Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya kasus gagal ginjal menyebabkan meningkatnya kebutuhan tersedianya unit hemodialisa di RSUD Tanjungpinang, sementara Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak mampu mengadakannya karena keterbatasan anggaran. Untuk itulah RSUD mengadakan kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk kerjasama operasional setelah mendapat izin dari Pemerintah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan angka bahan medis yang harus dibayarkan, Rumah Sakit menetapkan tarif sebesar Rp 700.000 pertindakan hemodialisis. Untuk semua tindakan Hemodialisis bagi penduduk miskin ditanggung/didanai dari APBD. Akan tetapi angka bahan medis yang harus dibayarkan ke pihak ketiga tersebut, dirasa tidak efektif.UU RI no 44 tentang Rumah Sakit menyebabkan RSUD Tanjungpinang harus menggunakan PK BLUD dalam tata laksananya. Perubahan ini menyebabkan BMHP yang pada tahun 2009 dibayar dari dana APBD pada tahun 2010 dibebankan kepada biaya fungsional yang dikelola rumah sakit. Dengan tarif Rp 700.000 belum pernah dihitung berapa biaya aktual layanan pertindakan dan pendanaan tindakan hemodialisis dengan PK BLUD.Hasil penghitungan unit cost tindakan Hemodialisis dalam penelitian ini didapatkan angka Rp 1.113.502,- pertindakan Hemodialisis. Pendanaan untuk tindakan Hemodialisis tahun 2011 perlu ditindaklanjuti dengan penentuan sumber dana tindakan Hemodialisis untuk BMHP didanai oleh APBD dan penetapan tarif baru yang sesuai dengan penghitungan unit cost dalam penelitian ini.

---

The increasing cases of kidney failure caused the increasing need for availability of hemodialysis units in hospitals Tanjungpinang, while the Government Tanjungpinang unable to procure it because of budget limitations. For hospitals that entered into agreement with private parties in the form of operational cooperation after obtaining permission from the City Tanjungpinang.Based on the number of medical materials to be paid, the hospital set a tariff of Rp 700,000 hemodialysis. For all measures for the poor Hemodialysis covered / funded from the budget. But the number of medical materials to be paid to such third parties, are found to be effective. UU No. 44 of the Hospital cause Tanjungpinang hospitals must use in order PK BLUD. This change causes BMHP which in 2009 paid from budget funds in 2010 is charged to the cost functional run hospital. With tariff Rp 700,000 have never calculated how much the actual cost of services and funding actions hemodialysis with PK BLUD.The result of calculating unit costs Hemodialysis action in this study, the number ofRp 1,113,502, - actions Hemodialysis. Funding for Hemodialysis action in 2011 must be followed up by determining the source of funds for BMHP Hemodialysis action funded by the budget and setting a new tariff in accordance with the calculation of unit cost."

"ABSTRAKPelaksanaan komitmen liberaliasi perdagangan dalam kerangka Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization) melalui penurunan tarif dan penghapusan bukan tarif dapat menimbulkan lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri, yang dapat dicegah dengan peraturan perudang-undangan nasional yang mengatur tindakan pengamanan (safeguard measures) sehingga industri yang mengalami kerugian dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian struktural yang dibenarkan secara hukum berdasarkan ketentuan Article XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Tesis ini menguraikan bagaimana pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tindakan pengamanan perdagangan di Indonesia dalam rangka melindungi industri dalam negerinya, seperti apa KPPI selaku otoritas penyelidikan memberikan rekomendasi dan berujung dikenakannya tindakan pengamanan perdagangan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan atau Pembatasan Kuota sejak berdiri hingga Oktober 2015. Terlebih lagi, seperti apa perlindungan industri dalam negeri yang memproduksi besi atau baja akibat dampak negatif lonjakan jumlah impor produk besi atau baja yang sejenis dan atau secara langsung bersaing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

---

ABSTRACT

Implementation of commitments liberalization trade within the framework of the Agreement Establishing the World Trade Organization through tariff reduction and elimination of non-tariff could lead to a surge in imports that resulted in serious loss or threat of serious injury to the domestic industry, which can be prevented by national regulation governing safeguard measures, so that the industry suffered a loss can make structural adjustments which are legally justified under the provisions of Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards as stipulated in Law No. 7 of 1994 on Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization. This thesis describes how the Indonesian government imposed security measures of trade policy in Indonesia in order to protect its domestic industry, like what KPPI investigation authorities as providing recommendations and culminate wears trade security measures in the form of import duties or quota restrictions since its establishment until October 2015. Moreover, what kind of protection of domestic industry that produces iron or steel negative impact consequences surge of imports of iron or steel similar or directly competitive products and conducted by the Indonesian government."

