Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian bertujuan menganalisis pengaruh pembatasan rokok terhadap penerimaan cukai industri hasil tembakau, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai industri hasil tembakau, dan kendala yang dihadapi dalan pencapaian target penerimaan cukai industri hasil tembakau tersebut. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan data hasil wawancara. Hasil analisis menunjukkan pembatasan rokok berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan cukai Industri Hasil Tembakau IHT Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai IHT selain tarif cukai dan produksi rokok adalah pendapatan per kapita dan dummy1 yaitu faktor pembatasan rokok dalam PP 19 tahun 2003. Sedangkan kendala dalam pencapaian target adanya pelanggaran di bidang cukai seperti rokok tanpa pita cukai dan pita cukai palsu.

---

ABSTRACTThe aim of this study is to analyze the effect of tobacco banned on the Performance in Tobacco Excise Revenue, the factors influencing tobacco excise revenue and the obstacles encountered in achieving the revenue targets of the tobacco industry excise. This study uses analysis method of multiple linear regression and interview results. Smoking restriction analysis showed a significant effect on the performance of tax revenues Tobacco Industry Directorate General of Customs and Excise DGCE . Factors affecting tax revenues in addition IHT tax rates and cigarette production is a factor of per capita income and dummy1 that is smoking restrictions in Government Regulation no 19 of 2003. While constraints in achieving the targets of violations in the field of customs such as cigarettes without excise bands and ribbons counterfeit stamps. "

"Kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang dijalankan pemerintah merupakan perpaduan dari 3 (tiga) prioritas kepentingan yang berbeda, yaitu aspek kesehatan, tenaga kerja dan penerimaan. Ketiga aspek kepentingan harus mampu diakomodir dalam penyusunan kebijakan tarif cukai hasil tembakau. Oleh karenanya, Ketiga prioritas tujuan pemungutan cukai tersebut dituangkan dalam sebuah Roadmap Industri Hasil Tembakau 2007-2020, yang memaparkan visi Industri Hasil Tembakau (IHT) pada tahun 2020, yaitu terciptanya IHT yang berorientasi pada aspek kesehatan masyarakat, di samping penyerapan tenaga kerja dan pendapatan negara. Skripsi ini membahas tentang evaluasi tarif CHT dalam kerangka pencapaian Roadmap IHT 2007-2013. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penetapan tarif cukai hasil tembakau tidak dilakukan sesuai dengan perguliran prioritas Roadmapnya. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi perubahan paradigma (shifting paradigm) dalam pembuatan tarif cukai hasil tembakau yang seharusnya disesuaikan dengan perguliran Roadmap Industri Hasil Tembakau 2007-2013.

---

The current policy regarding the custom tariff for tobacco?s products in Indonesia is a combination of three different dominant interests coming from the concern regarding health issue, labor issue, and government?s income issue. These interests must be considered in the policy making of determining the custom tariff for tobacco?s products. Thus, those three interests are included in the Roadmap of Tobacco?s Product Industry 2007 ? 2020 that explains the vision of Tobacco?s Products Industry in 2020 that is to have a Tobacco?s Products Industry which is also oriented in the realization of public health other than the provision of work field and the contribution to national income. This research is a qualitative descriptive research which evaluates the current custom tariff for tobacco?s products in the efforts of succeeding the Roadmap of Tobacco?s Product Industry during 2007 until 2013. The research shows that the policy making of custom tariff for tobacco?s products was not enforced according to the Roadmap?s priority. Hence, the research concludes that shifting paradigm in the policy making of determining the custom tariff for tobacco?s products did not happen in which this was supposed to happen if the Roadmap of Tobacco?s Product Industry during the period of 2007 - 2013 was correctly enforced and considered during the policy making process."

"Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan barang kena cukai pada umumnya membuat pemerintah ambigu dalam membuat kebijakan. Di satu sisi, pemerintah diamanatkan Undang-undang untuk melakukan pembatasan dan pengawasan terhadap konsumsi dan di sisi lain memanfaatkannya sebagai ladang penerimaan cukai untuk negara. Produksi SKT untuk konsumsi diduga dipengaruhi oleh kebijakan cukai (harga jual eceran minimum dan tarif cukai yang berbeda untuk masing-masing golongan: besar, menengah, kecil, dan kecil sekali), pendapatan nasional jumlah penduduk usia merokok, jumlah produksi tahun sebelumnya, dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahu s 1998 sampai dengan 2000. Penelitian membuktikan bahwa harga dan tarif memberikan pengaruh negatif terhadap produksi SKT dengan elastisitas yang berbeda untuk tiap-tiap golongan strata produksi. Sedangkan pendapatan nasional riil dan jumlah penduduk usia merokok memberikan pengaruh yang positif terhadap produksi.Struktur pasar yang tersegmentasi membuat golongan besar dengan 3 produsen bertahan mendominasi pasar melakukan strategi mempertahankan pasarnya dengan jalan promosi dan inovasi sehingga barang hasil produksinya semakin terdiferensiasi. Di ujung lain, pada golongan kecil sekali jenis barangnya hampir homogen sehingga mereka berusaha memproduksi sebanyak mungkin pads tingkat harga golongan kecil sekali sampai dengan batas produksi yang diijinkan. Kebijakan pemerintah mengakibatkan tiga besar produsen SKT golongan besar tetap mendominasi pasar akan tetapi dalam tiga tahun terakhir jumlah produksinya terus menurun. Dari sisi jumlah produsen dan jumlah produksi total per tahun, golongan kecil sekali rnengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Sudah saatnya pemerintah tegas melakukan kebijakan terhadap barang kena cukai tersebut. Kebijakan pemerintah harus sesuai dengan tujuan Undang-undang. Oleh sebab itu, penuls mengusulkan kenaikan tingkat harga jual eceran minimum dan tarif cukai yang signifikan agar tingkat produksi menurun."

"Penelitian ini melingkupi analisis sederhana namun cukup mendalam tentang bagaimana kondisi makro ekonomi negara Indonesia memberikan dampak terhadap hampir semua bisnis, baik secara positif, maupun negatif. Salah satu topik yang senantiasa menarik untuk diangkat adalah industri tembakau yang memberikan kontribusi terbesar dalam APBN Indoonesia. Beberapa temuan membuktikan bahwa ternyata industri tembakau yang secara signifikan dibatasi ruang geraknya melalui berbagai regulasi yang mengikat, ternyata tetap bertahan dan tetap mengalami pertumbuhan meski selama beberapa tahun terakhir tidaklah terlalu signifikan.Tahun 2005 sekali lagi terbukti sebagai tahun penuh tantangan sebagai dampak dari perubahan kondisi pcrekonomian secara umum yang memberikan tekanan tersendiri terhadap industri tembakau sebagaimana halnya dengan industri lain di Indonesia. Industri tembakau terus mengalami pertumbuhan meski dengan angka yang tertekan secara signifikan di akhir kuartal kecmpat tahun 2005, seining dengan peningkatan harga jual Bahan Bakar Minyak yang menggerakkan laju inflasi, Industri juga harus menghadapi tantangan yang berasal dari peningkatan prosentase pajak yang dibebankan terhitung sejak bulan Juli 2005. Pemerintah mengumumkan kenaikan Harga Jual Eceran Rokok sebesar 15%, setelah dua tahun terakhir produsen mengupayakan untuk tetap menjaga stabilitas harga procluknya serta membatasi diri terhadap ekspansi pasar secara keseluruhan. Sehagai konsekuensinya, saat ini industri tembakau sedang dihadapkan pada prospek stagnasi yang potensial terjadi terhadap daya beli konsumen seiring dengan peningkatan laju inflasi.Untuk menjadi lebih fokus dalam membahas topik tentang industri tembakau, penelitian ini akan mengambil sampel PT British Amarican Tobacco Indonesia, Tbk (PT BATI) sebagai objek yang akan diteliti.PT BATI telah beroperasi selama lebih dari 88 tahun dan secara konstan dan konsisten mempertahankan sejarah dan nilai yang diyakininya yang diterjemahkan kedalam regulasi untuk memproduksi berbagai macam merek dalam lini produk rokok putih, dengan dilingkupi oleh standar rata kelola perusahaan yang tinggi. Di akhir tahun 2005, PT BATI telah berhasil mempertahankan pangsa pasar sebesar 31% dalam industri rokok putih di Indonesia.Penelitian ini akan menyoroti lebih dalam tentang analisis fundamental saham PT BATI dengan menggunakan Discounted Cash Flow untuk mendapatkan nilai Free Cash Flow to the Firm (FCFF), sehingga di akhir perhitungan akan dapat ditemukan berapa sebenarnya nilai intrinsik dari saham BATI. Metode ini digunakan sebagai salah satu alat untuk melakukan proyeksi terhadap kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan biaya modal, akan digunakan Weighted Average Cost of Capital (WACC), sementara tingkat rcsiko saham dircpresentasikan oleh nilai Beta. Pengukuran yang dilakukan juga melibatkan beberapa asumsi makro seperti: Produk Domestik Bruto, Suku Bunga Bank Indonesia, tingkat inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika, serta prosentase Harga Jual Eceran (HJE) khusus untuk produk rokok.Dalam melakukan proyeksi terhadap kondisi masa datang, penelitian ini menggunakan 3 skenario: Most Likely, Optimistic, dan Pessimistic. Dengan mengambil due date per tanggal 27 Desember 2005, ternyata saham BATI yang diperdagangkan di BEJ ditutup dalam kondisi Overvalue, di mana harga saham ditutup pada level RP 6.500,00 sementara nilai intrinsik dengan menggunakan skenario Most Likely adalah Rp 6.287,00.Sebagai hasil akhir, penelitian ini memberikan rckomendasi bagi para Investor untuk melepas saham BATI karena nilainya saat ini sedang berada di atas nilai intrinsiknya. Sementara untuk PT BATI sendiri, Peneliti menyarankan agar perusahaan mencari alternatif strategi dalam upaya mempertahankan pangsa pasar yang ada, lebih jauh lagi, agar perusahaan dapat bertahan di dalam intensitas persaingan yang semakin tinggi.

