Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai transaksi derivatif yang dilakukan secara sepihak oleh Bank. Salah satu fasilitas pelayanan jasa perbankan yang sekarang gencar dilakukan adalah dengan memanfaatkan transasksi valuta asing atau yang disebut dengan "Transaksi D erivatif'. K asus i nit erjadi k arena adanya t ransaksi d ervatif yang dilakukan secara sepihak oleh Bank seperti yang dialami oleh DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, yang digugat oleh HARDI WIDJAJA KUSUMA, sebagai PENGGUGAT. Dalam tulisan mi dicoba untuk membahas, meneliti permasalahan - permasalahan yaitu Apakah Transaksi Denvatif dapat dilakukan tanpa adanya konfirmasi. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah terhadap transaksi derivatif yang dilakukan secara sepihak oleh Bank. Metode penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu studi kepustakaan undang-undang dan studi dokumen hukum. Transaksi derivatif yang dilakukan tanpa adanya konfirmasi secara tertulis tidak dapat dilakukan karena sudah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31 /PBI/2005 tentang transaksi derivatif dimana kontrak transaksi derivatif hams dengan kontrak tertulis, terlebih lagi diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6IPbi/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk B ank D an P enggunaan D ata P ribadi N asabah, d imana bank harus memberikan penjelasan kepada nasabah tentang bahaya-bahaya dan keuntungan dari produk yang dikeluarkanya tersebut. Perlindungan hukum terhadap nasabah diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen ada hak-hak konsumen yang terpenting yaitu: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang danlatau j asa..

---

This thesis explain about Derivatif Transaction conducted unilaterally by the Bank. One of banking service activities facility that is now intensively is done is by exploiting transaction foreign currency or so-called with "Derivative Transaction". This case was happened because derivative transaction has conducted unilaterally by the Bank experienced by DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, what sued by HARD! WIDJAJA KUSUMA, as Plaintiff. In this article tried to study, checks problems - problems about Could derivative transaction doing without confirmasion. How to protect the clien to derivative transaction conducted unilaterally by the Bank. This tesis use metode observation law normative and study law dictionary .Derivative transaction in banking is executed without existence of confirmation in writing cannot be done by although in Number Indonesia Bank Rules 7/31/PB112005 about derivative transaction has arranged shall with contract written and must fulfill some element required in the regulation. But in case Hardi Widjaja Kusuma there Hold Mail Agreement is contracting derivative transaction. Then how protection punished to client in arranged in Section 5 Number Indonesia Bank Rules 7/3 1IPBI/2005 about derivative transaction where derivative transaction contract must with contract is written, particularly is arranged also in BANK RULES INDONESIA NOMOR: 7/6/PBI/2005 ABOUT BANK PRODUCT INFORMATION TRANSPARENCY AND USAGE of CLIENT PERSON DATA, where bank must give explanation to client about dangers and advantage from product which its released. Be Better If Bank is more prioritizing explanation of across the board to the product and always gives contract in writing to abnormal bank business activity or activity of special bank."

"Tesis ini membahas mengenai fenomena pembatalan perjanjian transaksi derivatif di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan studi kasus beberapa putusan yaitu Putusan Nomor 671/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2009/PN.JKT.SLT, dan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST. Selain itu, tesis ini juga membahas pentingnya peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian transaksi derivatif yang bertujuan untuk meminimalisasi risiko permbatalan perjanjian transaksi derivatif. Penelitian ini menyarankan agar para pihak, bank dan nasabah, dalam membuat perjanjian transaksi derivatif seyogyanya menggunakan jasa Notaris untuk membuat perjanjian transaksi derivatif dalam bentuk akta otentik (akta Notaris) yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak sulit menemukan celah untuk mendalilkan bahwa ia tidak mengakui dan/atau tidak mengetahui perjanjian yang dibuatnya.

---

The goal of this paper is to analyse the annulment of derivative transaction agreements in Indonesia using several case studies such as Decision No. 671/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL, Decision No. 24/Pdt.G/2009/PN.JKT.SLT, and Decision No. 81/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST. Moreover, it will also discuss the importance of Notary in the process of making derivative agreements. In order to make foolproof agreements, both parties, bank and costumer, are advised to make use of the Notary's services to ensure that the derrivative transaction agreement is recognized as an 'authentic act'. With an authentic act ('Notary Act'), the risks of derivative transactions can be reduced. Since it becomes more difficult for both parties to find loopholes and disavow the related agreements that they have signed."