"Kalimat yang mengandung dua verba, atau lebih, secara berderet dalam bahasa Indonesia cukup banyak terdapat baik dalam karya tulis fiksi dan berita jurnalistik, maupun dalam karya tulis nonfiksi. Perihal verba berderet (selanjutnya disingkat dengan VB) ini sejak lama telah disinggung-singgung secara sepintas baik dalam tata bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia. Pembahasan tentang VB Melayu terdapat dalam tata bahasa Melayu yang ditulis oleh Garth Van Wijk (1985) dan Spat (1989). Pemerian tentang VB bahasa Indonesia ditemukan dalam tulisan Slametmuljana (1959), Fokker(1972), Kridalaksana (1985, 1986, 1988), Ramlan (1886), Moeliono dan Dardjowidjojo (1988), dan Aiwi (1993). Tulisan--tulisan tersebut tidak menyinggung adanya konstruksi VB dan hanya secara sepintas membahas fungsi dan hubungan verba. Khususnya, penyebutan adanya konstruksi VB dalam bahasa Indonesia ditemukan dalam sejumlah tulisan yang terbatas, yaitu dalam Rohanady (1989) dan Lapoliwa (1990a, b). Karya-karya itu memfokuskan pengamatan pada verba kedua (selanjutnya disingkat dengan V2). Dalam bahasa-bahasa Afrika Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, Papua Nugini dan kreol Karibia terdapat juga konstruksi yang memiliki VB yang tidak dikenal dalam bahasa-bahasa Eropa, yang dikenal dengan nama "serial verb constructions". Pemerian "serial verb constructions" telah tersebar di dalam berbagai tulisan baik di dalam bidang sintaksis, seperti Li & Thompson (1976), Lord (1982), Foley & Van Valin (1984), Nichols & Woodbury {1985), Bradshaw (1987), Crowley (1987), Foley & Olson (1987), Sebba (1987), Baker (1989), dan Kang (1991a, 1993), di bidang semantik seperti Li & Thompson (1973), Jansen {1978), dan Blake (1994). Berdasarkan fakta-fakta yang disebutkan di atas, penelitian yang memfokuskan pengamatan pada verba pertama (selanjutnya disingkat dengan V1) belum mendapat perhatian ahli bahasa Indonesia untuk dideskripsi secara mendalam. Hal ini menjadi alasan pokok saya untuk membahas konstruksi VB yang khususnya memfokuskan V1 dalam bahasa Indonesia. Ciri-ciri semantis VB merupakan permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan pokok ini dapat diuraikan menjadi beberapa pokok bahasan dan subpokok bahasan pada subbab berikut ini."

"Maraknya penyalahgunaan bahan kimia melamin dalam suatu produk makanan impor dewasa ini bukanlah merupakan hal yang baru lagi. Penggunaan melamin tersebut terbukti berdampak buruk bagi kesehatan konsumen, seperti mengkakibatkan gagal ginjal hingga yang paling parah adalah menyebabkan kematian. Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut, melihat telah menyebar dan maraknya penyalahgunaan bahan kimia tersebut di tanah air, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dirasakan belum efektif. Untuk itu penulis mencoba melakukan penelitian dalam hal ini. Penulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terhadap norma atau hukum, Cara pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode studi pustaka, dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penggunaan melamin yang ditemukan pada produk-produk makanan impor belakangan ini, menimbulkan keresahan masyarakat sebagai konsumen. hal ini disebabkan karena apabila kandungan melamin yang masuk kedalam tubuh manusia, melebihi ambang batas, maka akan menyebabkan kematian. Namun hingga saat ini pemerintah Indonesia, belum menetapkan kadar toleransi untuk melamin, sehingga masih wajar apabila dikonsumsi oleh manusia. Penetapan ambang batas tersebut, tidak terlepas dari adanya perbandingan dengan negara-negara lain. Sehingga dapat ditemukan ambang batas yang selaras. Selain itu juga, kewenangan BPOM dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran produk makanan bermelamin ini perlu ditegakkan. Hal ini mengingat bahwa BPOM merupakan lembaga yang memahami mengenai maraknya peredaran produk makanan bermelamin, sebagai pengawas obat dan makanan. Dalam hal penyidikan ini, tentu saja BPOM bekerjasama dengan instansi kepolisian serta kejaksaan."