---

This study covers simple analysis on how macroeconomics condition of Indonesia affects almost every kind of business in positive or negative way. One of interesting subject to discuss is tobacco industry, which contributes the highest percentage of APBN. The evidence founded that tobacco industry which is significantly affected with tight regulatory keep on surviving and reaches its business growth.The Year 2005 proved once again to be a challenging year as the impact of general economic change placed pressure upon tobacco industry and almost all industries as well. The industry continued to grow although the rate of growth was significantly reduced in the fourth quarter of 2005 as fuel price increases drove up inflation. The Industry faced an additional challenge through an excise tax increase effective from July 2005. The Government announced at mid year a 15% increase in the Retail Price (HJE) after virtually two consecutive years of price stability and an expansion in the total market. As a consequence, the industry now faces the prospect of potential stagnation of consumer purchasing power if inflation continues to rise.In order to be more focus in array of discussion, this study take PT British American Tobacco Indonesia, Tbk (PT BATI) as subject to he discussed. PT BATI has operated in Indonesia for 88 year and constantly continues their history and regulation to produce range of white cigarette products while operating with the highest standards of corporate governance. At the end of year 2005, PT BATI has succeeded to maintain 31% market share in white cigarette industry.We will look closely to fundamental analysis of PT BATI?s stock with using Discounted Cash Flow to find Free Cash Flow to the Firm (FCFF) method as one of some ways to forecast cash flow of the company in the up-coming years. To support financial needs, Company uses both external and internal equity and liability. To measure Cost of capital, researcher uses Weighted Average Cost of Capital, and coefficient Beta represents the risk of individual equity (BATI's Stock). The measurement will also include some macroeconomics assumptions, such as: Gross National Product, Bank Indonesia commercial rate, inflation rate, currency rate (Indonesian Rupiah to American Dollar), and percentage of Retail Price (HJE) for cigarette products.In forecasting the future condition, this study uses three possible scenarios: Most Likely, Optimistic, and Pessimistic. The result of measurement shows that as per December 27 2005, BATI's stock traded in Jakarta Stock Exchange (JSX) closed in overvalued condition. Using Most Likely scenario, intrinsic value per share was Rp 6.287, 00 and market stock price closed at Rp 6.500,00.As a result, this study recommends Investors to sell BATI's stock to raise gain in their investment due to overvalued of BATI's Stock at closing price as per December 27, 2005. For PT BA TI, this study recommends company to search brand new strategy to gain higher percentage of market share in white cigarette industry, even more fly to create a new playground out of current industry's intensity of rivalry."

"Ilmu Komunikasi Iklan, Promosi, Sponsorship dalam Genggaman Industri Rokok di Indonesia Studi Ekonomi Politik tentang Intervensi Kepentingan Industri Rokok dalam Perumusan dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Penelitian ini berusaha untuk menunjukkan adanya intervensi dari industri rokok terhadap proses perumusan regulasi pengendalian tembakau, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 sehingga mempengaruhi hasil akhir dari peraturan pemerintah ini hingga implementasi regulasi.Untuk menelaah permasalahan ini, konsep strukturasi dalam pendekatan ekonomi politik digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumentasi dalam pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada regulator media cetak, penyiaran, dan daring serta Ketua Badan Khusus Pengendalian Tembakau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI. Selain itu, studi dokumen juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan intervensi dari berbagai pihak selama proses perumusan berlangsung. Penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, intervensi industri rokok terasa sangat kuat tidak hanya melalui dukungan dari beberapa kementerian dan front groups, namun juga melalui berbagai aksi dan pembentukan opini di berbagai media. Rangkaian proses perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 juga memakan waktu yang cukup Panjang, yaitu empat tahun. Ini jelas melebihi ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menjadi acuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.Di dalam implementasi regulasi pengendalian tembakau di media, berbagai pelanggaran terjadi terhadap regulasi pengendalian tembakau khususnya terkait dengan iklan, promosi, dan sponsorship rokok. Regulasi yang telah dibuat untuk mengatur hal ini seakan hanya menjadi sebuah peraturan tertulis tanpa ada dampak yang signifikan. Tidak hanya regulasi yang kemudian menjadi lemah untuk diimplementasikan, regulator media pada akhirnya tidak memiliki kekuasaan dalam melaksakan fungsinya untuk mengawasi dan memberi sanksi atas pelanggaran yang terjadi terkait iklan, promosi, dan sponsorship rokok.

