Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian. Dengan menggunakan teori yang digagas oleh Daniel W. Bromley dan Edward III, penelitian ini melihat kesesuaian kebijakan keterbukaan informasi publik yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Pertanian dan efektivitas kebijakan publik. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma positivisme. Kesimpulan penelitian ini mengarah pada dua besaran pokok, yaitu (i) implementasi kebijakan KIP yang berjalan kurang baik. Hal ini terlihat pada tahap operational level, dimana kebijakan tidak disosialisasikan dengan baik oleh PPID kepada pelaksana kebijakan; (ii) terdapat faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi yaitu komunikasi yang terkoordinasi, komitmen pimpinan, sumber daya manusia yang memadai dan terampil di bidangnya, disposisi yang sesuai, serta birokrasi. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik adalah pelaksanaan uji konsekuensi, dibuatnya program yang jelas untuk kegiatan sosialisasi kebijakan KIP, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, reorganisasi demi meningkatkan koordinasi.

---

This study examines the implementation / application of the policy of public disclosure in the Ministry of Agriculture. By using the theory proposed by Daniel W. Bromley and Edward III, this study looked at the suitability of the policy of public disclosure should be the policy implemented by the Ministry of Agriculture and efectivity public policy. This approach uses a qualitative approach with a constructivist paradigm. Informants were selected based on purposive sampling, the manager of public information the Ministry of Agriculture and NGOs ever dispute the information with the Ministry of Agriculture.

Conclusion of this study focuses on two principal amount, namely (i) the implementation of policies KIP running poorly. It looks at the operational stage level, where policies are not well socialized by the PPID to implementing policies, (ii) there are factors that hinder the successful implementation of coordinated communication, leadership commitment, adequate human resources and skilled in their field, disposition appropriate, as well as the bureaucracy.

Measures suggested to fix implementation of the policy of public disclosure is a consequence of the implementation of the test, made ​​clear program for socialization activities KIP policy, improving the quality of public information services, reorganization to improve coordination."

"ABSTRAKTesis ini membahas internet financial reporting kementerian/lembaga IFR K/L di Indonesia dengan tujuan membuktikan indeks IFR dan faktor-faktor yang mempengaruhi IFR K/L. Sejak adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP , instansi pemerintah wajib melakukan transparansi informasi. Prinsipnya menggunakan media yang murah, sederhana, cepat dan tepat waktu. Internet merupakan media yang tepat untuk meningkatkan transparansi pelaporan keuangan oleh K/L. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 77 K/L sebagai sampel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini, yang diduga menjadi determinan IFR adalah ukuran, kekayaan, tipe, akses ke website, personal value, pertumbuhan, tingkat penggunaan teknologi, kualitas informasi laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja K/L. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akses, tipe, kualitas informasi laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja terbukti berpengaruh signifikan pada IFR K/L. Temuan ini dapat digunakan masyarakat sebagai alat pengendalian kinerja K/L melalui informasi di website K/L.

---

ABSTRACT The focus in this study is internet financial ministry non ministry government institution reporting in Indonesia. After the government issued regulations on public disclosure, the government has to report such information. It has to cheap, simple, fast and timely. The internet is an appropriate medium for transparent reporting of public information by the ministry non ministry government institution. The sample in this study is 77 ministry non ministry government institution. This study uses 9 variables are adjusted to the ministry non ministry government institution in Indonesia. It is ministry non ministry government institution Size, Wealth, Type, access to site, personal value, growth, technology, audit opinion and performance accountability. The results showed that the access to site, type, information quality and performance accountability proved significantly affect to the internet financial ministry non ministry government institution reporting. The findings of this study can be used by people as a means of control the ministry non ministry government institution performance based on the reporting of financial information on the Internet. "

