Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemajuan teknologi dan globalisasi mendorong perubahan di berbagai bidang, salah satunya di bidang perekonomian. Namun, perubahan tidak selalu membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang dari perubahan ini adalah timbul kejahatan lintas batas dan kejahatan terorganisir, seperti kejahatan pencucian uang. Sehingga, negara perlu membentuk suatu perjanjian bantuan hukum timbal balik antar negara untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan yang terjadi yang disebut MLAT. MLAT mengatur berbagai bantuan hukum, salah satunya menyita, merampas, dan membekukan aset hasil kejahatan. Negara menggunakan asas retroaktif dalam MLAT yang menyebabkan bantuan hukum berlaku secara surut sebagai upaya menanggulangi dan memberantas kejahatan, seperti MLAT Indonesia-Swiss. Sedangkan, Pasal 28 VCLT menyatakan bahwa perjanjian berlaku secara non-retroaktif, kecuali ditentukan lainnya dalam perjanjian. Perjanjian yang berlaku surut juga berpotensi melanggar hak seseorang untuk tidak dihukum oleh hukuman yang berlaku surut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan mengkaji mengenai kedudukan hukum asas retroaktif dalam MLAT serta melakukan perbandingan dengan MLAT yang telah diratifikasi Indonesia. Kesimpulannya, asas non-retroaktif dalam Pasal 28 VCLT tidak mutlak. Asas retroaktif dalam MLAT Indonesia-Swiss tidak menyimpangi hukum perjanjian internasional. Walupun begitu, akan lebih baik MLAT berlaku secara non-retroaktif. Apabila MLAT bersifat retroaktif, maka penerapan harus dilaksanakan dengan hati-hati.

---

Advances in technology and globalization have driven changes in various fields, one of which is in the economy. However, change does not always bring positive impacts, but also negative impacts. One of the negative impacts of this change is the emergence of cross-border crime and organized crime, such as money laundering. Thus, States needs to form a mutual legal assistance agreement among them to eradicate and overcome crimes that occur. MLAT regulates various legal assistance, one of which is confiscation, seizure, and freezing of assets resulting from crimes. States includes the retroactive principle in MLAT which causes legal assistance to apply retroactively as an effort to tackle and eradicate crime, such as Indonesia-Swiss MLAT. Meanwhile, Article 28 of the VCLT states that an international agreement applies non-retroactively, unless established otherwise in the treaty. A retroactive treaty also has the potential to violate a person's right not to be punished by a retroactive penalty. This research is normative, by examining the legal position of the retroactive principle in MLAT and compare MLATs which has been ratified by Indonesia. In conclusion, the principle of non-retroactivity in Article 28 of the VCLT is not absolute. The retroactive principle in the Indonesia-Swiss MLAT does not deviate from law of treaties. Even so, it would be better for MLAT to apply non-retroactively. If the MLAT is retroactive, it must be implemented with caution."

"Tesis ini membahas mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, Pelaksanaan serta Hambatan Dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana memiliki mekanisme yang sama dengan jenis Bantuan Timbal Balik lainnya. Pelaksanaan Bantuan belum maksimal karena ada hambatan baik internal maupun eksternal. Penelitian menyarankan agar pemerintah semakin aktif mengadakan perjanjian antar negara dan melakukan perbaikan Central Authority.

---

This thesis discusses the mechanism of Mutual Assistance in Criminal Matters (Mutual Legal Assistance) in the recovery of assets as results of corruption in Indonesia based on Law No. 1 of 2006, Implementation and Obstacles in the Implementation of the Mutual Assistance. Research using normative juridical methods. The study concluded that the assets obtained through corruption Mutual Assistance in Criminal Matters has a mechanism similar to other types of Mutual Assistance. Implementation Assistance is not maximized because there are both internal and external barriers. Research suggests that more active government entered into agreement and the Central Authority to make improvements."

"ABSTRAKTerbentuknya perjanjian ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara lain merupakan upaya strategis dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan. Dengan terbentuknya perjanjian ekstradisi tersebut maka para pelaku tindak pidana yang sedang dicari dan melarikan diri keluar negeri tidak dapat lolos dengan mudah dari tuntutan hukum. Walaupun masalah ekstradisi pada dasarnya dipandang sebagai bagian dari hukum internasional, tetapi pembahasannya tidak mungkin hanya ditekankan pada segi hukum internasional saja. Banyak hal yang tidak diatur lebih jauh dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi, terutama jika masalahnya merupakan masalah dalam negeri dari masing-masing negara. Tesis ini membahas mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam praktik pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia lintas negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Penelitian ini juga menjelaskan secara rinci kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut.

