Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIklim komunikasi merupakan gambaran persepsi (evaluasi secara makro) tentang peristiwa komunikasi, perilaku manusia, pengharapan, konflik antar pribadi, peluang untuk pertumbuhan organisasi dan respon pegawai terhadap orang lain di dalam maupun di luar organisasi, serta mem pengaruhi cara-cara anggota organisasi bertingkah laku dan berkomunikasi.Permasalahanya adalah apakah persepsi tentang iklim komunikasi mcmpunyai hubungan dengan sikap terhadap pelayanan. Apakah hubungan itu bersifat positif atau negatif Penelitian pada perusahaan PT Citra Marga Nusaphala Persada untuk mengetahui hubungan antara persepsi tentang iklim komunikasi dengan sikap terhadap pelayanan dari pengumpul tol. Iklim komunikasi meliputi unsur daya dukung, partisipasi dalam pembuatan keputusan, kepercayaan, keterbukaan dan tujuan kinerja tinggi. Sikap terhadap pelayanan meliputi sikap secara kognitif, sikap secara afektif dan sikap sccara konatif. Juga akan dilihat apakah dengan masuknya variabel kontrol masa kerja dan jenis kclamin mempunyai pengaruh terhadap hubungan tersebut. Frekuensi hubungan dari setiap unsur-unsur pada persepsi tentang iklim komunikasi sangat rendah dan sikap terhadap pelayanan sangat positif Unsur daya dukung mempunyai nilai paling tinggi diantara unsurunsur lainnya. Frekuensi hubungan hampir sama antara unsur-unsur pada persepsi tentang iklim komunikasi dengan sikap terhadap pelayanan secara kognitif, afektif dan konatif. Analisis korelasi menghasilkan hubungan antara kedua variabel positif semua dengan klasifikasi tidak kuat. Analisis korelasi parsial dengan variabel kontrol untuk masa kerja menghasilkan nilai hubungan yang positif dengan klasifikasi lemah kecuali untuk masa kerja 3 - 6 tahun dengan partisipasi dalam pembuatan keputusan mempunyai hubungan yang negatif. Bagi variabel kontrol jenis kelamin menghasilkan hubungan yang positif semua dengan klasifikasi lemah. Jenis kelamin wanita mempunyai hubungan yang lebih kuat dibandingkan dengan jenis kelamin pria. Kesimpulannya ialah persepsi tentang iklim komunikasi mempunyai hubungan yang positif dengan klasifkasi tidak kuat dengan sikap terhadap pelayanan. Meningkatkan persepsi tentang iklim komunikasi tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan semakin positifnya sikap terhadap pelayanan. Demikian juga sebaliknya, semakin rendahnya persepsi tentang iklim komunikasi tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan semakin negatifnya sikap terhadap pelayanan."

"Dalam suatu perjanjian idealnya setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Pada karcis parkir yang merupakan klausula baku terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa "Pihak pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan". Penggunaan klausula pengalihan tanggung jawab atau klausula eksonerasi ini memiliki implikasi dalam perjanjian. Dimana keseimbangan hak dan/atau kewajiban yang idealnya terdapat dalam suatu perjanjian atau dikenal dengan asas indemnity principle belum dapat tercapai. Sehingga masalah pertanggungjawaban yang dihadapi antara pengelola jasa parkir dengan pemakai jasa parkir sampai saat ini belum terdapat penyelesaiannya. Oleh karena itu pihak asuransi memiliki peluang besar dalam bisnis perparkiran, untuk menyelesaikan masalah siapa yang harus bertanggung jawab antara pengelola jasa parkir dengan pemakai jasa parkir."

"Pada Tesis ini, penulis ingin menunjukkan bahwa calo tiket kereta api di Stasiun Gambir merupakan masalah sosial yang dapat mengakibatkan ketidak percayaan terhadap petugas, karma keberadaan dan kelanggengan calo dapat merusak keteraturan sosial yang menghambat produktifitas masyarakat, yang disebabkan adanya faktor-faktor 1) Iemahnya sistim penjualan dan pendistribusian tiket, 2) perilaku social sebagian rnasyarakat, 3) tidak seimbangnya "suplay and demand", dan 4) belum adanya aturan hokum yang mengatur tentang percaloan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, yang menjadi permasalahan dalam Tesis ini adalah praktek percaloan tiket kereta api di Stasiun Gambir, sedangkan fokusnya adalah mencari dan menemukan factor-faktor penyebab kelanggengan calo tiket kereta api di Stasiun Gambir tersebut.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografis. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dengan tehnik pengamatan, wawancara, dan pengamatan terlibat untuk mendapatkan gambaran nyata tentang praktek percaloan tiket.Hasil penelitian menunjukkan bahwa calo adalah seseorang atau sekelompok orang yang bisa mendapatkan tiket dengan mudah karena adanya hubungan yang sating menguntungkan dengan petugas dan memahami sistim penjualan tiket, sehingga dapat menguasai tiket, memblokir akses calon penumpang untuk mendapatkan tiket, selanjutnya membuat calon penumpang membeli melalui mereka."

