Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 62 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Harman, Jeanne Perkins
New York: Appleton-Century-Crofts, 1961
917.297 2 HAR v
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Wilcocks, Julie
London: Clive Bincley, 1985
R 910.3 WIL c
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Stow, Randolph, 1935-2010
New South Wales: Pan Books, 1982
823 STO t
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Hooykaas, Christiaan, 1902-1979
The Hague: Martinus Nijhoff, 1977
299 HOO b
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Hidayaturrahman
"Abstrak
This study aims to describe the economic potential of islands in Sumenep District. This study uses a qualitative descriptive approach, carried out by collecting data through observation, in-depth interviews, and data tracking. Sumenep District has the largest number of islands in East Java, 287 islands, spread across nine subdistricts. These islands have considerable economic potential, from oil and gas to fisheries, epinephelinae, cromileptes altivelis, and lobster. This area has a great need for the existence of a transportation network as a means of economic mobility of the community, which also affects the price of basic necessities far higher than the area of Sumenep Regency on the mainland, Madura Island and Java Island."
Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2018
330 BAP 1:2 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
I Dewa Gde Sugihamretha
Jakarta: Badan Perencanaan PembangunaN Nasional (BAPPENAS), 2018
330 JPP 2:3 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Rizki Roza
Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2013
327.16 RIZ k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Ria Alfa Shobrina
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan pemerintah Amerika Serikat bersedia merenegosiasi South Pacific Tuna Treaty (SPTT). SPTT merupakan perjanjian akses perikanan antara AS dan negara-negara Kepulauan Pasifik yang dibentuk pada tahun 1987. Pada Januari 2016 SPTT hampir hancur karena AS memutuskan untuk keluar dari perjanjian, tetapi berhasil diselamatkan ketika AS bersedia untuk menegosiasikan ulang perjanjian tersebut dengan negara-negara Kepulauan Pasifik. Pada Juni 2016, keduanya sepakat untuk merestrukturisasi SPTT dengan mengamandemen beberapa persyaratan perjanjian. Penelitian ini menganalisis mengapa AS bersedia untuk renegosiasi SPTT dengan pihak Kepulauan Pasifik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, teori two-level game digunakan dalam penelitian ini. Tujuannya untuk mengeksplorasi interaksi yang terjadi antara level domestik dan internasional pada renegosiasi SPTT. Hasil analisis  menunjukkan bahwa Departemen Luar Negeri AS memiliki wewenang untuk renegosiasi SPTT dan lembaga tersebut mendapat dukungan dari mayoritas kelompok domestik AS yang memiliki kepentingan sejalan dengannya. Negosiator juga melakukan beberapa strategi dalam rangka memperbesar dukungan dari kelompok-kelompok domestik sehingga SPTT dapat direnegosiasi. Berdasarkan analisis mengenai motivasi AS renegosiasi SPTT, hal itu mengindikasikan bahwa SPTT bukan hanya sekedar melayani kepentingan ekonomi AS, tetapi juga kepentingan strategis AS di kawasan Pasifik Selatan.

This research aims to explain the reason of the United States government renegotiate the South Pacific Tuna Treaty (SPTT). The SPTT was formed in 1987 is a fisheries access agreement between the US and Pacific Island States. In January 2016 the SPTT was almost destroyed because the US decided to withdraw from the treaty, however, the treaty was saved when the US was willing to renegotiate with the Pacific Island States. In June 2016, both parties agreed to restructure the SPTT by amending several agreement terms. This thesis analysis why the US is willing to renegotiate SPPT with the Pacific Islands. To answer that question, two-level game theory is used in this research. The use of two-level games theory is to find out the interactions between the domestic and international levels in the SPTT renegotiation. The findings of this research showed that the US Department of State has the authority to renegotiate the SPTT and the agency has the support from the majority of US domestic groups who have similar interest. Negotiators also perform some strategies in order to increase support from domestic groups so that the SPTT could be renegotiated. Based on an analysis of the US motivation to renegotiate the SPTT, it indicates that the SPTT is not just serving US economic interests, but also US strategic interests in the South Pacific region."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yudhi Wijayanto
"Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas. Tujuan penelitian adalah membahas isi kebijakan, membahas konteks implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas dan untuk mendapatkan konsep alternative tentang kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dikembangkan dengan metode triangulasi. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara, FGD dan observasi. Informan penelitian sejumlah 32 orang ditentukan melalui snowball technique dengan criteria tertentu.
Isi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas merupakan suatu konsep kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia dan pembiayaan; sumber daya alam dan lingkungan; sumber daya teknologi dan sarana prasarana; serta sumber daya kebijakan.. Isi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan pulau kecil terluar menunjukkan adanya permasalahan tumpang tindih isi kebijakan yang menyebabkan pengelolaan Pulau Miangas belum terintegrasi dan belum optimal. Permasalahan tumpang tindih isi kebijakan ini terungkap dari adanya sejumlah regulasi yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan perbatasan.
Konteks implemetasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan pulau Miangas terkait dengan upaya penegakkan kedaulatan negara di perbatasan. Dengan demikian pengelolaan Pulau Miangas tidak bisa dipandang hanya dari satu sektor; dilaksanakan hanya untuk kepentingan sektoral; dan hanya mengandalkan satu sektor saja. Karena itu, pengelolaan Pulau Miangas memerlukan keterpaduan lintas sektoral dengan mengedepankan pentingnya peran daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan negara.

The phenomenon that made the object of research is the implementation of government policies on the management of Miangas Island. The research objective was to discuss the content of policies, discussing the context of the government policies implementation on the management of Miangas Island and get an alternative concept of management policy at the border of the outer most islands. The study used a qualitative research approach developed by the triangulation method. Collecting data using literature studies, interviews, and observations FGD. 32 The informants were determined by snow ball technique with a criteria.
The government content of policy on the management of Miangas Island is a concept of policy management of the outermost islands in the border which includes the management of human resources and financing; natural resources and environment; technological resources and infrastructure; and regulations. Fill government policy on the management of the outermost small islands showed overlapping contents of the policy issues that led to integrated management Miangas Island and have not yet optimal. Problems of overlap revealed the contents of a number of regulations relating to the use and management of marine resources and fisheries as well as border management.
The context of the implementation of government policies on the management of the island Miangas associated with efforts to enforce the sovereignty of the country at the border. Thus management Miangas Island can not be viewed only from one sector; implemented only for sectored interests; and only rely on one sector alone. Therefore, Miangas Island requires an integrated management across sectors by promoting the importance of the role of regions as the spearhead of the state government administration."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
D2201
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7   >>