"Tesis ini membahas tentang Transaksi Derivatif yang diamini sebagai transaksi yang rumit dengan diferensiasi produk yang terus berkembang mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling canggih searah dengan inovasi dan kebutuhan pasar finansial. Jumlah Transaksi Derivatif cukup besar dalam transaksi perbankan di Indonesia, selayaknya Transaksi Derivatif mendapat perhatian dari otoritas pengatur dan pengawasan kegiatan perbankan, yaitu Bank Indonesia, agar tercipta kepastian hukum antara para pihak yang bertransaksi. Dewasa ini, marak gugatan yang diajukan ke pengadilan sehubungan dengan Transaksi Derivatif antara bank dengan nasabah yang berakhir dengan hampir semua gugatan nasabah terhadap bank dimenangkan oleh Hakim, sebaliknya, bank selalu dalam posisi dikalahkan oleh Hakim. Oleh karenanya permasalahan yang dibahas oleh Penulis terkait dengan perlindungan hukum bagi bank dalam Transaksi Derivatif menurut ketentuan perbankan yang berlaku dan menyorot pertimbangan Hakim dalam Putusan nomor 24/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel antara PT. Permata Hijau Sawit melawan Citibank, N.A apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber primer, sekunder dan tersier serta analisis data secara kualitatif. Untuk menunjang penelitian ini, juga dilakukan wawancara dengan informan yang mengetahui materi yang ditulis. Dalam pelaksanaan Transaksi Derivatif, Bank Indonesia memberikan perangkat hukum dalam ketentuan-ketentuan perbankan guna memberikan perlindungan hukum kepada bank dalam Transaksi Derivatif dan menjamin kepastian hukum bagi bank dalam melakukan Transaksi Derivatif, yaitu dalam ketentuan perbankan mengenai Pemenuhan Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum dan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Namun jika bank telah mematuhi ketentuan-ketentuan perbankan tersebut namun tetap digugat oleh nasabahnya, yang mana memang nasabah memiliki hak untuk itu apabila rasa keadilannnya terusik, maka yang terpenting pada keadaan seperti ini adalah kesiapan Majelis Hakim dalam memenuhi rasa keadilan yang dimohonkan kepadanya dalam memutus perkara Transaksi Derivatif melalui pemahaman yang tinggi atas obyek perkara tersebut.

---

The thesis is about Derivative Transaction which is concurred as a complex transaction with a keep growing variational products start from the simplest to the sophisticated ones, along the way of the innovation and financial market demands. The number of Derivative Transaction is generally high in Indonesian's transactional banking, reasonably it gets enough attention from the authority of the regulation and supervision of the banking activity, in this case Bank of Indonesia, to create a law assurance among those parties during transactions.

Nowadays, high amount of charges to the court related to the Derivative Transaction between the Bank with a customer which ends that almost all charges won by the judge. Therefore the problems being discussed by the Author are related to the law protection for Banks in Derivative Transaction according to the banking regulations apply and refers to the Judge's considerations in Verdict number 24/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel between PT. Permata Hijau Sawit againsts Citibank, N.A whether it is valid according to the law regulations.

The research methods used is a normative law research using primary, secondary and tertiary materials, also qualitative data analysis. In order to support the research, an interview with an informant who is familiar with the materials has also been done.

In the Derivative Transaction activity, Bank of Indonesia has given law's equipments into banking regulations to give law protection for the bank during Derivative Transaction and to guarantee the bank's law's assurance to do it, that is on banking regulations especially about Fulfillment of the Prudential Principal in Structured Product activity and the Application of Risk Management for the Commercial Bank. However if the Bank has followed the banking regulations but it is being charged by its customers, which they have the rights to do that when their sense of righteousness feel so, therefore the most important thing in this case is the readiness of the Judges to fulfill the sense of righteousness which is required to decide the case of Derivative Transaction with an understanding towards the object of the case."