---

Ilmu Komunikasi Advertising, Promotion, Sponsorship in the Grip of Tobacco Industry in Indonesia Political Economy Studies about Intervention of Tobacco Industry 39 s Interest in Legislation and Implementation of Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 This research tries to show the existence of cigarette industry intervention to formulation process of tobacco control regulation, that is Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 that affect the final result of this government regulation. Not only in the formulation of regulations, the intervention also occurs in the implementation of regulations.To examine these issues, structuration concept on the political economy approach have been used to this research. This research used interview technique and documentation study. Interviews were conducted to regulators of media and the Chairman of Badan Khusus Pengendalian Tembakau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI . In addition, document studies were also conducted to find out how the process of formulation of Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 and intervention from various parties during the formulation process takes place.This study shows that in the formulation of Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, cigarette industry intervention is very strong not only through the support of some ministries and front groups but also through various actions and opinion formation in various media. The series of process of formulating Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 also takes a long time, which is four years. This clearly exceeds the provisions in Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 which became the reference Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.In the implementation of the tobacco control regulations in the media, various violations occurred against tobacco control regulations in particular related to cigarette advertising, promotion, and sponsorship. The regulations that have been made to regulate this seem to be just a written rule without any significant impact. Not only the regulation which then becomes weak to be implemented, media regulators ultimately have no power in performing their functions to oversee and sanction violations of cigarette advertising, promotion, and sponsorship."

"Industri Hasil Tembakau (IHT) memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan penerimaan negara, dikarenakan memiliki daya saing tinggi dalam sektor strategis domestik, dan menghasilkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022, pemerintah menerapkan PMK Nomor 63/PMK.03/2022, dalam peraturan tersebut, tarif efektif PPN atas penyerahan Hasil Tembakau berubah menjadi 9,9%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan PPN atas penyerahan Hasil Tembakau ditinjau dari asas revenue productivity dan menganalisis bagaimana strategi perusahaan rokok dalam menghadapi dampak atas perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan tujuan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perubahan kebijakan PPN atas penyerahan Hasil Tembakau telah memenuhi asas revenue productivity, karena atas perubahan tersebut memenuhi the principle of adequacy, the principle of adaptability, dan collection cost yang dijadikan sebagai alat ukur dalam pemenuhan asas revenue productivity. Kemudian, perubahan pada tarif efektif PPN atas penyerahan Hasil Tembakau tidak menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perusahaan rokok, dikarenakan perusahaan rokok menerapkan strategi regulatory affair dan financial review, sehingga dampak tersebut dapat dikelola dengan baik. Untuk kedepannya, pemerintah diperlukan untuk mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada perekonomian, serta memberikan kejelasan hukum lebih lanjut mengenai kebijakan yang akan diterapkan kedepannya. Kemudian, perusahaan rokok perlu mempertimbangkan untuk menambahkan strategi dalam menghadapi segala force majeure, agar dapat lebih siap untuk menghadapi keadaan tersebut.

---

The Tobacco Industry (IHT) has a high potential to enhance state revenue due to its strong competitiveness in the domestic strategic sector and significant contribution to Indonesia's economy. In 2022, the government implemented Regulation PMK No. 63/PMK.03/2022, which changed the effective Value Added Tax (VAT) rate on tobacco product deliveries to 9.9%. The objective of this research is to analyze the impact of the changes in VAT policy on tobacco product deliveries from the perspective of revenue productivity principle, and to analyze the strategies employed by tobacco companies in facing the effects of the changes in the VAT rate on tobacco product deliveries. This research adopts a post-positivist research approach with a descriptive research objective. The research findings indicate that the changes in VAT policy on tobacco product deliveries have fulfilled the revenue productivity principle, as they comply with the principles of adequacy, adaptability, and collection cost, which serve as measures for fulfilling the revenue productivity principle. Moreover, the changes in the effective VAT rate on tobacco product deliveries have not significantly impacted tobacco companies, as they have implemented regulatory affairs and financial review strategies, effectively managing the associated effects. Looking ahead, it is necessary for the government to consider the prevailing economic conditions and provide further legal clarity regarding future policies. Additionally, tobacco companies need to consider adding strategies to address any force majeure events, ensuring preparedness to face such circumstances."