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya gagasan perlunya transparansi dalam program-program pembangunan di Indonesia, sebagaimana yang disposonri oleh lembaga-lembaga dana internasional seperti bank dunia dan IMF. Dalam pelaksanaan proyek SAADP (Sulawesi Agriculture Area Development Project) di desa Atowatu, kecamatan Soropian kabupaten kendari, Sulawesi Tenggara - sebagai kasus dalam penelitian ide transparansi tersebut juga menjadi pendekatan yang harus dilakukan oleh masyarakat penerima program. Namun sejak awal pelaksanaannya tahun 1999 hingga saat ini (2003), penerapan transpanransi khususnya dalam pengelolaan dana belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini ditunjukkan antara lain masyarakat tidak mengetahui secara jelas/pasti dan benar tentang dana proyek, dan belum adanya sosial dari masyarakat terhadap proses-proses pengelolaan dana, yang berakibat munculnya kasus-kasus korupsi dana proyek.Untuk itu, melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap informan yang terlibat dalam proyek dan pengkajian dokumen, penelitian mencoba mendikripsikan dan menganalisis bagaimana proses penerapan ide transparansi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pada masyarakat sasaran yang menjadi kasus penelitian ini.Transparansi adalah ide/gagasan baru (inovasi) sehingga yang menjadi pijakan teori dalam penelitian ini mengacu pada teori adopsi tekhnologi yang dikembangkan oleh Everett M. Rogers atau lebih dikenal dengan diffusion of inovation theory. Teori ini menjelaskan bagaimana proses suatu inovasi disampaikan pada masyarakat sasaran, dan bagaimana proses masyarakat mengambil keputusan mengadopsi inovasi tersebut.Teori ini juga menjelaskan bahwa penerapan suatu inovasi berjalan melalui tahapan-tahapan antara lain: pengenalan, pengenalan lebih jauh, pengambilan keputusan, dan tahap penggunaan/implementasi. Kemudian proses adopsi tersebut dipengaruhi antara lain oleh faktor karakteristik sosial budaya masyarakat sasaran, peran metode pengenalan, dan peran para agent yang memperkenalkan inovasi tersebut.Hasil-hasil temuan lapangan dan analisis menunjukkan bahwa pada penggarapan ide transparansi pengelolaan dana dalam kasus penelitian ini juga dilakukan melalui pengenalan (sosialisasi). Sementara implementasi dari ide transparansi tersebut belum terlaksana, dalam arti masyarakat belum menjalankan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan dana proyek. Hal ini ditunjukkan dengan informasi yang tidak valid terhadap dana proyek, sistim pembukuan yang buruk, dan tidak adanya kontrol sosial dari masyarakat dalam proses pengelolaan dana proyek.Belum berjalannya (belum diadopsinya) prinsip trasnparansi tersebut disebabkan oleh: (i) sosialisasi ide transparansi hanya dilakukan melalui secara formal dan instant (pada saat persiapan proyek) pertemuan; (ii) peran fasilitator (sebagai agent) tidak efektif dalam arti fasilitator tidak melakukan upaya pemberdayaan (empowemment) khususnya penyadaran akan hak-hak masyarakat terhadap pengelolaan dana proyek, (iii) sikap mental) masyarakat (khususnya pengelola dana proyek) yang cenderung tidak jujur (praktek KKN), dan (iv) kuatnya nilai-nilai primordial (kekeluargaan) di desa sasaran proyek yang ditunjukkan dengan tidak adanya kontrol terhadap pengelola dana karena masyarakat desa sasaran adalah mayoritas dari masyarakat desa sasaran adalah keluargalkerabat para pengelola dana proyek.Perencanaan ke depan, bahwa dalam menerapkan prinsip transparansi pada suatu program/proyek bagi masyarakat, pendekatan/metode sosialisasi perlu dilakukan dengan sosialisasi informal dan berkelanjutan, perlu upaya-upaya pemberdayaan pada masyarakat, khususnya advokasi (penyadaran) akan hak-hak mereka terhadap pengelolaan dana, dan perlunya melakukan assessment (identifikasi dan pengkajian) awal tentang krakteristik sosial budaya dan ekonomi masyarakat, sebelum proyek diimplementasikan."