"ABSTRAKBerkembangnya industri penerbangan di Indonesia 10 tahun terakhir ini di satu sisi memberikan implikasi positif bagi masyarakat pengguna jasa penerbangan. Apalagi dengan masuknya maskapai asing yang berkonsep Low Cost Airlines ( LCA ) ke pasar domestik, membawa konsumen untuk menikmati jasa penerbangan dengan biaya murah dan juga membawa konsumen pada banyak pilihan atas maskapai penerbangan dengan berbagai ragam pelayanan. Para perusahaan penerbangan bersaing untuk menarik penumpang sebanyak - banyaknya dengan menawarkan harga tiket murah sampai memberikan berbagai bonus. Namun, di sisi lain dengan tarif murah tersebut sering menurunkan kualitas pelayanan, bahkan yang lebih menghawatirkan lagi akan menyebabkab berkurangnya kualitas pemeliharaan dan perawatan pesawat sehingga rawan terhadap keselamatan penerbangan. Kekhawatiran ini muncul akibat sering terjadinya kecelakaan pesawat terbang belakangan ini. Sebenarnya harga tiket murah tidak ada kaitannya dengan faktor keselamatan dan keamanan penerbangan, karena faktor keselamatan penerbangan sudah menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi sesuai dengan standar yang ada oleh operator agar mendapatkan izin terbang. Jika standar keselamatan itu tidak dipatuhi maka konsekuensi yang diterima yaitu pesawat tidak dapat beroperasi dan bahkan sampai pada pencabutan izin beroperasi jika benar - benar terbukti melanggar ketentuan yang ada.Oleh karena itu upaya Pemerintah (Departemen Perhubungan) dalam mengatasi perang tarif yang telah berimbas pada beberapa faktor penting harus didukung juga peranan dari lembaga KPPU,INACA,YLKI, operator dan juga pengguna (konsumen).Yang harus dilakukan yaitu pembenahan aspek regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi. Selain itu juga faktor lain yang harus diperhatikan terkait dengan keselamatan yaitu mengenai kondisi pesawat, kondisi awak pesawat, infrastruktur, perawatan dan pemeliharaan, hingga faktor alam. Pemerintah juga hares berupaya untuk meningkatkan Somber Daya Manusia (SDM) guna pengembangan teknologi agar usaha penerbangan di Indonesia dapat berkembang dan bersaing dengan Negara lain."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberian ganti rugi kepada penumpang pesawat udara akibat keterlambatan penerbangan oleh maskapai penerbangan di Indonesia dan Belanda. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif dimana data dari penelitian ini sebagian besar melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap nara sumber. Maraknya kasus keterlambatan penerbangan akhir-akhir ini banyak menimbulkan keluhan dan kritik dari pengguna jasa angkutan udara akibat kerugian yang mereka alami. Hasil penelitian Penulis, masih banyak maskapai penerbangan yang mencantumkan klausula baku di dalam tiket pesawatnya dengan tujuan pengalihan tanggung jawab. Oleh karena itu, diberlakukan suatu hukum untuk melindungi kepentingan konsumen secara khusus, agar hak-hak konsumen dapat terjamin. Jika dilihat dari kasus yang terjadi di Indonesia dan Belanda, tanggung jawab yang diberikan oleh maskapai penerbangan sebagai ganti rugi kepada penumpangnya di Indonesia tidak sebesar tanggung jawab yang diberikan oleh maskapai penerbangan di Belanda.

---

This thesis discusses the granting of compensation to air passengers due to flight delays by airlines in Indonesia and the Netherlands. This study utilizes the Normative Juridical research methodology where data from this study was obtained largely through literature study and interviews with sources. Rampant cases of flight delays in recent years generated a lot of content and criticisms from users of airfreight services due to their losses.

The result of the study done by the author, found that there are many airlines that include standard clause in their plane ticket that enables airlines to transfer responsibility in cases of delay. Thus, a law to protect the interests of consumers was enacted, to assure the rights of the consumers. Comparing and analyzing cases that had occurred in Indonesia and Netherlands, the author found that compensation given to passengers in Indonesia is consistently numerically inferior compared to those given in the Netherlands."

