Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat peranan dan kedudukan tokoh agama dalam birokrasi kerajaan Islam Banten abad 16 - 18, melalui data-data sejarah masa lalu, dan bukti-bukti arkeologis. Beberapa kasus dan peristiwa dari sumber lokal memperlihatkan bahwa kedudukan dan peran dari tokoh agama ini cukup penting dan diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama dalam sumber lokal itu dapat diidentifikasikan melalui penelusuran terhadap sejumlah nama-nama yang disebutkan dalam sumber lokal. Diantaranya adalah Sunan Gunung Jati, Molana Hasanuddin, Molana Yusup, Molana Muhammad, Kiyahi Dukuh, Surasaji, Senapati Pontang, Dipati Jayanegara, Ki Waduaji, dan Ki Wijamanggala, Ki Amar, Lebe Panji, Tisnajaya, Wangsaraja, Sultan Abulmafakhir Mahmud Abdulkadir, Ki Pekih, Nyai Mas Eyang, Entol Kawista, Santri betot, Sayid Alli, Abulnabi, Haji Salim, dan Ki Haji Abbas. Di samping itu ada juga tokoh lain di dalam sejarah Banten yang tidak terekam di dalam sumber lokal, tetapi peran dan kedudukannya sebagai tokoh agama cukup penting yaitu adalah Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Haji, Syekh Yusuf, dan Kyai Tapa. Peranan para tokoh agama tersebut dapat terbagi kepada tokoh yang bertindak dan berperilaku sebagai tokoh agama layaknya sekaligus berperan dalam kehidupan politik pemerintahan sebagai penguasa atau pejabat kerajaan Islam, dan tokoh agama yang benar-benar berkecimpung dalam kegiatan keagamaan saja seperti memberi pelajaran Al qur'an kepada anak didiknya, memberi pelajaran keagamaan kepada masyarakat serta melakukan da'wah agama."

"pada bulan oktober 2009 ICRP menggelar konferensi nasional tokoh-tokoh agama untuk merumuskan rekomendasi bersama dalam rangka menyampaikan tuntutan untuk hak perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di tanah air kepada presiden dan wakil presiden hasil pemilu 2009. tidak kurang 70an pemuka agama yang hadir dalam acara tersebut."

"Pemanfaatan agama dalam promosi kegiatan bisnis bukan merupakan fenomena yang asing. Dalam praktiknya, hal ini semakin ditunjang apabila aktor yang melakukan adalah tokoh agama dan dihormati masyarakat. Namun, seringkali kepercayaan umat dan kekuasaan yang dimiliki oleh tokoh agama ini digunakan untuk melakukan penipuan yang disebut sebagai affinity fraud. Sosok tokoh agama dapat memanipulasi kegiatan bisnis yang merugikan seperti skema piramida menjadi bisnis yang diminati. Hal inilah yang membuat affinity fraud khususnya dalam promosi skema piramida memiliki urgensi tinggi untuk diberi perhatian. Metode penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif kritis yang membahas isu tersebut dengan menggunakan perspektif kriminologi kritis. Dalam penyusunannya, peneliti melakukan studi kasus terhadap viktimisasi enam orang korban affinity fraud dalam kegiatan perekrutan mitra bisnis PayLay. Penelitian menunjukkan bahwa status tokoh agama dan narasi keagamaan kerap digunakan untuk melakukan penipuan melalui eksploitasi kepercayaan umat terhadap agama mereka.

---

The utilization of religion in promoting business activities is not an unfamiliar phenomenon. In practice, this is further supported when the actors involved are religious figures who are respected by the community. However, often the faith of the followers and the power held by these religious figures are used to engage in fraud, known as affinity fraud. Religious figures can manipulate detrimental business activities such as pyramid schemes into popular businesses. This is what makes affinity fraud, especially in promoting pyramid schemes, an issue that requires significant attention. The research method conducted is a critical qualitative study that discusses this issue from the perspective of critical criminology. In its development, the researcher conducted a case study on the affinity fraud victimization experienced by six individuals who were recruited as business partners by PayLay. The research indicates that the status of religious figures and religious narratives are often used to deceive people by exploiting their faith in their religion."

"Resiliensi masyarakat tampak dalam penanggulangan bencana. Resiliensi itu dipantik oleh peran dan kuasa para patron, khususnya tokoh agama. Keberadaan mereka menjadi kapasitas sosial penanggulangan bencana sebagaimana diharapkan pemerintah. Sayangnya, keterlibatannya memunculkan kontestasi cukup besar pada tataran personal dan afiliasi organisasi keagamaan. Penelitian bertujuan menjelaskan peran dan kontestasi kuasa para tokoh agama dalam penguatan resiliensi komunitas rawan bencana ganda di Tieng Wonosobo. Penelitian mengunakan metode kualitatif, yaitu etnografi post-kritis yang diimplementasikan di wilayah yang memiliki ancaman bencana ganda berupa banjir dan longsor. Penelitian menemukan bahwa kuasa tokoh agama diwujudkan dengan bentuk peran mereka dalam penanggulangan bencana dalam keseluruhan tahapan siklus manajemen bencana (pra, saat dan pasca bencana). Sementara kontestasi ditunjukkan dengan segala upaya pelibatan jaringan dan afiliasi organisasi keagamaannya (NU/Muhammadiyah) untuk menunjukkan peran menonjolnya. Proses sosial kontestasi tokoh agama itu selaras dengan teori Foucault (2017), bahwa kuasa tidak berasal dari luar lingkungannya, tetapi dari dalam komunitasnya. Kuasa menjalankan perannya melalui aturan dan sistem tertentu sehingga menghasilkan rantai kekuasaan. Penelitian juga menawarkan model penguatan resiliensi komunitas berbasiskan peran tokoh agama dalam kerangka kerja hubungan enam pihak (exi-helix), yaitu pemerintah, akademisi, masyarakat, industri, NGO, dan media. Dalam konteks ini, tokoh agama menjadi penghubung (enabler-mediator) dari program penanggulangan bencana yang diimplementasikan perbagai pihak.

---

Community resilience is seen in disaster management. This resilience is fueled by the role and power of patrons, especially religious figures. Their existence becomes a disaster management capacity as expected by the government. Unfortunately, his involvement gave rise to considerable contestation at the personal level and religious cooperation. This study aims to explain the role and contestation of the power of religious leaders in strengthening the resilience of double disaster-prone communities in Tieng Wonosobo. The research uses a qualitative method, namely post-critical ethnography which is implemented in areas that have double disaster threats in the form of floods and landslides. The study found that the power of religious leaders is manifested by the form of their role in disaster management in the entire disaster management cycle (pre, during and post-disaster). Meanwhile, the contestation is shown by all efforts to involve the network and the cooperation of its religious organizations (NU/Muhammadiyah) to show its prominent role. The process of social contestation of religious figures is in line with Foucault's (2017) theory, that power does not come from outside the environment, but from within the community. Master the use of through certain rules and systems so as to produce a chain of power. The research also offers a model for strengthening the community based on the role of religious leaders within the framework of the six-party relationship (exi-helix), namely the government, academia, society, industry, NGOs, and the media. In this context, religious leaders become liaisons (enabler-mediator) of disaster management programs implemented by various parties.

"