"ABSTRAKTransaksi derivatif di Indonesia cukup berkembang sejalan dengan peningkatan kegiatan usaha yang mengandung risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga, risikofluktuasi harga saham atau risiko fluktuasi harga komoditas. Transaksi derivatif memiliki sisi positif yaitu berpihak pada. Namun di sisi lain, ada risiko kerugian juga cukup tinggi. Oleh karena itu, skripsi ini mengkaji perlindungan bagi nasabah dan bank dalam transaksi derivatif, dalam bentukpenelitian yuridis normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Transaksi derivatif diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 31/7 / PBI / 2005 tentang Transaksi Derivatif jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/38 / PBI / 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31 / PBI / 2005 tentang Transaksi Derivatif. Pada tahun 2008, ketika terjadi krisis ekonomi, Ada banyak masalah yang muncul terkait dengan transaksi derivatif. Menjadi sebuah pertanyaannya adalah bagaimana melindungi nasabah dan bank sebagai pelakutransaksi derivatif. Salah satu pihak yang bersengketa adalah PT. Industri Toba Surimi melawan HSBC. Sengketa ini menekankan pentingnya transaksi derivatif sebagai kontrak. Kontrak merupakan salah satu pengaman bagi pelaku transaksi derivatif. Prinsip kontrak penting dalam perjanjian derivatif. Beberapa regulasi yang mewadahi perlindungan bagi nasabah dan bank dalam bertransaksi derivatif, termasuk Ketentuan Bank Indonesia tentang Perubahan Ketentuan.Bank Indonesia Nomor 7/31 / PBI / 2005 tentang Transaksi Derivatif. Jumlah: 10/38 / PBI / 2008, POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Nomor, POJK No.18 /POJK.03/2016, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Produk Terstruktur untuk Bank Umum. Menurut pembahasan penulis, pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa PT. Coba dengan HSBC harus tetap berpegang pada persetujuan. Sehingga meski regulasi sudah berubah, itu karena prinsip kontrak, kemudian menjadi aturan yang mengikat bagi para pihak dan harus tetap dilakukan selama tidak melanggar hukum.

---

ABSTRACTDerivative transactions in Indonesia have developed sufficiently in line with the increase in business activities that carry foreign exchange rate risk, interest rate risk, and riskstock price fluctuation or the risk of commodity price fluctuation. Derivative transactions have a positive side, namely in favor of. But on the other hand, there is also a high risk of loss. Therefore, this thesis examines the protection for customers and banks in derivative transactions, in the form of normative juridical research, with the library research method using secondary data. Derivative transactions are regulated in Bank Indonesia Regulation Number: 31/7 / PBI / 2005 concerning Derivative Transactions jo. Bank Indonesia Regulation Number 10/38 / PBI / 2008 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 7/31 / PBI / 2005 concerning Derivative Transactions. In 2008, when there was an economic crisis, there were many problems related to derivative transactions. The question is how to protect customers and banks as actors derivative transactions. One of the disputing parties is PT. The Toba Surimi Industry against HSBC. This dispute emphasizes the importance of derivative transactions as contracts. Contracts are one of the safeguards for derivative transaction actors. Important contract principles in derivative agreements. Several regulations provide protection for customers and banks in derivative transactions, including Bank Indonesia Regulations concerning Amendments to Terms. Bank Indonesia Number 7/31 / PBI / 2005 concerning Derivative Transactions. Total: 10/38 / PBI / 2008, POJK concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks Number, POJK No.18 /POJK.03/2016, and Financial Services Authority Regulation No.7 /POJK.03/2016 concerning Prudential Principles in Implementing Structured Product Activities for Commercial Banks. According to the author's discussion, the judge's consideration of the PT. Try with HSBC must stick to the approval. So even though the regulations have changed, it is because of the principle of the contract, then it becomes a binding rule for the parties and must be carried out as long as it does not violate the law."

"

Maraknya perdagangan Transaksi Derivatif jenis Contract For Difference dengan underlying asset Mata Uang Asing, Nilai Indeks Komoditi, dan Nilai Indeks Saham mempengaruhi iklim bisnis dalam aspek ekonomi global, khususnya pada Sistem Perdagangan Alternatif. Contract for Difference pada dasarnya adalah perdagangan, sehingga jenis kontrak ini perlu dikaji menurut perjanjian jual beli sebagaimana secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini akan membahas dua pokok permasalahan. Pertama,  bagaimana analisis transaksi derivatif Contract For Difference yang diatur di dalam Surat Keputusan Kepala Bappebti No.109/BAPPEBTI/Per/01/2014 berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, Bagaimana akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari Contract For Difference yang diatur di dalam Surat Keputusan Kepala Bappebti No.109/BAPPEBTI/Per/01/2014 berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini menemukan bahwa penentuan selisih harga yang menjadi unsur contract for difference berbeda dengan unsur-unsur perjanjian jual beli, sehingga bukan merupakan perjanjian jual beli.

