Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nurananda Budi Muliani
Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Aplikasi Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS) = Responsibilities of Notary as Reporting Party at Suspicious Financial Transactions in Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS) Application
" ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi serta globalisasi saat ini dapat memunculkan aktivitas kriminal yang dilakukan secara terorganisir seperti kejahatan tindak pidana pencucian uang yang seringkali dapat melibatkan Notaris dalam kewenangannya membuat akta autentik. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya mengatur ketentuan pihak pelapor yang sebelumnya hanya diatur dalam UU No. 8/2010 saja tetapi juga diatur kembali ke dalam PP No. 43/2015. Perluasan ketentuan pihak pelapor tersebut menjadikan para profesi khususnya Notaris untuk wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan ... "
2019
T54131
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mardiana Arfah
Notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary as a reporting party in prevention and eradication of money laundering crime
" Pemerintah bersama DPR telah membentuk UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 UU No. 8 Tahun 2010. Rumusan masalah dalam tesis ini: 1 Bagaimanakah pengaturan tentang kewajiban Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?; 2 Bagaimanakah implikasi dari pemberlakuan PP No. 43 ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48236
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Viciantri Syamsi
Kewajiban notaris dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan: suatu pendekatan kasus dan kajian atas implikasi hukum terhadap notaris = The obligation of notary in reporting suspicious financial transactions: case approach and review of the legal implication
" Tesis ini mengulas tentang konsepsi hukum dan implikasi terhadap notaris dengan ditetapkannya notaris sebagai salah satu pihak pelapor untuk Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebagai Pejabat Umum, Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan diakui oleh siapa pun. Notaris wajib mentaati ketentuan yang terkait dengan dokumen yang dibuatnya. Sejak tahun 2002, Indonesia telah membangun sistem hukum dan sistem pencegahan dan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54592
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rafi Zakiyyah
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Atau Customer Due Diligence (CDD) Pada PT Bank DBS Indonesia Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang = The Implementation Of Know Your Customer Principles Or Customer Due Diligence (CDD) At PT Bank DBS Indonesia In Preventing Money Laundering
" Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk mendukung Rezim APU PPT tersebut, maka diwajibkan bagi seluruh Penyedia Jasa Keuangan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah atau customer due diligence dengan efisien dan efektif agar dapat mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam tindak pidana pencucian uang. Bank sebagai salah satu Penyedia Jasa Keuangan yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mochamad Hanafi
Pengaturan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pengguna Jasa Oleh Advokat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang = Arrangements for Reporting Suspicious Financial Transactions by Advocates Based on Government Regulation Number 61 of 2021 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering
" Permasalahan dalam penelitian ini mencakup pengaturan kewajiban pelaporan advokat kepada PPATK terhadap klien dengan indikasi transaksi keuangan mencurigakan, kedudukan advokat dalam posisinya sebagai pelapor sekaligus menjaga kerahasiaan klien, serta bagaimana seharusnya pengaturan pelaporan advokat terhadap PPATK. Peneletian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan melihat norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Advokat, dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian tesis ini yaitu pengaturan kewajiban advokat kepada PPATK diatur dalam Undang-Undang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library