Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"An understanding of the basic concepts of quality and its management is essential for the professional management of Quality of Service (QoS) in telecommunications. As people increasingly rely on the new services for their lifestyle and work, their expectations for high reliability and quality are bound to rise. QoS is therefore likely to become a major differentiator in a highly competitive telecommunications market. This book is an important contribution to the published material in this field and is essential reading for all those interested in QoS issues."

"Tesis ini berbicara mengenai sikap pemerintah Indonesia terhadap liberalisasi dalam kerangka WTO; studi kasus perdagangan jasa di sub-sektor telekomunikasi. Liberalisasi di bidang telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak terlepas dari ratifikasi yang telah dilakukan melalui Protokol keempat GATS mengenai telekomunikasi dasar, dimana Indonesia ikut menyetujui seluruh hasil perundingan di bidang telekomunikasi.Dalam perundingan lanjutan di bidang perdagangan jasa sesuai amanat pasal XIX-GATS, meminta untuk dilakukan perundingan lanjutan paling lambat 1 Januari 2000 untuk membahas isu-isu yang masih perlu dikembangkan yang sifatnya horizontal. Perundingan tersebut akan terkait pada semua sektor jasa sesuai dengan klasifikasi sektor jasa jasa.Setelah ditandanganinya The Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, hampir semua negara belum menjadwalkan telekomunikasi dasar mengingat telekomuikasi dasar dibeberapa negara khususnya negara berkembang masih dikuasai oleh negara dalam bentuk monopoli dimana bentuk monopoli tersebut dimaksudkan untuk Kepentingan Nasional suatu negara terkait dengan kepentingan ekonomi maupun politik.Mengingat pentingnya telekomunikasi dasar maka dikeluarkanlah Decision on Negotiations on Basic Telecommunication yang merupakan salah satu bagian dari GATS. Sampai pada batas waktu yang ditentukan, perundingan belum juga dapat diselesaikan. Karena tuntutan globalisasi maka perundingan dibidang telekomunikasi baru dapat diselesaikan walaupun diperlukan keputusan lanjutan melalui Singapore Ministerial Declaration.Berakhirnya perundingan di bidang telekomunikasi dasar dan diterimanya reference paper oleh Indonesia, merupakan langkah awal bagi pemerintah untuk melakukan liberalisasi di bidang jasa telekomunikasi di Indonesia. Oleh karena itu komitmen Indonesia di bidang telekomunikasi dasar dapat diartikan sebagai suatu titik awal untuk melalukan liberalisasi.Langkah awal liberalisasi di bidang telekomukasi di dalam negeri ditandai dengan dikeluarkannya UU No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang intinya pelaksanaan telekomunikasi di Indonesia tidak lagi secara monopoli tetapi mengarah ke persaingan bebas walaupun kenyataannya masih bersifat duopoli. Dengan peraturan tersebut maka struktur telekomunikasi di Indonesia mulai mengalami perubahan yang sangat mendasar."

"Dikarenakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapat pelanggan baru lebih mahal dibanding mempertahankan pelanggan yang ada. Penelitian ini menganalisis bagaimana Push-in Factors Switching Barriers dan Pull-in Factors Relationship Quality mempengaruhi loyalitas pelanggan Telkomsel dari segmen muda yang berusia 18-27 tahun. Segmen muda ini adalah generasi yang memiliki potensi kontribusi ARPU dalam 10 tahun kedepan. Untuk menguji model yang ada, peneliti menyebarkan kuesioner dan berhasil mendapatkan 879 kuesioner dan kemudian membagi responden menjadi 6 kategori berdasarkan pemasukan dan zona domisili mereka. Setelah itu hasil yang didapat akan menjadi insight dan menjadi dasar dari strategi bisnis yang lebih tertarget.

