Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
Simangunsong, Gunawan
"
Setelah terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada pengaturan bahwa pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat memulihkan kerugian keuangan negara tersebut paling lama 10 hari setelah terbitnya hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah. Setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian keuangan negara, maka seharusnya unsur pidana korupsinya hilang. Namun UU 30/2014 tersebut tidak kompatibel dengan UU Tipikor Pasal 4 yang menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana yang menciptakan ketidakpastian hukum terhadap ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Denny Wijaya
"
ABSTRAK
Permasalahan korupsi tidak lepas dari kerugian keuangan negara yang diakibatkannya. Salah satu upaya hukum untuk memberantas korupsi adalah dengan merampas aset hasil korupsi melalui Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Namun untuk dapat menerapkan konsep ini perlu untuk diketahui terlebih dahulu mekanisme perampasan aset hasil korupsi yang ditetapkan sebagai aset tercemar sehingga dapat dirampas melalui NCB dan juga konsep NCB ini masih menjadi masalah terkait dengan kemungkinannya untuk dapat diterapkan dalam ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Agus Purwanto
"
Analisis Reject Film X Ray yang berdampak Kerugian Finansial di Departemen Radiologi RS. Dr. Cipto Mangunkusumo Periode talmn 2006- 2008. Departemen Radiologi merupakan salah satu bagian rumah sakit Dr. Cipto mangunkusumo yang melayani pelayanan lcesehatan bagi pasien, dalam menjalankan fungsinya depanemen radiologi mempunyai indikator pelayanan, apakah pelayanan itu mempunyai kwalitas yang baik atau sebaliknya. Salah satu indikator pelayanan radiologi dapat dikatakan baik adalah dengan melihat angka tingkat kerusakan film atau disebut sebagai Reject Analisis. Di ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T33837
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Ari Herdiawan
"
ABSTRAK
BPK memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yang
diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang
dilakukan oleh bendahara. Penyelesaian kerugian negara/daerah yang menjadi
tanggung jawab bendahara diatur tata cara penyelesaiannya oleh Peraturan BPK
Nomor 3 Tahun 2007, dimana dinyatakan dalam Pasal 41 Peraturan BPK Nomor
3 Tahun 2007 Badan Pemeriksa Keuangan dapat membentuk Majelis Tuntutan
Perbendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadap
bendahara. Sebagai bagian dari penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang
bertujuan untuk pemulihan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2014
T39097
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library