Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nasution, Dewi Rosita
Kedudukan notaris dan akta-aktanya dalam suatu tindak pidana yang berkaitan dengan yayasan : study kasus pada Yayasan Pendidikan Cendekia Utama di Surabaya = The position of notary and the deeds in such criminal action relation to the foundation : case study on yayasan pendidikan cendekia utama in Surabaya
" ABSTRAK
Kasus ini bermula dari sengketa kepemilikan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU), antara Rektor Universitas Dr. Soetomo dan Organ Yayasan. Rektor mengintimidasi Organ Yayasan dan berhasil mendapatkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Surat Kuasa dari 3 (tiga) orang dari 4 (empat) Dewan Pengurus Yayasan yang sekaligus juga Pendiri melalui prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Dalam putusan Pengadilan Pidana Notaris sebagai yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat dijatuhi hukuman karena telah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana ... "
2012
T30761
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dhia Fairuz
Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Kepada Notaris Yang Dijatuhi Pidana Di Bawah 5 Tahun = Imposition of Sanctions by the Notary Supervisory Council that are not in accordance with the Law on Notary Position to Notaries Sentenced to Under 5 Years of Crime
" Penelitian ini membahas bagaimana sanksi pemberhentian yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum namun tidak diberhentikan dari jabatan Notaris, sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUJN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis akibat hukum terhadap Notaris yang dijatuhi hukuman pidana namun tidak mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desi Napouling
Pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris yang melakukan tindak pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017) = Disrespectul dismissal for a notary who commits a crime (Study of Decision of the Central Supervisory Council Number:18/B/MPPN/XII/2017).
" Notaris sebagai pejabat publik, apabila ia dijatuhi hukuman pidana, maka ia dapat dikenakan sanski pemberhentian dengan tidak hormat seperti yang diatur dalam Undang- Undang Jabatan Notaris. Ketentuan untuk sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris telah ada, namun dirasa tidak cukup jelas. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah a. substansi tindak pidana yang diklasifikasikan dengan sanksi pemberhentian tidak hormat dan b. upaya hukum bagi notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat karena dipidana dengan ancaman ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yullya Andina
Peran Penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh notaris sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PU-X/2012: studi kasus di Polda Metro Jaya = Role of the Polri Investigator in handling criminal acts by notaries before and after the Constitutional Court Decision No. 49/PU-X/2012: case study at Polda Metro Jaya
" Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan peran penyidik polisi yang ditinjau sebelum dan sesudah Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013, sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan (1) Bagaimana perbedaan peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh Notaris pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012?; (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris sesudah Putusan MK No. 49/PUU-X/2012? (3) Bagaimana konsep tentang peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh notaris yang dapat memberikan perlindungan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45004
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amajida Firdauz Putri
Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan Kualifikasi Pelanggaran Jabatan Notaris sebagai Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/PID/2021) = The Role of Notary Honorary Council in Qualifying Notary Public Official Acts of Violation as Criminal Offence (Study of Supreme Court Decision Number 41 PK/PID/2021)
" Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan jawaban atas permintaan dari aparat penegak hukum seharusnya menggunakan parameter aspek hukum pidana formil dan materiil secara seimbang. Namun, pada Permenkumham Nomor 17/2021 tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur aspek hukum materiil yang bersumber dari hukum pidana materiil. Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/PID/2021 yang merupakan wujud bahwa MKN telah memberikan persetujuan untuk seorang notaris untuk diperiksa, walaupun pada akhirnya notaris dalam ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library