Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fauzan Ghafur
Implikasi status hukum terhadap kewenangan pemeriksaan holding PT. Indonesia Asahan Aluminium oleh Badan Pemeriksa Keuangan (analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT. Indonesia Asahan Aluminium) = The legal status implications against Audit Authority Holding in PT. Indonesia Asahan Aluminium By Audit Board of the Republic of Indonesia (analysis of Government Regulation Number 47 of 2017 concerning Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia to PT. Indonesia Asahan Aluminium stock capital / Fauzan Ghafur
" ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari distorsi yang terjadi pada defenisi dan ruang lingkup keuangan negara yang luas yang mereduksi konsistensi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan hukum privat. Secara konseptual, pengelolaan keuangan negara berbeda dengan pengelolaan keuangan BUMN. Kedudukan BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang seharusnya dalam pengelolaannya sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan mengkaji kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ... "
2019
T55133
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anisa Letisia Permata Sari
Analisis pengaruh beban kerja, konflik peran, dan hubungan interpersonal terhadap work-life balance studi kasus pada fungsional pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia = Analysis of the impact of workload, role conflict, and interpersonal relationship towards work-life balance case study of functional auditors in The Audit Board of the Republic Indonesia
" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi dan menyimpulkan pola pengaruh faktor stres kerja yang diwakili tiga Job Stressor, yaitu Beban Kerja, Konflik Peran, dan Hubungan Interpersonal terhadap Work-Life Balance WLB pada Fungsional Pemeriksa sebagai garda depan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI dalam mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memprediksi dan menyimpulkan tentang adanya perbedaan tingkat WLB di antara kelompok gender, generasi, dan status pernikahan; serta memberi pertimbangan manajerial tentang WLB pada Fungsional ... "
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ari Herdiawan
Kedudukan majelis tuntutan perbendaharaan pada Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia = The treasury prosecution council of the audit board of the Republic Indonesia's stands in the administrative judicature system of Indonesia / Ari Herdiawan
" ABSTRAK
BPK memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara. Penyelesaian kerugian negara/daerah yang menjadi tanggung jawab bendahara diatur tata cara penyelesaiannya oleh Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, dimana dinyatakan dalam Pasal 41 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Badan Pemeriksa Keuangan dapat membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara. Sebagai bagian dari penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang bertujuan untuk pemulihan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2014
T39097
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library