"ABSTRAKGerakan reformasi 1998 telah melahirkan tuntutan demokratisasi dalam bentuk pemberdayaan rakyat di berbagai aspek kehidupan kenegaraan. Pembentukan UU sebagai bagian dari mengatur negara, dituntut pula adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal ini akan melahirkan produk UU yang demokratis dan berguna bagi penataan negara menuju texwujudnya good governance dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Dalam penelitian ini diajukan satu masalah pokok yaitu : bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU di era reformasi ?? Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum khususnya sosiologi perundang-undangan.Kerangka teori yang dibangun untuk pcmecahan masalah pokok tersebut adalah mengacu pada teori demokrasi dan teori pembentukan UU. Perrama, teori demokrasi harus dipahami bahwa lernbaga perwakilan dalam mengambil keputusan yang bertalian dengan state policy berupa pembentukan UU harus membuka bagi adanya akses publik untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukannya Kedua. teori pembentukan UU harus diletakkan dalam konteks sosial masyarakat yang menampung konflik nilai dan kepentingan di masyarakat yang akan diputus oleh lembaga legislatif.Dalam penelitian yang dilakukan terhadap tiga UU yaitu UU Sisclilmas, UU Pemilu dan UU Keténagakerjaan ditemukan adanya berbagai hal sbb. : Pertama, proses pembentukan UU di era reformasi memperlihatkan telah terjadi perubahan baik dilihat dari aspck kelembagaan DPR, aspek kepentingan masyarakat, aspek pengaturannya dan aspek pembahasan RUU. Kedua, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU dapat diidentifikasi dalam pelaku partisipasi, bcntuk partisipasi, cara partisipasi, materi partisipasi, penyerapan panisipasi dan tahap-tahap partisipasi dalam pembentukan UU.Ketiga, partisipasi masyarakat yang dilakukan terhadap proses pembentukan tiga UU yang diteliti, dapat mewamai dalam berbagai proses pembahasan pembentukan UU, sehingga produk UU yang dihasilkannya mendekati rasa kea/dilan, kepatuhan dan kepastian hukum masyarakat. Keempat, proses pembcntukan UU di era reformasi telah membuka akses publik dan melibatkan berbagai kekuatan politik dalam masyarakat. Hal ini pada dasamya rnempakan langkah ideal dalam proses pembentukan UU di era reformasi, dan dari sudut pandang sosiologi penmdang-undangan, UU merupakan endapan konflik nilai dan kepentingan yang secara politis diformulasikan dalam aturan hukum oleh lembaga legislatifi Akan tetapi, semua kondisi dalam proses pembentukan UU di era reformasi tersebut Blum disertai dengan perangkat peraturan perundang- undangan yang memadai.Atas dasar uraian di atas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan pengaturan partisipasi masyarakat, Dengan demikian, akan terdapat dasar pijakan peraturan yang memadai guna memperkuat pemberdayaan rakyat melakukan partisipasi dalam proses pembemukan UU.

---

Abstract

Reformation movement in 1998 has brought demand for democratization in the form of the people empowerment in various aspects of state activities. Law-making is a part of regulating state, is also demanded to transparency, particmation and accountable. This will create legisaltion products that democratic and benefit for arrangement of state to bring into good governance with the 1945 Constitution as basic constitutional. In this rearch , I will examine one main problem : how public participation in legislative process? This rearch employs a sociological perspective, especially socioloy of legislation.

Theoritical framework formulated to solve the main problem is to base on democratic theory and law-making theory. Firstly, the democratic theory must be understood that constitutional bodies involved in the process of law making in taking decision related to state policy in law-making must be open to public access to participate. Secondly, the law-making theory must be put in the social context that accommodates conflicts of value and interest in society that will be decided by legislative institution.

The research focuses on three leislations, t.e. Act on National Education System, Act on General Elections, and Act of Labor and the result shows as follos : First, the law-making process in the reformation era has occurred changes in saveral aspects, such as representative institution, public interest, regulatory and law-making process.

Second public participation in the law-making process can identfed in several matters, such as people who participate, form of participation, method of participation. subject matter of participation, absord of participation. and stages of part icipation. Third public participation conducted in law -making process of the three Acts can affect in various law making process. Therefore, it is expected that legislotions enacted close to justice, compliance and legal certainty for society. For, lar making-process in the reformation era has opened public access and involved various political forces and society. This is basically an ideal step in law-making process in the reformation era and viewed from sociology of legislation. act is accumulation conflicts of value and interests which is politicalbrformulated in regulation by legislative body. However, all circumstances in the law-making process have not been equmped by a set of legislation sufficiently.