---

ABSTRACT

The establishment of extradition agreements and mutual assistance in criminal matters between the Government of the Republic of Indonesia and other countries is a strategic effort in the framework of increasing cooperation in the field of law enforcement and the implementation of justice. With the formation of extradition agreements and mutual assistance in criminal matters, the perpetrators of crimes that are being sought and fleeing abroad cannot escape easily from lawsuits. Although the problem of extradition is basically seen as part of international law, the discussion cannot be emphasized only in terms of international law. Many things are not further regulated in extradition agreements and mutual assistance, especially if the problem is a domestic problem from each country. This thesis discusses Law Enforcement Against Actors of Transnational People Smuggling through Extradition Agreements and Mutual Assistance in Criminal Matters. This research is normative juridical. The results of the study concluded that there were several obstacles in the practice of law enforcement against perpetrators of transnational people trafficking crimes based on Law No. 1 of 1979 and Law No. 1 of 2006. The study also explained in detail what obstacles were faced and how to overcome these obstacles.

 

 

"

"ABSTRAKPerkembangan teknologi memberikan berbagai kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan, namun juga menempatkan masyarakat dunia untuk menghadapi berbagai tantangan baru khususnya dalam menangani kejahatan lintas negara yang memanfaatkan teknologi pada sektor perbankan. Penelitian ini membahas mengenai pembukaan rahasia bank yang didasarkan atas permohonan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dari negara lain diatur dan diimplementasikan di Indonesia, serta implementasi terhadap pembukaan rahasia bank sebagai tanggapan atas permohonan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dari negara lain apabila tidak dilakukan penyidikan atas perkara tersebut di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, namun juga dilengkapi dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan mengenai pembukaan rahasia bank yang didasarkan atas permohonan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dari negara lain diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 42 Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Adapun apabila tidak dilakukan penyidikan atas perkara yang berlangsung di yurisdiksi negara lain, tidak ada perbedaan ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan pembukaan rahasia bank sebagai tanggapan atas permohonan bantuan untuk perkara tersebut. Saran yang Penulis berikan kepada Pemerintah dan instansi terkait adalah agar dapat dimasukkan ketentuan mengenai pembukaan rahasia bank untuk perkara-perkara pidana yang penyelesaiannya dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia dalam Undang-Undang Perbankan dan penegasan kewenangan OJK untuk memberikan izin tertulis pembukaan rahasia bank berkaitan dengan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam penanganan perkara pidana yang berada di yurisdiksi negara lain, serta maksimalisasi kerja sama informal agency to agency communication antara financial intelligence unit (FIU) seperti PPATK."

"Upaya perlindungan pengetahuan tradisional muncul sebagai reaksi terhadap sistem HKI saat ini yang dinilai merugikan pemilik pengetahuan tradisional. Permasalahan pengetahuan tradisional merupakan permasalahan HPI karena para pihak yang terkait umumnya tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Skripsi ini membahas penerapan prinsip timbal-balik dalam upaya melindungi pengetahuan tradisional. Upaya melindungi pengetahuan tradisional selama ini mengacu pada CBD dan konvensi¬konvensi terkait Pengetahuan tradisional lainnya. Sayangnya upaya ini tidak efektif. Perlindungan pengetahuan tradisional ternyata lebih efektif dengan menggunakan Prinsip Timbal-Balik Formil yang diatur dalam Persetujuan TRIPs. Pada Kasus Kunyit (the Turmeric Case) terbukti upaya ini berhasil membatalkan klaim paten yang mengeksploitasi pengetahuan tradisional.

---

Effort to protect traditional knowledge emerged as a reaction of current IPR system which considered detrimental to the original owners of traditional knowledge. Problems concerning traditional knowledge are a matter of Private International Law because the parties concerned are generally subject to different legal systems. This paper discusses the application of the principle of reciprocity in an effort to protect traditional knowledge. Efforts to protect traditional knowledge so far are referring to the CBD and related conventions concerning traditional knowledge. Unfortunately these efforts are ineffective. Protection of traditional knowledge is more effective by using Reciprocity Principles that are provided for in TRIPS Agreement. In the turmeric case, this effort proved to be successful to canceled patent claims that exploit traditional knowledge. "

"Kejahatan semakin berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dunia. Kejahatan atau tindak pidana yang awalnya berkutat di dalam satu wilayah Negara saja semakin berkembang hingga dirasakan hingga di luar wilayah suatu Negara. Jenis kejahatan yang seperti itu disebut sebagai kejahatan transnasional. Dalam rangka menanggulangi kejahatan jenis tersebut semakin merajalela, dilaksanakan suatu mekanisme yang diharapkan akan efektif memfasilitasi kerjasama antar Negara. Kerjasama yang dimaksud adalah Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Kerjasama Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dibuat dalam bentuk perjanjian bilateral internasional hingga perjanjian multilateral internasional. Pengikatan antar Negara dalam bentuk perjanjian bilateral dianggap lebih efektif karena melibatkan dan berlaku hanya dalam yurisdiksi dua Negara.

---

Crimes are growing along with the development of the world community. Crime which initially taken place just in one state?s territory then growing up to be taken place in more than one state?s territory. This type of the crime called as transnational crime. In order to cope with that increasing crime there is one mechanism that is expected to facilitate effective international cooperation which can be called as Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Mutual Assistance In Criminal Matters were made in the form of international bilateral agreements or in multilateral international treaties. Bilateral agreements are considered to be more effective because it involves and applies only in the jurisdiction of two states."

"Jaringan saraf konvolusi telah terbukti bekerja dengan baik pada tugas klasifikasi citra. Hasil tersebut didukung oleh sifat transformasi-ekuivarian yang merupakan salah satu karakteristik jaringan saraf konvolusi. Namun, sifat tersebut hanya terbatas pada transformasi translasi. Penelitian ini memperkenalkan transformasi-ekuivarian variasional (TEV), suatu model representasi tidak terawasi yang bersifat transformasi-ekuivarian terhadap transformasi yang lebih general. Pada pengimplementasiannya, TEV memanfaatkan predictive-transformation, suatu model pemelajaran terawasi sendiri yang berperan sebagai bias induktif. Proses optimisasi TEV melibatkan 2 estimasi batas bawah informasi timbal balik: metode estimasi Barber-Agakov (selanjutnya dinamakan model TEVBA) dan information noise contrastive (selanjutnya dinamakan model TEVInfoNCE). Model representasi TEV diuji berdasarkan rata-rata rasio kesalahan pada serangkaian tugas klasifikasi citra. Pada penelitian ini, perseptron lapis banyak, K-nearest neighbor, dan multinomial logistic regression dipilih sebagai classifier untuk tugas klasifikasi citra menggunakan dataset CIFAR-10 dan STL-10. Hasil menunjukkan TEVBA dan TEVInfoNCE mengungguli model baseline untuk masing-masing classifier pada kedua dataset. Secara spesifik, TEVBA secara konsisten menghasilkan rata-rata rasio kesalahan terendah untuk klasifikasi pada kedua dataset.

---

Convolution neural network (CNN) has shown promising results on various image classification tasks. One of the reasons due to the ability of CNN to extract representation that is equivariant to transformations. However, the notion only holds for the translation transformation. This research introduces variational transformation equivariant (VTE), a more general unsupervised transformation-equivariant representation model. During the implementation, VTE utilizes the Predictive-transformation, a self-supervised learning model that acts as inductive bias. The optimization of VTE involves two lower bound mutual information methods: Barber-Agakov and information noise contrastive (InfoNCE). The VTE models are evaluated based on the average error rate on image classification tasks on CIFAR-10 and STL-10 datasets. We utilize multi-layer perceptron, K-nearest neighbor, and multinomial logistic regression as the classifiers. Results show VTE with Barber-Agakov and VTE with InfoNCE outperform the baseline model for each classifier on both datasets. Specifically, VTEBA consistently achieves the lowest average error rate for both datasets."

"ABSTRAKKawasan Asia Tenggara memiliki tingkat kejadian perdagangan manusia yang tinggidengan latar belakang dan penyebab yang beragam; baik dari aspek ketenagakerjaan,migrasi, kemiskinan, kejahatan maupun konflik negara. Hal ini menyebabkanpendekatan untuk pemberantasan perdagangan manusia menjadi beragam pula; baikdari tahapan pencegahan, penegakan hukum, maupun dukungan untuk korban. Tesisini membahas pemberantasan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggarasebagai tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia dan hukum pidanainternasional; baik secara internasional maupun regional antar negara-negara anggotaASEAN. Pendekatan yang digunakan adalah kerja sama internasional melaluibantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance (MLA). Instrumen bantuanhukum timbal balik yang digunakan dan dianggap sesuai untuk kawasan AsiaTenggara adalah perjanjian yang dihasilkan oleh Association of South East AsiaNations (ASEAN) yaitu ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters(ASEAN MLAT). Bantuan hukum timbal balik merupakan instrumen kerjasamaformal yang sesuai untuk pemberantasan kejahatan formal maka mampu mengikatkomitmen negara secara penuh. Penelitian dilakukan dengan studi kasus perdaganganmanusia yang terjadi di kawasan ZAMBASULTA (Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi) di Filipina. Sebagai daerah di Filipina dengan kasus perdagangan manusiayang secara dominan lintas batas Negara antara Filipina dengan Malaysia.ZAMBASULTA dapat menggambarkan penerapan ASEAN MLAT di kawasan AsiaTenggara sebagai instrument regional pemberantasan manusia.

---

ABSTRACTSouth East Asia region has a high level of human trafficking case with variousbackgrounds and causes; whether from aspects of labor, migration, poverty, crime orhomeland conflict. Hence the approach for human trafficking suppression varies;whether from the phase of prevention, law enforcement, or victim support. This thesisaddresses human trafficking suppression in South East Asia region as a crime againsthuman rights. Writer describes the law for human rights protection and internationalcrime against human trafficking; internationally and amongst ASEAN membercountries. The approach being taken is international cooperation through mutual legalassistance (MLA). The instrument considered appropriate is ASEAN Mutual LegalAssistance Treaty in Criminal Matters (ASEAN MLAT). Mutual legal assistance is acompatible formal cooperation instrument for suppressing human trafficking becauseof its ability to handle transnational crimes and provides binding commitmentamongst countries. Research is conducted with case study of ZAMBASULTA(Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi) in Philippine. Being a Philippine region withcross border human trafficking cases between Philippine and Malaysia,ZAMBASULTA can represent the implementation of ASEAN MLAT in South EastAsia region as a regional instrument of human trafficking suppression."

"Korupsi dan tindak pidana ikutannya berupa pencucian uang merupakan tindak pidana yang memberikan dampak negatif secara meluas. Tindak pidana tersebut semakin berkembang karena globalisasi yang menyebabkan batas-batas negara menjadi tidak jelas. Pencucian uang kini dilakukan secara lintas batas sehingga perlu bantuan hukum timbal balik antar negara untuk melawannya. Salah satu kerja sama yang penting adalah untuk membekukan, menyita dan merampas sarana dan hasil tindak pidana. Pelaksaan bantuan hukum timbal balik dapat berdasarkan pada resiprositas, UNTOC, UNCAC atau bahkan berdasarkan perjanjian internasional dalam tingkat bilateral, multilateral atau regional. Otoritas yang memiliki peranan besar dalam pelaksanaan kerja sama pemberian bantuan untuk pembekuan, penyitaan dan perampasan adalah Otoritas Pusat, Unit Intelijen Keuangan dan Penyidik. Namun, dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum masih terdapat banyak rintangan. Yang menjadi penghambat dalam pelaksaannya adalah terdapat perbedaan mengenai pandangan terhadap tindak pidana dan kepentingan nasional masing-masing negara, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Dengan demikian, dirasakan perlu bagi penyidik untuk mempelajari hukum asing. Selain itu Indonesia perlu menaikkan posisi tawar, serta mengatur secara lebih praktis ketentuan yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik, atau melakukan pendekatan secara kasuistis untuk kepentingan resiprositas dalam permintaan bantuan. Dengan melihat belum banyaknya praktik yang berkaitan dengan bantuan timbal balik untuk pembekuan, penyitaan dan perampasan, maka perlu pula dilakukan studi banding di negara-negara yang sudah sering melakukan praktik tersebut.

---

Corruption as a predicate crime and its follow up crime, money laundering, have been giving negative impact significantly. Those crimes grow fast because of the globalization that blurring the idea about the border. Nowadays, money laundering is involving transnational activity, thus, the mutual legal assistance between government is needed. One of the most important mutual legal assistance is the one that related to freezing, seizing, and forfeiting the instrument and the proceed of crime. This mutual legal assistance is held based on reciprocity, UNTOC, UNCAC or based on an international treaty in bilateral, multilateral or regional scope. The authorities which have a big role in this cooperation related to freezing, seizing, and forfeiting are Central Authority, Financial Intelligence Unit, and investigator. However, in fact, there are many problems facing this cooperation. The substantive problems are the dissimilar point of view about crime and the different national interests, especially the one that related to the economy. Based on those facts, it is important for the investigator to understand foreign law. Furthermore, Indonesia should rise up their bargaining power and build more practical regulation, or doing a casuistic approach. By realizing there is not much practice related to this issue in our country, it is important to run a comparative study with the country which already familiar with that practice."