"ABSTRAKDalam penyelenggaraan upaya kesehatan khususnya di rumah sakit, tentunyamelibatkan hubungan dokter dan perawat. Dokter atau tenaga medis tidak dapatbekerja tanpa bantuan perawat di suatu ?rumah sakit. Sebaliknya, perawat tanpaadanya instruksi dokter, tidak berwenang untuk bertindak secara mandiri kecualidalam bidang tertentu yang sifatnya umum dan memang termasuk bidang asuhanperawat (nursing care). Hal tersebut juga berlaku pada tindakan yang dilakukanoleh dokter anestesi dan perawat anestesi. Permasalahan terkait pemberian danperlindungan hukum bagi perawat dapat dilihat pada tindakan anestesi. Perawatanestesi tidak dapat semaunya melakukan tindakan pembiusan kepada pasien.Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memuat sanksipidana dan denda kepada siapapun yang menjalankan praktik kedokteran yangmenimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah merupakan dokter yangmemiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Selain itu, tuntutan masyarakat akanpemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif dan efisien jugadibutuhkan. Ketentuan ini tentunya menimbulkan polemik mengingat nasibperawat anestesi yang berpraktik di daerah terpencil seperti Kabupaten PadangPanjang di Provinsi Sumatera Barat. Dimana pada daerah tersebut hanyaterdapat beberapa tenaga medis yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakatKabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat.

---

ABSTRACTIn the implementation of healthcare especially in hospitals, naturally there will bean involvement in between doctors and nurses. Doctors or what we could called asparamedics will not be able to work without the help of the nurses in the?hospitals?. Vice versa, the nurses without the Doctors supervision will not be ableto act independently unless it is in a general action and part in the field of nursingcare. This also applies to the action taken by the anesthesiologist. The problemrelated to the issue and a legal care towards the nurses can be shown duringanesthesia. Anesthesist are not allowed giving anesthesia to the patients by theirown will. In the Act No. 29 Year 2004 about Medical practice, it states a criminalsanction and fines to anyone who undertake an illegal medical action, which willlater generate an impression as if it is a legal doctor who has an authorizedregistration letter and have the authority to take measure. Moreover, the demandfor giving a good quality, effective and efficient healthcare to the society is alsoneeded. This provision will certainly polemical considering the fate of theanesthesist that have their practice in a remote area like in Kabupaten PadangPanjang in the province of West Sumatera, where in that area there are only a fewof paramedics which could fulfill the needs of the people."

"ABSTRAKTindakan merumahkan merupakan tindakan yang dapat diambil oleh pengusaha yang mengalami kesulitan pada perusahaan dan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi, terhadap tindakan merumahkan belum terdapat pengaturan yang secara jelas yang mengakibatkan banyaknya kasus yang terjadi pengusaha merumahkan pekerjanya tanpa memperhatikan prosedur serta hak-hak yang seharusnya tetap didapat oleh pekerja meskipun pekerja tersebut tidak bekerja. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis mengenai tindakan merumahkan serta perlindungan terhadap pekerja yang dirumahkan. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan bentuk metode penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

---

ABSTRACTThe layoff is an action that can be taken by employers who have difficulty in the company and as a measure to prevent work termination. However, there is not any specific regulation about the layoff, which causes employer to layoff the employee without paying attention to the right procedures and the employee 39 s rights that should have been received by the employee although the employee is not working. The purpose of of this thesis is to analyze the layoff and the protection of workers 39 layoff. This research uses a form of juridical normative research method that refers to the legal norms contained in legislation and regulations that apply."