Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Saat ini, korporasi memiliki fungsi yang penting dalam memudahkan pemenuhan kepentingan masyarakat. Namun, hal yang patut disayangkan adalah korporasi sering sekali dijadikan sebagai alat yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyamarkan dan menyembunyikan asset yang diperoleh dari tindakan kriminal yang terlihat secara fisik bahwa kegiatan terkait merupakan hasil dari kegiatan bisnis yang sah. Oleh sebab itu, implementasi dari transparansi pemilik manfaat merupakan komitmen penting yang harus ditempuh oleh Republik Indonesia dan OJK harus memastikan bahwa kebijakan yang disusun harus memiliki penilaian yang baik di mata beberapa organisasi internasional terkait. Adapun  demikian mengenai rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana rekomendasi internasional dapat memaksa suatu negara dalam menerapkan transparansi pemilik manfaat bagi perusahaan dan bagaimana penerapan kerangka hukum transparansi pemilik manfaat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan adalah rekomendasi internasional dapat memaksakan negara-negara untuk mewujudkan implementasi atas transparansi pemilik manfaat. Dengan demikian, pemerintah Indonesia disarankan untuk mengatur mekanisme sistem informasi dan pengungkapan informasi demi memudahkan kerja sama dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

 

---

In recent years, the corporation has an important function in facilitating the compliance of the community interests. Unfortunately, corporations are often used as a tool that is used by certain parties to disguise and hide assets acquired through crimes physically visible that related activities are the result of legal business activities. Therefore, the implementation of transparency of the Beneficial Owner is an important commitment that must be taken by the Republic of Indonesia, and the Indonesia’s financial services authority (OJK) must ensure that the policies which have been prepared must have a good assessment under several relevant international organizations. As for this, the problem of this study is how international recommendations can force a country to implement transparency of Beneficial Ownership for the corporations and how legal framework of transparency of Beneficial Ownership works in Indonesia. The applied research method is a normative and qualitative juridical approach. The results of the research indicated that international recommendations can force countries to realize implementation of transparency of Beneficial Ownership. Thus, Indonesian Government is suggested to regulate the mechanism of information systems and information disclosure to facilitate cooperation with the parties concerned.

 

"

"Transparansi dalam Pemilik Manfaat sedang marak - maraknya ditekankan oleh Pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terrorisme di Indonesia. Penggalakan tersebut dilakukan, dengan cara membuat pengaturan yang mewajibkan adanya transparansi atas identitas dari Pemilik Manfaat. Sesuai dengan rekomendasi dari FATF, diantaranya transparansi Beneficial Ownership hadir dalam pengaturan Legal Arrangement. Terdapat banyak bentuk dari Legal Arrangement, salah satunya adalah dalam bentuk Trust. Ditambah, posisi Indonesia yang sedang ingin bergabung dalam organisasi internasional, FATF, mewajibkan Indonesia untuk mengadopsi rekomendasi - rekomendasi yang disediakan oleh FATF dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk praktik dari Trust di Indonesia, berbeda dengan praktik Trust di antara negara - negara common law. Meskipun berbeda, penerapan dan kewajiban tentang Pemilik Manfaat tetap diwajibkan di dalamnya. Namun, alangkah lebih baiknya apabila penggunaan diksi Trust yang bisa beroperasi di Indonesia sebagai jasa, menggunakan diksi lain selain Trust yang telah dikenal sebagai Trust sebagaimana di negara - negara common law. Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah, bagaimana pengaturan dan penerapan tentang pemilik manfaat dalam Trust di Indonesia dan bagaimana rekomendasi dari FATF untuk mendukung rezim transparansi dalam Trust di Indonesi, serta skripsi ini dibuat dengan metodologi normatif yuridis.

---

Transparency of the Beneficial Ownership (Beneficiaries) are increasingly being emphasized by the government to eradicate and prevent the action of money laundering and terrorism funding in Indonesia. The promotion is carried out, by making arrangements that require transparency of the identity of the Beneficiaries. In accordance with FATF recommendations, including transparency of beneficial ownership is present in the Legal Arrangement. There are many forms of Legal Arrangement, one of which is in the form of Trust. The position of Indonesia, which is seeking to join an international organization, FATF, requires Indonesia to adopt the recommendations provided by FATF in the Indonesian national legal system. The results of this study indicate that the form of practice of Trust in Indonesia is different from the practice of Trust among common law countries. Even though it is different, the application and obligations regarding Beneficiary are still required therein. However, it would be better if the use of Trust diction which can operate in Indonesia as a service, uses other diction other than Trust which has been known as Trust as in common law countries. The formulation of the problem in this undergraduate thesis are, how is the laws and regulations and the implementation of Beneficial Ownership under the issue of Legal Arrangement (Trust) in Indonesia and how is the recommendation by the Financial Action Task Force (FATF) to enforce and support the regime of transparency of Legal Arrangement (Trust) in Indonesia. As for this undergraduate thesis is using the juridical normative approach. "