"ABSTRAKSuap yang dilakukan kepada polisi merupakan upaya masyarakat yang melanggar lalu lintas untuk memotong birokrasi pengadilan pelanggaran lalu lintas. Kerumitan dan tidak seriusnya birokrasi penegakan hukum menimbulkan anggapan bahwa lebih baik memangkas prosedurnya dengan melakukan suap kepada petugas sejak awal pelanggaran diketahui. Suap menjadi pembiasaan yang diketahui melalui proses belajar hingga akhirnya membudaya karena terdapat pemahaman kolektif akan hal tersebut, baik di kalangan pelanggar maupun polisi. Perilaku suap yang dilakukan pelanggar lalu lintas terhadap aparat penegak hukum merupakan bentuk crime in everyday life karena dilakukan secara berulang-ulang setiap kali ada fenomena serupa. Kebiasaan yang terbentuk kemudian dikategorikan sebagai crime as culture karena adanya proses belajar dari pengalaman diri sendiri maupun orang lain, yang mana belajar itu sendiri terdapat dalam definisi budaya dan tindakan suap itu sendiri yang tergolong sebagai kejahatan. Kecenderungan tindakan ini untuk berulang kemudian menjadi collective meaning bagi setiap pelanggar lalu lintas. Pendekatan birokrasi yang personal juga menjadi masalah timbulnya peluang terjadi praktik suap dalam perkara pelanggaran lalu lintas, sehingga suap sebagai alternatif pemangkasan birokrasi akan dapat dikurangi ketika interaksi antara pelanggar dengan polisi tidak lagi bersifat langsung.

---

ABSTRACTBribery to the police is an effort done by people who have violated traffic laws to cut through the bureaucracy of traffic court. The complexity and the not serious nature of law enforcement bureaucracy resulted in the opinion that it is better to cut the procedures through bribery towards the official since the start of the known violation. Bribery becomes a norm that is known through learning process until it becomes a culture since there is collective understanding about it, both in the violators 39 case and the police itself. The bribery done by the traffic violators to the law enforcement official is a form of crime in everyday life because it is done repeatedly every time there is a similar phenomenon. The habit formed is then categorized as crime as culture because of the existence of learning process from self experience and also others 39 experience, and this learning itself is in the definition of culture and bribery itself is categorized as a crime. The inclination of this act of repeat itself becomes a collective meaning for each traffic violators. The personal approach of bureaucracy becomes an opportunity for bribery in traffic violations, thus bribery as an alternative of cutting through bureaucracy will be reduced when interaction between violators and the police is no longer direct."

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang bagaimana pengolahan atau pemrosesan informasi(dalam hal ini pesan-pesan kampanye) yang dilakukan oleh pemilih yangmelakukan split-ticket voting, yaitu memilih kandidat dari partai yang berbedapada pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden tahun 2014. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan analisis fenomenologis interpretatif. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa pemilih melakukan pemrosesan pesankampanye yang sederhana. Pemilih tidak membanding-bandingkan danmemikirkan ideologi partai, kekuatan partai dan lembaga pemerintahan, sertakekuatan isu. Pemilih dalam penelitian ini masuk dalam kategori unintentional,yaitu pemilih yang tidak sengaja melakukan split-ticket voting dan tidak memilikimotivasi khusus atau kepentingan tertentu. Selanjutnya, teori-teori split-ticketvoting perlu diuji kembali di Indonesia dalam konteks akademis dan metodologis.Sementara dalam konteks praksis, para kandidat maupun partai politik perlumemikirkan strategi khusus menghadapi pemilih unintentional di Indonesia.

---

ABSTRACT

This study discusses how information processing (in this case the campaign

messages) by split-ticket voter. They vote the candidates form the different parties

in legislative and presidential election in 2014. This study is a qualitative research

and uses interpretative phenomenological analysis. This study results that voters

do a simple campaign message processing. Voters are not comparing and thinking

about ideological moderation, party strength and institutional roles, and issues

ownership. Voters in this study are unintentional, are accidentally split-ticket

voting and they don?t have specially motivation. Theories of split-ticket voting

needs to be re-examined in the context of academic and methodological in

Indonesia. While in the context of praxis, candidates and political parties need to

think about specific strategies to face unintentional voters in Indonesia., This study discusses how information processing (in this case the campaign

messages) by split-ticket voter. They vote the candidates form the different parties

in legislative and presidential election in 2014. This study is a qualitative research

and uses interpretative phenomenological analysis. This study results that voters

do a simple campaign message processing. Voters are not comparing and thinking

about ideological moderation, party strength and institutional roles, and issues

ownership. Voters in this study are unintentional, are accidentally split-ticket

voting and they don’t have specially motivation. Theories of split-ticket voting

needs to be re-examined in the context of academic and methodological in

Indonesia. While in the context of praxis, candidates and political parties need to

think about specific strategies to face unintentional voters in Indonesia.]"