Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang proses keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengikuti program pemagangan di Jepang. Terdapat berbagai skema pengiriman PMI ke Jepang, namun jumlah pemegang visa Technical Intern Training Program (TITP) mencakup lebih dari 50 persen dari total populasi Warga Negara Indonesia di Jepang. Arus migrasi yang melibatkan para PMI tidak mendapat pengawasan memadahi, sehingga keahlian para PMI yang telah kembali tidak dapat ditangkap dengan baik oleh bursa lapangan kerja di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk memahami pengalaman para PMI secara lebih komprehensif. Proses pengambilan data utama dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap lima orang narasumber alumni program TITP yang berada di Jepang dalam kurun tahun 2010 hingga 2020. Konsep dan teori yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian di antaranya (1) teori New Institutional Economic Sociology yang menjelaskan bahwa keputusan ekonomi individu mencerminkan kebutuhan ekonomi rumah tangga, (2) teori jaringan sosial yang menjelaskan koneksi antar individu dalam migrasi, dan (3) teori modal sosial yang menjelaskan bahwa relasi, keahlian, pengetahuan, dan nilai- nilai yang didapatkan selama proses migrasi adalah sebuah keuntungan. Hasil dari penelitian ini adalah (1) kondisi ekonomi rumah tangga dan informasi yang diberikan oleh jaringan sosial memengaruhi proses pengambilan kebijakan PMI untuk bermigrasi ke luar negeri, dan (2) modal sosial yang didapat dari keterlibatan dalam proses migrasi menjembatani PMI dengan masyarakat negara penerima dalam keputusan remigrasi, dan berfungsi sebagai pengikat PMI dengan masyarakat negara asal proses reintegrasi.

---

This study discusses the departure and return processes of Indonesian migrant workers who took part in the technical training program in Japan. There are various schemes for sending Indonesian migrant workers to Japan, but the number of Technical Intern Training Program (TITP) visa holders covers more than 50 percent of the total population of Indonesian citizens in Japan. Migration flows of Indonesian migrant workers have not been properly monitored, affecting to the waste of skills of returning Indonesian migrant workers which supposed to be useful for Indonesia's job market. This research was conducted using a qualitative method to dig deeper into the experiences Indonesian migrant workers. Data collection was carried out by in-depth interviews towards five interviewee who were the TITP alumni between 2010 to 2020. Concepts and theories used to analyze the research findings are: (1) the New Institutional Economic Sociology theory which explains that economic decisions individuals reflect household economic needs, (2) social network theory which explains the connections between individuals involved in migration, and (3) social capital theory which explains that relationships, skills, knowledge, and values acquired during the migration process are an advantage. The results of this study are: (1) household economic conditions and information provided by social networks affect PMI's policy-making process of their participation in international migration, and (2) the social capital obtained from their involvement in the migration process functions as a bridging between Indonesian migrant workers and the recipient country's community during the remigration process, and serves as a binding between Indonesian migrant workers and the country of origin's community during the reintegration process. "

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pemagangan menjadi sarana yang dimanfaatkan oleh banyak mahasiswa untuk mengasah keterampilannya maupun membahas hak dan kewajiban yang seharusnya menjadi landasan dalam menjalani pemagangan tersebut. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dan dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber serta informan pendalaman data sekunder. Melihat manfaat dari pemagangan maka pemerintah pun mengadakan kurikulum magang untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi pasar tenaga kerja. Akan tetapi, mahasiswa magang tersebut rentan mengalami eksploitasi karena masih minimnya perlindungan hukum yang diterima. Eksploitasi ini terjadi dikarenakan adanya kesenjangan definisi antara pemagangan pada hukum Indonesia dengan hukum Jepang. Hal ini terlihat pada hukum Jepang yang menganggap peserta magang sebagai pekerja sekaligus berlaku hukum ketenagakerjaan bagi peserta magang tersebut. Berbeda halnya dengan Indonesia yang tidak menganggap peserta magang sebagai pekerja. Hal ini mengakibatkan perbedaan beban kerja maupun perlindungan yang didapatkan ketika melaksanakan pemagangan. Hal inilah yang terjadi terhadap mahasiswa Universitas X yang melakukan pemagangan (Technical Intern Training Program) di Jepang. Sejatinya TITP yang diusung oleh pemerintah Jepang telah memiliki pengaturannya juga, tetapi dalam praktiknya kerap terjadi pelanggaran, terutama hak dari peserta TITP. Maka dari itu, tulisan ini bermanfaat bagi Indonesia terkhususnya bagi peserta magang Indonesia yang hendak mengikuti TITP agar dapat mengetahui perlindungan maupun hak dan kewajiban seperti apa yang seharusnya diperoleh.

---

This writing analyzes how internships serve as a means utilized by many students to hone their skills and discusses the rights and obligations that should serve as the foundation for undergoing such internships. The composition employs a doctrinal research method, supplemented with interviews with key informants and an in-depth analysis of secondary data. Recognizing the benefits of internships, the government has implemented internship curricula to prepare students for the labor market. However, interns are susceptible to exploitation due to the limited legal protection they receive. This exploitation arises from the disparity in the definition of internships between Indonesian law and Japanese law. Japanese law considers interns as workers, subjecting them to labor laws, unlike in Indonesia, where interns are not regarded as workers. This results in differences in workload and protection afforded during internships. This phenomenon is evident in the case of students from University X participating in the Technical Intern Training Program (TITP) in Japan. Although the Japanese government has regulations governing TITP, violations often occur in practice, particularly regarding the rights of TITP participants. Therefore, this writing is valuable for Indonesia, especially for Indonesian interns aspiring to join TITP, providing insights into the protections, rights, and obligations they should rightfully receive."