---

Because the cost to get new customers is more expensive than maintaining existing customers. This research analyzes how Push in Factors Switching Barriers and Pull in Factors Relationship Quality influence Telkomsel 39 s customer loyalty from young segment aged 18 27 years. This young segment is a generation that has potential contribution of ARPU in the next 10 years. To test the existing model, the researcher distributed the questionnaire and managed to get 879 questionnaires and then divided the respondents into 6 categories based on their income and their domicile zone. After that the results obtained will become insight and become the basis of a more targeted business strategy."

"Penggunaan pulsa sebagai alat pembayaran dalam jaringan jasa telekomunikasi lazim digunakan untuk biaya layanan telekomunikasi. Namun demikian, pulsa atau istilah resminya “deposit prabayar” telah makin berkembang penggunaanya dalam transaksi konten digital di lingkup jaringan jasa telekomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penggunaan pulsa, industri konten digital dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan pertanggungjawaban penyelenggara jasa telekomunikasi terhadap penggunaan pulsa sebagai alat pembayaran dalam transaksi konten digital. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan bahan hukum peraturan perundang-undangan, pengamatan pada aplikasi smartphone, materi dari buku dan artikel jurnal serta sumber dari internet. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori tanggung jawab dalam perbuatan melanwan hukum sebagaimana dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380. Penelitian ini menghasilkan fakta bahwa pulsa yang merupakan satuan hitung biaya jasa telekomunikasi diperlakukan sebagai uang sehingga dapat digunakan untuk bertransaksi membeli/menggunakan layanan konten digital melalui aplikasi smartphone maupun aplikasi yang disediakan operator selular. Transaksi konten digital merupakan bagian dari berkembangnya industri ekonomi kreatif yang mengiringi minat masyarakat menggunakan telepon selularnya dalam aktivitas sehari-hari. Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melayani penggunaan pulsa sebagai alat pembayaran konten digital harus memiliki izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Dalam hal ini Penyelenggara Jasa Telekomunikasi memiliki tanggung jawab multi peran: sebagai penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dan sebagai penyelenggara sistem elektronik sekaligus penyelenggara jasa sistem pembayaran. Terdapat 2 (dua) jenis tanggung jawab yang melekat pada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, yaitu tanggung jawab yang lahir karena perikatan undang-undang dan tanggung jawab yang timbul karena perikatan perjanjian/kontraktual dengan mitra usahanya. Kedua tanggung jawab dimaksud mencakup kondisi sebelum terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian pihak lain maupun setelah adanya kerugian yang dialami pihak lain.

---

The use of prepaid deposit as payment instruments in telecommunications service networks is commonly used for telecommunications service fees. However, prepaid deposit has been increasingly used in digital content transactions in telecommunications service networks area. This study aims to analyze the legal arrangements of telecommunication services, the use of prepaid deposit, the digital content industry in telecommunication services, and the legal liabilities of telecommunication service providers in the usage of prepaid deposit as a payment instrument on digital content transactions. This research is a descriptive normative juridical using qualitative approach by legal materials, laws and regulations, observation on smartphone applications, books, journals and online sources. This research use theory of responsibility to analyze the phenomenons which is accordance with the act againts the laws as in the Civil Code, Articles 1365-1380. This research produces facts that prepaid deposit as an amount of unit of telecommunication service fees, treated as an exchange value like money so it could be used for purchasing using digital content services by smartphone applications or applications provided by cellular operators. Digital content transactions is part of the development of the creative economy industries that accompanies people’s interests in using their cellphones in their daily activities. Telecommunications service providers that serve the use of credit as a means of payment for digital content must have a license as a Payment System Service Provider. In this case the Telecommunication Service Provider has multi-role responsibilities: as a telecommunications network and service provider and as an electronic system operator as well as a payment system service provider. There are 2 (two) type of responsibilities attached to the Telecommunication Service Provider, namely the responsibility born due to a statutory engagement and the responsibility arise from an agreement / contract with their business partner. Both responsibilities include conditions prior to the occurrence of an event that causes loss to other parties or after the loss suffered by others."