Hence, it is necessary to amend Act No. l 0 Year 200-I on Legislation Making Process, especially related to public participation. This amendement is expected to become a srjjicient basic regulatory for strengthening public participation in law-making process."

"ABSTRAKGerakan reformasi 1998 telah melahirkan tuntutan demokratisasi dalam bentuk pemberdayaan rakyat di berbagai aspek kehidupan kenegaraan. Pembentukan UU sebagai bagian dari mengatur negara, dituntut pula adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal ini akan melahirkan produk UU yang demokratis dan berguna bagi penataan negara menuju texwujudnya good governance dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Dalam penelitian ini diajukan satu masalah pokok yaitu : bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU di era reformasi ?? Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum khususnya sosiologi perundang-undangan.Kerangka teori yang dibangun untuk pcmecahan masalah pokok tersebut adalah mengacu pada teori demokrasi dan teori pembentukan UU. Perrama, teori demokrasi harus dipahami bahwa lernbaga perwakilan dalam mengambil keputusan yang bertalian dengan state policy berupa pembentukan UU harus membuka bagi adanya akses publik untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukannya Kedua. teori pembentukan UU harus diletakkan dalam konteks sosial masyarakat yang menampung konflik nilai dan kepentingan di masyarakat yang akan diputus oleh lembaga legislatif.Dalam penelitian yang dilakukan terhadap tiga UU yaitu UU Sisclilmas, UU Pemilu dan UU Keténagakerjaan ditemukan adanya berbagai hal sbb. : Pertama, proses pembentukan UU di era reformasi memperlihatkan telah terjadi perubahan baik dilihat dari aspck kelembagaan DPR, aspek kepentingan masyarakat, aspek pengaturannya dan aspek pembahasan RUU. Kedua, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU dapat diidentifikasi dalam pelaku partisipasi, bcntuk partisipasi, cara partisipasi, materi partisipasi, penyerapan panisipasi dan tahap-tahap partisipasi dalam pembentukan UU.Keriga, partisipasi masyarakat yang dilakukan terhadap proses pembentukan tiga UU yang diteliti, dapat mewamai dalam berbagai proses pembahasan pembentukan UU, sehingga produk UU yang dihasilkannya mendekati rasa kea/dilan, kepatuhan dan kepastian hukum masyarakat. Keempat, proses pembcntukan UU di era reformasi telah membuka akses publik dan melibatkan berbagai kekuatan politik dalam masyarakat. Hal ini pada dasamya rnempakan langkah ideal dalam proses pembentukan UU di era reformasi, dan dari sudut pandang sosiologi penmdang-undangan, UU merupakan endapan konflik nilai dan kepentingan yang secara politis diformulasikan dalam aturan hukum oleh lembaga legislatifi Akan tetapi, semua kondisi dalam proses pembentukan UU di era reformasi tersebut Blum disertai dengan perangkat peraturan perundang- undangan yang memadai.Atas dasar uraian di atas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan pengaturan partisipasi masyarakat, Dengan demikian, akan terdapat dasar pijakan peraturan yang memadai guna memperkuat pemberdayaan rakyat melakukan partisipasi dalam proses pembemukan UU.

---

Abstract

Reformation movement in 1998 has brought demand for democratization in the form of the people empowerment in various aspects of state activities. Law-making is a part of regulating state, is also demanded to transparency, particmation and accountable. This will create legisaltion products that democratic and benefit for arrangement of state to bring into good governance with the 1945 Constitution as basic constitutional. In this rearch , I will examine one main problem : how public participation in legislative process? This rearch employs a sociological perspective, especially socioloy of legislation.

Theoritical framework formulated to solve the main problem is to base on democratic theory and law-making theory. Firstly, the democratic theory must be understood that constitutional bodies involved in the process of law making in taking decision related to state policy in law-making must be open to public access to participate. Secondly, the law-making theory must be put in the social context that accommodates conflicts of value and interest in society that will be decided by legislative institution.

The research focuses on three leislations, t.e. Act on National Education System, Act on General Elections, and Act of Labor and the result shows as follos : First, the law-making process in the reformation era has occurred changes in saveral aspects, such as representative institution, public interest, regulatory and law-making process.