 

---

Increasing volume of trading on derivative transaction of contract for difference which underlying asset are foreign exchange, commodity index, and shares index have impacted the global business environment, particularly in Over The Counter market sector. Contract for Difference is basically trade, then should be analyzed by sale and purchase agreement which is generally regulated by Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. This research discuss two legal issues concerning contract for difference based on Indonesian private law. The first issue is how derivative transaction of contract for difference in Surat Keputusan Kepala Bappebti No.109/BAPPEBTI/Per/01/2014 reviewed based on Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Another issue is about the legal consequences arising from it. Those legal issues will be solved by conducting normative juridical research with statute approach. The end of this research found out that price difference determination which essential in this kind of contract is different from essentials in sale and purchase agreement, therefore that is not a sale and purchase agreement.

 

"

"Transaksi derivatif merupakan instrument penting dalam dunia usaha untuk lindung nilai resiko, dan juga dapat digunakan untuk tujuan spekulasi. Kontrak berjangka adalah jenis yang paling umum dari transaksi derivatif. Perdagangan berjangka merupakan salah satu komponen penting bagi pembangunan ekonomi. Di Indonesia saat ini, penghasilan dari transaksi perdagangan berjangka dianggap sebagai pendapatan usaha, sehingga perhitungan pajaknya harus ditambah dengan penghasilan lainnya dan dikenakan pajak dengan tarif PPh Badan sebesar 25%. Penghasilan yang diperoleh dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa seharusnya dikenakan pajak final berdasarkan UU PPh Indonesia. Penelitian ini membahas ketentuan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka di bursa. Tujuan dari penelitian yaitu menentukan ketentuan manakah yang paling tepat untuk diberlakukan, apakah final atau tidak final dan menganalisis ketentuan pajak yang berlaku saat ini berdasarkan asas ease of administration, dengan pertimbangan teoritis dan implementasinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Peneliti menyimpulkan bahwa ketentuan PPh Final lebih tepat untuk diberlakukan.

---

Derivatives are essential instruments in business to hedge risk, but can also be used for speculative purposes. Futures contracts are the most common types of derivatives. Futures trading is one of important components for economic development. In Indonesia nowadays, income from futures trading is considered as a business income, so this will have to be added with other income and taxed at the 25% corporate income tax rate. Income derived from derivative transaction which traded on the exchange should be subject to final income tax based on Indonesian Income Tax Law. This study examines the income tax consequences of income derived from futures trading through the exchange.

The purpose of this study is to compare which the right tax regulation that should be applied to income from derivative transaction, final or non final and to analyze the current taxation rule about derivatives transaction against the principles of a good tax system (ease of administration), with theoritical considerations and implementations. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of depth interview and study some of literatures. The researcher concludes that final tax is applicable to income earned from derivative transaction."