"Salah satu upaya perusahaan jasa telekomunikasi untuk menarik minat konsumen akhir adalah melalui pemberian discount usage. Dari studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa PPN sehubungan dengan pemberian discount usage, terdapat perbedaan pendapat antara DJP di satu sisi dengan perusahaan jasa telekomunikasi selaku Wajib Pajak dan Majelis Hakim di sisi lain. DJP berpendapat bahwa pemberian discount usage tersebut harus dipungut PPN karena tidak dicantumkan dalam faktur pajak sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang- Undang PPN, sedangkan Wajib Pajak serta Majelis Hakim beranggapan bahwa transaksi pemberian discount usage tersebut telah dicantumkan dalam faktur pajak sehingga tidak terdapat PPN yang terutang. Analisis perlakuan PPN atas transaksi pemberian discount usage dilakukan dengan menganalisis pendapat yang dikemukakan masing-masing pihak pada contoh kasus yang diambil dalam penulisan ini. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa dasar hukum dari koreksi yang dilakukan oleh DJP, yaitu Pasal 1 angka 18 UU PPN tersebut kurang tepat karena secara substansi discount usage tersebut merupakan jasa telekomunikasi yang terutang PPN sesuai Pasal 4 huruf c UU PPN. Perlakuan PPN yang lebih tepat atas transaksi pemberian discount usage tersebut adalah diperlakukan sebagai pemberian cuma-cuma Jasa Kena Pajak.

---

One of the telecommunication company's effort to attract the end user for using their services is by giving discount usage. From the case studies of Tax Court Decision; there are differences of opinions between the Directorate General of Taxes (DGT) on one side with the telecommunication company as Taxpayers and the Judges on the other side. DGT found that the discount usage should be levied of VAT for not specified in the tax invoice in accordance with Article 1 paragraph 18 of VAT Law while the taxpayer as well as the judges thought that the transaction has been included in the tax invoice so that there is no VAT is payable. Analysis treatment of VAT on the transaction is done by analyzing the opinions expressed in each party in the study case. The results of the analysis indicate that the legal basis of the corrections made by the DGT, namely Article 1 paragraph 18 of VAT Act is not appropriate because the substance of discount usage is a telecommunications services that subject to VAT pursuant to Article 4 letter c VAT Law. More appropriate VAT treatment of this transaction is treated as a free of charge Taxable Services."

"Ketika sebuah pasar mencapai titik jenuh, strategi defensif untuk mempertahankan konsumen menjadi lebih penting daripada strategi offensive seperti memperluas ukuran pasar pasar secara keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa ada dua strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mempertahankan dan menjaga loyalitas konsumen, yaitu memberikan perceived switching cost harga berpindah yang tinggi atau memberikan pelayanan yang memuaskan konsumen. Pemilihan strategi tersebut perlu ditinjau kembali sesuai dengan perusahaan jasa yang ingin dikembangkan.Penelitian dilakukan untuk mencari bukti empiris bahwa perceived switching cost dapat mempengaruhi kualitas loyalitas konsumen menjadi true loyalty maupun spurious loyalty, yakni sebuah keadaan dimana pelanggan tidak puas tetapi dapat menghasilkan repeat patronage yang tinggi. Timbulnya perceived switching cost tidak hanya dikarenakan oleh persaingan antar perusahaan, tetapi jenis jasa yang berbeda ternyata juga dapat menimbulkan perceived switching cost.

---

When a market reached saturation point, a defensive strategy to retaion consumers become more important than creating offensive strategy, such as expanding the size of the overall market. It can concluded that there are two strategies that can be conducted in maintaining and keeping customer loyalty, which to give high perceived switching cost or to provide services in order to satisfy consumers. The consideration on choosing those strategies needs to be reviewed regarding the type of service companies.

The study was conducted to find empirical evidence that perceived switching cost can affect the quality of consumer loyalty in becoming true loyalty or lsquo spurious loyalty, a situation where the customer is not satisfied but has high repeat patronage. The emergence of perceived switching cost is not only caused by the competition between companies, but also caused by the type of the service itself."