Second public participation in the law-making process can identfed in several matters, such as people who participate, form of participation, method of participation. subject matter of participation, absord of participation. and stages of part icipation. Third public participation conducted in law -making process of the three Acts can affect in various law making process. Therefore, it is expected that legislotions enacted close to justice, compliance and legal certainty for society. For, lar making-process in the reformation era has opened public access and involved various political forces and society. This is basically an ideal step in law-making process in the reformation era and viewed from sociology of legislation. act is accumulation conflicts of value and interests which is politicalbrformulated in regulation by legislative body. However, all circumstances in the law-making process have not been equmped by a set of legislation sufficiently.

Hence, it is necessary to amend Act No. l 0 Year 200-I on Legislation Making Process, especially related to public participation. This amendement is expected to become a srjjicient basic regulatory for strengthening public participation in law-making process."

"In the context of regional autonomy value for money constitutes a bridge to lead regional government in reaching good governance: transparency, economy, efficiency, effectiveness, responsiveness and accountable regional government. Value for money must be opered in management of regional budget. In the discourse of regional autonomy and decentralization, public accountability is a key word. For supporting of being performed the management of community funds based on the concept of value for money, so it requires the system of regional finance management and regional budget emphasizing performance budget to strengthen public accountability of regional government in line with regional autonomy and decentralization."

"Skripsi ini membahas mengenai implikasi penerapan Good Corporate Governance pada program tanggungjawab sosial perusahaan di PT Antam Tbk. Penelitian ini adalah penelitian kualitatis dengan desiain deskriptif. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan pada akhirnya menjadi salah satu prinsip pelaksanaan Good Corporate Governance, dan PT Antam Tbk telah memperhatikan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen dengan dibuatnya laporan keberlanjutan tanggungjawab sosial perusahaan setiap tahunnya secara transparan, akuntabel, independen, serta kewajaran dan kesetaraan.

---

This thesis discusses on the implications of the implementation of Good Corporate Governance on the corporate social responsibility program at PT Antam Tbk.This research was qualitative with design descriptive.Implementation of corporate social responsibility in the end become one of the principles of Good Corporate Governance,and PT Antam Tbk have noticed responsibility towards society and the environment so that business continuity can be maintained in the long term and to be recognized as a good corporate citizen with a built sustainability report social responsibility companies each year in a transparent, accountable, independent, and fairness."

"Tesis ini menganalisis bagaimana kebijakan Tiongkok dalam sektor antariksa pasca program Anti-satelit di tahun 2007. Permasalahan dimulai pada penembakan senjata ASAT oleh Tiongkok pada tahun 2007 dimana program ini mendapat respon negatif dari negara negara lain terhadap setiap aktivitas antariksa Tiongkok. Hal inipun dinilai dapat memicu terjadinya perlombaan senjata di sektor antariksa. Di sisi lain Tiongkok memiliki peran yang sangat besar dalam Asia - Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) yang merupakan organisasi kerjasama keantariksaan di luar sistem PBB untuk wilayah Asia Pasifik. Kerjasama multilateral ini terdiri dari Tiongkok, Bangladesh, Tiongkok, Iran, Mongolia, Pakistan, Peru, dan Thailand. Penulis menganalisis melalui bentuk kerjasama ataupun program program dalam APSCO. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengambilan data melalui studi dokumen. Untuk menganilis kepentingan Tiongkok dalam APSCO pasca program ASAT ditahun 2007, penulis akan menggunakan konsep Transparancy and Confidence Building Measure (TCBMs) sebagai perspektif dan Analisa utama. Melalui komponen utamanya, yaitu pertukaran informasi dalam kebijakan di sektor antariksa, pertukaran informasi kegiatan antariksa, notifikasi pengurangan resiko, dan kontak dan kunjungan ke situs antariksa menghasilkan temuan atas strategi yang dilakukan Tiongkok dalam APSCO. Temuan utama penelitian ini adalah Tiongkok melakukan strategi untuk mendapatkan kepercayaan atau trust building pada aktivitas antariksanya melalui program program di dalam APSCO. Sangat penting untuk Tiongkok meningkatkan kepercayaan internasional dalam upaya memperluas pengaruhnya pada sektor antariksa.