"Skripsi ini membahas mengenai Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi Interest Rate Swap ("Transaksi IRS"). Pada skripsi ini, Penulis mengangkat pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan dan implementasi Transaksi IRS. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deksriptif yang didukung oleh alat pengumpulan data berupa bahan pustaka dan wawancara. Kesimpulan yang didapat adalah: 1. Pengaturan Transaksi IRS sudah cukup efektif sebagaimana diatur secara khusus dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/13/PADG/2019 tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi Interest Rate Swap (“PADG 21/13/2019”); dan 2. Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam TransaksiIRS sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan PADG 21/13/2019 sebagaimana hak dan kewajiban para pihak diatur dalam dokumen perjanjian yang menyatu dan tidak terpisahkan. Selanjutnya, terdapat juga implementasi dalam transaksi IRS yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PADG 21/13/2019, di mana pada praktiknya terdapat perbedaan acuan dalam menentukan suku bunga yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dengan yang terdapat di pasar yang mana pada bank untuk menentukan suku bunga yang dipinjam tidak mengikuti referensi suku bunga yang terdapat di market yaitu JIBOR/IndONIA, melainkan Bank menggunakan blended cost of fund sebagai referensi dalam menghitung suku bunganya. Saran yang diberikan adalah: 1. Para pihak yang akan melakukan transaksi IRS dengan menggunakan PIDI/ISDA Master Agreement sebaiknya cermat dan memahami semua ketentuan yang ada dalam perjanjian yang menyatu dan tidak terpisahkan (integral and inseparable); dan 2. Bank Indonesia perlu membuat suatu aturan yang menyeragamkan acuan suku bunga yang digunakan dalam transaksi IRS sehingga acuan yang dipakai oleh pasar dan bank menjadi seragam...... This thesis discusses the Rupiah Interest Rate Derivative Transactions in the Form of Interest Rate Swap Transactions (“IRS Transactions”). In this thesis, the author brings the main issue regarding how are the regulation and implementation of IRS Transactions. The research method of this thesis is juridical-normative with descriptive research typology supported by data collection tools in the form of literature and interviews. The conclusions obtained are: 1. The regulation of IRS Transactions has been quite effectively enacted as specifically regulated inRegulation of the Members of the Board of Governors Number 21/13/PADG/2019 on Rupiah Interest Rate Derivative Transactions in the Form of Interest Rate Swap Transactions (“PADG 21/13/2019”); and 2. Implementation of the rights and obligations of the parties in the IRS Transaction has been carried out properly inaccordance with PADG 21/13/2019 as the rights and obligations of the parties are stipulated in an integral and inseparable agreement document. Furthermore, there is also an implementation in the IRS transactions that is not in accordance with the provision in PADG 21/13/2019, where in practice there is a difference in determining the interest rates given by the Bank to the Customer and those in the market, in which the bank determines the interest rate does not follow the reference interest rate used in the market, namely JIBOR/IndONIA, but the Bank uses the blended cost of fund as a reference in calculating the interest rate. Moreover, the suggestions given are: 1. The parties who will carry out IRS transactions using the PIDI/ISDA Master Agreement should be careful and understand all the provisions contained in the integral and inseparable agreement; and 2. Bank Indonesia needsto make a regulation that homogenizes the interest rate reference used in IRS transactions so that the reference used by the Banks and Market becomes uniform."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan transaksi domestic non-deliverable forward di Indonesia, khususnya terkait pengaturannya yang diatur melalui berbagai pengaturan serta permasalahan hukum yang ada terkait penerapan pengaturan transaksi domestic non-deliverable forward ini sendiri. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan dan pelaksanaan transaksi domestic non-deliverable forward di Indonesia serta bagaimana permasalahan hukum yang ada terkait dengan penerapan pengaturan transaksi domestic non-deliverable forward>di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif-analitis. Kesimpulan yang didapatkan adalah 1) pengaturan mengenai transaksi domestic non-deliverable forward di Indonesia diatur melalui PBI No.20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non- Deliverable Forward yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Bank Indonesia No. 21/7/PBI/2019; 2) dalam penerapannya, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus Bank Indonesia yaitu terkait supply dalam transaksi, adanya kekosongan hukum bagi bank yang terafiliasi dengan Amerika Serikat, serta seringnya terjadi ketidakselarasan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengeluarkan aturan. Saran yang diberikan adalah: 1) Bank Indonesia harus menghadirkan lembaga Central Counterparty untuk pendalaman pasar keuangan; 2) Harus dilakukan harmonisasi dalam membuat dan mengeluarkan peraturan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

---

This thesis discusses the regulation of  domestic non-deliverable forward transaction in Indonesia, specifically related to the arrangements that are regulated through various regulations as well as existing legal issues related to the application of domestic non-deliverable forward transaction arrangements themselves. Based on this, the author proposes the main issue regarding how are the regulation and implementation of domestic non-deliverable forward transaction. The method of this research is normative juridical and descriptive-analytical research typology supported by data collection tools in the form of literature and interviews. The conclusions obtained are 1) The arrangement regarding domestic non-deliverable forward transaction in Indonesia is regulated through PBI No. 20/10/PBI/2018 concerning Domestic Non-Deliverable Forward Transaction which are then refined through Bank Indonesia Regulation No. 21/7/PBI/2019; 2) in its implementation, there are several problems that is being Bank Indonesia’s focused, which are related to the supply in transactions, the existence of a legal vacuum for banks that are affiliated to the United States, as well as frequent discrepancies between Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan in issuing regulations. Moreover, suggestions given are: 1) Bank Indonesia have to immediately present a Central Counterparty Institution for a financial market deepening ; 2) Harmonization must be applied in making and issuing regulations between Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan."