Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query

Indikator transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PPATK (periode data 2013 s/d 2014)

Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016

657.3 PUS l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nainggolan, Suwondo

Penerapan kewajiban pelaporan transaksi keuangan bagi bisnis non keuangan dan profesional dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia / Suwondo Nainggolan

" Bisnis Non Keuangan dan Profesioanl merupakan area dimana para pelaku pencuci uang melakukan akitivitas dalam pencucian uang.Bisnis non keuangan dan profesional menjadi pilihan karena merupakan suatu hal yang lumrah karena bisnis non keuangan dan profesional sangat hadir dalam hampir seluruh kehidupan masyarakat dan tidak harus pelaku kejahatan.Pemilihan Bisnis Non Keuangan dan Profesional dalam membantu pencucian uang lebih kepada kesempatan yang dipikirkan oleh para pelaku tersebut.Pada kenyataanya pelaku pencucian uang dapat memilih hanya sebagai konsumen atau pemilik bisnis non keuangan dan profesional. Pencuci Uang selalu mencari teknik ... "

[, ], 2006

T36833

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nurananda Budi Muliani

Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Aplikasi Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS) = Responsibilities of Notary as Reporting Party at Suspicious Financial Transactions in Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS) Application

" ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi serta globalisasi saat ini dapat memunculkan aktivitas kriminal yang dilakukan secara terorganisir seperti kejahatan tindak pidana pencucian uang yang seringkali dapat melibatkan Notaris dalam kewenangannya membuat akta autentik. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya mengatur ketentuan pihak pelapor yang sebelumnya hanya diatur dalam UU No. 8/2010 saja tetapi juga diatur kembali ke dalam PP No. 43/2015. Perluasan ketentuan pihak pelapor tersebut menjadikan para profesi khususnya Notaris untuk wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan ... "

2019

T54131

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indikator transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan putusan pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang

Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016

657.3 PUS l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mardiana Arfah

Notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary as a reporting party in prevention and eradication of money laundering crime

" Pemerintah bersama DPR telah membentuk UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 UU No. 8 Tahun 2010. Rumusan masalah dalam tesis ini: 1 Bagaimanakah pengaturan tentang kewajiban Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?; 2 Bagaimanakah implikasi dari pemberlakuan PP No. 43 ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48236

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Viciantri Syamsi

Kewajiban notaris dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan: suatu pendekatan kasus dan kajian atas implikasi hukum terhadap notaris = The obligation of notary in reporting suspicious financial transactions: case approach and review of the legal implication

" Tesis ini mengulas tentang konsepsi hukum dan implikasi terhadap notaris dengan ditetapkannya notaris sebagai salah satu pihak pelapor untuk Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebagai Pejabat Umum, Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan diakui oleh siapa pun. Notaris wajib mentaati ketentuan yang terkait dengan dokumen yang dibuatnya. Sejak tahun 2002, Indonesia telah membangun sistem hukum dan sistem pencegahan dan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54592

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rafi Zakiyyah

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Atau Customer Due Diligence (CDD) Pada PT Bank DBS Indonesia Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang = The Implementation Of Know Your Customer Principles Or Customer Due Diligence (CDD) At PT Bank DBS Indonesia In Preventing Money Laundering

" Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk mendukung Rezim APU PPT tersebut, maka diwajibkan bagi seluruh Penyedia Jasa Keuangan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah atau customer due diligence dengan efisien dan efektif agar dapat mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam tindak pidana pencucian uang. Bank sebagai salah satu Penyedia Jasa Keuangan yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library