---

This thesis analyzes how China's policies in the space sector after the Anti-satellite program in 2007. The problem started with China's firing of ASAT weapons in 2007 where this program received a negative response from other countries to China's space activities. This, too, is considered to be able to trigger an arms race in the space sector. On the other hand, China has a very big role in the Asia - Pacific Space Cooperation Organization (APSCO), which is a space cooperation organization outside the United Nations system for the Asia Pacific region. This multilateral cooperation consists of China, Bangladesh, China, Iran, Mongolia, Pakistan, Peru and Thailand. The author analyzes through the form of cooperation or program programs in APSCO. The author uses qualitative research methods by collecting data through document study. To analyze China's interest in APSCO after the ASAT program in 2007, the author will use the concept of Transparency and Confidence Building Measure (TCBMs) as the main perspective and analysis. From main components, namely the exchange of information on policies in the space sector, exchange of information on space activities, notification of risk reduction, and contacts and visits to space sites resulted in findings on China's efforts in APSCO. The main finding of this research is that China is making efforts to gain trust in its space activities through programs within APSCO. It is imperative for China to increase international confidence in its efforts to expand its influence in the space sector."

"

Besarnya perputaran finansial dalam tata kelola rumah susun komersial milik, tidak jarang menghadirkan hubungan asimetris antara pelaku pembangunan sebagai sektor swasta dan pemilik rumah susun sebagai warga negara. Kondisi ini ditandai oleh pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pelaku pembangunan. Sepanjang tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima berbagai keluhan terkait dengan tata kelola rumah susun, termasuk konflik kepentingan dan persoalan transparansi dalam Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Sebagai respons atas agenda kebijakan yang telah didorong oleh beberapa kelompok kepentingan sejak tahun 2006, pemerintah berusaha untuk merumuskan kebijakan publik dalam upaya melindungi setiap pihak yang terlibat dalam tata kelola perumahan bertingkat tinggi, terutama bagi warga negara. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Apartemen Milik (Pergub 132/2018) pada bidang tata kelola di Apartemen Taman Rasuna dan Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.

---

The magnitude of profit turnover in commercial apartments management, frequently led to the asymmetrical relationship between real estate developer as private sector and apartments’ owner as citizen. This condition was marked by administrative violations which often carried out by real estate developers. Throughout 2018, the DKI Jakarta Provincial Government received various complaints related to the apartments’ management and operation, including conflict of interests and transparancy issues in the Apartments’ Owners and Residents Association (PPPSRS). Following certain policy agenda that had been pushed by several interest groups since 2006, the government attempted to formulate a particular public policy to protect each party involved in the vertical housing operation, especially citizen. Conducted with a qualitative research method, the objective of this study is to examine the implementation of the DKI Jakarta Provincial Governor Regulation Number 132 Year 2018 concerning in the Management of Owned Apartments (Pergub 132/2018) inApartemen Taman Rasuna and Apartemen Kalibata City, South Jakarta.

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengakuan akuntansi atas pengembangan sistem informasi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara beberapa sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pengembangan Sistem Informasi Manjemen Akuntabilitas SIMA seharusnya mendapat pengakuan akuntansi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan, karena memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan sesuai kriteria definisi, pengakuan dan pengembangan. Kapitalisasi penting dilakukan karena akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sebagai upaya pengamanan aset negara dan berguna sebagai informasi pengambilan keputusan manajemen, serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual. Pengabaian pengakuan akuntansi yang masih terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman aparatur terhadap konsep pengakuan aset dan juga disebabkan karena belum lengkapnya ketentuan yang mengatur perlakuan akuntansi aset tak berwujud yang berasal dari pengembangan internal.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze information system development recognition as an intagible assets in government financial report. This research is a qualitative case study method. The result shows that among information systems developed by Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP , SIMA BPKP development should be recognized as an intagible assets, since it meets all criterias required of definition, recognition and development. Capitalization become important since it will increase accountability and transparency, as a safeguard state assets and useful as a better information for management decision making, as well as showing the government commitment to implement accrual based accounting principle. Abandonment of accounting recognition still occurs due to a lack of understanding of the concepts of assets recognition and incomplete provisions governing the accounting treatment of intagible assets derived from internal development. "