on Population Registration Requirements have not adequately addressed these issues. The imperfections in these legal provisions arise from the potential rejection of applications for legal identity change by district courts. Consequently, trans women in Indonesia are denied a fundamental right, namely legal identity. Using socio-legal methods, this research analyzes the shortcomings of existing legal frameworks and interviews trans women in South Jakarta about their legal identities. The findings reveal that these women have refrained from pursuing legal identity changes due to intimidation by existing laws, impacting their daily lives including social, economic, and personal security aspects. Based on these findings, the researcher proposes several recommendations. First, the implementation of a self-ID law that allows trans women to directly request identity changes without excessive judicial barriers. Second, the need for compensation for those previously denied, along with intensive education for government officials to prevent discrimination. Third, the importance of broader social and legal support, including healthcare services sensitive to gender transitions. Fourth, public education to reduce stigma against diverse gender identities. Implementing these recommendations is expected to facilitate easier and fairer access to legal identity rights for trans women in Indonesia, making identity changes a normal part of their transition process."

"Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya berbagai tingkatan stigma yang dialami oleh transpuan, sehingga terdapat kesulitan untuk melakukan afirmasi diri secara aman. Ruang afirmasi virtual dilihat sebagai alternatif ruang afirmasi diri yang dapat digunakan oleh transpuan. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami mengenai makna eksistensi diri transpuan dalam menggunakan Twitter/X sebagai ruang afirmasi. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan strategi penelitian fenomenologi deskriptif. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah transpuan Indonesia yang menggunakan Twitter/X dalam masa afirmasi gendernya, memiliki lebih dari 1000 pengikut pada platform Twitter/X, serta pernah mengalami diskriminasi/stigmatisasi terhadap identitas gendernya di dunia nyata. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumen pendukung lainnya. Tema-tema yang ditemukan terkait pengalaman transpuan menggunakan Twitter/X antara lain adalah membangun hubungan, mendapatkan informasi, mengedukasi pengikut, memvalidasi eksistensi dirinya, serta mengalami diskriminasi/stigmatisasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengungkapan identitas diri menjadi kekhasan pengalaman transpuan yang menjadi makna eksistensi dirinya dalam ruang afirmasi virtual, yaitu pilihannya untuk membukakan identitasnya sebagai seorang transpuan. Pengungkapan identitas diri menimbulkan rasa nyaman untuk berinteraksi dengan orang lain, adanya validasi terkait femininitasnya, serta otonomi untuk mengatur batasan privasi, yang pada akhirnya membantu transpuan dalam proses afirmasi diri.

---

The background of this study is trans women experience various levels of stigma, which pose challenges to self-affirmation in a safe manner. Affirmative virtual spaces are seen as an alternative space for self-affirmation that can be used by trans women. The purpose of this study is to understand the meaning of trans women’s self-existence in using Twitter/X as an affirmative space. The research employs a qualitative approach with a descriptive phenomenology strategy. The study participants are Indonesian trans women who use Twitter/X during their gender affirmation processes, have more than 1000 followers on the platform, and have experienced discrimination or stigmatization related to their gender identity in the real world. Data were collected through interviews, observations, and supporting documents. The key themes identified regarding trans women’s experiences on using Twitter/X include building relationships, obtaining information, educating followers, validating self-existence, and experiencing discrimination/stigmatization. The findings suggest that the disclosure of self-identity is central to the trans women’s experience, and that this disclosure constitutes the meaning of their existence in affirmative virtual spaces. The process of self-identity disclosure creates comfort in interacting, validation of their femininity, and the autonomy to set privacy boundaries, which ultimately helps transgender women in self-affirmation processes."

"Penelitian ini mengeksplorasi pengalaman tiga transpuan dalam lingkungan Gereja Protestan di tiga gereja berbeda, yaitu Gereja Y, Gereja Z. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana identitas gender para transpuan ini dipersepsikan, diakui, dan dihadapi dalam konteks religius yang seringkali patriarkis dan heteronormatif. Metode yang digunakan adalah Narrative analysis dimana penelitian ini menganalisis secara mendalam terhadap isi dan bentuk kisah yang disampaikan oleh transpuan dan pendeta. Hasil temuan data penelitian ini bahwa pendeta dan gereja X, Y, dan Z memiliki perlakuan berbeda-beda terhadap transpuan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memberikan dukungan dan ruang bagi transpuan dalam gereja, norma-norma heteronormatif dan patriarkal tetap menjadi hambatan utama yang perlu diatasi

---

This study explores the experiences of three transgender women within Protestant Church environments in three different churches, namely Church Y, Church Z. The purpose of this research is to analyze how the gender identities of these transgender women are perceived, recognized, and addressed within a religious context that is often patriarchal and heteronormative. The method used is narrative analysis, where this research deeply examines the content and form of stories conveyed by the transgender women and the pastors. The findings indicate that pastors and churches X, Y, and Z have varying approaches towards transgender women. Overall, the research shows that although there are efforts to provide support and space for transgender women within the church, heteronormative and patriarchal norms remain the main obstacles that need to be overcome."